Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 32, BD Tahun 2022 Nomor 228
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Pelayanan Air Minum Yang Dikelola Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Madani Kota Serang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, perlu menetapkan Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Madani; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Pelayanan Air Minum yang Dikelola Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Madani Kota Serang.
UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 121 Tahun 2015; PP No. 122 Tahun 2015; Permendagri No. 70 Tahun 2016; Permendagri No. 71 Tahun 2016; Perda No. 8 Tahun
Di dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Perhitungan dan Penetapan Tarif Bab III Perhitungan dan Penetapan Tarif Bab III Blok Konsumsi dan Kelompok Pelanggan Bab IV Tarif Air Minum Bab V Mekanisme dan Prosedur Penetapan Tarif Bab VI Biaya Bab VII Penagihan Tarif Bab IX Sanksi Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2022.
13 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang Nomor 33 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan, Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Unit Pelaksana Teknis daerah Rumah Potong Hewan Pada Dinas Pertanian Kota Serang.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan
Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah
Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian Kota Serang.
pasal 18 Ayat 6; UU No 32 Th 2007; UU No 41 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah dengan UU No 9 Th 2015; PP No 18 Th 2016; Permendagri NO 12 Th 2017; Pementan No 13/Pementan/ Ot.140/1.2010; Perda Kota Serang No 7 Th 2016;
1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan; 3. Kedudukan; 4, Susunan Organisasi; 5. Tugas dan Fungsi; 6. Tata Kerja; 7. Kepegawaian; 8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2019.
9 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang Nomor 33 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 33, BD Tahun 2023 Nomor 310
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Serang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kata Serang; bahwa Peraturan Wali Kota Serang Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Serang dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu ditinjau kembali.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2007; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; Peraturan KPK No. 2 Tahun 2019; Perda No. 7 Tahun 2016; Perwal No. 4 Tahun 2021
Didalam Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pengendalian Gratifikasi Bab III Unit Pengendalian Gratifikasi Bab IV Tata Cara Pelaporan Gratifikasi Bab V Hak dan Kewajiban Bab VI Pembinaan Bab VII Pembiayaan Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2023.
Peraturan Wali Kota ini mencabut Peraturan Wali Kota Nomor 68 Tahun 2021
12 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang Nomor 33 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 33, BD Tahun 2022 Nomor 229
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang
ABSTRAK:
bahwa terdapat ketentuan yang perlu diatur sebagai pemenuhan akreditas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang, sehingga Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang.
UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2007; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 18 Tahun 2016; Permenkes No. 971/MENKES/PER/XI/2009; Permenkes No. 755/MENKES/PER/IV /2011; Permenkes No. 10 Tahun 2014; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Kemenkes No. 772/MENKES/SK/VI/2002; Kemenkes No. 631/Menkes/SK/IV/2; Perda No. 7 Tahun 2016
Didalam Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang: Perubahan Pasal 11;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2022.
Perwal ini mengubah Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2022
5 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang Nomor 34 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan, Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Unit Pelaksana Teknis daerah Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Pada Dinas Pertanian Kota Serang.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan
Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah
Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan pada Dinas Pertanian Kota Serang.
Pasal 18 Ayat 6; UU No 12 Th 1992; UU No 32 Th 2007; UU No 16 Th 2006; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah dengan UU No 9 Th 2015; PP No 18 Th 2016; PermenDagri NO 12 Th 2017;Perda Kota Serang No 7 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Kedudukan; 3. Kedudukan; 4. Susunan Organisasi; 5. Tugas Dan Fungsi; 6. Tata Kerja; 7. Kepegawaian; 8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2019.
11 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang Nomor 35 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 35, BD Tahun 2022 Nomor 231
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Serang
ABSTRAK:
bahwa untuk mengoptimalkan layanan informasi dan dokumentasi serta memperhatikan perkembangan kondisi layanan informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Serang; bahwa Peraturan Walikota Serang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Serang, tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan daerah sehingga perlu diganti.
UU No. 32 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 61 Tahun 2010; Permendagri No. 35 Tahun 2010; Perkominfo No. 1 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Wali Kota mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pelaksana Layanan Informasi Publik Bab III Informasi Bab IV Standar Layanan Bab V Bantuan Kedinasan Bab VI Laporan dan Evaluasi Bab VII Ketentuan Peralihan Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2022.
Perwal ini mencabut Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2011
43 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang Nomor 35 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan, Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Unit Pelaksana Teknis daerah tempat Pelelangan Ikan Pada Dinas Pertanian Kota Serang.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan
Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah
Tempat Pelelangan Ikan pada Dinas Pertanian Kota Serang
Pasal 18 Ayat 6; UU No 32 Th 2007; UU No 45 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah dengan UU No 9 Th 2015; PP No 18 Th 2016; Pemendagri No 12 Th 2017; Permen Kelautan dan Perikanan No 26/Permen-Kp/2016; Perda Kota Serang No 7 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan; 3. Kedudukan; 4. Susunan Organisasi; 5. Tugas dan Fungsi; 6. Tata Kerja; 7. Kepegawaian 8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2019.
9 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang Nomor 36 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan, Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Unit Pelaksana Teknis daerah Pelayanan Metrologi Legal Pada Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Serang.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan
Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pelayanan Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan,
Industri dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota
Serang.
Pasal 18 Ayat 6; UU No 32 Th 2007; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah dengan UU No 9 Th 2015; PP No 18 Th 2016; Pemendagri No 12 Th 2017; Perda Kota Serang No 7 Th 2016.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronis Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu mewujudkan pelaksanaan egovernmet yang terarah, terpadu, sistematis dan tepat sasaran.
UU No 36 Th 1999; UU NO 32 Th 2007; UU No 11 Th 2008; UU No 14 Th 2008; UU No 25 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 79 Th 2005; PP No 82 Th 2012; PP No 18 Th 2016; Perpres No 81 Th 2010; Perpres No 96 Th 2014; Instruksi Presiden No 6 Th 2001; Instruksi Presiden No 3 Th 2003; PermenKominfo No 23 Th 2013; Permenkominfo No 22/PERM/M.KOMINPO/12/2010;Permenkominfo No 05 Th 2015; Kemenpan No 13/KEP/M.PAN/2003; Perad Kota Serang No 7 Th 2016.
1. ketentuan Umum; 2. Infrastruktur jaringan Komputer; 3. Penyediaan Dan Pengembangan Aplikasi; 4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi; 5. Pengaturan Data Dan Informasi; 6. Tanda Tangan Elektronik; 7. Pengembangan Sumber Daya manusia; 8. Kelembagaan; 9. Kerja Sama dengan Instansi Vertikal Dan Pihak Ketiga; 10. Keamanan Informasi; 11. Pemeliharaan Dan laporan; 12. Pembinaan Dan Pengawasan; 13. Pembiayaan; 14. Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2018.
Mencabut Peraturan Walikota Serang Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
21 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang No. 36 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Di Kota Serang
ABSTRAK:
ditetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 34 Tahun 2014 Tanggal 17 November 2014 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk Konsumen Pengguna Tertentu dan berdasarkan aspek yuridis normatif,
sosiologis dan politis, maka Tarif Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kota Serang yang telah ditetapkan sebelumnya perlu dilakukan penyesuaian
UU No 32 Tahun 2007; UU No 22 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 41 Tahun 1993; PERDA Kota Serang No 5 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2014.
5 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
