Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 6
Peraturan Daerah (PERDA) tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2020;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019;
17. Perpres Nomor 87 Tahun 2014;
18. Permendagri Nomor 52 Tahun 2012;
19. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
20. Permendagri Nomor 62 Tahun 2017;
21. Permendagri Nomor 36 Tahun 2018;
22. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019;
23. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020;
24. Permendagri Nomor 90 Tahun 2020;
25. Permendagri Nomor 9 Tahun 2021;
26. Permendagri Nomor 84 Tahun 2022;
27. Perda Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016;
28. Perda Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2020;
29. Perda Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2022;
30. Perda Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2022.
APBD Tahun Anggaran 2023 dirinci sebagai berikut:
a. Pendapatan Daerah Rp. 1.817.345.170.130,00
b. Belanja Daerah Rp. 1.985.177.855.074,00
c. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan Rp. 176.832.684.944,00
2. Pengeluaran Rp. 9.000.000.000,00
Pembiayaan Netto Rp. 167.832.684.944,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 0,00
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2022.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA
BADAN USAHA MILIK DAERAH
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah;
b. bahwa dalam rangka menjamin kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan pada Badan Usaha Milik Daerah, maka diperlukan fleksibilitas dalam hal pengadaan barang dan jasa pada Badan Usaha Milik Daerah, sehingga beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2020; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2021; 8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2019
Materi pokok: mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah; Memuat antara lain: 1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (3) diubah terkait Kaidah, metode dan pengadaan jasa konsultasi dalam tata cara Pengadaan Barang/Jasa; 2. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2022.
mengubah Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah;
jumlah 6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018 - 2023
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 perlu disesuaikan;
b. bahwa penyesuaian Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2013-2018 telah dilaksanakan dan berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2018 - 2023;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; 2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007; 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; 7. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; 12. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019; 13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020; 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019;
materi pokok: mengatur mengenai Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2018 - 2023; memuat perubahan strategis pada 46 perangkat daerah kabupaten magetan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2022.
jumlah 59 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 89 TAHUN 2020 TENTANG
PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM RANGKA
MENUNJANG KELANCARAN PELAKSANAAN TUGAS
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan agar tercapai efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan bahan bakar minyak, telah ditetapkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak Dalam Rangka Menunjang Kelancaran Pelaksanaan Tugas Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;
b. bahwa peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sangat penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum di Daerah, karena tugas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah antara lain adalah mengoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan tugas aparatur Pemerintah di daerah secara berdaya guna dan berhasil guna, menentukan sistem dan tata cara pengamanan pelaksanaan kebijakan dan/atau program pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, stabilitas daerah dan nasional serta persatuan dan kesatuan bangsa, mendapatkan kesimpulan, rekomendasi, solusi dan kesepahaman terhadap situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta menyelesaikan permasalahan faktual di Daerah dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah;
c. bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat Daerah, khususnya pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan antara lain memfasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c serta dalam rangka memfasilitasi agar pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan umum Kabupaten Magetan dapat terlaksana dengan baik, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak Dalam Rangka Menunjang Kelancaran Pelaksanaan Tugas Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 89 Tahun 2020
materi pokok: mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak Dalam Rangka Menunjang Kelancaran Pelaksanaan Tugas Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan; memuat antara lain: mengatur mengenai perubahan jumlah/besaran bahan bakar pejabat dilingkungan kabupaten magetan (liter perminggu)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2022.
mengubah Peraturan Bupati Magetan Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak Dalam Rangka Menunjang Kelancaran Pelaksanaan Tugas Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;
jumlah 5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 73 TAHUN 2021 TENTANG
PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (4) serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 telah ditetapkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 73 Tahun 2021 tentang Pengalokasian, Pembagian, Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2022;
b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penganggaran dan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, Dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka perlu melakukan perubahan/menambahkan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 73 Tahun 2021 tentang Pengalokasian, Pembagian, Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2022;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 73 Tahun 2021 tentang Pengalokasian, Pembagian, Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2022;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2021; 11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018; 12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 73 Tahun 2021
Materi pokok: mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 73 Tahun 2021 tentang Pengalokasian, Pembagian, Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2022. memuat antara lain: pengaturan pemotongan ADD untuk iuran BPJS kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa dan staf perangkat desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2022.
mengubah Peraturan Bupati Magetan Nomor 73 Tahun 2021 tentang Pengalokasian, Pembagian, Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2022;
jumlah 9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN ASET DESA
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Aset Desa diatur dalam Peraturan Bupati;
b. bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Magetan tentang Pengelolaan Aset Desa;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
Materi Pokok: Mengatur mengenai pengelolaan aset desa. memuat antara lain ketentuan umum; jenis-jenis aset desa; asas pengelolaan aset desa; Pengelolaan aset Desa meliputi:
a. perencanaan;
b. pengadaan;
c. penggunaan;
d. pemanfaatan;
e. pengamanan;
f. pemeliharaan;
g. penghapusan;
h. pemindahtanganan;
i. penatausahaan;
j. pelaporan;
k. penilaian;
l. pembinaan;
m. pengawasan; dan
n. Pengendalian.
tuka menukar aset desa; pembinaan dan pengawasan; pembiayaan; ketentuan peralihan; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2022.
jumlah 36 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022
ABSTRAK:
Menimbang
:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka guna melaksanakan pengawasan umum dan pengawasan teknis tahun 2022, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022;
b. bahwa guna memberikan pedoman dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, perlu disusun perencanaan pembinaan dan pengawasan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Magetan Tahun 2022;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021; 14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2021; 17. Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 Tahun 2021
Materi POkok: mengatur mengenai Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Magetan Tahun 2022; memuat antara lain: ketentuan umum; tujuan; fokus pembinaan; sasaran dan jadwal; bentuk kegiatan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2022.
jumlah 19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGUMPULAN SUMBANGAN BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam upaya penanganan masalah kemanusiaan dan/atau bencana perlu mendapatkan bantuan baik berupa tenaga, maupun anggaran sebagai realisasi dari tugas pokok Palang Merah Indonesia;
b. bahwa bedasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, disebutkan bahwa salah satu pendanaan Palang Merah Indonesia dapat diperoleh dari donasi masyarakat yang tidak mengikat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengumpulan Sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2022;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019; 6. Keputusan Menteri Sosial Nomor 102/HUK-SS/IV/1999; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Materi POkok: mengatur mengenai Pedoman Pengumpulan Sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2022. memuat antara lain: pelaksana pengumpulan dana sumbangan PMI; obyek sasaran pengumpulan sumbangan; waktu pelaksanaan; besaran nilai kupon sumbangan; larangan; penggunaan hasil sumbangan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2022.
jumlah 6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan Nomor 14 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan telah dilakukan perubahan mendasar dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan yang semula stelsel aktif diwajibkan kepada penduduk, diubah menjadi stelsel aktif diwajibkan kepada Pemerintah melalui petugas;
b. bahwa guna pelayanan administrasi kependudukan yang mudah, cepat, dan transparan bagi masyarakat Kabupaten Magetan, perlu adanya ketentuan mengenai pedoman pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; 11. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009; 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 13. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016; 17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2010; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2016; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016;
Materi Pokok: mengatur mengenai ketentuan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Magetan untuk peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara mudah, cepat, efektif dan efisien.; memuat antara lain: ketentuan umum; maksud tjuan dan ruang lingkup; hak dan kewajiban penduduk; penyelenggaran kependudukan; pelayanan, pelaksanaan; persyaratan prosedur pelayanan; unsur penyelenggara; penggunaan sistem informasi; pemutakhiran data; percepatan dan inovasi; standar pelayanan san standar operasional prosedur; pelaporan; ketentuan lain-lain; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2022.
jumlah 33 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SAYIDIMAN KABUPATEN MAGETAN
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, diamanatkan bahwa setiap Badan Layanan Umum Daerah menyusun pola tata kelola yang merupakan tata kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD yang memuat kelembagaan, prosedur kerja, pengelompokan fungsi, dan pengelolaan sumber daya manusia;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Daerah dr. Sayidiman Kabupaten Magetan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015; 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2020; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016; 17. Peraturan Bupati Magetan Nomor 14 Tahun 2021
Materi Pokok: mengatur mengenai Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Daerah dr. Sayidiman Kabupaten Magetan untuk memberikan pedoman mengenai organisasi dan tata laksana serta akuntabilitas dan transparansi pada pelaksanaan BLUD RSUD; memuat antara lain. memuat antara lain: ketentuan umum; maksud dan tujuan, kedudukan , tugas dan fungsi, kelembagaan; prosedur kerja; pengelompokan fungsi; pengelolaan sumber daya manusia; ketentuan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2022.
jumlah 24 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
