Pencarian Peraturan

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN BONTOLEBANG KECAMATAN POLONG BANGKENG SELATAN KABUPATEN TAKALAR

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, jdih.takalarkab.go.id

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN BONTOLEBANG KECAMATAN POLONG BANGKENG SELATAN KABUPATEN TAKALAR

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa perlu membentuk Desa Persiapan Bontolebang Kecamatan Polongbangkeng Selatan.
1. Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514); 3. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah diubah kedua kali, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2010 Nomor 10. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 10); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penggabungan Pedoman Pembentukan, Penghapusan, Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 24)
BAB I: KETENTUAN UMUM BAB II: PEMBENTUKAN, LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK, WILAYAH DUSUN, BATAS WILAYAH, P[USAT PEMERINTAHAN DAN PETA WILAYAH DESA PERSIAPAN BAB III: PEMERINTAHAN DESA PERSIAPAN BAB IV: KEWENANGAN DESA PERSIAPAN BAB V: PEMBIAYAAN BAB VI: KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2022.
-
-
4

RETRIBUSI-JASA-USAHA

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2012/NO.11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI JASA USAHA

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan pasal 126 dan pasal 127 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 3 Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Takalar
RETRIBUSI JASA USAHA

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2012.
29 HALAMAN

PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN MENGADU KECAMATAN MANGARABOMBANG

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 09, LD.2006/NO.09

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBENTUKAN KELURAHAN MENGADU KECAMATAN MANGARABOMBANG

ABSTRAK:

a. Bahwa berdasarkan Bab IV, Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan maka Desa Mangadu Kecamatan Mangarabombang telah memenuhi syarat untuk menjadi Kelurahan mangadu; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf "a" perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Mangadu Kecamatan Mangarabombang.
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359); 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588); 7. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susuna Organisasi Departemen Dalam Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1999; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TERBENTUKNYA KELURAHAN BAB III KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2006.
PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN MENGADU KECAMATAN MANGARABOMBANG
4

PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGl TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 09, BD.2019/NO.09

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasa] 41 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Desa; b. bahwa pengelolaan sumber daya alam yang berdasarkan pada prinsip keberlanjutan, keterpaduan, demokratis, berkeadilan juga merupakan komitmen global dan tuntutan reformasi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud da1am huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Desa
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); • 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 5679); 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah _Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang• Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transrnigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB lll MAKSUD DAN TUJUAN BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN BAB V PENGELOLAHAN SUMBER DAYA ALAM DESA BAB VII KEWENANGAN PENGELOLAHAN BAB VII PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DESA BAB VIII PEMASYARAKATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DESA BAB IX LEMBAGA PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DESA BAB X MEKANISME BAB Xl PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN BAB XII PENDANAAN BAB XIII PELAPORAN BAB XIV KETENTUANPENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2019.
NOMOR 09 TAHUN 2019
32 halaman

PENGELOLAAN-KEUANGAN-DAERAH

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD Kab. Takalar 2022 No.9/TLD No.11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

ABSTRAK:

bahwa untukmelaksanakanketentuanPasal 3 huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
BAB I KETENTUAN UMUM. BAB II ASAS DAN RUANG LINGKUP. BAB III PENGELOLA KEUANGAN DAERAH. BAB IV APBD. BAB V PENYUSUNAN RANCANGAN APBD. BAB VI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. BAB VI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. BAB VI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. BAB IX AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN. BAB XVI KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2022.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kab. Takalar Nomor 07 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kab. Takalar Nomor 04 Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
XVI Bab, 202 Pasal (74 Hlm.) dan 28 Hlm Penjelasan.

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH, DAN LEMBAGA LAIN KABUPATEN TAKALAR

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 09, LD.2013/NO.09

Peraturan Daerah (PERDA) tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH, DAN LEMBAGA LAIN KABUPATEN TAKALAR

ABSTRAK:

a. bahwa Daerah, dalam rangka penyelenggaraan Bupati perlu dibantu oleh Perangkat Pemerintahan Daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; b. bahwa untuk efektivitas dan optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan penataan ulang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Takalar sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 5); 2012 Nomor c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga lain Kabupaten Takalar.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ; 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Konvensi Hak-hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330) 9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); 16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota. 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 1).
PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAM LEMBAGA LAIN KABUPATEN TAKALAR BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Dasar Tahun 1945. 2. Daerah adalah Kabupaten Takalar. 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Takalar. 4. Bupati adalah Bupati Takalar. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar. 6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Takalar. 7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Takalar. 8. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga-lembaga Teknis Daerah Kabupaten Takalar. 9. Lembaga Lain adalah Lembaga Lain Daerah Kebupaten Takalar yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya. 10. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa dari pemerintah Provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. 12. Otonomi Daerah adalh hak, wewenang, dam kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 13. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disebut UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan yang dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis penujang Badan. 14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menujukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri, dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Inspektorat Kabupaten Takalar. (2) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. (3) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Takalar, yaitu: a. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; b. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, dan Kelurahan; c. Badan Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; d. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; e. Rumah Sakit Umum Daerah; f. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat; g. Kantor Ketahanan Pangan Daerah; h. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah; i. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan j. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal. (4) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Lembaga Lain Daerah Kabupaten Takalar, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Takalar. Bagian Kedua Kedudukan Pasal 3 (1) Inspektorat Kabupaten adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan Sekretaris Daerah. (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur perncana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (3) Badan dan Kantor adalah unsur pendukung tugas Bupati untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (4) Rumah Sakit adalah unsur pendukung tugas Bupati untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran adalah unsur pendukung tugas Bupati untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik yang dipimpin oleh seorang Kepala, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Melalui Sekretaris Daerah. BAB III INSPEKTORAT KABUPATEN Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Pasal 4 Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektorat Kabupaten mempunyai fungsi: a. Perencanaan program pengawasan; b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan; dan d. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 6 Susunan Organisasi Inspektorat kabupaten, terdiri atas: a. Inspektur; b. Sekretariat; c. Inspektur Pembantu; d. Sub Bagian; dan e. Jabatan Fungsional. Pasal 7 Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas: a. Sub Bagian Perencanaan; b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan c. Sub Bagian Administrasi dan Umum. Pasal 8 Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri atas: a. Inspektur Pembantu Wilayah I; b. Inspektur Pembantu Wilayah II; dan c. Inspektur Pembantu Wilayah III; Pasal 9 Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. BAB IV BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Pasal 10 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan pembangunan berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 11 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan; b. Pengordinasian penyusunan perencanaan pembangunan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan d. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 12 Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas: a. Kepala; b. Sekretariat; c. Bidang; d. Sub Bagian; e. Sub Bidang; dan f. Jabatan Fungsional. Paragraf 1 Sekretariat Pasal 13 Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri atas: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; dan c. Sub Bagian Program. Paragraf 2 Bidang Pasal 14 Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, terdiri atas: a. Bidang Ekonomi; b. Bidang Sosial Budaya; c. Bidang Fisik dan Prasarana Daerah; dan d. Bidang Litbang dan Statistik. Pasal 15 Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Huruf a, terdiri atas: a. Sub Bidang Pertanian, Perikanan, dan Kelautan; dan b. Sub Bidang Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral. Pasal 16 Bidang Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, terdiri atas: a. Sub Bidang Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kepariwisataan; dan b. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemerintahan, dan Hukum. Pasal 17 Bidang Fisik dan Prasarana Daerah sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 14 huruf c, terdiri atas: a. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Sarana dan Prasarana Daerah; dan b. Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan dan Pemukiman. Pasal 18 Bidang Litbang dan Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, terdiri atas: a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan b. Sub Bidang Statistik, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan. Pasal 19 Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. BAB V BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Pasal 20 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagaimana dimaksud dala Pasal 2 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 21 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah yang meliputi pegembangan karier, mutasi kepegawaian, kinerja dan kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan; b. Pengordinasian penyusunan perencanaan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah yang meliputi pengembangan karier, mutasi kepegawaian, kinerja dan kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan; c. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah yang meliputi pengembangan karier, mutasi kepegawaian, kinerja dan kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan; d. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 22 Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, terdiri atas: a. Kepala; b. Sekretariat; c. Bidang; d. Sub Bagian; e. Sub Bidang; dan f. Jabatan Fungsional; Paragraf 1 Sekretariat Pasal 23 Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, terdiri atas: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; dan c. Sub Bagian Program. Paragraf 2 Bidang Pasal 24 Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, terdiri atas: a. Bidang Pengembangan Kepegawaian; b. Bidang Mutasi Kepegawaian; c. Bidang Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai; dan d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan. Pasal 25 Bidang Pengembangan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, terdiri atas: a. Sub Bidang Perencanaan dan Informasi Kepegawaian; dan b. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Pegawai. Pasal 26 Bidang Mutasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, terdiri atas: a. Sub Bidang Mutasi Kepangkatan dan Jabatan; dan b. Sub Bidang Perpindahan dan Pensiun. Pasal 27 Bidang Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, terdiri atas: a. Sub Bidang Kinerja Pegawai; dan b. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai. Pasal 28 Bidang Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, terdiri atas: a. Sub Bidang Perencanaan Diklat Pegawai; dan b. Sub Bidang Diklat Struktural, Teknis dan Fungsional. Pasal 29 Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. BAB VI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Pasal 30 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, dan Kelurahan berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 31 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, dan Kelurahan mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, meliputi Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Teknologi; b. Penyelenggaraan pelayanan dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Kelurahan meliputi Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Teknologi; c. Pembinaan dan Penyelenggaraan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Kelurahan meliputi Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Teknologi d. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 32 Susunan Organisasi Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan terdiri atas: a. Kepala; b. Sekretariat; c. Bidang; d. Sub Bagian; e. Sub Bidang; dan f. Jabatan Fungsional. Pasal 33 Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, terdiri atas: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; dan c. Sub Bagian Program. Pasal 34 Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, terdiri atas: a. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan; b. Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat; c. Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat; dan d. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Teknologi. Pasal 35 Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, terdiri atas: a. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan; b. Sub Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Desa dan Kelurahan. Pasal 36 Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, terdiri atas: a. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat; b. Sub Bidang PengembanganPartisipasi Masyarakat. Pasal 37 Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, terdiri atas: a. Sub Bidang Pengembangan Produksi Pemasaran; b. Sub Bidang Pengembangan Lembaga Keuangan Masyarakat. Pasal 38 Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, terdiri atas: a. Sub Bidang Fasilitasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam; b. Sub Bidang Pengembangan Teknologi Tepat Guna. Pasal 39 Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. BAB VII BADAN KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Pasal 40 Badan Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 41 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Badan Kependudukan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak meliputi kependudukan, advokasi, data dan informasi, pelayanan keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak; b. Penyelenggaraan urusan sosial pelayanan umum di bidang kependudukan dan keluarga berencana meliputi kependudukan, advokasi, data dan informasi, pelayanan keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak; c. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang kependudukan dan keluarga berencana meliputi kependudukan, advokasi, data dan informasi, pelayanan keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak; d. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 42 Susunan Organisasi Badan Kependudukan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, terdiri atas: a. Kepala; b. Sekretariat; c. Bidang; d. Sub Bagian; e. Sub Bidang; f. UPTB; g. Jabatan Fungsional. Pasal 43 Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, terdiri atas: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; dan c. Sub Bagian Program. Pasal 44 Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, terdiri atas: a. Bidang Kependudukan, Advokasi, Data dan Informasi; b. Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; dan c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pasal 45 Bidang Kependudukan, Advokasi, Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, terdiri atas: a. Sub Bidang Penyerasian Kebijakan, Perencanaan, dan Analisa Dampak Kependudukan; dan b. Sub Bidang Advokasi, Data dan Informasi. Pasal 46 Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, terdiri atas: a. Sub Bidang Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga Berencana; dan b. Sub Bidang Pembinaan, Ketahanan, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga. Pasal 47 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, terdiri atas: a. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan; b. Sub Bidang Perlindungan Anak. Pasal 48 Bagan Struktur Organisasi Badan Kependudukan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. BAB VIII BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Pasal 49 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan Daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 50 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah, meliputi anggaran, akuntansi dan belanja, dan pengelolaan aset daerah; b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pengelolaan keuangan daerah, meliputi anggaran, akuntansi dan belanja, dan pengelolaan aset daerah; c. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang pengelolaan keuangan daerah, meliputi anggaran, akuntansi dan belanja, dan pengelolaan aset daerah; d. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 51 Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri atas: a. Kepala; b. Sekretariat; c. Bidang; d. Sub Bagian; e. Sub Bidang; f. UPTB; g. Jabatan Fungsional. Paragraf 1 Sekretariat Pasal 52 Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, terdiri atas: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Program. Paragraf 2 Bidang Pasal 53 Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, terdiri atas: a. Bidang Anggaran; b. Bidang Akuntasi dan Belanja; dan c. Bidang Pengelolaan Aset Daerah. Pasal 54 Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, terdiri atas: a. Sub Bidang Penyusunan dan Pengendalian APBD; dan b. Sub Bidang Otorisasi Dokumen Anggaran. Pasal 55 Bidang Akuntansi dan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, terdiri atas: a. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan; dan b. Sub Bidang Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Pasal 56 Bidang Pengelolaan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, terdiri atas: a. Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Inventarisasi Barang Daerah. b. Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Daerah. Pasal 57 Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. BAB IX RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Pasal 58 Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pelayanan medic dan non medic, keperawatan dan pelayanan masyarakat. Pasal 59 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan medik dan nonmedik, keperawatan, dan pelayanan masyarakat; b. Penyelenggaraan urusan pelayanan medik dan nonmedik, keperawatan, dan pelayanan masyarakat; c. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang pelayanan medik dan nonmedik, keperawatan, dan pelayanan masyarakat; d. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 60 Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri atas: a. Direktur; b. Bagian Tata Usaha; c. Bidang; d. Sub Bagian; e. Seksi; f. Jabatan Fungsional. Pasal 61 Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, terdiri atas: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Program. Pasal 62 Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, terdiri atas: a. Bidang Pelayanan Medik dan Nonmedik b. Bidang Keperawatan; dan c. Bidang Pelayanan Masyarakat. Pasal 63 Bidang Pelayanan Medik dan Nonmedik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, terdiri atas: a. Seksi Pelayanan Medik; dan b. Seksi Pelayanan Nonmedik. Pasal 64 Bidang Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, terdiri atas: a. Seksi Pengendalian Operasional; dan b. Seksi Kerjasama Operasional. Pasal 65 Bidang Pelayanan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c, terdiri atas: a. Seksi Humas dan Promosi Kesehatan;dan b. Seksi Penelitian dan Pengembangan. Pasal 66 Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. BAB X SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Pasal 67 Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f, mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan menegakkan peraturan daerah serta peraturan bupati. Pasal 68 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, mempunyai fungsi: a. Perumusan program dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan menegakkan peraturan daerah dan peraturan bupati; b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan menegakkan peraturan daerah dan peraturan bupati di daerah; c. Penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan menegakkan peraturan daerah dan peraturan bupati dengan aparat Kepolisian Negara, PPNS dan/atau lainnya; d. Pengawasan terhadap masyarakat agar mamatuhi dan menaati peraturan daerah dan peraturan bupati; e. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 69 (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas: a. Kepala; b. Sub Bagian Tata Usaha; dan c. Seksi. (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas: a. Seksi Pengembangan Kapasitas, Aparatur, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil; b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan c. Seksi Perlindungan Masyarakat. Pasal 70 Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini BAB XI KANTOR KETAHANAN PANGAN DAERAH Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Pasal 71 Kantor Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g, mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan Daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 72 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Kantor Ketahanan Pangan Daerah mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketersediaan dan penganekaragaman pangan, distribusi dan informasi pangan, dan keamanan pangan daerah; b. Penyelenggaraan urusan ketersediaan dan penganekaragaman pangan, distribusi dan informasi pangan, dan keamanan pangan daerah; c. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang ketersediaan dan penganekaragaman pangan, distribusi dan informasi pangan, dan keamanan pangan daerah; dan d. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 73 (1) Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan Daerah, terdiri atas: a. Kepala; b. Sub Bagian Tata Usaha; dan c. Seksi. (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas: a. Seksi Ketersediaan, penganekaragaman, dan keamanan pangan; b. Seksi Distribusi dan Informasi Pangan; dan c. Seksi Penyuluhan. Pasal 74 Bagan Struktur Organisasi Kantor Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini BAB XII KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Pasal 75 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf h, mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perpustakaan, arsip daerah, dan pengembangan pendidikan dan pelatihan fungsional berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 76 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Kantor Perpustakaam dan Arsip Daerah mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perpustakaan, Arsip Daerah, dan pengembangan pendidikan dan pelatihan fungsional; b. Penyelenggaraan urusan perpustakaan dan arsip serta pelayanan umum di bidang perpustakaan, Arsip Daerah, dan pengembangan pendidikan dan pelatihan fungsional; c. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang Perpustakaan, Arsip Daerah, dan pengembangan pendidikan dan pelatihan fungsional; dan d. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 77 (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, terdiri atas: a. Kepala; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi. (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas: a. Seksi Perpustakaan; b. Seksi Kearsipan; dan c. Seksi Pengembangan Diklat Fungsional. Pasal 78 Bagan Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini BAB XIII KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Pasal 79 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf i, mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 80 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi dan kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan politik, dan ketahanan ekonomi; b. Penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik serta pelayanan umum di bidang ideologi dan kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan politik, dan ketahanan ekonomi; c. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang ideologi dan kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan politik, dan ketahanan ekonomi; dan d. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 81 (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri atas: a. Kepala; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi. (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas: a. Seksi Ideologi dan Kewaspadaan Nasional; b. Seksi Ketahanan Sosial dan Politik; dan c. Seksi Ketahanan Ekonomi. Pasal 82 Bagan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. BAB XIV KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Pasal 83 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf j, mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan penanaman modal berdasarka asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 84 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan penanaman modal yang meliputi pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan penanaman modal Daerah; b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan penanaman modal; c. pembinaan dan penyelenggaraan tugas dalam bidang pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan penanaman modal; d. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 85 (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal, terdiri atas: a. Kepala; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi. (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas: a. Seksi Penerbitan Perizinan; b. Seksi Pengaduan Masyarakat; dan c. Seksi Fasilitasi dan Pembinaan Penanaman Modal. Pasal 86 Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. BAB XV BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Pasal 87 Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dan urusan di bidang Penanggulangan Bencana dan pemadam kebakaran berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 88 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran, yang meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, dan rehabilitasi dan rekonstruksi; b. pengoordinasian penyusunan perencanaan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran yang meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, dan rehabilitasi dan rekonstruksi; c. pembinaan dan penyelenggaraan tugas dalam bidang Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran yang meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, dan rehabilitasi dan rekontruksi; d. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 89 Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri atas: a. Kepala; b. Unsur Pengarah; dan c. Unsur Pelaksana. Pasal 90 (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a, secara Exofficio dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b, bersifat nonstruktural, yang terdiri dari pejabat lembaga/instansi Pemerintah Daerah dan masyarakat profesional yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. Pasal 91 (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c, merupakan jabatan struktural yang merupakan bagian dari perangkat daerah. (2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. Kepala; b. Sekretariat; c. Seksi; dan d. Jabatan Fungsional. Paragraf 1 Sekretariat Pasal 92 Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf b merupakan Sekretariat Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran. Paragraf 2 Seksi Pasal 93 Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf c, terdiri atas: a. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan; b. Seksi Kedaruratan dan Logistik; c. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan d. Seksi Pemadam Kebakaran. Pasal 94 Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan denagn Peraturan Daerah ini. BAB XVI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN Pasal 95 (1) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada Badan dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Badan. (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB XVII JABATAN FUNGSIONAL Pasal 96 Formasi Jabtan Fungsional pada masing-masing Inspketorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lain, disesuaikan dengan kebutuhan dan diangkat berdasarkan Peraturan perundang- undangan yang berlaku. BAB XVIII TATA KERJA Pasal 97 Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lain wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi, baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun dalam hubungannya dengan instansi Pemerintah dan/atau instansi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 98 (1) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lain wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan berkala dengan tepat waktu. (2) Dalam menyampaikan laporan sebagaiamana dimaksud pada ayat (1), setiap pimpinan unit kerja menyampaikan tembusan laporan kepada unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahannya,diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut kepada atasan serta dijadikan sebagai bahan untuk pemberian petunjuk kepada bawahan. BAB XIX RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI Pasal 99 (1) Rincian tugas dan fungsi setiap Jabatan pada Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga lain, diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Peraturan bupati sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya peraturan daerah ini. BAB XX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 100 (1) Pemangku Jabatan pada Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga lain tetap memangku jabatannya sampai dengan dilakukannya pelantikan terhadap pejabat baru berdsarkan peraturan daerah ini. (2) Peraturan daerah ini berlaku secara efektif setelah dilakukan pelantikan dan serah terima jabatan berdasarkan peraturan daerah ini. (3) Ketentuan pelaksanaan dari peraturan daerah yang lama masih dinyatakan berlaku sepanjang belum ditetapkan penggantinya dan tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini. BAB XXI KETENTUAN PENUTUP Pasal 101 Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka : a. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Takalar(Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 12); b. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomo 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan daerah Kabupaten Takalar Nomo 12 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012 Nomor 5); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 102 Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agara setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Takalar.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2013.
48

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2008-2013

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 09, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 09 TAHUN 2008

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Takalar

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008-2013.
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3851); 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentai,iJ Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493} yang telah ditetapkan menjadi Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor t 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasl Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia RENCANA I'l.:MOANGUNAN JANGKA MENENGA!i DAERAH KABUPATI!N TA KALAR TAHUN 2008- 2013 Nomor 4740); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21); 17.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11 ); 18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008; 19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Dewan Perwakllan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar. 20. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Takalar 21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Takalar.
1.BAB I KETENTUAN UMUM 2.BAB II SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TAKALAR 3.BAB Ill ISi DAN URAIAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TAKALAR 2008-2013 4.BABIV MASA BERLAKU 5.BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2008.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 09 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2008-2013
8 halaman

RETRIBUSI JASA UMUM

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 09, LD.2012/NO.09

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI JASA UMUM

ABSTRAK:

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 109 dan pasal 110 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.
Mengingat:1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Su!awcsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undangl Nomor 1. Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RepubIk Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nornor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214); 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor,4438); 13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 14. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436); 15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634); 16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 18. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 19. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 20. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 21. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 22. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 23. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060); 24. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 25. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah tingkat I dan Daerah tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527); 28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528); 29. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529); 30. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530); 31. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981); 32. Peraturan Pemerintah Nomor '58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Romor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 33. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun, 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan 'Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 34. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736); 35. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Notnor, 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 36. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 37. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 09 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 1988 Nomor 6); 38. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 08 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Takalar.
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Takalar. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Takalar. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 5. Instansi adalah perangkat pemerintah daerah yang bertanggungjawab dalam bidang Jasa Umum. 6. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha, dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 7. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya. 10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah. 11. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. 12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda 15. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. 16. Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PUSKESMAS adalah instansi kesehatan Daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan/atau rawat inap. 17. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang berdomisili di Kabupaten Takalar; 18. Penduduk Kabupaten adalah penduduk yang bedomisili tetap dalam Kabupaten Takalar dan memiliki indentitas kependudukan; 19. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutrya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat daerah yang bertugas di bidang kependudukan yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik indonesia. 20. Akta Catatan Sipil adalah akta autentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya; 21. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel. 22. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan. 23. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat yang dapat dipergunakan untuk memadamkan kebakaran seperti racun api, hidran dan sprinkler. 24. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah Pemeriksaan dan/atau pengujian oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki atau digunakan oleh masyarakat; 25. Fire Hydrant adalah hidran kebakaran. 26. Sprinkler adalah suatu alat yang dapat memancarkan air bertekanan secara otomatis dan merata kesemua arah. 27. Tera Ulang adalah kegiatan menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal. 28. Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP, adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai untuk pengukuran kualitas, kuantitas, penakaran, penimbangan serta perlengkapan tambahan yang menentukan hasil pengukuran alat ukur, takar dan timbang; 29. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkusan atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya. 30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah. 31. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tera. BAB II JENIS RETRIBUSI JASA UMUM Pasal 2 Jenis Retribusi Jasa Umum adalah : a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil; d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; e. Retribusi Pelayanan Pasar; f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; i. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; j. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; k. Retribusi Pelayanan Pendidikan;dan l. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. BAB III RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 3 Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya. Pasal 4 (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran; (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang disediakan atau yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta. Pasal 5 Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan. Pasal 6 Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan. pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas. Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 7 Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan kedalam Retribusi Jasa Umum. Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 8 (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah didasarkan atas kuantitas penggunaan jasa dengan prinsip subsidi silang dalam rangka menanggulangi beban biaya yang dipikul Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan; (2) Penggunaan jasa dapat diberi tingkatan pelayanan dengan memperhatikan kualitas pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku; (3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sulit diukur, maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah; (4) Rumus sebagaimana dimaksud ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut; (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang; (6) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi. Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Pasal 9 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan, dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut; (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi biaya operasional dan biaya pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal; (3) Dalam hal penetapan tarif didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyediaan jasa, dan untuk menutup sebagian biaya. Pasal 11 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan jaringannya ditetapkan sebagai berikut : I. Puskesmas a. Rawat jalan di Poloklinik 1. Poliklinik Umum a) Jasa konsultasi Dokter Ahli Rp. 15.000,- b) Jasa sarana Rp. 5.000,- c) Jasa pelayanan Rp. 5.000,- d) Bahan dan alat pakai habis Sesuai Faktur + 10% 2. Instalasi Gawat Darurat a) Jasa konsultasi Dokter Ahli Rp. 15.000,- b) Bahan dan alat pakai habis Sesuai Faktur + 10% 3. Poliklinik KIA dan KB a) Jasa konsultasi Dokter Ahli Rp. 15.000,- b) Bahan dan alat pakai habis Sesuai Faktur + 10% 4. Poloklinik Gigi Mulut a) Bahan dan alat pakai habis Sesuai Faktur + 10% b. Tindakan Medik dan Terapi No Jenis Tindakan dan Terapi BBA (Rp) Jasa Sarana (Rp) Jasa Pelayanan (Rp) Jumlah (Rp) 1. 2. 3. Tindakan Bedah a. Insisi b. Ekstirpasi c. Khitanan(Sircumsisi) d. Cuci luka e. Ganti Verban Tindakan Poliklinik Kandungan dan Kebidanan a. Vaginal Toucher b. Pemasangan IUD c. Pencabutan IUD d. Pemasangan implant e. Pencabutan Imlpant f. Suntikan KB g. Doppler Tindakan Mata a. Ekstraksi Corpus Alienum b. Pemeriksaan Visus c. Tonometri d. Tes Buta Warna 12.000 15.000 30.000 10.000 5.000 2.500 40.000 40.000 20.000 20.000 4.000 5.000 7.000 5.000 5.000 5.000 12.000 15.000 70.000 10.000 5.000 2.500 55.000 55.000 55.000 65.000 7.000 5.000 18.000 5.000 17.000 17.000 24.000 30.000 100.000 20.000 10.000 5.000 95.000 95.000 75.000 85.000 11.000 10.000 25.000 10.000 22.000 22.000 4. 5. 6 Tindakan THT a. Spooling serumen b. Tampon telinga c. Insisi Furunkel d. Parasentesis e. Spooling hidung f. Tampong hidung sementara g. Ekstraksi corpus alienum Tindakan Poliklinik Gigi a. Pencabutan gigi permanen(dewasa)tiap elemen b. Pencabutan gigi sulung(anak-anak)tiap elemen c. Perawatan saluran akar gigi d. Tumpatan permanen gigi dewasa e. Tumpatan permanen gigi sulung f. Tumpatan permanen gigi dewasa/sulung g. Pencabutan gigi permanen dengan komplikasi h. Mumifikasi/pulpektomi i. Ginggivektomi per region j. Alveolektomi per region k. Insisi abses l. Scalling(manual)RA/RB m.Pembuatan gigi palsu 1). Gigi I 2). Gigi II 3). Gigi III dst. 4). Gigi RA atau RB 5). Gigi RA dann RB Gawat Darurat a. Kompres luka tanpa perban b. Kompres luka tambah perban(tiap lokasi luka) c. Jahit luka 1) < 5 jahitan 2) 6 – 10 jahitan 3) > 10 jahitan d. Kumbah lambung keracunan e. Ekstirpasi Corpus Alienum f. Kateterisasi Urethra 5.000 5.000 8.000 10.000 5.000 5.000 10.000 15.000 10.000 12.500 10.000 10.000 10.000 15.000 12.500 7.000 7.000 7.000 15.000 20.000 20.000 20.000 110.000 450.000 4.000 4.000 5.000 7.000 10.000 8.000 5.000 8.000 5.000 10.000 7.000 10.000 5.000 10.000 5.000 8.000 15.000 15.000 17.000 25.000 10.000 7.000 55.000 15.000 15.000 20.000 20.000 15.000 15.000 70.000 20.000 15.000 15.000 15.000 50.000 80.000 20.000 20.000 350.000 500.000 6.000 6.000 15.000 20.000 25.000 15.000 20.000 25.000 35.000 20.000 20.000 30.000 30.000 50.000 15.000 15.000 20.000 20.000 25.000 35.000 15.000 12.000 65.000 30.000 25.000<< 32.500 30.000 25.000 25.000 85.000 32.500 22.000 22.000 22.000 65.000 100.000 40.000 40.000 460.000 950.000 10.000 10.000 20.000 27.000 35.000 23.000 25.000 33.000 40.000 30.000 27.000 40.000 35.000 60.000 20.000 23.000 g. Pemasangan sonde lambung h. Pemasangan Endo Tracheal Tube i. Combustio sampai 20% j. Combustion > 30% k. Reposisi tulang sendi l. Reposisi tulang sendi + Gips m. Fiksasi Eksterna n. Pemakaian Nebulizer o. Ekstraksi kuku(per kuku) 5.000 15.000 20.000 p. Amputasi jari(per jari) q. Cross Insisi r. Insisi Abses s. Pemakaian O2 per liter/jam t. Pemakaian Suction/kali u. Tindik telingan per orang v. Aff hecting w. Pasang maag slang x. Pasang infus y. Aff infuse z. Aff catheter aa. Injeksi pasien 10.000 7.000 7.000 - 5.000 1.000 4.000 5.000 3.000 3.000 3.000 1.000 30.000 10.000 15.000 - 5.000 5.000 2.000 5.000 3.000 3.000 3.000 1.000 40.000 17.000 22.000 5.000 10.000 6.000 6.000 10.000 6.000 6.000 6.000 2.000 c. Rawat Inap 1. Tarif Rawat Inap Per hari Jenis Kelas Jasa Sarana (Rp) Visite (Rp) Jasa Pelayanan (Rp) Jumlah (Rp) PKM Perawatan 30.000 7.500 22.500 60.000 2. Tarif Konsultasi Medik Kelas Besarnya Konsul (Rp) Keterangan PKM Perawatan 10.000 KOnsul hanya dibayar satu kali kecuali bila dikonsul lebih dari satu dokter 3. Tindakan Medik dan Terapi a. Pasang Maag Slang Rp. 5.000,- b. Aff Maag Slang Rp. 5.000,- c. Cukur Rp. 2.000,- d. Pasang infus dewasa Rp. 10.000,- e. Pasang infus anak Rp. 12.000,- f. Aff infuse Rp. 2.000,- g. Pasang sonde Rp. 10.000,- h. Aff sonde Rp. 5.000,- i. Member sonde kepada pasien Rp. 2.000,- j. Pasang kateter Rp. 10.000,- k. Aff kateter Rp. 5.000,- l. Injeksi pasien Rp. 2.000,-/kali m. Aff Hecting Rp. 1.000,-/jahitan n. Cuci luka Rp. 5.000,- o. Aff drain Rp. 5.000,- p. Pasang O2 Rp. 1.000,- q. Aff O2 Rp. 1.000,- r. Memandikan pasien Rp. 5.000,- s. Suction Rp. 5.000,- d. Tindakan KIA No Jenis Tindakan dan Terapi Paket Rawat Inap/hari (Rp) Jasa Tindakan (Rp) 1. 2. Paket persalinan normal dalam gedung Paket persalinan + penyulit dalam gedung 60.000 60.000 300.000 500.000 e. Biaya bahan dan Alat sesuai faktur + 10% II. Pelayanan di Pustu, Poskesdes, dan Polindes Besarnya tarif pelayanan di Pustu, Poskesdes dan Polindes sebagai berikut: a. Jasa Pustu, Polindes, Poskesdes Rp. 5.000,- b. Jasa pelayanan(perawat/bidan) Rp. 5.000,- c. Biaya Bahan dan Alat Pakai Habis sesuai Faktur + 10% III. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Besarnya tarif Pemeriksaan penunjang diagnostik ditetapkan sebagai berikut: a. Pemeriksaan Laboratorium Sederhana: 1. Pemeriksaan Darah. a) Haemoglobi(Hb) Rp. 3.000,- b) Leukosit Rp. 5.000,- c) Eritrosit Rp. 5.000,- d) Trombosit Rp. 5.000,- e) Retikulosit Rp. 5.000,- f) Hitung Jenis Rp. 3.000,- g) Laju Endap Darah Rp. 4.000,- h) Pemeriksaan Golongan Darah Rp. 10.000,- i) Pemeriksaan Gula Darah Rp. 15.000,- j) Tes Widal Rp. 20.000,- k) Kholesterol Rp. 15.000,- l) Asam Urat Rp. 15.000,- 2. Pemeriksaan Air Kemih (Urine) a) Albumin Rp. 3.000,- b) Reduksi Rp. 3.000,- c) Urobilin Rp. 3.000,- d) Bilirubin Rp. 3.000,- e) Sedimen/Benda Keton Rp. 3.000,- f) Urin lengkap Rp. 15.000,- g) Tes Kehamilan Rp. 10.000,- h) Test HIV/Narkoba Rp. 40.000,- 3. Pemeriksaan Tinja(Mikroskopis biasa) Rp. 5.000,- 4. Pemeriksaan Parasitologik (Pemeriksaan Darah Tepi) Rp. 5.000,- 5. Bakteriologik a) Sputum Rp. 5.000,- b) Reitz Sputum Rp. 5.000,- 6. Pemeriksaan Radiodiagnostik Sederhana a) Rontgen No Jenis Foto BBA (Rp) Jasa Sarana (Rp) 40% Jasa Pelayanan (Rp) 60% Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Thorax Clavicula Scapula Scapula-joint Humerus Antebrachi Wrist-joint Ossa manus Femur Knoo-joint Cruris Ancle-joint Pedis Cranium Vertebra Cervical Vertebra Thoracal Vertebra Lumbalis Vertebra Sacralis Abdomen Pelvis Sinus Para Nasal Dental 9.000,- 9.000,- 9.000,- 9.000,- 9.000,- 9.000,- 9.000,- 9.000,- 9.000,- 9.000,- 9.000,- 9.000,- 9.000,- 9.000,- 9.000,- 9.000,- 9.000,- 9.000,- 9.000,- 9.000,- 9.000,- 5.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,- 24.000,- 24.000,- 24.000,- 24.000,- 24.000,- 24.000,- 24.000,- 24.000,- 24.000,- 24.000,- 24.000,- 24.000,- 24.000,- 24.000,- 24.000,- 24.000,- 24.000,- 24.000,- 24.000,- 24.000,- 24.000,- 20.000,- d. Ultra Sono Grafi No Pemeriksaan BBA(Rp) Jasa Sarana (Rp) Jasa Pelayanan (Rp) Jumlah (Rp) 1 USG 25.000 15.000 15.000 55.000 IV. Pengujian Kesehatan Besarnya tarif pengujian kesehatan pada Puskesmas ditetapkan sebagai berikut: No Pengujian Kesehatan Jasa Sarana (Rp) Jasa Pelayanan (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Umum Anak Sekolah Karyawan Perusahaan Pegawai Negeri Ke Luar Negeri Calon Pengantin Visum Et Refertum Keterangan Jasa Raharja Keterangan Istirahat Keterangan Rujukan 5.000,- 2.500,- 5.000,- 3.000,- 3.000,- 3.000,- 20.000,- 5.000,- 2.000,- 1.000,- 5.000,- 4.500,- 20.000,- 7.000,- 12.000,- 7.000,- 30.000,- 20.000,- 4.000,- 4.000,- 10.000,- 7.000,- 25.000,- 10.000,- 15.000,- 10.000,- 50.000,- 25.000,- 6.000,- 5.000,- V. Pelayanan Kendaraan Puskesmas Keliling Setiap pengguna kendaraan Puskesmas Keliling untuk rujukan pasien dan jenazah dipungut biaya sebagai berikut: a. Pemakaian dengan jarak tempuh maksimal 6 km sebesar Rp. 20.000,- b. Pemakaian dengan jarak tempuh >6 – 15 km sebesar Rp. 40.000,- c. Pemakaian dengan jarak tempuh >15 – 50 km ditambah sebesar Rp. 3.000,-/km d. Pemakaian dengan jarak tempuh >50 – 100 km ditambah sebesar Rp. 2.000,-/km e. Pemakaian dengan jarak tempuh>100 km ditambah sebesar Rp. 1.000,-/km f. Besarnya biaya rujukan pasien sebagaimana dimaksud di atas akan diberikan: 1. Jasa konsul dokter yang merujuk 20% 2. Jasa pengemudi 40% 3. Jasa petugas pendamping 20% g. Besarnya biaya rujukan jenazah sebagaimana dimaksud di atas akan diberikan: Jasa pengemudi 50% h. Biaya Bahan Bakar Minyak(BBM)atas penggunaan kendaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b,c,d, dan diatur dengan ketentuan pemakaian dengan jarak 3 km dibutuhkan 1 liter bahan bakar. VI. Pelayanan Luar Gedung Puskesmas 1. Pelaksanaan kegiatan luar gedung harus berdasarkan penugasan dari Kepala Puskesmas yang dibuktikan dengan surat tugas. 2. Besarnya tarif pelayanan kesehatan luar gedung Puskesmas ditetapkan sebagai berikut: a. Jasa pelayanan Rp. 5.000,- b. Bahan dan Alat Pakai Habis sesuai faktur + 10% c. Biaya transport sesuai BBM rujukan 3. Besarnya tarif paket pelayanan kesehatan luar gedung perkunjungan, sebagaimana dimaksud pada point 1 huruf b, c, d, e dan f sebesar Rp. 50.000,- BAB IV RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 12 Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan. Pasal 13 (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah meliputi: 1. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara 2. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah;dan 3. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sarana sosial, dan tempat umum lainnya. Pasal 14 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/ kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Pasal 15 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan jasa pelayanan persampahan/kebersihan. Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 16 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongan ke dalam Retribusi Jasa Umum. Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 17 Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten dalam penyediaan jasa pelayanan; Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Pasal 18 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut; (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi biaya operasional dan biaya pemeliharaan kendaraan pengangkut sampah; (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya; Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 19 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagai berikut : 1. Rumah tinggal Rp. 3.000,-/bulan 2. Hotel Rp. 10.000,-/bulan 3. Wisma/penginapan Rp. 10.000,-/bulan 4. Asrama Rp. 3.000,-/bulan 5. Rumah makan, warung dan Penjual makanan lainnya Rp. 10.000,-/bulan 6. Rumah sakit umum Rp. 20.000,-/bulan 7. Puskesmas/rumah bersalin Rp. 20.000,-/bulan 8. Poliklinik/balai pengobatan Rp. 20.000,-/bulan 9. Apotik/toko obat Rp. 10.000,-/bulan 10.Gedung tempat pertunjukan Rp. 50.000,-/bulan 11.Kantor pemerintah Rp. 20.000,-/bulan 12.Kantor swasta Rp. 10.000,-/bulan 13.Gedung pertemuan Rp. 10.000,-/bulan 14.Kios Rp. 3.000,-/bulan 15.Ruko Rp. 45.000,-/bulan 16.Toko tanpa didiami Rp. 30.000,-/bulan 17.Salón Rp. 10.000,-/bulan 18.Bengkel/reparasi mobil Rp. 25.000,-/bulan 19.Bengkel/reparasi motor Rp. 20.000,-/bulan 20.Bengkel reparasi sepeda Rp. 10.000,-/bulan 21.Lembaga kursus Rp. 15.000,-/bulan 22.Penjahit Rp. 15.000,-/bulan 23.Pabrik pengolah vahan bangunan Rp. 25.000,-/bulan 24.Pabrik penggilingan padi Rp. 15.000,-/bulan 25.Pabrik pengolah vahan makanan dan minuman Rp. 20.000,-/bulan 26.Percetakan Rp. 20.000,-/bulan 27.Buang lansung ke TPA Rp. 5.000,-/M3 28.Pesta perkawinan dan sejenisnya Rp. 20.000,-/acara 29.Pertunjukan insidentil Rp. 20.000,-/acara 30.Pertunjukan bioskop Rp. 10.000,-/acara BAB V RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTA CATATAN SIPIL Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 20 Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pencetakan KTP dan Akta Catatan Sipil oleh pemerintah daerah. Pasal 21 Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil adalah : a. Pelayanan KTP; b. Kartu keterangan bertempat tinggal; c. Karti Identitas Kerja; d. Kartu Penduduk Sementara; e. Kartu identitas Penduduk Musiman; f. Kartu Keluarga; g. Akta Catatan Sipil yang meliputi Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing, dan Akta Kematian. Pasal 22 Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang menggunakan / menikmati jasa pelayanan KTP dan Akta Catatan Sipil. Pasal 23 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan jasa pelayanan KTP dan Akta Catatan Sipil. Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 24 Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil digolongan ke dalam Retribusi Jasa Umum. Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 25 Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan biaya administrasi dan biaya cetak yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam penyediaan jasa pelayanan; Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Pasal 26 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada biaya penyediaan Jasa Akta Catatan Sipil, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut; (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi biaya operasi dan biaya pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal; (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penentapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya; (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian. Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 27 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut : a. Pelayanan KTP Rp. 10.000 b. Kartu keterangan bertempat tinggal; Rp. 10.000 c. Kartu Identitas Kerja; Rp. 10.000 d. Kartu Penduduk Sementara; Rp. 10.000 e. Kartu identitas Penduduk Musiman; Rp. 10.000 f. Kartu Keluarga; Rp. 5.000 g. Akta Perkawinan ; Rp. 50.000 h. Akta Perceraian; Rp. 100.000 i. Akta Pengesahan; Rp. 100.000 j. Pengakuan Anak; Rp. 100.000 k. Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing; Rp. 100.000 l. Akta Kematian. Rp. 5.000 BAB VI RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 28 Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum. Pasal 29 (1) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 30 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum. Pasal 31 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum. Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 32 Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum digolongan ke dalam Retribusi Jasa Umum. Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 33 Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan. Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Pasal 34 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut; (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi biaya operasional dan biaya pemantauan; (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya; Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 35 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut : a. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up, Bus, Truck, dan sejenisnya Rp. 2.000,- b. Sepeda Motor, Dokar, Becak Motor, dan sejenisnya Rp. 1.000,- BAB VII RETRIBUSI PELAYANAN PASAR Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 36 Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pasar. Pasal 37 (1)Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasiliats pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang; (2)Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta. Pasal 38 Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan pasar . Pasal 39 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan jasa pelayanan pasar. Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 40 Retribusi Pelayanan Pasar digolongan ke dalam Retribusi Jasa Umum. Bagian Ketiga Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 41 Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam penyediaan jasa pelayanan; Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Pasal 42 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut; (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi biaya operasional dan biaya pemeliharaan; (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya; Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 43 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagai berikut : a. Sewa tempat Rp. 3.000,-/m2 b. Sewa kios Rp. 25.000,-(selain pasar sentral) c. Sewa lods Rp. 10.000,- d. Sewa ruko Rp. 5.500.000,-/tahun(pasar Sentral) e. Sewa toko Rp. 3.150.000,-(pasar sentral) f. Sewa kios Rp. 750.000,-(pasar Sentral) BAB VIII RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 44 Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pengujian kendaraan bermotor bagi kendaraan wajib uji. Pasal 45 Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor termasuk Kendaraan Bermotor di Air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Pasal 46 Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah setiap orang atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor Pasal 47 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor. Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 48 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongan ke dalam Retribusi Jasa Umum. Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 49 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan : a. Biaya administrasi dan biaya cetak; b. Tingkat Kesulitan; c. Jenis Kendaraan; d. Kapasitas daya angkut. e. Bobot kendaraan di air. Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Pasal 50 1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, dengan memperhatikan biaya penyedian jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut; 2. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi biaya operasi dan biaya pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal; 3. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penentapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya; 4. Retribusi Penggantian Biaya Cetak hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian. Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 51 (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diukur menurut jenis kendaraan dan frekwensi pengujian ditetapkan sebagai berikut: : a. Kendaraan pertama kali uji sebagai berikut: 1. Mobil Bus Rp. 175.000,- 2. Mobil Penumpang Rp. 150.000,- 3. Kendaraan angkutan barang khusus Rp. 100.000,- 4. Mobil barang Rp. 100.000,- b. Pengujian berkala ulang sebagai berikut: 1. Mobil Bus Rp. 60.000,- 2. Mobil Penumpang Rp. 50.000,- 3. Kendaraan angkutan barang khusus Rp. 35.000,- 4. Mobil barang Rp. 25.000,- c. Biaya kelengkapan sebagai berikut: 1. Buku uji kendaraan Rp. 10.000,- 2. Buku uji dan segel/pengetokan Rp. 5.000,- 3. Penggantian tanda uji rusak/ulang Rp. 6.000,- 4. Pembuatan dan pasang tanda samping: i. Baru Rp. 25.000,- ii. Ulang Rp. 10.000,- d. Kendaraan bermotor diatas air : 1. Kapal dengan tenaga penggerak motor  Ukuran sampai 1 GT Rp. 20.000,-  Ukuran 2 sampai 3 GT Rp. 35.000,-  Ukuran 4 sampai 5 GT Rp. 40.000,-  Ukuran 6 sampai kurang dari 7 GT Rp. 50.000,- (2) Ketentuan mengenai Penyelenggaraan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB IX RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 52 Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran di pungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah. Pasal 53 Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran , alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat. Pasal 54 Subjek Retribusi Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan Pemeriksaan da/atau pengujian terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah Pasal 55 Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk membayar retribusi. Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 56 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran digolongan sebagai Retribusi Jasa Umum. Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 57 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis bangunan, kendaraan dan frekuensi pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Pasal 58 (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, dengan memperhatikan biaya penyedian jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut; (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi biaya operasi dan biaya pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal; (4) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya berupa : a. Biaya Pemeriksaan dan pengawasan; b. Biaya percetakan; dan c. Biaya Pembinaan. Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 59 (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran jenis racun api adalah sebagai berikut: a. Rumah usaha Rp. 50.000,-/Tahun. b. Kios Rp. 20.000,-/Tahun. c. Perusahaan Rp. 50.000,-/Tahun. d. Kantor Rp. 50.000,-/Tahun. e. Mobil Rp. 20.000,-/Tahun. (2) Besarnya tarif pemeriksaan alat pemadam kebakaran berupa Fire hydrant gedung dan halaman sebesar Rp. 100.000,-/Tahun. (3) Besarnya tarif pemeriksaan alat pemadam kebakaran berupa Sprinker setiap satu perangkat sebesar Rp. 100.000,-/Tahun. Bagian Keenam Kewajiban Pasal 60 Setiap orang atau Badan Usaha yang memiliki dan/atau menguasai lahan, ruangan, rumah susun, flat/apartement, perusahaan yang mengolah, menyimpan dan memperdagangkan benda-benda yang mudah terbakar maupun yang tidak mudah terbakar serta kendaraan bermotor wajib memiliki dan/atau menyediakan alat pemadam kebakaran. Pasal 61 (1) Alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada pasal 59, berupa Racun Api disediakan pada setiap : a. Ruangan rumah usaha, rumah susun, flat/apartement, kantor dan bangunan lainnya; b. Perusahaan yang mengelolah, menyimpan dan memeperdagangkan benda-benda yang mudah terbakar (MT); c. Perusahaan yang mengelola, menyimpan dan memperdagangkan benda- benda yang tidak mudah terbakar (TMT); d. Kendaraan Bermotor. (2) Jenis dan ukuran isi tabung racun api/alat pemadam kebakaran yang dimaksud pada ayat (1), akan diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal 62 (1) Alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 berupa Fire Hydrant wajib dipasang pada setiap : a. Bangunan Industri, pabrik-pabrik dan gudang; b. Bangunan sarana umum swasta dan pemerintah; c. Bangunan pereumahan real estate, rumah susun, flat dan apartement. (2) Alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada pasal 59, berupa sprinkler wajib dipasang pada setiap : a. Bangunan seperti pasar-pasar, plaza, Mall, Kantor dan sejenisnya yang bertingkat dua ketas; b. Bangunan bertingkat yang memiliki ketinggian diatas empat belas meter atau bertingkat empat ketas mulai dari lantai satu sampai dengan keatas. Pasal 63 (1) Terhadap perusahaan dan kantor yang mengelola, menyimpan dan memperdagangkan benda-benda yang mudah terbakar (MT) harus memiliki 1 (satu) buah tabung racun api setiap luas ruangan 1 s/d 40 M2; (2) Terhadap perusahaan dan kantor yang mengola, menyimpan dan memperdagangkan benda-benda yang tidak mudah terbakar (TMT) harus memiliki 1 (satu) buah tabung racun api setiap luas ruangan 1 s/d 75 M2; (3) Terhadap rumah susun, flat/apartement harus memiliki 1 (satu) buah tabung racun api setiap luas ruangan 1 s/d 600 M2; (4) Setiap kendaraan bermotor untuk angkutan penumpang dan bahan-bahan tidak mudah terbakar harus memiliki tabung racun api sebagai berikut ; a. Roda 4 (empat) dan 6 (enam) 1 (satu) buah; b. Roda 10 (sepuluh) dan seterusnya 2 (dua) buah. (5) Setiap kendaraan bermotor untuk angkutan bahan-bahan mudah terbakar harus memiliki tabung racun api sebagai berukut : b. Roda 4 (empat) 1 (satu) buah; c. Roda 6 (enam) 2 (dua) buah; d. Roda 10 (sepuluh) danseterusnya 3 (tiga) buah. (6) Terhadap bangunan, industri pabrik dan gudang memiliki 1 (satu) unit fire hydrant setiap ruangan 1 s/d 600 M2; (7) Terhadap bangunan perusahaan seperti pasar-pasar, plaza, Mall, pusat perbelanjaan, pertokoan, hotel, tempat hiburan dan perkantoran harus memiliki 1 (satu) unit Fire Hydrant setiap luas ruangan 1 s/d 800 M2; (8) Terhadap bangunan perdagangan real estate, rumah flat dan apartemen harus memiliki 1 (satu) unit Fire Hydrant setiap luas ruangan 1 s/d 1000 M2; (9) Terhadap bangunan perdagangan seperti pasar, plaza, Mall dan sejenisnya yang bertingkat 2 (dua) keatas serta bangunan-bangunan bertingkat yang memiliki ketinggian diatas 14 (empat belas) meter atau bertingkat 4 (empat) ketas harus memiliki sprinkler mulai dari lantai 1 (satu) keatas. BAB X RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 64 Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas jasa penyediaan Peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Pasal 65 Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah jasa pelayanan penyediaan Peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah; Pasal 66 Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan penyediaan Peta . Pasal 67 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan jasa pelayanan penyediaan Peta. Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 68 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta digolongan ke dalam Retribusi Jasa Umum. Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 69 Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam penyediaan jasa pelayanan; Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Pasal 70 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut; (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi biaya operasional dan biaya pemeliharaan; (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya; Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 71 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan sebagai berikut : a. Skala 1 : 100.000 sebesar Rp. 250.000,- b. Skala 1 : 50.000 sebesar Rp. 150.000,- c. Skala 1 : 10.000 sebesar Rp. 100.000,- BAB XI RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 72 Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyedotan kakus. Pasal 73 (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta. Pasal 74 Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus . Pasal 75 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus. Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 76 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus digolongan ke dalam Retribusi Jasa Umum. Bagian Ketiga Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 77 Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam penyediaan jasa pelayanan; Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Pasal 78 (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut; (5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi biaya operasional dan biaya pemeliharaan; (6) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya; Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 79 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan sebagai berikut : a. Septic tank ukuran 0 s/d 3 m3 sebesar Rp. 75.000,- b. Septic tank ukuran diatas 3 m3 s/d 5m3 sebesar Rp. 125.000,- c. Septic tank ukuran di atas 5 m3 s/d 9 m3 sebesar Rp. 175.000,- d. Septic tank ukuran diatas 9 m3 sebesar Rp. 200.000,- BAB XII RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 80 Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut retribusi atas pelayanan pengolahan limbah cair.Pasal 81 (1) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengoloahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri yang disediakan , dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair; (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah BUMN, BUMD, pihak swasta dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase dan/atau sarana pembuangan lainnya. Pasal 82 Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan pengolahan limbah cair . Pasal 83 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan jasa pelayanan pengolahan limbah cair Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 84 Retribusi Penyediaan pelayanan pengolahan limbah cair digolongan ke dalam Retribusi Jasa Umum. Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 85 Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam penyediaan jasa pelayanan; Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Pasal 86 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut; (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi biaya operasional dan biaya pemeliharaan; (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya; Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 87 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan pelayanan pengolahan limbah cair ditetapkan sebagai berikut : No Jenis Usaha / Kegiatan Jenis Limbah Cair (Satuan) Standar Volume Besarnya Retribusi yang di tetapkan 1 2 3 4 5 6 7 Rumah Sakit Rumah makan Hotel/Penginapan/Wisma Bengkel roda dua dan roda empat Pemotongan ayam/sapi Kandang ayam Heatcri Limbah pembuangan/M3 Limbah pembuangan/M3 Limbah pembuangan/M3 Oli bekas/liter Limbah pembuangan/M3 Limbah pembuangan/M3 Limbah pembuangan/M3 0,0 s/d 1,0 m3 0,0 s/d 1,0 m3 0,0 s/d 1,0 m3 0,0 s/d 1,0 m3 0,0 s/d 1,0 m3 0,0 s/d 1,0 m3 0,0 s/d 1,0 m3 Rp. 1.500,- /M3 Rp. 1.500,- /M3 Rp. 1.500,- /M3 Rp. 2.500,- /liter Rp. 1.500,- /M3 Rp. 1.500,- /M3 Rp. 1.500,- /M3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pabrik tahu Pembuatan es Putar Pasar ikan Pengelola hasil laut Pabrik air kemasan/PDAM Tempat cuci mobil/motor Pabrik es balok Pabrik gula Pabrik pengolah hasil bumi Limbah pembuangan/M3 Limbah pembuangan/M3 Limbah pembuangan/M3 Limbah pembuangan/M3 Limbah pembuangan/M3 Limbah pembuangan/M3 Limbah pembuangan/M3 Limbah pembuangan/M3 Limbah pembuangan/M3 0,0 s/d 1,0 m3 0,0 s/d 1,0 m3 0,0 s/d 1,0 m3 0,0 s/d 1,0 m3 0,0 s/d 1,0 m3 0,0 s/d 1,0 m3 0,0 s/d 1,0 m3 0,0 s/d 1,0 m3 0,0 s/d 1,0 m3 Rp. 1.500,- /M3 Rp. 1.500,- /M3 Rp. 1.500,- /M3 Rp. 1.500,- /M3 Rp. 1.500,- /M3 Rp. 1.000,- /M3 Rp. 1.500,- /M3 Rp. 1.500,- /M3 Rp. 1.500,- /M3 BAB XIII RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 88 Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di pungut retribusi sebagai pembayaran pelayanan tera/tera ulang: a. Pelayanan Pengujian alat–alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, dan ; b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 89 Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 90 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memperoleh pelayanan tera/tera ulang. Pasal 91 Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk membayar retribusi. Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 92 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongan ke dalam Retribusi Jasa Umum. Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 93 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekwensi pemberian jasa pelayanan dan pembinaan, serta tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas UTTP/BDKT, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan. Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Pasal 94 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dengan memperhatikan biaya penyedian jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut; (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi biaya operasi dan biaya pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal; (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penentapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 95 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan sebagai berikut: a. Pemanas Rp. 1.000,- b. Ukuran panjang Rp. 5.000 c. Takaran/Literan Rp. 5.000 d. Anak Timbangan Biasa Rp. 5.000 e. Timbangan Dacing Logam 10 kg. Rp. 10.000 f. Timbangan Dacing Logam 25 kg. Rp. 15.000 g. Timbangan Dacing Logam 50 kg. Rp. 20.000 h. Timbangan Pegas 10 kg. Rp. 10.000 i. Timbangan Pegas 50 kg. Rp. 15.000 j. Timbangan Meja Rp. 15.000 k. Timbangan Kwadran Rp. 15.000 l. Timbangan Desimal Rp. 15.000 m. Timbangan Sentisimal Rp. 15.000 n. Timbangan Bobot Insut Rp. 15.000 o. Timbangan Cepat Rp. 20.000 p. Timbangan Elektronik Rp. 20.000 q. Neraca Emas/Obat Rp. 20.000 r. Timbangan Kap. Lebih dari 3000 kg. Rp. 100.000 s. Pompa Ukur BBM Rp. 100.000 BAB XIV RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 96 Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut retribusi atas jasa pelayanan pendidikan. Pasal 97 (1) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah. (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah: a. Pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; b. Pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah; c. Pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD;dan d. Pendidikan/ pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta. Pasal 98 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pendidikan dan pelatihan teknis dari pemerintah daerah. Pasal 99 Wajib Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk membayar retribusi. Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 100 Retribusi Pelayanan Pendidikan digolongan ke dalam Retribusi Jasa Umum. Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 101 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam penyediaan jasa pelayanan. Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Pasal 102 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan, dengan memperhatikan biaya penyedian jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut; (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi biaya operasi dan biaya pemeliharaan; (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penentapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 103 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan ditetapkan sebagai Rp. 100.000,-/orang BAB XV RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 104 Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi; Pasal 105 Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum; Pasal 106 Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan pengendalian Menara Telekomunikasi . Pasal 107 Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang dalam wilayah Daerah untuk usaha penyediaan Menara telekomunikasi. Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 108 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongan ke dalam Retribusi Jasa Umum. Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 109 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada ruang yang dimanfaatkan dan biaya-biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengendalian pembangunan, penataan, pemeriksaan, pembinaan dan pengawasan operasional menara telekomunikasi. Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Pasal 110 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut; Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 111 (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi; (2) Besarnya tarif ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) dari NJOP Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi; BAB XVI WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 112 Retribusi jasa umum yang terutang, dipungut dalam wilayah Daerah. BAB XVII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 113 (1) Masa retribusi adalah jangka waktu subjek retribusi untuk mendapatkan pelayanan, fasilitas dan/atau memperoleh manfaat dari Pemerintah Daerah; (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB XVIII PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 114 (1) Retribusi yang terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan; (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka ditagih dengan menggunakan STRD; (3) Bentuk isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. BAB XIX PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN Pasal 115 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan; (2) Retibusi jasa umum dibayarkan berdasarkan SKRD yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah; (3) Pembayaran retribusi dilakukan oleh wajib retribusi melalui petugas pemungut yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; (4) Penyetoran dilakukan oleh petugas pemungut kepada bendahara penerimaan SKRD pengelola untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah; (5) Tata cara pembayaran, pemungutan dan penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 116 (1) Pembayaran retribusi jasa umum tidak dapat diangsur; (2) Dalam keadaan tertentu dapat dilakukan penundaan pembayaran yang didasarkan permohonan penundaan pembayaran dari wajib retribusi kepada Bupati; (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB XX SANKSI ADMINISTRASI Pasal 117 (1) Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD; (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran. BAB XXI PEMUNGUTAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pasal 118 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan; (3) Pengawasan terhadap penggunaan berupa karcis, kupon dan kartu langganan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu; (4) Tatacara pemungutan retribusi jasa umum, diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran Pasal 119 (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus; (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD; (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Ketiga Tata Cara Penagihan Pasal 120 (1) Pembayaran Retribusi dilakukan oleh wajib retribusi paling lambat 10 bulan; (2) Dalam hal wajib retribusi terlambat melakukan pembayaran sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka petugas pemungut berkewajiban untuk melakukan penagihan; (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan surat teguran; (4) Tatacara penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Keempat Keberatan Pasal 121 (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas; (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; (4) Keadaan di luar kekuasannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib Retribusi; (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi. Pasal 122 (1). Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan keberatan; (2). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan kepastian hukum bagi wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk; (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang; (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Buapti tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. Pasal 123 (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan; (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB. BAB XXII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 124 (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi; (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan wajib Retribusi; (3) Tatacara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB XXIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 125 (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati; (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan; (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan; (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut; (5). Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB; (6). Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi; (7). Tatacara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XXIV PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA Pasal 126 (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi; (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut; (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten; (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. Pasal 127 (1) Dalam hal wajib retribusi dinyatakan pailit berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dilakukan penghapusan piutang retribusi; (2) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi, karena sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan oleh Bupati; (3) Tatacara penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XXV PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI Pasal 128 (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali; (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian; (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB XXVI INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 129 (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu; (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan. BAB XXVII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 130 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku; (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan, keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan Penyidikan;dan k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). BAB XXVIII KETENTUAN PIDANA Pasal 131 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar; (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran; (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara. BAB XXIX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 132 (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka : d. Peraturan Daerah Nornor Tahun 1986 tentang Pasar; e. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1995 tentang Retribusi Penyelenggaraan Kebersihan dan keindahan; f. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2002 tentang Retribusi KTP dan Akte Catatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2003; g. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; h. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 1998 tentang Retribusi parkir di Tepi lalan Umum; i. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; Dan semua ketentuan yang bertentangan denga Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XXX KETENTUAN PENUTUP Pasal 133 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2012.
44

RETRIBUSI JASA USAHA

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2012/NO.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI JASA USAHA

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 126 dan pasal 127 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalamPengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 13. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 2);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II JENIS RETRIBUSI JASA USAHA BAB III RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH BAB IV RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN BAB V RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN BAB VI RETRIBUSI TERMINAL BAB VII RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR BAB VIII RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA BAB IX RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN BAB X RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN BAB XI RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA BAB XII RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR BAB XIII MASA RETRIBUSI BAB XIV PENETAPAN RETRIBUSI BAB XV PEMUNGUTAN RETRIBUSI BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BAB XVII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA BAB XVIII PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI BAB XIX INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI BAB XXI SANKSI ADMINISTRATIF BAB XXII KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XXIII KETENTUAN PIDANA BAB XXIV KETENTUAN PERALIHAN BAB XXV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2012.
NOMOR 10 TAHUN 2012
25 Halaman

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2007.