Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 223 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Takalar Nomor 52 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN TAKALAR

Abstrak

Perikanan dan Kelautan Struktur Organisasi

Download file:

PERBUP_52_2016.pdf

struktur organisasi

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2016/NO.52

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN TAKALAR

ABSTRAK:

Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dipandang perlu untuk mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Takalar
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887). 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26?permenKP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan terdiri atas : a. Kepala Badan; b. Sekretariat; 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam; 1. Seksi Diklat Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam; 2. Seksi Kemitraan Usaha, IPTEK, Informasi Perikanan, Kelembagaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam; d. Bidang Pengelolaan Usaha Perikanan dan Penyelenggaraan TPI; 1. Seksi Perizinan dan Pencatatan Usaha Perikanan; 2. Seksi Pengelolaan Sarana Prasarana Penangkapan Ikan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan; e. Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya; 1. Seksi Pengelolaan Kawasan dan Data Pembudidaya Ikan; 2. Seksi Sarana Prasarana Budidaya Ikan, Pembenihan dan Pembesaran Ikan; f. UPTD; g. Jabatan Fungsional.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2016.
16 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Takalar Nomor 51 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TAKALAR

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERBUP_51_2016.pdf

struktur organisasi

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2016/NO.51

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TAKALAR

ABSTRAK:

Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dipandang perlu untuk mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887). 9. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri atas : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ; 1. Seksi Pengembangan kapasitas Masyarakat dan Pemerintahan Desa; 2. Seksi Asset dan Keuangan; d. Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat Dan Pengembangan Partisipasi Desa; 1. Seksi Penguatan Kelembagaan Masyarakat dan Adat; 2. Seksi Pengembangan Partisipasi Masyarakat; e. Bidang Pengembangan Sumberdaya Alam, Teknologi, Lembaga Keuangan Mikro, Produksi dan Pemasaran; 1. Seksi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro, Produksi dan Pemasaran; 2. Seksi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna. f. UPTD; g. Jabatan Fungsional.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2016.
20 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Takalar Nomor 50 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN TAKALAR

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERBUP_50_2016.pdf

struktur organisasi

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD.2016/NO.50

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN TAKALAR

ABSTRAK:

Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dipandang perlu untuk mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Takalar
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887). 9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota; 10. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri atas : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial; 1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial; 2. Seksi Jaminan Sosial Keluarga; d. Bidang Rehabilitasi Sosial; 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas; 2. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang; e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin 1. Seksi Identifikasi, Penguatan Kapasitas, Pemberdayaan Masyrakat, Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan; 2. Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial; f. UPTD; g. Jabatan Fungsional.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2016.
19 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Takalar Nomor 26 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

RETRIBUSI PERMAINAN ANAK - ANAK MOBIL DAN MOTOR REMOTE

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERBUP_26_2016.pdf

pajak dan retribusi daerah

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2016/NO.26

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RETRIBUSI PERMAINAN ANAK - ANAK MOBIL DAN MOTOR REMOTE

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76, Pasal zz dan pasal 78 Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 10 Tahun zo],z tenteng Retribusi |asa usaha, maka dipandang perlu menetapkan peraturan Bupati rakalar tentang Retribusi Permainan Anak-Anak Mobil dan Motor Remote.
L. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawcsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor LBZZ); 2. undar{g-undang Nomor 10 Tahun zoog tentang Kepariwisataan ' (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ZOO} Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 3. undang - undang Nomor 28 Tahun zoog tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oa9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indqnesia Nqmor 50,*9); 4. Undang-Undang Nomor tZ Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan flembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomar BZ, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); s. undang-undang Nomor 23 Tahun zo14 tentang pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zotl Nomor 2M, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengag undang-undang Nomor 0g rahun z01s tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun ZO14 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang flembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun Lgg6 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republif Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran i.legara Republik Indonesia Nomor 3658); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun zooz tentang pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zooz Nomor gz, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun zo]..o tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubrik' Indonesia Tahun ?oLa Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 0g rahun 200g tentang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Takalar flembaran Daerah Kabupaten Takalar tahun 2008 Nomor 08); Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 10 Tahun zltz Tentang Retribusi fasa usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012 Nomor 10). MEMUTUSMN : MENCTAPKAN : PEMTURAN BUPATI TAKALAR TENTANG RETRIBUSI PERMAINAN ANAKANAK MOBIL DAN MOTOR REMOTE BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Takalar. 2. Kepala Daerah adalah Bupati Takalar. 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Instansi pelaksana adalah Dinas / Badan yang tugas pokok dan fungsinya melakukan pengelolaan dan psmungutan reffihusi tarhadap permainan anak-anak mobil dan motor remote Kabupaten Takalar 5. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perund.angundangan retribusi di wajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya reffibusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribrisi serta pengawasan penyetorannya.
Subjek retribusi permainan anak-anak mobil dan motor remote adalah setiap orang atau badan yang menggunakan/ memanfaatkan mobil dan motor remote yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. Perhitungan dan penetapan besarnya retribusi merupakan nilai sewa terhadap penggunaan permainan anak-anak mobil dan motor remote berdasarkan jenis dan waktu penggunaannya.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2016.
4 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Takalar Nomor 22 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DUKUNGAN DANA STIMULAN SISTEM DUKUNGAN (SISDUK) TERPADU PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA LOKAL TAHUN 2016

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan

Download file:

PERBUP_22_2016.pdf

kependudukan

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2016

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DUKUNGAN DANA STIMULAN SISTEM DUKUNGAN (SISDUK) TERPADU PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA LOKAL TAHUN 2016

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dar: Bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah. maka Peraturan Bupati Takalar Nomor 147 Tahun 2015 perlu disesuaikan:
1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotiime; 2 undang-undang Nomor 12 Tatrun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan Peraturan Bupati Takalar Nomor 11 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Mengatur tugas dan fungsi Tim Verifikasi Desa.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2016.
10 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Takalar Nomor 14 Tahun 2016

MATA PELAJARAN BAHASA DAERAH MAKASSAR SEBAGAI MUATAN LOKAL UNTUK JENJANG PENDIDIKAN DASAR (SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB/PAKET A/PAKET B) NEGERI DAN SWASTA DI KABUPATEN TAKALAR

Abstrak

Pendidikan

Download file:

PERBUP_14_2016.pdf

pendidikan

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2016

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MATA PELAJARAN BAHASA DAERAH MAKASSAR SEBAGAI MUATAN LOKAL UNTUK JENJANG PENDIDIKAN DASAR (SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB/PAKET A/PAKET B) NEGERI DAN SWASTA DI KABUPATEN TAKALAR

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 42 ayat (1) Undang- undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, maka pemerintah Daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi, bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan, zaman sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia.
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan;
Peraturan Bupati ini bermaksud untuk mengatur pedoman pelaksanaan muatan lokal mata pelajaran Bahasa Daerah Makassar pada jenjang pendidikan Dasar baik negeri dan swasta.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Takalar Nomor 08 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

KOMISI PENGENDALIAN ZOONOSIS KABUPATEN TAKALAR

Abstrak

Kesehatan

Download file:

PERBUP_08_2016.pdf

kesehatan

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 08, BD.2016/NO.08

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KOMISI PENGENDALIAN ZOONOSIS KABUPATEN TAKALAR

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan upaya pemerintah daerah dalam pengendalian zoonosis dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011.
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular; 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
KOmisi pengendalian zoonosis mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan pengawasan pengendalian zoonosis di wilayah kabupaten.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2016.
8 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016

PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERBUP_07_2016.pdf

pajak dan retribusi daerah

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 07, BD.2016/NO.07

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

ABSTRAK:

