PERBUP Kab. Kayong Utara No. 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kayong Utara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi, sehingga perlu melakukan penyesuaian pada Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ; Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 ;
Peraturan ini merubah Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2020 pada Ketentuan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2020.
merubah Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2020
6 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 46 Tahun 2020
PERBUP Kab. Kayong Utara No. 63 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KAYONG UTARA
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD.2020/NO.49, LL Kab. Kayong Utara : 14 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG TUGAS DAN FUNGSI JABATAN PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi jabatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, maka Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi perlu dilakukan penyesuaian kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.6 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Permendes, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi No.23 Tahun 2016, Permen Ketenagakerjaan No.29 Tahun 2016, Perda Kayong Utara No.12 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi Jabatan Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2020.
14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 47 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD.2020/NO. , LL Kab. Kayong Utara : 5 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan pemahaman terhadap prosedur pelayanan dan alur kerja administrasi pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kayong Utara, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kayong Utara; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah, Bupati menetapkan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kayong Utara;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.6 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.35 Tahun 2012, Perda Kayong Utara No.12 Tahun 2016, Perbup Kayong Utara No.35 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kayong Utara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2020.
5 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 50 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD.2020/NO.53, LL Kab. Kayong Utara : 4 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENCABUTAN PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENDIDIKAN
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap kesesuaian peraturan perundang-undangan dan efektifitas pelaksanaan pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Kepala Dinas Pendidikan, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap pelaksanaan pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Kepala Dinas Pendidikan; bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada Bupati; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Kewenangan yang didelegasikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangundangan; bahwa dalam rangka tertib administrasi manajemen Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, maka Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Pendidikan, perlu dilakukan pencabutan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Pendidikan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.20 Tahun 2003, UU No.14 Tahun 2005, UU No.6 Tahun 2007, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.74 Tahun 2008, PP No.11 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pencabutan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Sebagai Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Pendidikan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2020.
4 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 51 Tahun 2020
PENGELOLAAN SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN KAYONG UTARA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2020/NO.54, LL Kab. Kayong Utara : 14 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN KAYONG UTARA
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Ayat (5), Pasal 22 Ayat (2) dan Pasal 24 Ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kayong Utara;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.25 Tahun 2004, UU No.6 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, UU No.11 Tahun 2008, UU No.14 Tahun 2008, Perpres No.39 Tahun 2019 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.25 Tahun 2004, UU No.6 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, UU No.11 Tahun 2008, UU No.14 Tahun 2008, Perpres No.39 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Asas; Kewenangan; Sistem Pengelolaan Satu Data Indonesia Di Daerah; Jenis dan Sumber Data; Pengelolaan Satu Data Indonesia Di Daerah; sekretariat Pengelolaan Satu Data Indonesia; Pengelolaan Data; Tatat Cara Menanggapi Permintaan Data; Sumber Daya Manusia; Koordinasi; Kerjasama; Peran Masyarakat dan Dunia Usaha; Larangan; Sanksi; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2020.
14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 52 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2020/NO.55, LL Kab. Kayong Utara : 15 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA VERIFIKASI ATAS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA OLEH APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
ABSTRAK:
Bahwa anggaran pendapatan dan belanja Desa digunakan Desa untuk mendukung pemenuhan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; bahwa untuk memenuhi persyaratan permohonan penyaluran dan penggunaan keuangan Desa perlu dilakukan verifikasi atas laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Desa; bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (2) huruf e Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, permohonan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilengkapi dengan persyaratan hasil verifikasi aparat pengawasan intern pemerintah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Verifikasi Atas Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.6 Tahun 2007, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2017, Permendagri No.44 Tahun 2016, PermenKeu No.199/PMK.07/2017, PermenKeu No.50/PMK.07/2017, Permendagri No.20 Tahun 2018, Perbup Kayong Utara No.1 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
Penjelasan sebanyak 6 (enam) halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 53 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD.2020/NO.56, LL Kab. Kayong Utara : 61 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN UMUM PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan good governance dan clean government dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme perlu dilakukan pengawasan; bahwa untuk kelancaran dan kesamaan tata cara pelaksanaan pengawasan, perlu menyusun pedoman umum pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.6 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2017, Permendagri No.23 Tahun 2007, Perda Kabupaten Kayong Utara No.12 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Penyelenggaraan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2020.
Penjelasan sebanyak 56 (lima puluh enam) halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 54 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD.2020/NO.57, LL Kab. Kayong Utara : 20 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah agar terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (5) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Inspektorat Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati/wali kota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.6 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, PP No.12 Tahun 2017, Permendagri No.23 Tahun 2007, Perda Kabupaten Kayong Utara No.12 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup dan Sasaran; Tujuan dan Asas; Etika Dalam PDTT; Pelaksanaan PDTT; Program Kerja dan Teknik Pemeriksaan; Pemberkasan; Pemantauan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2020.
Penjelasan sebanyak 6 (enam) halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 55 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD.2020/NO.58, LL Kab. Kayong Utara : 13 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2021
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan secara efektif, efisien dan terpadu serta untuk mencegah terjadinya pengawasan yang tumpang tindih dan beruntun serta guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021, fokus pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2021 disusun berbasis prioritas dan resiko; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.6 Tahun 2007, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2008, PP No.18 Tahun 2016, PP No.12 Tahun 2017, Permendagri No.25 Tahun 2007, Permen Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2009, Permen Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009, Permendagri No.23 Tahun 2020, Perda Kabupaten Kayong Utara No.12 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Tujuan dan Sasaran; Perencanaan Pengawasan; Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2020.
13 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 57 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD.2020/NO.60, LL Kab. Kayong Utara : 44 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.1 Tahun 2004, UU No.6 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.38 Tahun 2016, PP No.12 Tahun 2017, Permendagri No.133 Tahun 2018, Perda Kabupaten Kayong Utara No.12 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Kewenangan Penyelesaian Kerugian Daerah; Informasi dan Pelaporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah; Penyelesaian Kerugian Daerah; Penentuan Nilai Kerugian Daerah; Penagihan dan Penyetoran; Pelaporan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian; Penghapusan Piutang atas Kerugian Daerah; Kedaluwarsa; Keterkaitan Sanksi Tuntutan Ganti Kerugian dengan Sanksi Lainnya; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2020.
Penjelasan sebanyak 18 (delapan belas) halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
