Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tarakan No. 5 Tahun 2017

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Perubahan tarif retribusi, Jenis-jenis layanan jasa umum, Mekanisme pembayaran, Sanksi dan pengawasan, dan Penyesuaian dengan perkembangan regulasi.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum

T.E.U.

Indonesia, Kota Tarakan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Tarakan

Tanggal Penetapan

28 Agustus 2017

Tanggal Pengundangan

28 Agustus 2017

Tanggal Berlaku

28 Agustus 2017

Sumber

LD.2017/NO.28

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Tarakan

Bidang

Halaman ini telah diakses 1873 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

KOTA_TARAKAN_5_2017_TTG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mengubah sebagian :

PERDA Kota Tarakan No. 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum
Perubahan Kedua
PERDA Kota Tarakan No. 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum
PERDA Kota Tarakan No. 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
Perubahan Kedua

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2017/NO.28
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum
ABSTRAK:	bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU111/2014 menyatakan Penjelasan Pasal 124 UndangUndang Nomor28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah da Retribusi Daerah bahwa tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari NJOP PBB menara telekomunikasi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar pemungutan retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; Bahwa penghitungan tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang telah diatur dalam peraturan daerah berpedoman pada tatacara penghitungan tariff retribusi sebagaimana diatur dalamPasal 151, Pasal 152, dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; bahwa b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Pasal 18 ayat (6)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perubahan tarif retribusi, Jenis-jenis layanan jasa umum, Mekanisme pembayaran, Sanksi dan pengawasan, dan Penyesuaian dengan perkembangan regulasi.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2017. 7 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tarakan No. 5 Tahun 2017

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT