PEMBERIAN - TUGAS - BELAJAR DAN - IZIN BELAJAR - BAGI PNS - DI LINGKUNGAN PEMKAB OKU TIMUR
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2015/NO.35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi PNS di Lingkungan Pemkab OKU Timur
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan' Sural Edaran Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 4;Tahun 2013 tentang pemberian tugas
belajar dan izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil, antara lain
dijelaskan bahwa untuk lebih menjamin kelancaran
pelaksanaan pemberian tugas belajar dan izin belajar, perlu
diatur oleh Kepala Daerah
Dasar Hukum dalam peraturan ini antara lain: UU No 20 Tahun 2003 ;UU No 37 Tahun 2003 ;UU No 17 Tahun 2003 ;UU No 5 Tahun 2014 ;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah dengan PP UU No 2 Tahun 2014 ;PP No 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan
PP No 13 Tahun
2002 ;PP No 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP
No 12 Tahun 2002 ;PP No 53 Tahun 2010;Perpres No 12 Tahun 1961;Kepmendagri No 47 Tahun 2001;Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 892/303/SJ tanggal £
Januari 1990 ;Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor
595/D5.17T72007 tanggal 27 Feoruari 2007 ;Surat Edaran Menteri; Pendayacjunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013
Materi pokok dalam peraturan ini adalah ; MAKSUD DAN TUJUAN,RUANG LINGKUP,PERENCANAAN,PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN,PELIMPAHAN WEWENANG,PROSEDUR PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR,KEDUDUKAN, HAK DAN KEWAJiBAN,SEKOLAH / PERGURUAN TINGGI DAN SUMBER PEMBIAYAAN,PENGABDIAN,PENGEMBANGAN KARIR DAN JABATAN,SANKS!,PENGAKTIFAN KEMBALI,MONITORING DAN EVALUASI,KETENTUAN PERALIHAM,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
17 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 20 Tahun 2018
Penanggulangan-Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa-di-Kabupaten Ogan Komering Ulu Tiimur
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2018/NO.20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Tiimur
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 dan dalam rangka melindungi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang dipasung atau dikekang secara fisik oleh keluarga dan/atau lingkungannya, maka perlu dilakukan upaya-upaya dalam memberikan perlindungan dan jaminan pelayanan kesehatan serta perlakuan sesuai dengan martabatnya sebagai seorang manusia
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 18 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan No. 77 Tahun 2015; Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 1 Tahun 2017; Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 21 Tahun 2017; Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No. 33 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No. 8 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan penanggulangan pemasungan ODGJ meliputi Maksud, tujuan dan sasaran; ketentuan pencegahan pemasungan, penanganan terhadap penderita gangguan jiwa yang dipasung, dan rehabilitasi medis serta rehabilitasi psikososial; Peran serta masyarakat; dan Pihak yang terlibat dalam pengendalian, pembinaan dan pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2018.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Penggunaan Dana Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta meningkatkan cakupan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga perlu oengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Dengan berlakunya Perda No. 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, maka untuk kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan dana retribusi pelayanan kesehatan yang transparan dan akuntabel, dipandang perlu penetapan tata kelola penggunaan dana retribusi pelayanan kesehatan oada RSUD, Puskesmas, Labkesda di Kabupaten OKUT. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2015; UU No. 36 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENKES No. 52 Tahun 2016 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENKES No. 6 Tahun 2018; PERDA No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 1 Tahun 2017; PERDA No. 3 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, tata laksana dan pengalokasian dana retribusi jasa pelayanan kesehatan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2020.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 23 Tahun 2015
TENTANG - HARI DAN JAM KERJA - BAGI INSTANSI/ UNIT KERJA - DI LINGKUNGAN PEMKAB OKU TIMUR
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2015/NO.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Hari dan Jam Kerja Bagi Instansi/ Unit Kerja di Lingkungan Pemkab OKU Timur
ABSTRAK:
bahwa untuk melaknanakan Keputusan Presiden Nomor 68
Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga
Pemerintah dan berdasarkan Surat Permohonan Lima hari
Kerja dalam seminggu dari seluruh Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Kab. OKU TIMUR
dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : U U No 37 Tahun 2003;UU No 33 Tahun 2004;UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014;sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 dan diubah kembali
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;PP No 38 Tahun 2007;PP no 41 Tahun 2007;Permendagri NO 57 Tahun 2007;Perda No 38 Tahun 2007
Materi pokok dalam peraturan ini antara lain : MAKSUD DAN TUJUAN,HARI DAN JAM KERJA,HARI DAN JAM KERJA KHUSUS,PENGAWASAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 33 Tahun 2008
KEBERSIHAN, - KEINDAHAN, - KETERTIBAN DAN KESEHATAN - LINGKUNGAN
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 33, LD.2008/NO.33
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu mengatur
tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan
Lingkungan dengan Peraturan Daerah.
Dasar hukum dalam Peraturan in adalah :Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;UU No 8 Tahun 1981;UU No 23 Tahun 1992;UU No 23 Tahun 1997;UU No 34 Tahun 2000;UU No 32 tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004;PPNo 66 Tahun 2001;9. PP No 38 Tahun 2007; Perda No 37 Tahun 2007;
Materi Pokok dalam Peratura ini adalah : KEBERSIHAN,NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI ,PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF ,STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF ,WILAYAH PEMUNGUTAN,TATA CARA PEMUNGUTAN ,SANKSI ADMINISTRASI ,TATA CARA PENAGIHAN,TANGGAL MULAI BERLAKUNYA,KEINDAHAN,KETERTIBAN ,KESEHATAN LINGKUNGAN ,PENGAWASAN,KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN
,
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
15 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 4 Tahun 2018
Pembentukan-Dewan Pengurus-KORPRI-Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2018/NO.4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Pembentukan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia, dipandang perlu untuk membentuk susunan dan keanggotaan dewan pengurus korps pegawai negeri Republik Indonesia Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Keputusan Presiden No. 82 Tahun 1971; Keputusan Presiden No. 24 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 1 Tahun 2017; Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No. 32 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No. 56 Tahun 2017; Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No. 33 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No. 81 Tahun 2017
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan pembentukan dewan pengurus korpri meliputi Dasar, maksud dan tujuan pembentukan; Penasehat korpri; Dewan pengurus Korpri; dan Musyawarah Korpri
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2018.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 18 Tahun 2020
PEDOMAN - PEMBANGUNAN - KARIR - PEGAWAI NEGERI SIPIL - DI LINGKUNGAN - PEMERINTAHAN - KABUPATEN - OGAN KOMERING ULU TIMUR
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2020/NO.18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembangunan Karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan dalam peraturan ini adalah : Bahwa dalam rangka menjamin pengembangan karir pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan kabupaten Ogan Komering Ulu Timur secara selaras dan seimbang antara kepentingan pegawai dan organisasi perangkat daerah ,maka perlu menetapkan pedoman pola karir pegawai negeri sipil
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 37 Tahun 2003;UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;UU No 30 Tahun 2014;PP No 53 Tahun 2010;PP No 18 Tahun 2016;PP No 11 Tahun 2017;PP No 12 Tahun 2019;Perda No 6 Tahun 2016;Perbup No 33 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perbup No 63 Tahun 2019;Perbup No 80 Tahun 2019;Perbup No 81 Tahun 2019;Perbup No 82 Tahuun 2019;Pebup No 5 Tahun 2020;
Materi Pokok dalam peraturan ini adalah : Maksud peraturan Bupati ini adalah : untuk menjamin kepastian arah pengembangan karir PNS di kabupaten Ogan Komering ulu Timur ,mulai dari karir terendah sampai karir tertinggi sesuai dengan kompentinsi dan prestasi yang dimiliki
Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :a. memberikan keje;lasan dan kepastian karir kepada PNS
b. menyelaraskan antara pegembangan karir Pns dan kebutuhan pemerintah Daerah
c. meningkatkan Kompetensi dan kinerja PNS
d. mendorong peningkatan Profesionalitas PNS dan
e. menciptakan Iklim kenerja yang kondusif dan transfaran
jenis dan Unsur pola karir adalah : pendidikan Formal ,pendidikan pelatihan dan jabatan ,usia,masa kerja,pangkat/golongan ruang,tingkat jabatan ,penilai prestasi kerja dan kompetensi jabatan
pembinaan dan pembentukan pola karir,penilaian kompmpetensi dan prestasi kerja
pola karir dan jabatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2020.
14 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 5 Tahun 2020
URAIAN - TUGAS DAN FUNGSI - PADA - BADAN - KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN - SUMBER - DAYA - MANUSIA - KABUPATEN OGAN KOMBERING ULU TIMUR
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2020/NO.5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas dan Fungsi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
Dasar Pertimbagan dalam peraturan ini adalah : dalam rangka melaksanakan Peraturan daerah kabupatrn ogan komering ulu timur Nomor 6 tahun 2016 tentang susunan dan perangkat daerah kabupaten ogan komering ulu timur ,perlu di susun uraian tugas pokok dan dan fungsi pada badan kepegawaian dan pengembangan suber daya manusia kabupaten ogan komering ulu timur
Dasar Hukum dalam perarturan ini adalah : UU No 37 Tahun 2003;UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU no 9 Tahun 2015;PP no 18 Tahun 2016;Perda No 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 1 Tahun 2017;Perbup No 33 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup No 63 Tahun 2019
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : ketentuan umum ,Tugas dan Fungsi ,ketentuan penututp
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2020.
8 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Karsa Jaya Kecamatan Belitang Jaya
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan pertimbangan berdasarkan ketentuan Naskah Kerjasama Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan TOPOGRAFI KODAM II SRIWIJAYA Nomor : MOU/279/III/2018, ketentuan Surat Perintah Kerja Nomor : 100/333/SPMK/OKUT/2018, dan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Permendagri No. 45 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan penetapan dan penegasan batas desa yang dijabarkan dari pilar 1 sampai pilar 29
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2019.
6 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 21 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Trayek
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang
handal, selamat, lancar, tertib, aman nyaman, berdaya guna dan berhasil guna
di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, perlu ditetapkan Peraturan Daerah
tentang Retribusi Izin Trayek;
bahwa untuk menambah salah satu sumber pendapatan daerah, dan untuk
mendukung terselenggaranya pelayanan di bidang lalu lintas dan angkutan
jalan diperlukan biaya untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan
pengawasan, maka terhadap Izin Trayek yang diberikan dikenakan Retribusi
Izin Trayek;
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah :Pasal 18 Ayat (6) UU 1945;UU No 8 Tahun 1981 :UU No 2 Tahun 2002 ;UU No 37 Tahun 2003 ;UU No 10 Tahun 2004;UU No 32 Tahun 2004 ;UU No 33 Tahun 2004 ;UU No 38 Tahun 2004;UU No 22 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2009 ;UU No 28 Tahun 2009 ;
PP No 27 Tahun 1983;
PP No 22 Tahun 1990 ; PP No 20 Tahun 2001;PP No 38 Tahun 2007;PP No 16 Tahun 2010;Kepres Tahun 2001;Permendagri No 16 Tahun 2006;Permenhumham No M.HH-01.PP.01 Thaun 2008;Kepmenhub No 69 Tahun 1993;Kepmendagri No 4 Tahun 1997;Kepmenhub No 84 Tahun 1999;
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : NAMA, OBJEK , DAN SUBJEK RETRIBUSI,GOLONGAN RETRIBUSI ,CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA,PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF ,STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI ,WILAYAH PEMUNGUTAN ,PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN ,SANKSI ADMINISTRASI,PENAGIHAN , PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA,INSENTIF PEMUNGUTAN,PENYIDIKAN,KETENTUAN PIDANA
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
