Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Daerah (Perda) Entitas: Kota Tarakan

Menemukan 88 peraturan dalam 0,003 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2019 - 2024

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Diubah dengan

Perda Kota Tarakan No. 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024

Download file:

KOTA TARAKAN_5_2019 TTG R...RAH TH 2019 2024.pdf

RPJMD Kota Tarakan 2019-2024 Final(1).pdf

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2019 - 2024

2019

Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2019 NOMOR 40

Peraturan Daerah (Perda) tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2019 - 2024

ABSTRAK:

melaksanakan ketentuan Pasal 260 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 264 ayat (1) dan Pasal 267 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kata Tarakan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II; Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 ; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037; Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2005 – 2025; Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2012-2032; Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
Materi pokok dari Peraturan Daerah ini mencakup: 1. Visi dan Misi Pembangunan: Menetapkan visi dan misi pemerintah daerah yang menjadi arah utama pembangunan Kota Tarakan selama 5 tahun ke depan (2019-2024). 2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan: Menguraikan tujuan pembangunan yang ingin dicapai, serta sasaran-sasaran konkret dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, infrastruktur, dan lingkungan. 3. Strategi dan Kebijakan Pembangunan: Menyajikan strategi umum dan kebijakan khusus yang akan diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan. Ini termasuk prioritas pembangunan dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengelolaan lingkungan hidup. 4. Program Prioritas: Mengidentifikasi program-program prioritas yang akan menjadi fokus selama periode RPJMD, beserta rencana anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. 5. Indikator Kinerja: Merumuskan indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi RPJMD. Indikator ini terkait dengan aspek ekonomi, kesejahteraan masyarakat, kualitas layanan publik, dan keberlanjutan lingkungan. 6. Pendanaan dan Sumber Daya: Mengatur perencanaan pendanaan, termasuk potensi sumber daya keuangan yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program-program pembangunan. 7. Pemantauan dan Evaluasi: Menjelaskan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang akan diterapkan untuk memastikan bahwa target-target RPJMD tercapai secara efektif.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2019.
15 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Abstrak

APBD

Download file:

KOTA TARAKAN_4_2019 TTG P...A DAERAH TA 2018.pdf

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

2019

Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 Nomor 39

Peraturan Daerah (Perda) tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAK:

melaksanakan ketentuan dalam Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali, diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Nomor 12 Tahun 2019 Keuangan Daerah; Peraturan tentang Pemerintah Standar Nomor 71 Tahun 2010 Akuntansi Pemerintahan; Peraturan 2013 Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun Tentang Pemerintahan Penerapan Berbasis Standar Akuntansi Akrual Pada Pemerintah Daerah; Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja.
mencakup: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah, Pembiayaan Daerah, Surplus atau Defisit Anggaran, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Audit dan Opini BPK

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2019.
7 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2019

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Hari Jadi Kota Tarakan

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

Peraturan Daerah Kota Tar...adi Kota Tarakan.pdf

hari jadi kota

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD 2019/NO 38, TLD NO 20

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Hari Jadi Kota Tarakan

ABSTRAK:

Kota Tarakan sebagai Daerah Otonom sehingga perlu melestarikan nilai-nilai sejarah daerah yang hidup dan berkembang dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan hari jadi Kota Tarakan merupakan tonggak sejarah yang penting bagi masyarakat Kota Tarakan untuk memperkokoh jati diri sekaligus untuk meningkatkan motivasi, rasa kecintaan, kebanggan dan rasa memiliki guna mewujudkan rasa cinta tanah air dengan memperingati Hari Jadi Kota Tarakan
Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Daerah ini terdiri dari : BAB I : Ketebtuan Umum; BAB II : Maksud dan Tujuan; BAB III : Penetapan Hari Jadi; BAB IV : Peringatan Hari Jadi; Bab V : Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2019.
6 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2019

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Pendidikan

Abstrak

Pendidikan

Download file:

Perda Tarakan No 2_2019 ttg Pendidikan.pdf

pendidikan

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD 2019/NO. 37

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pendidikan

ABSTRAK:

Pendidikan harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan internasional maka pendidikan diselenggarakan secara terencana, terarah dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai sistem pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, orangtua dan masyarakat. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang an tanggung jawab Pemerintah Daerah, maka perlu pengaturan untuk memberikan kepastianhukum dalam penyelenggaraan dan / atau pengelolaan pendidikan.
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan; Undang-undang Nomor 20 Tahun 20003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
Peraturan ini terdiri dari : Bab I : Ketentuan Umum; Bab II : Hak dan Kewajiban; Bab III : Jalur, Jenjang dan Jenis Pendidikan; Bab IV : Pengelolaan Pendidikan; Bab V: Kurikulum; Bab VI : Pendidikan Lintas Satuan dan Jalur Pendidikan; Bab VII : Bahasa Pengantar; Bab VIII : Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Bab IX : Prasaran dan Sarana; Bab X : Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi; Bab XI : Pendanaan; Bab XII : Pendirian, Perubahan dan Penutupan Lembaga Pendidikan; Bab XIII : Penjaminan Mutu; Bab XIV: Peran Serta Masyarakat; Bab XV : Kerjasama; Bab XVI : Pengawasan dan Pengendalian; Bab XVII : Sanksi Administratif; Bab XVIII : Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2019.
61 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2019

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Penanaman Modal

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

Peraturan Daerah Kota Tar... Penanaman Modal.pdf

Penanaman modal

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD 2019/NO 36

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penanaman Modal

ABSTRAK:

Penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, sehingga perlu diwujudkan kemudahan pelayanan dan iklim penanaman modal yang kondusif dan promotif berdasarkan ekonomi kerakyatan, yang mendorong usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi untuk meningkatkan realisasi penanaman modal.
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang0undang Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.
Peraturan ini terdiri dari : Bab I : Ketentuan Umum; Bab II : Sasaran dan Ruang Lingkup; Bab III : Kewenangan; Bab IV : Kebijakan Dasar Penanaman Modal di Daerah; Bab V : Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal; Bab VI : Promosi Penanaman Modal; Bab VII : Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan; Bab VII : Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab; Bab IX : Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal; Bab X : Peran Serta Masyarakat; Bab XI : Sistem Informasi; Bab XII : Sosialisasi, Pendidikan dan Pelatihan; Bab XIII : Koordinasi Penanaman Modal; Bab XIV : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; Bab XV : Satuan Tugas; Bab XVI : Penyelesaian Sengketa; Bab XVII : Sanksi Administratif; Bab XVIII : Ketentuan Peralihan; Bab XIX : Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2019.
30 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tarakan pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Alam Kota Tarakan

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

(ASLI) KOTA_TARAKAN_1_201...LAM KOTA TARAKAN.pdf

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA TARAKAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ALAM KOTA TARAKAN

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD 2018/NO. 1, TLD NO. 17

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tarakan pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Alam Kota Tarakan

ABSTRAK:

Pasal 304 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 411 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, investasi Pemerintah Daerah berupa penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal; memenuhi kebutuhan air minum masyarakat dengan mengutamakan pemerataan dan keseimbangan pelayanan serta membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian, dan di dirikan dengan tujuan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah perlu diberikan modal dasar dan penambahan modal untuk memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Alam;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, Dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas; Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tarakan;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENYERTAAN MODAL BAB III BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN BAB V AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAB VII BAGI HASIL USAHA BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2018.
13 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tarakan Nomor 8 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

Abstrak

APBD

Download file:

KOTA_TARAKAN_8_2017_TTG P...UN ANGGARAN 2017.pdf

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

2017

Peraturan Daerah (Perda) NO. 8, LD 2017/NO. 31

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran yang sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
Perubahan Proyeksi Pendapatan Daerah, Perubahan Belanja Daerah, Pembiayaan Daerah, Alokasi untuk Program Prioritas, Penyesuaian dengan Kebijakan Pusat atau Keadaan Daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2017.
11 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tarakan Nomor 7 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

KOTA_TARAKAN_7_2017_TTG P...IBUSI JASA USAHA.pdf

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha

2017

Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LD 2017/NO. 30

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha

ABSTRAK:

bahwa untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah perlu dukungan pembiayaan dari Pendapatan Asli Daerah khususnya pendapatan yang berasal dari Retribusi Jasa Usaha; bahwa setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, terdapat beberapa jenis Retribusi yang dalam pelaksanaannya yang belum tercantum dalam Peraturan Daerah dimaksud dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian masyarakat di Kota Tarakan; bahwa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah; Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
Perubahan Ketentuan Retribusi Jasa Usaha, Penambahan atau Pengurangan Jenis Jasa Usaha, Mekanisme Pengelolaan dan Pengawasan, Sanksi dan Penegakan Hukum.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2017.
43 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tarakan No. 6 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

KOTA_TARAKAN_6_2017_TTG P...AN RAKYAT DAERAH.pdf

Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

2017

Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LD.2017/NO.29

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

ABSTRAK:

melaksanakan Ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Tarakan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
Hak Keuangan, Hak Administratif, Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban, Tanggung Jawab dan Pengawasan, Sanksi dan Ketentuan Lainnya.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2017.
18 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tarakan No. 5 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mengubah sebagian

PERDA Kota Tarakan No. 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum
Perubahan Kedua
PERDA Kota Tarakan No. 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum
PERDA Kota Tarakan No. 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
Perubahan Kedua

Download file:

KOTA_TARAKAN_5_2017_TTG P...RIBUSI JASA UMUM.pdf

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum

2017

Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LD.2017/NO.28

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum

ABSTRAK:

bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU111/2014 menyatakan Penjelasan Pasal 124 UndangUndang Nomor28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah da Retribusi Daerah bahwa tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari NJOP PBB menara telekomunikasi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar pemungutan retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; Bahwa penghitungan tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang telah diatur dalam peraturan daerah berpedoman pada tatacara penghitungan tariff retribusi sebagaimana diatur dalamPasal 151, Pasal 152, dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; bahwa b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
Pasal 18 ayat (6)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Perubahan tarif retribusi, Jenis-jenis layanan jasa umum, Mekanisme pembayaran, Sanksi dan pengawasan, dan Penyesuaian dengan perkembangan regulasi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2017.
7 Halaman

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Daerah (Perda) Entitas: Kota Tarakan

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT