Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 33, BD Tahun 2023 Nomor 310
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Serang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kata Serang; bahwa Peraturan Wali Kota Serang Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Serang dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu ditinjau kembali.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2007; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; Peraturan KPK No. 2 Tahun 2019; Perda No. 7 Tahun 2016; Perwal No. 4 Tahun 2021
Didalam Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pengendalian Gratifikasi Bab III Unit Pengendalian Gratifikasi Bab IV Tata Cara Pelaporan Gratifikasi Bab V Hak dan Kewajiban Bab VI Pembinaan Bab VII Pembiayaan Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2023.
Peraturan Wali Kota ini mencabut Peraturan Wali Kota Nomor 68 Tahun 2021
12 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang Nomor 29 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 29, BD Tahun 2023 Nomor 306
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Perparkiran
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Perparkiran.
UU No. 32 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; PP No. 30 Tahun 2021; Perda No. 13 Tahun 2014
Di dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Tempat Parkir Bab III Lokasi Tempat Parkir Bab IV Izin Penyelenggara Tempat Khusus Parkir Bab V Pendaftaran Ulang Izin Bab VI Fasilitas Parkir Khusus Bab VII Rambu dan Marka Parkir Bab Petugas Parkir Bab IX Pembinaan dan Pengawasan Bab X Larangan Bab XI Sanksi Administratif Bab XII Ketentuan Lain-Lain Bab XIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2023.
Perwal Ini Mencabut Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2020
12 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang Nomor 28 Tahun 2023
Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 28, BD Tahun 2023 Nomor 305
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan penambahan objek layanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu melakukan penyesuaian Tarif Layanan Kesehatan yang akan digunakan oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 32 Tahun 2007; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; Permenkes No. 8.5 Tahun 2015; Permenkes No. 52 Tahun 2016; Permendagri No.79 Tahun 2018; Permenkes No. 98 Tahun 2015; Perwali No. 7 Tahun 2022
Didalam Peraturan Wali Kota Ini Mengatur Tentang; : Bab I Ketentuan Umum Bab Il Kegiatan Yang Dikenakan Tarif Bab III Komponen Tarif Bab IV Pemanfaatan Tarif Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2023.
8 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang Nomor 27 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 27, BD Tahun 2023 Nomor 304
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Serang Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pengalokasian Bantuan Keuangan Provinsi Banten pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; bahwa dalam rangka pengalokasian Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 84 Tahun 2022; Perda No. 1 Tahun 2022; Perda No. 8 Tahun 2022; Kegub Banten No. 978/Kep.108; Kewal Kota Tangerang No. 000.7.7.1/Kep.134-Huk/20
Didalam Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang: Perubahan Pasal 3; Perubahan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 6; Perubahan ayat (2) Pasal 7; Perubahan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 9; Perubahan huruf a dan b ayat (1) dan (2); Perubahan huruf a huruf b huruf c huruf d huruf e Pasal 10; Perubahan ayat (1), Perubahan huruf b ayat (4), Perubahan huruf a dan c ayat (5) Pasal 11;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2023.
Perwal ini mengubah Peraturan Wali Kota serang Nomor 69 Tahun 2022
11 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang Nomor 26 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 26, BD Tahun 2023 Nomor 303
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Serang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk mengakomodir pemberian tambahan penghasilan pegawai untuk jabatan fungsional pada perangkat daerah Kota Serang maka besaran TPP ASN yang sudah ditetapkan perlu dilakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun 2023
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2007; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 12 Tahun 1961; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 6 Tahun 2021; Permen PAN RB No. 7 Tahun 2022; Permendagri No. 84 Tahun 2022; Perwal No. 23 Tahun 2023
Didalam Peraturan Walikota ini mengatur tentang: Perubahan Peraturan Wali Kota Serang Nomor 1 Tahun 2023
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2023.
Peraturan Wali Kota Serang Nomor 1 Tahun 2023 diubah
4 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang Nomor 25 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 25, BD Tahun 2022 Nomor 302
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengumpulan Sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Serang
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya penanganan masalah kemanusiaan dan/ atau bencana perlu mendapatkan bantuan baik berupa tenaga, maupun anggaran sebagai realisasi dari tugas pokok Palang Merah Indonesia; bahwa penyelenggaraan kepalangmerahan oleh Palang Merah Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan perlu didukung dengan pendanaan.
UU No. 9 Tahun 1961; UU No. 32 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2018; PP No. 29 Tahun 1980; PP No. 7 Tahun 2019; Kemensos No. 102/HUK-SS/IV / 1999; Perda No. 6 Tahun 2016
Didalam Peraturan Wali Kota ini mengatur: Bab I Ketentuan Umum Bab II Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2023.
5 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang Nomor 24 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 24, BD Tahun 2023 Nomor 301
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Serang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkan pengangkatan CPNS menjadi PNS dalam jabatan fungsional maka besaran TPP ASN yang sudah ditetapkan perlu dilakukan penyesuaian; bahwa besaran TPP bagi pejabat yang melaksanakan fungsi sebagai koordinator dan ketua tim kerja berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi perlu diatur.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2007; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 12 Tahun 1961; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 6 Tahun 2021; Permen PAN RB No. 7 Tahun 2022; Permendagri No. 84 Tahun 2022; Perwal No. 23 Tahun 2023;
Didalam Peraturan Wali Kota ini mengatur: Perubahan Pasal 13; Penambahan Pasal 13A dan 13B; Perubahan Pasal 22; Perubahan Lampiran
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2023.
Peraturan Wali Kota ini merubah Peraturan Wali Kota Serang Nomor 1 Tahun 2023
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang Nomor 23 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 23, BD Tahun 2023 Nomor 300
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Serang
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut penyederhanaan birokrasi yang Lelah dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kata Serang melalui penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan, perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional; bahwa dalam rangka pelaksanaan penyesuaian sistem kerja, perlu disusun mekanisme kerja antara jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kata Serang.
UU No. 32 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; Permen PAN RB No. 89 Tahun 2021; Permen PAN RB No. 7 Tahun 2022; Perda No. 7 Tahun 2016
Didalam Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Mekanisme Kerja Bab III Proses Bisnis Bab III Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2023.
Peraturan Wali Kota ini mencabut Perwal No. 108 Tahun 2021; Perwal No. 109 Tahun 2021; Perwal No. 110 Tahun 2021; Perwal No. 111 Tahun 2021; Perwal No. 112 Tahun 2021; Perwal No. 113 Tahun 2021; Perwal No. 114 Tahun 2021; Perwal No. 115 Tahun 2021; Perwal No. 116 Tahun 2021; Perwal No. 117 Tahun 2021; Perwal No. 118 Tahun 20; Perwal No. 119 Tahun 2021; Perwal No. 120 Tahun 2021; Perwal No. 121 Tahun 2021; Perwal No. 123 Tahun 2021; Perwal No. 124 Tahun 2021; Perwal No. 125 Tahun 20; Perwal No. 126 Tahun 2021; Perwal No. 127 Tahun 2021; Perwal No. 128 Tahun 2021; Perwal No. 129 Tahun 2021; Perwal No. 130 Tahun 2021; Perwal No. 131 Tahun 2021
19 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang Nomor 22 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 22, BD Tahun 2023 Nomor 299
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Tahun 2024-2026
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pem bangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, rencana strategis perangkat daerah kabupaten/kota Tahun 2024-2026 ditetapkan paling lambat minggu kedua bulan April tahun 2023; bahwa dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Serang Tahun 2024-2026 telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Serang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Serang Tahun 2024-2026, maka dokumen rencana strategis perangkat daerah perlu ditetapkan
UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; PP No. 21 Tahun 2021; Perpres No. 18 Tahun 2020; Perpres No. 111 Tahun 2022; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 54 Tahun 2019; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 18 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 59 Tahun 2021; Permen PAN RB No. 89 Tahun 2021; Perda Prov Banten No. 1 Tahun 2010; Pergub Prov Banten No. 3 Tahun 2022; Perda No. 2 Tahun 2009; Perda No. 8 Tahun 2020; Perwal No. 16 Tahun 2023
Didalam Peraturan Wali Kota ini mengatur; Bab I Ketentuan Umum Bab II Kedudukan Renstra Perangkat Daerah Bab III Pengendalian dan Evaluasi Bab IV Ketentuan Peralihan Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2023.
9 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang Nomor 20 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 20, BD Tahun 2023 Nomor 20
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Serang
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan tertib, efisiensi, dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan diperlukan pedoman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kota Serang; bahwa Peraturan Wali Kota Serang Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Serang sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, peraturan perundang-undangan, dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga perlu diganti.
UU No. 32 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 28 Tahun 2012; PP No. 95 Tahun 2018; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 1 Tahun 2023; Peraturan ANRI No. 5 Tahun 2021; Perda No. 7 Tahun 2016
Didalam Perwal ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Jenis, Susunan, dan Bentuk Naskah Dinas Bab III Pembuatan Naskah Dinas Bab IV Pengamanan Naskah Dinas Bab V Pejabat Penanda Tangan Naskah Dinas Bab VI Pengendalian Naskah Dinas Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2023.
Perwal ini mencabut Peraturan Walikota No. 30 Tahun 2010
22 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
