Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 292 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 10 Tahun 2016

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016

Download :
Perbup No. 10 Tahun 2016.pdf

Abstrak

petunjuk

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2016 / NO.10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan percepatan pembangunan di Desa serta peningkatan kualitas sumber daya aparatur Desa dan masyarakat Desa, Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan memberikan program bantuan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD)kepada Desa se- Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016; b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang keuangan khususnya program bantuan keuangan dan atau program revalitasi dari Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan kepada Desa, maka perluadanya Petunjuk Teknis Operasional Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan hukum pelaksanaannya; c. bahwa berdasarkan pertirobangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 dengan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan sambil menunggu Peraturan Daerah;
1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5495); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNomor2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di rubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor5694); 7. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang 8 Petunjuk Tata Cara Pelaporan dan Pertanggung jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Petunjuk PengelolaanKeuangan Desa; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Tata Cara dan Persyaratan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98); 11. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor7 Tahun 2008 tentang Petunjuk Tata Cara Pengawasan Atas PenyelenggaraanPemerintahan Desa; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor2093); 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Nomor 01 Tahun 2015 Kabupaten Konawe Kepulauan);
Bab I Ketentuan Umum Bab II Alokasi Dana Desa Bab III Kelembagaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Bab IV Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa Bab V Mekanisme Permintaan, Penyaluran Dana Pencairan Bab VI Pelaksanaan Kegiatan, Pertanggung Jawaban, Pelaporan dan Pengawasan Bab VII Sanksi Administratif Bab VIII Ketentuan Peralihan Bab IX Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
20 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 10 Tahun 2021

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2025

Pariwisata dan Kebudayaan

Download :
PERDA NOMOR 10 TAHUN 2021.pdf

Abstrak

rencana

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 Nomor 10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2025

ABSTRAK:

a. bahwa potensi kepariwisataan Kabupaten Konawe Kepuluan harus dikelola dan dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah pada umumnya dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah; b. bahwa kekayaan ala yang indah, keanekaragaman ﬂora dan fauna, Kemajemukan Adat Istiadat, Seni dan Budaya serta peninggalan Sejarah dan Purbakala yang dimiliki Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan sumber daya dan sebagai modal besar bagi usaha pengembangan kepariwisataan daerah; c. bahwa dalam rangka pengembangan potensi kepariwisataan yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan diperlukan langkah- langkah pengaturan yang mampu mewujudkan keterpaduan dalarn penyelenggaraan, dan mendorong upaya peningkatan kualitas obyek dan daya tarik wisata serta menjaga kelestarian Iingkungan hidup; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020-2025;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang—Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2740); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembar Negara Tahun 1997 Nomor 60, Tarnbahan Lernbar Negara Nomor 3639); 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagairnana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 6. Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang—Undang Nomor 1 l Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja (Leembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Nasional Tahun 2015-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262); 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 5); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lernbaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 40); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lernbaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 58);
Bab I Ketentuan Umum Bab II Ruang Lingkup Visi dan Misi Bab III Azas, Tujuan dan Sasaran Bab IV Fungsi, Kedudukan dan Jangka Waktu Bab V Kebijakan dan Strategi Bab VI Rencana Pengembangan Bab VII Indikasi Program Bab VIII Pelaksanaan dan Pengendalian Bab IX Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2021.
23 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 10 Tahun 2018

Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2018

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Sistem Pengendalian Intern

Download :
PERBUP NOMOR 10 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

program

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2018 NOMOR 116

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2018

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan program pengawasan yang didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang - ulang serta memperhatikan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya menuju terwujudnya sasaran kegiatan pengawasan yang terencana, terarah dan akuntabel; b. bahwa untuk mewujudkan pengawasan yang terencana, terarah dan akuntabel sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan memperhatikan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015-2019, serta dalam rangka responsibilitas dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, maka perencanaan audit berbasis risiko difokuskan pada skala prioritas atau risiko tertinggi, merupakan salah satu instrumen dari fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan untuk menentukan rincian kegiatan, obyek pengawasan atau auditan, laporan hasil pemeriksaan, pemantauan dan tindak lanjut kegiatan pengawasan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di.maksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2018 dengan Keputusan Bupati Konawe Kepulauan;
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perbahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016- 2021; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan; 7. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan
Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2018

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2018.
20 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 10 Tahun 2020

