Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.690 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 3 Tahun 2014

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kota Yogyakarta No. 4 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Download file:

Perda Kota Yogyakarta No....ang Milik Daerah.pdf

Pengelolaan-Barang-Milik-Daerah

2014

Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LD.2014/NO.3

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: a. Bahwa barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang perlu dikelola secara tertib untuk mencapai pengelolaan barang milik daerah secara berdaya guna dan berhasil guna; b. Bahwa berdasarkan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan barang milik daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Wewenang Dan Tanggungjawab; Perencanaan Kebutuhan Dan Penganggaran; Pengadaan; Penerimaan Dan Penyaluran Barang Milik Daerah; Penggunaan; Penatausahaan; Pemanfaatan; Pengamanan Dan Pemeliharaan; Penilaian; Penghapusan; Pemindahtanganan; Pembinaan Pengendalian Dan Pengawasan; Pembiayaan; Tuntutan Ganti Rugi; Sengketa Barang Milik Daerah; Barang Milik Daerah Yang Dipisahkan; Ketentuan Lain – Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 30 HLM; Penjelasan: 3 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2014

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Abstrak

Partai Politik dan Pemilu Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kota Yogyakarta No. 11 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Download file:

Perda Kota Yogyakarta No....a Partai Politik.pdf

Bantuan-Keuangan-Kepada-Partai-Politik

2014

Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD.2014/NO.2

Peraturan Daerah (Perda) tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: a. Bahwa dalam rangka mendukung pendidikan berpolitik bagi partai politik di Daerah, maka perlu adanya bantuan keuangan kepada partai politik yang memperoleh suara dan mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; c. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik perlu disesuaikan;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Tata Cara Pemberian Dan Penghitungan; Tata Cara Pengajuan; Penggunaan; Laporan Pertanggungjawaban; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
Jumlah Halaman: 9 HLM; Penjelasan: 2 halaman; Lampiran: 1 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2014

Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

Abstrak

Kesehatan

Download file:

Perda Kota Yogyakarta No....su Ibu Eksklusif.pdf

Pemberian-Air-Susu-Ibu-Eksklusif

2014

Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LD.2014/NO.1

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: a. Bahwa Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan sempurna bagi bayi karena mengandung zat gizi sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi, maka untuk melindungi dan menjamin pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) yang merupakan hak mutlak bayi perlu adanya dukungan bagi ibu untuk memberikan Air Susu Ibu (ASI) kepada bayi; b. Bahwa sesuai Pasal 129 Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu mengatur mengenai Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia DanMenteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48/Men.PP/XII/2008 Nomor PER.27/MEN/XII/2008 dan Nomor 1177/Menkes/PB/XII/2008; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pembinaan Dan Pengawasan; Inisiasi Menyusu Dini; Air Susu Ibu Eksklusif; Rawat Gabung; Donor Air Susu Ibu; Informasi, Edukasi Dan Pedoman; Penggunaan Susu Formula Bayi Dan Produk Bayi Lain; Tempat Kerja Dan Tempat Sarana Umum; Dukungan Masyarakat; Penghargaan; Sanksi Administratif; Ketentuan Peralih; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 11 HLM; Penjelasan: 3 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2013

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi / Komite / Badan / Dewan / Staf Khusus / Tim / Panitia

Status Peraturan

Mengubah sebagian

PERDA Kota Yogyakarta No. 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah

Download file:

Perda Kota Yogyakarta No....n Tatakerja BPBD.pdf

pembentukan-organisasi-tata kerja-Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2013

Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LD.2013/No.1

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa secara geografis, geologis dan demografis Yogyakarta merupakan daerah rawan bencana sehingga perlu dikelola dengan baik untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko dan dampak bencana; bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 25 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, maka pemerintah daerah dapat membentuk badan penanggulangan bencana daerah sebagai bagian dari perangkat daerah;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan, Tugas Dan Fungsi; Organisasi; Tata Kerja; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 11 hlm. Penjelasan: 3 hlm. Lampiran: 1 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 14 Tahun 2012

Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Kota Yogyakarta

Abstrak

BUMD / Badan Usaha Milik Daerah

Download file:

Perda Kota Yogyakarta No.... PDAM Tirtamarta.pdf

pdam-tirtamarta

2012

Peraturan Daerah (Perda) NO. 14, LD.2012/NO.14

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Kota Yogyakarta

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan air minum sehingga memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat Kota Yogyakarta dan sekitarnya, maka perlu adanya peningkatan pelayanan pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Kota Yogyakarta; bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1989 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, sudah tidak sesuai sehingga perlu dicabut dan diganti;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1998; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Bentuk Badan Hukum dan Tempat Kedudukan; Maksud, Tujuan dan Lapangan Usaha; Modal; Organ PDAM; Kepegawaian; Pembinaan Karier Pegawai; Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi Pegawai; Tahun Buku; Angagran PDAM; Laporan Berkala Perhitungan Hasol Usaha dan Kegiatan PDAM; Laporan Perhitungan Tahunan; Penetapan dan Penggunaan Laba serta Pemberian Jasa Produksi; Dasar Penetapan Tarif; Pembinaan; Asosiasi; Pembubaran; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1989;
Jumlah Halaman: 26 hlm. Penjelasan: 4 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 13 Tahun 2012

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggatan 2012

Abstrak

APBD

Download file:

Perda Nomor 13 Tahun 2012...un Anggatan 2012.doc

apbd-perubahan

2012

Peraturan Daerah (Perda) NO. 13, LD.2012/NO.13

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggatan 2012

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2012;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.07/2011; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2011; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.07/2012; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35PMK.07/2012; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.07/2012; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2011;
Materi Pokok: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp.939.748.730.255,00 bertambah sejumlah Rp.244.901.315.716,00 sehingga menjadi Rp.1.184.650.045.971,00;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 12 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 12 Tahun 2012

Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan

Mengubah sebagian

PERDA Kota Yogyakarta No. 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha

Download file:

Perda Kota Yogyakarta No....gjatama Vishesha.pdf

Penyertaan-Modal-Perusahaan-Daerah-Jogjatama-Vishesha

2012

Peraturan Daerah (Perda) NO. 12, LD.2012/NO.12

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan fasilitasi dunia usaha termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta dalam rangka optimalisasi aset milik pemerintah kota Yogyakarta agar berdayaguna dan berhasilguna maka perlu dilakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha; bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/ swasta perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; bahwa ketentuan yang mengatur mengenai besaran modal sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga ketentuan tersebut perlu disesuaikan;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2010;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Penyertaan Modal; Pelaksanaan Penyertaan Modal; Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut sebagian: Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha yang mengatur tentang Modal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Jumlah Halaman: 5 hlm. Penjelasan: 2 hlm. Lampiran: 3 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 11 Tahun 2012

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggatan 2011

Abstrak

APBD

Download file:

Perda Nomor 11 Tahun 2012...un Anggatan 2011.doc

pertanggungjawaban-apbd-2011

2012

Peraturan Daerah (Perda) NO. 11, LD.2012/NO.11

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggatan 2011

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011;
Materi Pokok: Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat: Laporan realisasi anggaran, Neraca, Laporan arus kas; dan Catatan atas laporan keuangan; Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 7 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2012

Pengelolaan Sampah

Abstrak

Lingkungan Hidup

Status Peraturan

Diubah sebagian dengan

Perda Kota Yogyakarta No. 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah
PERDA Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah

Download file:

Perda Kota Yogyakarta No....ngelolaan Sampah.pdf

pengelolaan-sampah

2012

Peraturan Daerah (Perda) NO. 10, LD.2012/No.10

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Sampah

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah serta peran masyarakat dan dunia usaha, sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proposional, efektif, dan efisien; bahwa untuk mewujudkan Kota Yogyakarta yang bersih dan berbudaya kebersihan, maka perlu didukung dengan paradigma tingkah laku dari setiap pihak baik perseorangan maupun institusi yang bertanggung jawab atas pengelolaan sampahnya; bahwa Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan sebagian substansi yang terkait dengan pengelolaan sampah sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu disempurnakan;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Asas dan Tujuan; Tanggung Jawab; Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah; Pengelolaan Sampah; Pengelolaan Sampah Mandiri; Peran Masyarakat; Peran Pelaku Usaha; Retribusi; Pembiayaan dan Kompensasi; Hak, Kewajiban, dan Larangan; Perizinan Pengelolaan Sampah; Kerja Sama dan Kemitraan; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administratif; Penyelesaian Sengketa; Ketentuan Pidana; Penyidikan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut sebagian: Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan yang mengatur mengenai sampah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Jumlah Halaman: 14 hlm. Penjelasan: 7 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 8 Tahun 2012

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan

Status Peraturan

Diubah dengan

PERDA Kota Yogyakarta No. 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Mencabut

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Download file:

Perda Kota Yogyakarta No....asi Kependudukan.pdf

Penyelenggaraan-Administrasi-Kependudukan

2012

Peraturan Daerah (Perda) NO. 8, LD.2012/No.8

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribdai dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting terhadap dokumen kependudukan, maka pemerintah Kota Yogyakarta perlu mengatur penduduk Kota Yogyakarta yang berada di dalam atau di luar wilayah Kota Yogyakarta; bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentnag Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dan untuk penyesuaian ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu mencabut dan mengganti Peraturan Daerah dimaksud;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Hak dan Kewajiban Penduduk; Kewenangan Penyelenggara dan Instansi Pelaksana; Pendaftaran Penduduk; Pencatatan Sipil; Data dan Dokumen Kependudukan; Hak Akses Data dan Dokumen Kependudukan; Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil saat Daerah dalam Keadaan Darurat dan Luar Biasa; Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK); Perlindungan Data Pribadi Penduduk; Blangko Dokumen Kependudukan; Pelaporan; Sanksi Administratif; Ketentuan Pidana; Penyidikan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Jumlah Halaman: 30 hlm. Penjelasan: 5 hlm.

First
Previous
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT