Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Belum Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional
ABSTRAK:
a. bahwa jaminan sosial bagi masyarakat penyadang masalah kesejahteraan sosial merupakan tanggungjawab negara sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Tahun1945 Pasal 34;
b. bahwa sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat penyadang masalah kesejahteraan sosail yang belum menjadi peserta jaminan kesehatan nasional, maka Peemrintah Daerah dipandang perlu untuk memberikan Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat yang belum menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat yang belum menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional;
UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 13 Tahun 2011, UU Nomor 8 Tahun 2016, UU Nomor 18 Tahun 2014, PP Nomor 12 Tahun 2019, Perpres Nomor 82 Tahun 2018, UU Nomor 8 Tahun 2016, UU Nomor 18 Tahun 2014, PP Nomor 12 Tahun 2019, Perpres Nomor 82 Tahun 2018, Permenkes Nomor 1 Thaun 2012, Permenkes Nomr 59 Tahun 2016, Permenkes Nomor 12 Tahun 2017, Permenkes Nomor 43 Tahun 2019, Permenkes Nomor 75 Tahun 2019, Permenkes Nomor 29 Tahun 2019, Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2014, Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2020 dan Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, penerima bantuan, pemberi pelayanan kesehatan, jenis pelayanan kesehatan, tata cara pelaksanaan pemberian bantuan biaya pelayanan kesehatan, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 69 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan kedayagunaan Dana Desa
dalam rangka mendorong kemampuan keuangan Desa
guna membiayai program Pemerintahan Desa yang
menjadi Prioritas Penggunaan Dana Desa perlu disusun
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa
Tahun Anggaran 2022;
b. bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang
Pengelolaan Dana Desa, Bupati menetapkan Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Kabupaten
Pekalongan Tahun Anggaran 2022;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Kegiatan Dana Desa Kabupaten Pekalongan Tahun
Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021,Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4
Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6
Tahun 2021, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 55 Tahun 2018, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 57 Tahun 2018, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 60 Tahun 2019, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 43 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 63 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, pengalokasian dana desa, tahapan dan persyaratan penyaluran, prioritas penggunaan dana desa, pengelolaan dana desa, mekanisme penghentian dan pemotongan dana desa dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
125 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 70 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan, Monitoring Dan Evaluasi Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
a. bahwa penataan tata laksana merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan struktur organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses;
b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, dalam rangka penataan tata laksana, diperlukan penyusunan peta proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan, Monitoring dan Evaluasi Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010,Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, kewajiban perangkat daerah, pedoman penyusunan, monitoring dan evaluasi peta proses bisnis dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
26 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 71 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati dan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan
identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara, perlu
pedoman tentang pakaian dinas dan atribut bagi Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pekalongan;
b. bahwa Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun
2010 Tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pekalongan sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Pekalongan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48
Tahun 2010 Tentang Pakaian Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pekalongan sudah tidak sesuai
dengan perkembangan dan kebutuhan Organisasi,
sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati, Dan
Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016,Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor PM 141 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun
2020, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun
2020 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4
Tahun 2016
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, pakaian dinas bupati, wakil bupati dan PLT Bupati, pakaian dinas PNS, pakaian dinas pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, atribut dan kelengkapan pakaian dinas, pendanaan, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
31 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 72 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan penelitian dan
pengembangan di Kabupaten Pekalongan maka sesuai
ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian
dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten
Pekalongan Tahun 2021 - 2026;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005, Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan
Menteri Dalam Negeri Nomor 03 dan Nomor 36 Tahun
2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5
Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9
Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13
Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5
Tahun 2021
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, rencana induk kelitbangan, tujuan dan sasaran, pelaksanaan, pembinaan dan evaluasi dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 73 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Roadmap Penguat Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penguatan sistem inovasi Daerah di
Kabupaten Pekalongan, maka sesuai ketentuan Pasal 3
ayat (3) dan Pasal 5 ayat (2) huruf a, Peraturan Bersama
Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 03 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan
Sistem Inovasi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 - 2026;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019,Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017, Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan
Menteri Dalam Negeri Nomor 03 dan Nomor 36 Tahun
2012, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5
Tahun 2019, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun
2012, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9
Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13
Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5
Tahun 2021
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, roadmap penguatan sistem inovasi daerah dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
6 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
