SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, BD Kabupaten Blora Tahun 2018 No. 71
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4
Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Blora, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Blora; bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016
tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota, Peraturan Bupati Blora Nomor 48
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Blora perlu disesuaikan dan diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
Peraturan Bupati Blora Nomor 48 Tahun 2016 dicabut.
19 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 22 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD Tahun 2017/No.22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Blora Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 terdapat beberapa perubahan atas pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Pendapatan Asli Daerah dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 yang mengakibatkan perubahan belanja langsung dan belanja tidak langsung, serta penggeseran rekening rincian objek belanja pada kegiatan yang sifatnya mendesak dan segera untuk ditindaklanjuti dengan melaksanakan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora 2017;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Blora Nomor 76 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Ketentuan Pasal 1, perubahan Ketentuan Lampiran I, perubahan Ketentuan Lampiran II, perubahan Ketentuan Lampiran III
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2017.
Peraturan Bupati Blora Nomor 76 Tahun 2016 diubah.
5 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD Tahun 2016 No.6/ TLD No.6
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 65 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa, maka perlu mengatur mengenai perangkat desa dalam Peraturan Daerah
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015;Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Unsur Perangkat Desa
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2016.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
a. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
; dan
b. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa Lainnya ;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2016
PERBUP Kab. Blora No. 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Blora
PERBUP Kab. Blora No. 43 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Blora Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Blora
Mengubah :
Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Blora
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa agar pengelolaan keuangan Desa berjalan
efektif dan efisien maka Peraturan Bupati Blora
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa Di Kabupaten Blora sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor
29 Tahun 2015, perlu diubah dan disesuaikan; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Blora Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2015 diubah.
34 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 27 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD Tahun 2017/No.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa agar pelaksanaan penerimaan peserta didik pada taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dapat dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan, maka perlu diatur ketentuan pelaksanaannya; bahwa ketentuan pelaksanaan penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan di Kabupaten Blora sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 19 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Blora sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 16 Tahun 2016 sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Taman KanakKanak,
Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
pada di Kabupaten Blora;
Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Penerimaan Peserta Didik Baru
Bab IV Rombongan Belajar
Bab V Perpindahan Peserta Didik
Bab VI Biaya Penerimaan Peserta Didik Baru
Bab VII Pengadaan Pakai Seragam
Bab VIII Kewajiban, Larangan dan Sanksi
Bab IX Pelaporan
Bab X Monitoring dan Evaluasi
Bab XI Ketentuan Peralihan
Bab XII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2017.
Peraturan Bupati Blora Nomor 19 Tahun 2012 dicabut.
21 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD Kabupaten Blora Tahun 2018 No.4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Pemerintah Desa di Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi
penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018
di Kabupaten Blora dan sinkronisasi pelaksanaan
kegiatan di Desa, maka Peraturan Bupati Blora
nomor 56 Tahun 2017 tentang Standar Biaya
Pemerintah Desa Di Kabupaten Blora Tahun
Anggaran 2018 perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Blora Nomor 56 Tahun 2017
tentang Standar Biaya Pemerintah Desa Di
Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2018;
Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2018.
Peraturan Bupati Blora Nomor 56 Tahun 2017 diubah.
36 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 15 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman KanakKanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan, sehingga Peraturan Bupati Blora Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Blora sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman KanakKanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Blora sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan layanan Pendidikan sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara PPBD, perpindahan peserta didik, pelaporan dan pengawasan, sanksi, serta ketentuan lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
22 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 16 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Aset Tak Berwujud di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas
pengelolaan Barang Milik Daerah, pemusnahan dan
penghapusan aset tak berwujud perlu dilaksanakan
secara efektif, efisien dan akuntabel; bahwa dalam rangka penghapusan aset tak berwujud di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora perlu disusun
tata cara pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan
aset tak berwujud; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemusnahan dan Penghapusan Aset Tak Berwujud di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 17 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup
Bab III Kewenangan dan Tanggung Jawab
Bab IV Pemusnahan Aset Tak Berwujud
Bab V Penghapusan Aset Tak Berwujud
Bab VI Ketentuan Peralihan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2019.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Tanah pada Kawasan Wonorejo Kecamatan Cepu
ABSTRAK:
bahwa permasalahan penempatan warga masyarakat di
atas tanah milik Pemerintah Daerah pada Kawasan
Wonorejo telah berlangsung dalam jangka waktu yang
telah lama membutuhkan upaya penyelesaian secara
komprehensif, sehingga kondisi sosial masyarakat lebih
sejahtera dan kepastian atas pemanfaatan aset
Pemerintah Kabupaten Blora pada Kawasan Wonorejo
dapat lebih berdaya guna sesuai asas umum
pemerintahan yang baik; bahwa dalam rangka penyelesaian permasalahan dan
penegasan status Tanah Kawasan Wonorejo sebagai
barang milik daerah perlu dilaksanakan upaya persuasif
melalui pengambilan kebijakan pemanfaatan barang milik
Daerah yang mampu mengakomodir kebutuhan warga
masyarakat setempat, sehingga dapat memberikan arah
landasan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan
Barang Milik Daerah berupa tanah pada Kawasan
Wonorejo; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik
Daerah Berupa Tanah Pada Kawasan Wonorejo Kecamatan
Cepu;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 17 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup
Bab III Pelaksanaan Pemanfaatan
Bab IV Hak atas Tanah pada Tanah Kawasan Wonorejo
Bab V Tata Cara Penerbitan Persetujuan
Bab VI Pembinaan dan Pengawasan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2023.
24 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 25 Tahun 2016
KEPROFESIAN BERKELANJUTAN BAGI GURU - PELAKSANAAN PENGEMBANGAN
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2016/No.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bagi Guru Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) PP No 74 Tahun 2008 tentang Guru, pengembangan dan peningkatan kompetensi guru dilakukan melalui sistem pembinaan dan pengembangan keprofesian guru berkelanjutan yang dikaitkan dengan perolehan angka kredit jabatan fungsional; bahwa pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) merupakan salah satu unsur yang dinilai angka kreditnya dalam kenaikan jabatan sehingga perlu adanya pembianaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Guru di lingkungan Pemkab Blora;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 20 Tahun 2003; UU No 14 Tahun 2005; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 19 Tahun 2005; PP No 48 tahun 2008; PP No 74 Tahun 2008; PP No 17 Tahun 2010; PP No 53 Tahun 2010; PP No 46 Tahun 2011; Perpres No 87 Tahun 2014; PermenPANRB No 21 Tahun 2010; Perda Kab Blora No 13 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, pengembangan keprofesian berkelanjutan, pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan, tata cara pembinaan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2016.
11 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