Bahwa dengan berlakunya peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa umum dalam rangka meningkatkan pendapatan asi daerah Kabupaten Takalar; bahwa Peraturan Bupati Takalar Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Retribusi pelayanan Pasar sudah Tidak sesuai lagi dengan kondisi karena adanya penambahan ruko pada pasar sentral, maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
1. Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di sulawesi; 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotlsme
Perhitungan dan penetapan besarnya Retribusi merupakan nilai sewa tempat dan pelayanan pasar yang digunakan berdasarkan luas dan waktu penggunaannya

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Takalar Nomor 06 Tahun 2016

Pelaksanaan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERBUP_06_2016.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Takalar Nomor 81 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2016

Abstrak

Desa

Download file:

Perbup Takalar Nomor 81 Tahun 2015.pdf

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2016

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD.2015/NO.81

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2016

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktifitas dan produksi komoditas pertanian; b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan subsidi pupuk; c. bahwa atas dasar hal tersebut diatas, dan agar dalam pelaksanaan menetapkan subsidi pupuk dapat berjalan lancar dan berhasil baik, perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Takalar; d. bahwa berasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Takalar tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Takalar Tahun anggaran 2016
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); SALINAN 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660); 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), juncto Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619); 9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); 10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hartikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170); 11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433); 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587); 14. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593); 15. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 18. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan juncto Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011; 19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi 20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/10/2010 tentang syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An Organik (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 491); 21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah; 22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 669/Kpts/OT.160/2/2- 12 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk; 23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentamng Pedoman Pembinaan Kelompoktani dan Gabungan Kelompoktani (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1055); 24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tatacara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 662); 25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1613); 26. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/MIND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merk Untuk Pupuk Bersubsidi; 27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M- DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian; 28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 Memperhatikan : Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2016
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAKALAR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Takalar. 2. Kabupaten adalah Kabupaten Takalar. 3. Bupati adalah Bupati Takalar. 4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonom. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar. 6. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk. 7. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organic lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organic tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimiah dan biologi tanah. 8. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan. 9. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sector pertanian. 10. Kebutuhan pupuk bersubsidi adalah alokasi sejumlah pupuk bersubsidi perkabupaten yang dihitung berdasarkan usulan dari Bupati atau Dinas yang membidangi sector pertanian di Kabupaten. 11. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga pupuk besubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di Penyalur Lini IV yang di tetapkan oleh Menteri Pertanian. 12. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang. 13. Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani dibidang tanaman pangan, holtokultura, perkebunan dan/atau peternakan. 14. Petambak adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang. 15. Kelompok tani adalah kumpulan petani atau petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepebtingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya. 16. Pelaksanaan Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk. 17. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku. 18. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku. 19. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani Pupuk Bersubsidi selanjutnya di singkat RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompoktani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompoktani atau penyalur sarana produksi. 20. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati. 21. Direktur Jenderal adalah pejabat eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pupuk sesuai ketentuan peraturan perundangan. 22. Dinas Pertanian adalah instansi yang membidangi tanaman pangan dan hartikultura, perkebunan, kehutanan dan peternakan di Kabupaten Takalar. 23. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah instansi yang membidangi perikanan di Kabupaten Takalar. BAB II JENIS PUPUK BERSUBSIDI Pasal 2 (1) Pupuk bersubsidi terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk. (2) Pupuk An-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urea, SP-36, ZA dan NPK. BAB III PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI Pasal 3 (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim per keluarga. (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tiak diperuntukkan bagi perusahan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau peusahaan perikanan budidaya. Pasal 4 (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Kepala Bidang Kepad Kepala Dinas. (2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut jenis, jumlah, sub sektor, Kecamatan dan sebaran bulanan seperti tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 5 Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota. Pasal 6 (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 mempertimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas Pertanian Kab. Takalar diketahui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Takalar. Pasal 7 Untuk menjamim terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5, Bupati dapat melakukan penyesuaian berdasarkan lokasi, jenis, jumlah dan waktu kebutuhan pupuk yang menjadi prioritas di wilayah masing-masing. Pasal 8 Dinas Pertanian bersama Kantor Ketahanan Pangan Daerah wajib melaksanakan pembinaan kepada petani, petambak dan/atau kelompoktani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan Pupuk Bersubsidi di tingkat petani, petambak dan/atau kelompoktani di wilayahnya. BAB IV REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI Pasal 9 (1) Dalam hal kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 terjadi kekurangan dapat di penuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor, dengan ketentuan bahwa Realokasi antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Takalar. (2) Kecamatan yang mengalami perubahan alokasi pupuk bersubsidi sebagai akibat dilakukannya realokasi antar Kecamatan sebagaiman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau realokasi antar Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar Kecamatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Apabila alokasi pupuk bersubsidi disuati Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, penyaluran pupuk bersubsidi di wilayahnya dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1(satu) tahun, melalui realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3). BAB V PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI Pasal 10 (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke petani/petambak dan/atau kelompoktani melalui Penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian oleh Penyalur di Lini IV ke petani/petambak dan/atau kelompoktani diatur sebagai berikut : a. Penyalur Pupuk Bersubsidi oleh Penyalur di Lini IV ke petani/petambak dan/atau kelompoktani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mentreri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku dan dibuktikan dengan catatan dan/atau nota pembelian kepada petani/petambak dan/atau kelompoktani. (3) Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV petani/petambak dan/atau kelompoktani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Kabupaten berkoordinasi dengan kelembangan penyuluh tingkat Kabupaten guna melakukan pendataan RDKK diwilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi sebagaiman dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6. (4) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi ditingkat petani, petambak dan/atau kelompoktani di lakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan brimbang spesifik lokasi oleh penyuluh. (5) Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke petani/petambak dan/atau kelompoktani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP di Kabupaten/Kota. (6) Dinas Pertanian yang memperoleh alokasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantian Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2016, melaporkan hasil verifikasi dan vilidasi penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya kepada Direktur Jenderal. (7) Hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan surat pernyataan tanggungjawab mutlak oleh Kepala Dinas. (8) Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai petunjuk pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2016 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Pasal 11 (1) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyalur di Lini III dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan petani, petambak dan/atau kelompoktani diwilayah tanggungjawabnya sesuai ketentuan yang berlaku. (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Dinas Pertanian untuk penyerapan Pupuk Bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku. BAB VI HET DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI Pasal 12 (1) Penyalur di Lini IV yang di tunjuk wajib menjual Pupuk Bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). (2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : a. Pupu Urea = Rp. 1.800; per kg; b. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000; per kg; c. Pupuk ZA = Rp. 1.400; per kg; d. Pupuk NPK = Rp. 2.300; per kg; dan e. Pupuk Organik = Rp. 500; per kg; (3) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, petambak dan/atau kelompoktani di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut : a. Pupuk Urea = 50 kg; b. Pupuk SP-36 = 50 kg; c. Pupuk ZA = 50 kg; d. Pupuk NPK = 50 kg; e. Pupuk Organik = 40 kg; Pasal 13 (1) Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan: Pupuk Bersubsidi Permerintah Barang Dalam Pengawasan (2) Khusus pengadaan dan penyaluran Pupuk Urea bersubsidi berwarna merah muda (pink) dan Pupuk ZA bersubsidi berwarna jingga (orange). BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN Pasal 14 (1) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku serta melakukan pengawalan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini IV ke petani/petambak dan/atau kelompoktani. (2) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melaporkan perkembangan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke petani/petambak dan/atau kelompoktani setiap bulannya kepada Menteri Pertanian melaui Direktur Jenderal. Pasal 16 (1) KPPP kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi diwilayahnya. (2) KPPP kebupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh. Pasal 17 (1) KPPP kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati. (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Ketentuan mengenai pelaksanaan teknis Peraturan ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Takalar. Pasal 19 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2015.
12

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT