APBDBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Mamuju No. 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Mengubah
Peraturan Bupati Mamuju Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan
Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial
ABSTRAK:
a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Mamuju tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Mamuju Nomor 14 Tahun tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring
dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1985; UU No. 25 Tahun 1992; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 3 Tahun 2005; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2010; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2011; UU No. 17 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 1986; PP No. 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 19 Tahun 2010 sebagaimana telah di ubah dengan PP No. 23 Tahun 2011; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 54 Tahun 2010; Perpres No. 151 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 123 Tahun 2018; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Mamuju No. 2 Tahun 2007; Perda Kabupaten Mamuju No. 6 Tahun 2016; Perbup Mamuju No. 14 Tahun 2014;
Dalam Perbup ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 14 Tahun tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial. Pokok-pokok yang diubah terkait ruang lingkup peraturan, subjek penerima hibah, dan kriteria serta persyaratan pemberian hibah,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2021.
Peraturan Bupati Mamuju Nomor 14 Tahun tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 5 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Mamuju tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2019;
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah dengan PP No. 8 Tahun 2016; Perpres No. 129 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 121/PMK.07/2018; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.07/2017; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Perda Kabupaten Mamuju No. 6 Tahun 2016; Perda Kabupaten Mamuju No. 6 Tahun 2018; Perbup No. 8 Tahun 2012;
Dalam Perbup ini diatur tentang ata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2019. Hal pokok yang diatur yaitu Penetapan dan Penghitungan Rincian Dana Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2019.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 4 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun 2019
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat 4 dengan ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta untuk mengoptimalkan pengalokasian, pembagian, dan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun 2019;
b. bahwa berdasarnya pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah dengan PP No. 22 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 1 Tahun 2016; Permendagri No. 44 Tahun 2016; Permendagri No. 46 Tahun 2016; Permendagri No. 47 Tahun 2016; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Teringgal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.
225/PMK.07/2017; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 193/PMK.07/2018; Perda Kabupaten Mamuju No. 6 Tahun 2018; Perbup Mamuju No. 8 Tahun 2012; Perbup Mamuju No. 47 Tahun 2018;
Dalam Perbup ini diatur tentang Alokasi Dana Desa, Pembagian dan Mekanisme Penyaluran serta Penggunaan Dana Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2019.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 44 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2018 NOMOR 666
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Kode Rekening Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah kabupaten mamuju ta. 2018
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan objektif dan karakteristik daerah Kabupaten Mamuju agar tertib kode rekening penganggaran dan keselarasan antara program dan kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pada kode rekening dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka dengan ini mengadakan penambahan rekening belanja berdasarkan kebutuhan kegiatan sehingga sebagian kode rekening diubah
Dasar hukum; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
Peraturan Bupati ini berisi tentang, perubahan Nomor Rekening pada APBD Kabupaten Mamuju.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2018.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 39 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Kabupaten Mamuju Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Mamuju dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 81 Tahun 2012; Perpres No. 97 Tahun 2017; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018; Perda Provinsi Sulawesi Barat No. 4 Tahun 2014; Perda Kabupaten Mamuju No. 6 Tahun 2016; Perda Kabupaten Mamuju No. 2 Tahun 2017; Perbup Mamuju No. 12 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan
strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2018.
36 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 34 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2015 Nomor 656
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penertiban Hewan Ternak
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka upaya untuk meningkatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup disamping upaya untuk meningkatkan populasi hewan ternak, serta tetap terciptanya keamanan dan ketertiban pemakaian jalan dari gangguan hewan ternak yang berkeliaran secara bebas, maka perlu diadakan pengaturan dan penertiban hewan-hewan ternak dengan melakukan pengawasan intensif, berdaya guna dan berhasil guna
Dasar hukum; Undang – undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang–Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undnag Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Peraturan Bupati ini berisi tentang, penertiban terhadap hewan ternak pada Kabupaten Mamuju
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2018.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 17 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2018 NOMOR 639
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Eliminasi Malaria
ABSTRAK:
bahwa penyakit Malaria merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia sebagai penyebab angka kesakitan dan kematian yang tinggi serta menurunkan produktivitas sumber daya manusia dan pembangunan, bahwa mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 293/Menkes/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia dan dalam rangka mengurangi perkembangnan, penyebaran dan penularan penyakit malaria di kabupaten Mamuju perlu dilakukan eliminasi malaria.
Dasar hukum; Undang-Undang No.4 Tahun 1984 tentang wabah Penyakit Menular, Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah penyakit Menular, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131 / Menkes / SK / II / 2004 tentang sistim Kesehatan Nasional, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293 / Menkes / SK /IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia
Peraturan Bupati ini mengatur tentang, Eliminasi Malaria dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang maksud dan tujuan, kebijakan, strategi, organisasi, tahapan eliminasi malaria, upaya eliminasi, sasaran, kewajiban pemerintah daerah, peran serta masyarakat dan swasta, peran serta unit pelayanan kesehatan dan masyarakat akademis dalam eliminasi malaria, sanksi administratif, dan pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2018.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 13 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2018 NOMOR 635
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Pengeluaran Daerah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju
ABSTRAK:
agar pencegahan korupsi dapat berjalan efektif maka seluruh praktek penyelenggaraan pemerintahan harus mengandung upaya pencegahan korupsi, pembayaran pengeluaran daerah secara tunai berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan berpotensi korupsi sehingga diperlukan sistem pembayaran pengeluaran daerah yang dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta sesuai perkembangan teknologi dan informasi, c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan pedoman pelaksanaan pembayaran secara non tunai dalam pengeluaran daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan tepat jumlah, aman, efisien, transparan, dan akuntabel, perlu mengatur sistem pembayaran non tunai dalam Peraturan Bupati.
Dasar hukum; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Bupati ini berisi tentang, sistem pembayaran Non Tunai untuk seluruh pengeluaran daerah yang bersumber dari APBD kabupaten Mamuju.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2018.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 11 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju kepada Pemerintah Desa
ABSTRAK:
melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (3) dan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuanga Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman pelaksanaan pemberian, penyaluran, dan pertanggungjawaban bantuan keuangan khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju kepada Pemerintah Desa. dengan Peraturan Bupati
UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005
dalam Perbup ini diatur mengenai bantuan yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2018.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 8 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2018 NOMOR 630
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Besaran Biaya Penerbitan Dokumen Dan Biaya Material Untuk Persiapan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Desa Dan Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah melalui kegiatan Pendafaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sampai dengan tahun 2025, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2018, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamuju tentang Penetapan Besaran Biaya Yang Diperlukan Untuk Penerbitan Dokumen dan Biaya Material Lainnya Untuk Persiapan Pelaksanaan PTSL di Desa dan Kelurahan
Dasar hukum; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
Peraturan Bupati ini berisi tentang, besaran biaya serta prosedur dalam penerbitan dokumen pendaftaran tanah pada tingkat desa dan kelurahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2018.
4 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
