Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 201 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasangkayu Nomor 3 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

Peraturan Daerah Nomor 3 ...n Nama Kabupaten.pdf

kabupaten - nama - perubahan

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2022/NO.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu

ABSTRAK:

a. bahwa dilandaskan pada pertimbangan sejarah, budaya, adat istiadat, dan faktor sosial, masyarakat Kabupaten Mamuju Utara memandang perlu melakukan perubahan nama Kabupaten Mamuju Utara menjadi Kabupaten Pasangkayu; b. bahwa semangat awal perjuangan pembentukan daerah otonomi baru di wilayah Provinsi Sulawesi Barat hingga menjadi Kabupaten ini bernama Kabupaten Pasangkayu; c. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu Di Provinsi Sulawesi Barat, perlu Menyusun Peraturan Daerah tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.7 Tahun 2003; UU No.26 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.61 Tahun 2017; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018
Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan perubahan nama Kabupaten Mamuju Utara menjadi Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2022.
5 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasangkayu Nomor 2 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Abstrak

APBD

Download file:

Peraturan Daerah Nomor 2 ...JWB APBD 2021 Ok.pdf

apbd - pertanggungjawaban

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2022/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) dan Pasal 322 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu Menyusun Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.7 Tahun 2003; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.1 Tahun 2022; PP No.12 Tahun 2017; PP No.61 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.77 Tahun 2020
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa laporan keuangan memuat: a. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. laporan operasional; d. laporan perubahan ekuitas; e. neraca; f. laporan arus kas; dan g. catatan atas laporan keuangan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2022.
14 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pengembangan Pesantren

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download file:

Peraturan Daerah Nomor 1 ... FINAL HARMON(1).pdf

pesantren - pengembangan

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2022/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengembangan Pesantren

ABSTRAK:

a. bahwa pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil'alamin dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata dalam pembangunan di daerah melalui fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat; b. bahwa saat ini jumlah lembaga pesantren di Pasangkayu semakin meningkat dan semakin bervariasi dalam memberikan peran pembangunan di daerah; c. bahwa untuk mengoptimalkan peran Pesantren dalam Pengembangan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diperlukan dukungan Pemerintah Daerah melalui regulasi; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Pesantren.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.7 Tahun 2003; UU No.26 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.18 Tahun 2019; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; PP No.61 Tahun 2017
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pengembangan Pesantren

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2022.
17 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasangkayu Nomor 5 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Peraturan Daerah Nomor 5... TAHUN 2021-2026.pdf

jangka menengah - pembangunan - rencana

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2021/NO.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi Pemerintah daerah di bidang pembangunan, diperlukan perncanaan pembangunan jangka menengah sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh dan bertahap
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.7 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; UU No.26 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.6 Tahun 2008; PP Nomor 61 Tahun 2017; Permendagri No.70 Tahun 2019; Permendagri No.90 Tahun 2019
Dalam Peraturan Dearha ini diatur tentang Maksud, tujuan, penyusunan, penertapan serta Pengendalian dan Ealuasi RPJMD

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2021.
11 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasangkayu Nomor 3 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan

PERDA Kab. Pasangkayu No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara

Download file:

PERDA NOMOR 3 TAHUN 2021 ...KAB.MAMUJU UTARA.pdf

perangkat daerah - susunan

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2021/NO.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara

ABSTRAK:

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah beberapa terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.7 Tahun 2003; UU No.26 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.18 Tahun 2016; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.11 Tahun 2019
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 diubah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2021.
Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016
7 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasangkayu Nomor 2 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Kearsipan

Abstrak

Arsip

Download file:

Peraturan Daerah Nomor 2 ...21 ttg Kearsipan.pdf

kearsipan - penyelenggaraan

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2021/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Kearsipan

ABSTRAK:

a. bahwa arsip memegang peran yang penting sebagai bagian dari identitas bangsa yang dapat berguna sebagai sarana penyelamatan wilayah Negara, serta mampu berperan sebagai salah satu sarana pemersatu bangsa; b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan terhadap keberadaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis sangat tinggi, sehingga dibutuhkan upaya penyelenggaraan kearsipan daerah yang utuh dan komprehensif; c. bahwa demi mewujudkan penyelenggaraan kearsipan daerah yang utuh dan konprehensif, maka dibutuhkan optimalisasi sarana teknologi; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.7 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.43 Tahun 2009; PP No.28 Tahun 2012; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Peraturan Kepala Arsip Nasional No. 22 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional No.24 Tahun 2012
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Kearsipan Daerah dilaksanakan oleh: a. LKD; dan b. Unit Kearsipan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2021.
21 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

Abstrak

Kesehatan

Download file:

Perda Nomor 1 Tahun 2021 ...l Kesehatan baru.pdf

KESEHATAN - PROTOKOL - PENERAPAN

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2021/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin Dan Penengakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencengahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, perlu meningkatkan penerapan protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 di daerah Kabupaten Pasangkayu;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.7 Tahun 2003; UU No.26 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No.6 Tahun 2018; PP No.21 Tahun 2020;Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.20 Tahun 2020
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Kewajiban Protokol Kesehatan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2021.
49 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasangkayu Nomor 5 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Ketertiban Umum

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download file:

Perda Pasangkayu Nomor 5 Tahun 2020.pdf

ketertiban umum

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD 2020 (5) : 21 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Ketertiban Umum

ABSTRAK:

a. bahwa keadaan tertib, aman, nyaman dan lingkungan yang baik merupakan hak seluruh masyarakat dalam menjalani peri kehidupan bermasyarakat dan bernegara; b. bahwa sering terjadi gangguan sosial yang mengakibatkan keresahan, dan ketidaknyamanan terhadap kehidupan masyarkat serta kerusakan lingkungan dan sarana umum di Kabupaten Pasangkayu; c. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum merupakan urusan wajib oleh pemerintah daerah Kabupaten Pasangkayu yang dalam pelaksanaannya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan serta berbagai nilai hidup dan berlaku di masyarakat Kabupaten Pasangkayu; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketertiban Umum bertujuan untuk menjamin derajat ketenangan masyarakat dan menunjang kestabilan keamanan Daerah, meliputi: a. tertib lingkungan; b. tertib bangunan; c. tertib sarana umum; d. tertib jalan dan angkutan darat; e. tertib hewan dan ternak; f. tertib tempat usaha, hiburan, dan keramaian; g. tertib kegiatan Sosial; h. tertib Pelajar; i. tertib rumah kost; j. pembinaan dan pengawasan; k. peran serta masyarakat; l. pendanaan; m. sanksi administratif; n. penyidikan; dan o. ketentuan pidana

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2020.
21 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasangkayu Nomor 3 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Kabupaten Layak Anak

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download file:

Perda Pasangkayu Nomor 3 Tahun 2020.pdf

kabupaten layak anak

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD 2020 (3) : 27 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kabupaten Layak Anak

ABSTRAK:

a. bahwa anak merupakan generasi penerus yang harus dilindungi dan dipenuhi hak dasarnya agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya; b. bahwa menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat; c. bahwa pengembangan kabupaten layak anak diperlukan sebagai upaya bersama antara pemerintah daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan No. 2 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 13 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 11 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: 1. Prinsip dan strategi Kabupaten layak anak (KLA) 2. Indikator KLA 3. Tahapan KLA 4. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah 5. Kewajiban para pihak 6. Kebijakan pemerintah daerah 7. Peran serta masyarakat dan dunia usaha 8. Pendanaan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2020.
27 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasangkayu Nomor 2 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Penanggulangan HIV dan AIDS

Abstrak

Kesehatan

Download file:

Perda Pasangkayu Nomor 2 Tahun 2020.pdf

penanggulangan hiv dan AIDS

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD 2020 (2) : 29 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penanggulangan HIV dan AIDS

ABSTRAK:

a. bahwa HIV dan AIDS merupakan virus perusak sistem kekebalan tubuh yang proses penularannya sangat sulit dipantau, sehingga dapat mengancam derajat kesehatan masyarakat dan kelangsungan peradaban manusia; b. bahwa penularan virus HIV dan AIDS semakin luas dan tanpa mengenal status sosial serta batas wilayah, bahkan terjadi peningkatan jumlah secara signifikan dari waktu ke waktu sehingga memerlukan upaya penanggulangan yang sistematik; c. bahwa dalam rangka meminimalisir dampak epidemi dan melindungi masyarakat dan tenaga kesehatan dari perkembangan virus HIV dan AIDS dan infeksi menular seksual di Kabupaten Pasangkayu, perlu melakukan pengaturan kebijakan secara terpadu, melembaga, sistematis, komprehensif, partisipatif, dan berkesinambungan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 7 Tahun 2011; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan No. 21 Tahun 2013;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penanggulangan HID dan AIDS yang terdiri atas: a. promosi kesehatan; b. pencegahan penularan HIV; c. pemeriksaan diagnosis HIV; d. pengobatan, perawatan, dan dukungan; dan e. rehabilitasi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2020.
29 hlm

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT