Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2002 tentang Sumber Pendapatan Desa
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan pelaksanaannya, menyebabkan perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa serta Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2002 tentang Sumber Pendapatan Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu dicabut sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2002 tentang Sumber Pendapatan Desa.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014.
Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2002 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2002 Nomor 23 Seri E Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2017.
Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2002 tentang Sumber Pendapatan Desa
4 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 14 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial
bagi masyarakat di Kabupaten Blora perlu
dilakukan penyelenggaraan penanganan
penyandang masalah kesejahteraan sosial secara
terencana, terarah dan berkelanjutan khususnya
bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial,
guna meningkatkan kesejahteraan sosial bagi
seluruh masyarakat Kabupaten Blora; bahwa Penanganan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial dilaksanakan secara simultan
melalui sistem rehabilitasi sosial, jaminan sosial,
pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial
dengan memperhatikan tata nilai kehidupan
masyarakat Kabupaten Blora; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, maka
Pemerintah Kabupaten Blora perlu mengatur
tentang penyelenggaraan penanganan penyandang
masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Blora; bahwa berdasarkan pertimbangkan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Penanganan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Asas
Bab III Maksud dan Tujuan
Bab IV Sasaran
Bab V Kewenangan
Bab VI Tanggung Jawab
Bab VII Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Bab VIII Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Bab IX Sumber Daya
Bab X Peran Serta Masyarakat
Bab XI Organisasi Sosial
Bab XII Pendaftaran dan Perizinan
BAb XIII Standar Pelayanan Minimal
Bab XIV Kerja Sama dan Kemitraan
Bab XV Sistem Informasi
Bab XVI Sanksi Administratif
Bab XVII Ketentuan Peralihan
Bab XVIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2019.
30 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 14 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 dan dalam rangka percepatan serta revisi terhadap pengenaan rekening belanja yang salah pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora, maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Blora Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2020;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2020.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 21 Tahun 2019; Peraturan Bupati Blora Nomor 59 Tahun 2019 .
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati Blora Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2020.
Peraturan Bupati Blora Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2020
8 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 14 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD Tahun 2011 No.14/TLD No.14
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Blora
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah, Bupati dibantu oleh perangkat daerah berbentuk
Kecamatan dan Kelurahan yang memperoleh pelimpahan
kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan
pemerintahan daerah dan melaksanakan tugas-tugas
pemerintahan umum di wilayahnya;
b. bahwa dalam rangka optimalisasi perangkat daerah dengan
mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan
daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka susunan
organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten
Blora sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Blora Nomor 8 Tahun 2008 perlu ditinjau kembali.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008;10.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk:
a.Kecamatan;
b.Kelurahan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2011.
Peraturan Daerah Kabupaten
Blora Nomor 8 Tahun 2008 dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 14 Tahun 2017
APBDBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaDesa
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Blora Nomor 27 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Desa Berkembang) Di Kabupaten Blora
Peraturan Bupati Blora Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD Tahun 2017/No.14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Desa; bahwa dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan mengenai aturan yang baik mengenai pemberian dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa, sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Prinsip Pemberian Bantuan Keuangan
Bab IV Ruang Lingkup
Bab V Sasaran Penggunaan Bantuan Keuangan
Bab VI Perencanaan Pemberian Bantuan Keuangan
Bab VII Tata Cara Penganggaran
Bab VIII Tata Cara Pencairan dan Penyaluran Dana
Bab IX Pelaksanaan dan Penatausahaan
Bab X Pengendalian Penggunaan Bantuan Keuangan
Bab XI Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Bab XII Monitoring dan Evaluasi
Bab XIII Ketentuan Lain-lain
Bab XIV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2017.
Peraturan Bupati Blora Nomor 27 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Blora Nomor 30 Tahun 2016 dicabut.
19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 14 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan Pegawai Aparatur Sipil
Negara yang berintegritas moral, profesional, dan
akuntabel, diperlukan peraturan yang dapat dijadikan
pedoman dalam menegakkan disiplin guna
mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan
prestasi kerja; bahwa ketaatan Aparatur Sipil Negara di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Blora terhadap ketentuan hari
kerja dan jam kerja, diperlukan untuk mendukung
terwujudnya organisasi yang efektif dan profesional;
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan
Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja
dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai
Aparatur Sipil Negara, ketentuan mengenai hari dan
jam kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati
Blora Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pengaturan Jam
Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Blora sudah tidak sesuai dengan
perkembangan hukum dan dinamika pelaksanaan
tugas kedinasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Blora, sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari Kerja dan
Jam Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Aparatur
Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Hari Kerja dan Jam Kerja, Disiplin Kerja, Sistem Pengisian Daftar Hadir, Pelanggaran dan Sanksi, Penghargaan, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2023.
Peraturan Bupati Blora Nomor 46 Tahun 2015 dicabut.
20 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 14 Tahun 2022
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro
ABSTRAK:
bahwa Usaha Mikro merupakan salah satu pilar
kekuatan ekonomi rakyat yang mampu memperluas
lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan dan
peningkatan pendapatan masyarakat Kabupaten Blora;
bahwa dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan
peran serta usaha mikro sebagai wadah peningkatan
kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan
perlindungan, kemudahan usaha, dan pemberdayaan
terhadap usaha mikro; bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2021 tentang Cipta Kerja dan Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan,
Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah, Peraturan Daerah
Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pemberdayaan Usaha Mikro perlu diubah dan diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pemberdayaan Usaha Mikro;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2018;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan ayat (1) Pasal 5, penghapusan ayat (3) Pasal 5, penyisipan ayat (1a) Pasal 6, perubahan ayat (3) Pasal 7, perubahan Pasal 15, perubahan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 18, penambahan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 18, penyisipan ayat (1a) Pasal 23, perubahan ayat (2) Pasal 23, perubahan Pasal 25, penyisipan Pasal 26A, penyisipan Bab VIIIA, penyisipan Pasal 32A, perubahan Pasal 35, penyisipan Pasal 35A, Pasal 35B dan Pasal 35C, penyisipan Bab IXA, penyisipan Pasal 36A, penyisipan Bab IXB, penyisipan Pasal 36B, penyisipan Bab XA, penyisipan Pasal 37A dan Pasal 37B.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2018 diubah.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 14 Tahun 2011
BUMD/Badan Usaha Milik DaerahPerlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Blora No. 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Blora Nomor 4 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Pendirian Perseroan Terbatas Blora Patragas Hulu Kabupaten Blora
Mengubah :
Peraturan Bupati Blora Nomor 4 tahun 2009 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Pendirian Perseroan Terbatas Blora Patragas Hulu Kabupaten Blora
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD Tahun 2011 No.14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Blora Nomor 4 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Pendirian Perseroan Terbatas Blora Patragas Hulu Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pembagian laba bersih Perseroan Terbatas Blora Patragas Hulu Kabupaten Blora sesuai beban tugas, tangung jawab dan jabatan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 4 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Pendirian Perseroan Terbatas Blora Patragas Hulu Kabupaten Blora; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 4 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Pendirian Perseroan Terbatas Blora Patragas Hulu Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 8 Tahun 1991; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan Pasal 52 ayat (3) huruf c dan ayat (4)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2011.
Peraturan Bupati Blora Nomor 70A Tahun 2010 diubah.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 14 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010.
Peraturan ini mengatur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora, khususnya terkait pihak penerima hibah, kriteria belanja hibah, Tata Cara Penganggaran Belanja Hibah, Pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2021.
a. Peraturan Bupati Blora Nomor 30 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Blora;
b. Peraturan Bupati Blora Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggung-jawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora .
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
24 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 14 Tahun 2016
DETEKSI DINI FAKTOR RISIKO PENYAKIT TIDAK MENULAR - SINERGITAS PENANGANAN
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2016/No.14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sinergitas Penanganan Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular Di Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan aksestabilitas dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kab Blora, maka perlu diselenggarakan Sinergitas Program Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak menular; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan melalui Perbup Blora tentang penyelenggaraan Sinergitas Penanganan Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular di Kab Blora;
Uu no 13 Tahun 1950; UU No 36 tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; Uu No 12 Tahun 2011; Uu No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 39 Tahun 2007; Perpres No 87 Tahun 2014; Perda Kab Blora No 13 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, prinsip penyelenggaraan, sasaran, penyelenggaraan sinergitas, pelaksana sinergitas, tata laksana pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2016.
8 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
