Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 25, Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 293
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Kota Ternate
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan Walikota ini adalah Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate mengamanatkan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Kota Ternate;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 11 Tahyn 1999; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kota Ternate No. 11 Tahun 2016; Perwali Ternate No. 19 Tahun 2016
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Kota Ternate dengan menetapkan batasan dan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang tugas dan fungsi; susunan organisasi; tugas dan fungsi jabatan struktural; tata kerja
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2017.
17 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ternate Nomor 25 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 25, BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2018 NOMOR 367
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Blue Print Berwisata ke Pulau Hiri Layak Anak
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam Peraturan Walikota ini bahwa blue print adalah kerangka kerja terperinci sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program dan fokus kegiatan serta langka-langkah atau implementasi yang harus dilaksanakan oleh setiap unit atau Organisasi Perangkat Daerah; blue print berwisata ke Pulau Hiri Layak anak merupakan sebuah upaya kebijakan mendorong Pulau Hiri menjadi sebuah destinasi baru pengembangan pariwisata yang memiliki karakter Pulau Layak Anak untuk mengimplementasikan indikator-indikator Pulau Layak Anak; pemerintah daerah berinisiatif untuk mewujudkan pembangunan pariwisata yang responsif terhadap kebutuhan anak secara menyeluruh kepada semua anak tidak terkecuali anak yang berada di daerah kepulauan khususnya Pulau Hiri; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Blue Print Berwisata Ke Pulau Hiri Layak Anak.
UU No. 11 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 50 Tahun 2011; Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan No. 13 Tahun 2011; Peraturan Dareh Kota Ternate No. 11 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Blue Print Berwisata ke Pulau Hiri Layak Anak dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Maksud dan Tujuan; Prinsip dan Sasaran; Visi, Misi dan Konsep Pengembangan Pariwisata Pulau Hiri Layak Anak.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2018.
9 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ternate Nomor 25 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 25, Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2015 Nomor 239
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994; UU No. 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000; UU No. 11 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 70 Tahun 2012; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; PP No. 23 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kota Ternate No. 22 Tahun 2000; Perda Kota Ternate No. 17 Tahun 2005; Perda Kota Ternate No. 2 Tahun 2012; Perda Kota Ternate No. 18 Tahun 2007; Perda Kota Ternate No. 3 Tahun 2015; Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 264/KPTS/MU/2015.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun 2016. Jumlah Anggaran Pendapatan adalah sebesar Rp909.004.122.000,00. Anggaran Belanja sebesar Rp953.709.203.538,00 dan Pembiayaan Netto sebesar Rp7.500.000.000,00.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
5 Halaman.
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ternate No. 25 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 25, Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 85
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan
ABSTRAK:
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 141 huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Usaha Perikanan merupakan salah satu jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang
dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangan berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini TErdiri Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010.
Peraturan Daerah ini Terdiri Dari 31 pasal.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2011.
10 Halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ternate Nomor 26 Tahun 2017
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KOTA TERNATE-TUGAS DAN FUNGSI
2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 26, Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 294
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Ternate
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan Walikota ini adalah Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate mengamanatkan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kerasipan
Daerah Kota Ternate;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 11 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kota Ternate No. 11 Tahun 2016; Perwali Ternate Nomor 19 Tahun 2016
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Ternate dengan menetapkan batasan dan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang tugas dan fungsi; susunan organisasi; tugas dan fungsi jabatan struktural; tata kerja
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2017.
13 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ternate Nomor 26 Tahun 2020
PEDOMAN PENYERAHAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS PADA KAWASAN PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERDAGANGAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 26, BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2020 NOMOR 426
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas pada Kawasan Perumahan Permukiman dan Perdagangan Kepada Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah serta dalam rangkamemberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan, permukiman dan perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas pada Kawasan Perumahan Permukiman dan Perdagangan kepada Pemerintah Daerah.
Dasar hukum peraturan daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/PERMEN/M/2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009, Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016.
Peraturan daerah ini mengatur tentang : a. ketentuan umum; b. penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas pada kawasan perumahan, pemukiman, dan perdagangan; c. tim verifikasi; d. tata cara penyerahan; e. pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah; f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyediaan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas; g. ketentuan peralihan; h. ketentuan penutup. Peraturan ini terdiri dari VIII Bab dan 24 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2020.
-
-
28
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ternate Nomor 26 Tahun 2018
pemberian tugas dan izin belajar bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah kota ternate - tata cara
2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 26, BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2018 NOMOR 369
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Ternate
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam Peraturan Walikota ini untuk meningkatkan kompetensi sumber daya Aparatur Sipil Negara yang berbasis kompetensi di lingkungan Pemerintah Kota Ternate, maka pemerintah daerah perlu memberikan kesempatan kepada aparatur sipil negara untuk mengikuti pendidikan berjenjang dan berkelanjutan dalam bentuk pemberian tugas belajar dan izin belajar; pendidikan berjenjang dan berkelanjutan melalui tugas belajar dan ijin belajar merupakan solusi dalam meningkatkan profesionalisme dan kemampuan intelektual Aparatur Sipil Negara untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Tata Cara Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 11 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 1961
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Tata Cara Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Ternate dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Maksud dan Tujuan; Jenis Pendidikan; Syarat dan Tata Cara; Hak dan Kewajiban; Pembiayaan; Sanksi dan Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2018.
10 Halaman; Lampiran: 5 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ternate Nomor 26 Tahun 2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 26, Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2014 Nomor 139
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Daerah ini adalah sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan aslidaerah, maka pemerintah daerah dituntut untuk mampumengelola berbagai sumber pendapatan di daerah gunapembiayaan penyelenggaran tugas pemerintahan di daerah; salah satu sumber pendapatan yang dipandang cukup potensial untuk dikelola adalah penyelenggaraan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 huruf I Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah sehingga mampu memberikan kontribusi pendapatan ke Pemerintah Daerah; berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 11 Tahun 1999; UU No, 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kota Ternate No. 13 Tahun 2007; Perda Kota Ternate No. 19 Tahun 2008
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dengan menetapkan batasan dan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang nama, objek dan subjek retribusi; golongan retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif; struktur dan besarnya tarif retribusi; cara penghitungan retribusi; wilayah pemungutan; masa retribusi dan saat retribusi terutang; tata cara pemungutan; sanksi; tata cara pembayaran retribusi; angsuran dan penundaan pembayaran retribusi; penagihan retribusi; kedaluwarsa penagihan; penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa; insentif pemungutan; ketentuan penyidikan; ketentuan pidana
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2014.
10 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ternate No. 27 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 27, Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 87
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT. BPRS) Bahari Berkesan Kota Ternate
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di Kota Ternate, sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa
perbankan syariah, maka perlu memperluas akses permodalan dengan sistem pelayanan pembiayaan kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah dengan pendirian kelembagaannya sesuai ketentuan Pasal 1 angka 7 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dinyatakan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan bentuk badan hukum Bank Syariah adalah perseroan terbatas berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ( PT. BPRS) Bahari Berkesan Kota Ternate.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009, Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2008.
Peraturan Daerah ini terdiri Dari 113
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2011.
27 Halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ternate Nomor 27 Tahun 2017
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TERNATE-TUGAS DAN FUNGSI
2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 27, Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 295
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ternate
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan Walikota ini adalah Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate mengamanatkan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kota Ternate;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 11 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kota Ternate No. 11 Tahun 2016; Perwali Ternate Nomor 19 Tahun 2016
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ternate dengan menetapkan batasan dan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang tugas dan fungsi; susunan organisasi; tugas dan fungsi jabatan struktural; tata kerja
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2017.
13 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