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang SOTK Inspektorat Daerah

Struktur Organisasi

Download :
PERBUP NOMOR 10 TAHUN 2020.pdf

Abstrak

perubahan

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang SOTK Inspektorat Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa guna efektiﬁtas dan eﬁsiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dalam melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, perlu membentuk Inspektur Pembantu Investigasi; b. bahwa pembentukan Inspektur Pembantu Investigasi telah difasilitasi oleh Gubemur Sulawesi Tenggara dan rnendapatkan persetujuan sesuai surat nomor 061/089 tanggal 21 Februari 2020 Hal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati dan Penataan Organisasi Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 21 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sena Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor I14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor I87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3);
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 21 Tahun 2o 1 6 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2020.
7 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 11 Tahun 2016

Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana

Download :
Perbup No. 11 Tahun 2016.pdf

Abstrak

pedoman

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2016 / NO.11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana; b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Bupati Konawe Kepulauan tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana.
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 2. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggarara (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5415);
Bab I Pendahuluan Bab II Dana Siap Pakai Bab III Prosedur Penyaluran dan Pengunaan Dana Siap Pakai Bab IV Pemantauan dan Pelaporan Bab V Pengawasan, Sanksi, dan Pengaduan Masyarakat Bab VI Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
39 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 11 Tahun 2020

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
PERDA NOMOR 11 TAHUN 2020.pdf

Abstrak

perubahan

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu optirnalisasi pelaksanaan fungsi kesatuan bangsa dan politik; b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, perlu dibentuk perangkat daerah yang rnelaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik; c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan perlu diubah untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang saat ini melaksanakan urusan pernerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik; d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5415; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2020.
7 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 11 Tahun 2022

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat

Struktur Organisasi

Download :
PERBUB NOMOR 11 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

sotk

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat

ABSTRAK:

a . b ahw a d alam r angka pel aksanaan kebij akan pe n yederhan a an bir o kras i d i lingkun gan i nstans i pemerin t ah, pe r l u dilakukan pe nataan S usunan O r g anisas i d an T ata Ke r j a I ns pekt o rat D a e rah K abupat e n Ko na we K epul auan ; b . b ahwa Pe rat u r an B upati Ko n a we K e pulauan N omo r 2 1 T ahun 2 0 1 6 t e n t ang Ke du d ukan , S usunan O r gan i sas i, Togas d an Fu n gsi se rta T ata K erj a I ns pe kt o ra t D a e r ah K abupat e n K o na we K e pulauan seba gaimana t el ah diubah den g an Pe ratu r an B upa ti Ko na we K epulauan N omo r 1 0 T ahu n 2 020 te n t ang Pe rubahan A tas Pe ratu ran B upati Ko na we K e pul auan N omo r 2 1 T ahun 2 0 1 6 t e n t ang Kedudukan, S us u nan O r g an i sas i , Togas d an F u n g s i se rta T ata K erj a I nspe kt o rat D a e rah sud ah tidak se suai dengan pe r kembangan h ukum se h ingga pe r l u dig anti ; c. b ah w a be r d asarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud d a l am hu r uf a dan hu r uf b, se rta un t uk mel aksanakan ke t e nt u an P asal 1 6 a y at ( 2 ) Pe rat u r an M e nt eri Pe nda y a gu naan A para t u r N eg ara d an R e f o rmas i B ir o kras i N omo r 2 5 T ahun 2 0 21 tentang Pe n yede r hanaan S tr u ktu r O r g an i sas i P ad a I nstans i P emerin tah U nt u k Pe n yede r hanaan B ir o kras i , m a ka p er lu me neta p kan Pe ra t u r an B upa ti tentang S us unan O r ganisas i d an T ata K erj a I ns pe kt o rat D a e rah K abupat e n Ko na we Ke pu l auan .
1 . P asal 1 8 a y at ( 6 ) U ndan g-U ndan g D a sar N eg ara Republik I n dones i a T ahu n 1 945; 2. U n d ang -U n dang N omo r 1 3 T ahun 2 0 1 3 te n t ang Pembe n t ukan K abupat e n Ko na we K epulauan di Provin s i S ula we s i Te n gg ara, ( Lembaran N egara R epub lik I n do n e s i a T ahun 2 0 1 3 N omo r 84, T ambahan Le mbaran N eg ara N omor 5 4 1 5 ) ; 3 . U n d an g-U n d an g N omo r 5 T ahun 2 0 1 4 te ntang A paratu r S ipil N eg ara ( Le mbaran N egara Re publik I n don e s i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 6, T ambahan Le mbaran N eg ara R epublik I n done s i a 5 954 ) ; 4. U n dan g-U n dang N omo r 2 3 T ahu n 2 0 1 4 te ntan g Pemerin tahan D a e rah ( Lembaran N eg ara R epub l ik I ndones i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 2 44, T ambahan Le mb aran N eg ara R epub li k I ndon e s i a Nomo r 5 587 ) seba gaimana t el ah diubah bebe rap a kali te r akhir d engan U n dan g-U n dang N omo r 1 1 T ahun 2 020 t e n t ang U ndang -U n dang C ip t a K erj a ( Lembaran N eg ara R epublik I ndon e s i a T ahu n 2 020 N omo r 2 45, T ambahan Le mbaran N eg ara Republik I ndo n e s ia N omo r 6 573 ) ; 5. Pe rat u r an Pemerintah N omo r 1 8 T ahun 2 0 1 6 t e ntang Pe rangkat D a e rah ( Lembaran N eg ara Re publi k I n done s i a T ahun 2 0 1 6 N omo r 1 1 4 , T ambahan Le mbaran N eg ara R epublik I n do ne s i a N omo r 5 887 ) se ba gaimana tel ah diu bah den gan Pe ratu r an Pemerin t ah N omo r 72 T ahun 2 0 1 9 t e n t ang Pe r ubahan atas P e rat u r an Pemerin t ah N omo r 1 8 T ahun 2 0 1 6 t e ntan g Pe rangkat D a e rah ( Lemb aran N eg ara R epub lik I ndones i a T ahu n 2 0 1 9 N omo r 1 8 7, T ambahan Le mbaran N eg ara R ep ub l ik I n done s i a N omo r 6 402 ) ; 6. Pe rat u r an Pemerintah N omo r 1 1 T ah un 2 0 1 7 te ntang M ana j eme n Peg a wai N egeri S i pil ( Lembaran N egara R epublik I n don e s i a T ahun 2 0 1 7 N omo r 6 3, T ambah a n Le mbaran N eg ara R epublik I ndon e s i a N omo r 6 037 ) seb a g ai m ana t el ah di ubah d engan Pe r a t u r an Pemerin t ah N omo r 1 7 T ah u n 2 020 t e n t ang P e rubahan atas P e ratu r an Pemerin t ah N omo r 1 1 T ahu n 2 0 1 7 tentan g M ana j eme n Peg a w ai N egeri Sipi l ( Lemb a ran N eg ara R epublik I ndones i a T ahu n 2 0 2 0 N omo r 6 8, T ambahan Le mbaran N eg ara R epub lik I n don e s i a N omo r 6 477 ) ; 7 . P e ratu r an M e n t eri D al a m N egeri N omo r 1 07 T ahun 2 0 1 7 t e n tang Pedoman N ome n klatu r I ns pekt o rat D a e r ah P r ovi ns i d an K ab upat e n / Ko ta ( Se r i ta N egara R epub lik I n do n e s i a T ahu n 2 0 1 7 N omor 1 605 ) ; 8. Pe rat u r an M e n t eri Pe nda y a gu naan A para t u r N eg ara d an Ref o r m as i B ir o kras i N omo r 1 7 T ahun 2 0 21 te ntan g Pe n ye taraan Ja b atan Admini stras i K e D alam Ja batan Fu n gs i onal ( Seri ta N eg ara R epub lik I ndo n e s ia T ahun 2 0 21 N omo r 52 5 ) ; 9. Pe raturan M en t eri Pe nda y a gu na an A p ara t u r N eg ara d an Ref o rm as i B ir o kras i N omo r 2 5 T ahun 2 021 t e n t ang Pe nyeder hanaan S trukt u r O r g ani sas i P a d a I nstans i Peme r i ntah U nt uk Pe n yederhanaan B ir o kras i ( Seri ta N eg ara R epub li k I n don e s i a T ahun 2 0 21 N omo r 5 46 ) ; 1 0. Pe rat u r an D a e rah K a b upat e n Ko na we K epul a u an N omo r 2 T ahun 2 0 1 6 t e nt ang Pemben t ukan d an S us unan Pe r angkat D a e rah K a b upate n Ko na we K epulauan ( Lembaran D a e rah K abupat e n Ko na w e K e pulauan T ahun 2 0 1 6 N omo r 2) seba gaimana t el ah d iubah , d en gan Pe ratu ran D a e r ah N omo r 1 1 T ahu n 2 020 te ntan g Pe rubahan A tas Pe rat u r a n D a e rah K a bupat e n K o na we K epulauan N omo r 2 T ahun 2 0 1 6 t e n t ang Pembe n t u k an d an S us u n an Pe rangkat D a e rah K abupat e n Ko na we K epulauan ( Lembaran D a e rah K abupat e n Ko n a we K e pu l a uan T ahun 2 020 N omo r 1 1).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV TUGAS DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI K EP ANGKATAN, PENGANGKATAN , PEMBERHE NT IAN DAN ESELONI S ASI DALAM J ABATAN BAB VII KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2022.
Pe ratu r an B upati i n i m ulai ber l aku m aka Pe ratu r an B upati Ko na we K epulauan N omo r 2 1 T ahun 2 0 1 6 t e nt ang K e dudukan , S us unan O r g an i sas i, Togas d an Fu n g s i se rta T ata K e r j a I ns pe kt o rat D a e r ah K a b upat e n Ko n a we K ep u lauan ( Seri t a D a e r ah K abupat e n Ko na we K epul auan T ahun 2 0 1 6 N omo r 49 ) seba gaimana t el ah di ubah den gan Pe rat u r an B upa ti Ko na we Ke pulauan N omo r 1 0 T ahun 2 0 2 0 te n t ang Pe r ubahan A tas Pe ratu r an B upa ti Ko na we Ke pulauan N omo r 2 1 T ah un 2 0 1 6 t e ntang K ed u d ukan, S usunan O r g anisas i, Togas d an Fungsi se rta T ata K e r j a I ns pek t o rat D a e r ah ( Berita D a e r ah K abupat e n K on a we K e pul auan T ahun 2 0 2 0 N omo r 1 0 )
23 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 11 Tahun 2019

Penyelengaraan Pendidikan

Pendidikan

Download :
PERDA NOMOR 11 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

penyelenggaraan

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2019 NOMOR 11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelengaraan Pendidikan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan di dalam Pasal 12 ayat (2) huruf ayang antara lain menegaskan bahwa pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, oleh sebab itu pembangunan pendidikan perlu dilakukan secara terencana, terarah dan berkesinambungan untuk melanjutkan pemerintahan dan perluasan akses, peningkatan mutu relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola akuntabilitas dan pencitraan publik dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem pendidikan. b. bahwa untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimanana dimaksud dalam huruf a, maka khusus pada bidang pendidikan dipandang perlu adanya kebijakan pendidikan yang terencana, berkesinambungan dengan memperhatikan aksesibilitas dan pemerataan pendidikan serta aksebilitas dan pemerataan pendidikan serta akuntabilitas tata kelola pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf b setidak tidalmya harus sesuai dengan berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republi.k: Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243); 4. Undang-undang Nomor 13 tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republi.k: Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5451); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 nomor 2);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II FUNGSI DAN TUJUAN BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN BAB V JALUR, JENIS, DAN JENJANG PENDIDIKAN BAB VI PENGELOLAAN PENDIDIKAN BAB VII KURIKULUM BAB VIII PENDIDIKAN LINTAS SATUAN DAN JALUR PENDIDIKAN BAB IX BAHASA PENGANTAR BAB XII EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI BAB XIII PENDANAAN BAB XIV PENDIRIAN, PERUBAHAN DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN BAB XV PENJAMINAN MUTU BAB XVI PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XVII KERJASAMA BAB XVIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAB XIX SANKSI ADMINISTRATIF BAB XX KETENTUAN PENUTUP BAB XXI

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2019.
91 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 11 Tahun 2019

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2020

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
PERBUP NOMOR 11 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

rencana

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2019 NOMOR 178

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diselaraskan dengan RKPD Provinsi dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP); b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nep~tisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 9. Peraturan Pemerintah Nomor18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 4); 14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 7) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 3); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3);
BAB I PENDAHULUAN BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH PEMERINTAHAN PENYELENGGARAAN BAB VI KINERJA DAERAH BAB VII PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 11 Tahun 2020

Standar Biaya Khusus Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Daerah

Standar/Pedoman

Download :
PERBUP NOMOR 11 TAHUN 2020.pdf

Abstrak

STANDAR

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Khusus Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka optimalisasi peran, tugas pokok dan fungsi Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah utamanya pembiayaan khusus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Konawe Kepulauan, diperlukan biaya khusus pengawasan; b. bahwa dalam rangka pemberian biaya khusus pengawasan perlu diatur standar biaya khusus pengawasan di lingkungan Inspektorat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Khusus Pengawasan di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4400); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang PelaporanKeuangandan KinerjaInstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4614); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2017 Nomor 73,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor6041); 8. PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020; 9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun2016 Nomor 3); 10. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 10);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II STANDAR BIAYA BAB III BIAYA KHUSUS PENGAWASAN BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAB V SANKSI BAB VI KETENTUAN PERALIHAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2020.
8 hal

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT