Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Fakir Miskin
ABSTRAK:
a. bahwa guna meringankan beban ahli waris atau keluarga penduduk miskin yang tertimpa musibah kematian terkait dengan kepentingan almarhum/almarhumah serta guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaporkan kejadian kematian maka perlu diberikan santunan kematian;
b. bahwa dengan adanya perubahan pengelolaan anggaran santunan kematian dalam APBD Kabupaten Pekalongan, maka pengaturan mengenai santunan kematian dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Fakir Miskin Kabupaten Pekalongan perlu dicabut dan disesuaikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Fakir Miskin Kabupaten Pekalongan.
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981,Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, santunan kematian, pelaporan dan pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi, pengecualian, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
10 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perusahaan Umum Daerah "Kajen Berkah Investama"
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah “KAJEN BERKAH INVESTAMA”;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan dan pendirian, Modal, Organ dan Kepegawaian, Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan Komite Lainnya, Perencanaan, Operasional dan Pelaporan, Penggunaan Laba, Anak Perusahaan, Penugasan Pemerintah Kepada Perumda, Evaluasi, Restrukturisasi, dan Perubahan Bentuk Hukum, Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pembubaran, Kepailitan, Pembinaan dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2019.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
51 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 27 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nilai Perolehan dan Harga Dasar Air untuk Perhitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah yang besarannya dihitung berdasarkan faktor-faktor sesuai dengan kondisi masing-masing daerah dan dengan telah diundangkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, pengaturan nilai perolehan dan harga dasar air untuk perhitungan pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah di Kabupaten Pekalongan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Nilai Perolehan Harga Dasar Air Untuk Perhitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah, sudah tidak sesuai sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Perolehan dan Harga Dasar Air untuk Penghitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Nilai Perolehan dan Harga Dasar Air untuk Penghitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Nilai Perolehan dan Harga Dasar Air.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2018.
Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Nilai Perolehan dan Harga Dasar Air untuk Perhitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 62 Tahun 2022
PERBUP Kab. Pekalongan No. 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2022 Tanggal 4 Juli 2022 tentang Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ Tanggal 19 April 2022 Perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta kegiatan yang bersifat mendesak dan pergeseran anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditinjau kembali dan diubah untuk kedua kalinya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 63 Tahun 2021;
Peraturan bupati ini mengatur mengenai perubahan lampiran I dan lampiran II penjabaran APBD pada peraturan terdahulu.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2022.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 63 Tahun 2021 diubah,
490 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 66 Tahun 2022
PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRATON KABUPATEN PEKALONGAN
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, BD.2022/NO.66
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
a. bahwa agar penyelenggaraan Rumah Sakit dapat berjalan efektif, efisien dan berkualitas, maka sesuai ketentuan Pasal 29 Ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit perlu menyusun dan melaksanakan Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Materi Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws); Peraturan Internal Organisasi (Corporate By Laws); Pengelolaan Sumber Daya Manusia; Pengelolaan Sumber Daya Lain dan Pengelolaan Lingkungan Rumah Sakit; Pengelolaan Keuangan; Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staf By Laws); Peraturan Internal Staf keperawatan (Nursing Staf By Laws); Peraturan Internal Tenaga Kesehatan Lain; Tata Kerja dan Rapat-Rapat; Hak dan Kewajiban Rumah Sakit dan Pasien; Review dan Perubahan; Tata Urutan Peraturan; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2022.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 12 Tahun 2015
65
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 50 Tahun 2021
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2018
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Pekalongan,
sudah tidak sesuai sehingga perlu ditinjau kembali
dan diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2018 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 2, penyisipan Pasal 2A, dan perubahan Lampiran I dan Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2021.
255 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memenuhi amanat ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, guna pedoman pelaksanaan peran kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa, mendorong partisipasi masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Keanggotaan BPD, Kelembagaan BPD, Fungsi dan Tugas BPD, Hak, Kewajiban, Wewenang BPD, Peraturan Tata Tertib BPD, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 12 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2006 Nomor 12), beserta peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
39 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 86 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4
ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagun~an Aparatur
Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pcdornan
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkunzan
Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utarna
Pernerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Pcraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/20/M.PAN/ 11/2008, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud, tujuan dan ruang lingkup, penetapan IKU, penetapan IKU, penggunaan IKU, pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2022.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Daerah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan dan dalam rangka
meningkatkan aksesabilitas dan mutu pelayanan
kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang
mampu serta belum memiliki jaminan kesehatan di
Kabupaten Pekalongan, perlu diselenggarakan
pemberian bantuan iuran Jaminan Kesehatan
Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan;
b. bahwa agar pelaksanaan pemberian bantuan iuran
Jaminan Kesehatan Daerah yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pekalongan dapat dilaksanakan secara
berdaya guna dan berhasil guna, perlu diatur
ketentuan pelaksanaan pemberian bantuan iuran
dimaksud;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan
Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
Daerah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019,Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3
Tahun 2013.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, tujuan, penyelenggaraan pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan daerah, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan daerah, pengalihan peserta PBI JKN ke peserta PBI JKD, pembayarab iuran PBI jaminan kesehatan daerah, pengendalian dan pengawasan, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutupan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2020.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 12 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 17ayat (2), Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 43), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2015 ;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup
Bab III Tata Cara dan Syarat Teknis Kerjasama
Bab IV Syarat, Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Tata Kerja Pemberian Bantuan Hukum
Bab V Pemanfaatan Dana dan Prosedur Pelaksanaan Pengajuan Bantuan Hukum
Bab VI Tata Cara Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Hukum
Bab VII Sanksi Administrasi
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2016.
31 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
