Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Takalar Nomor 09 Tahun 2007

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH BAB IV : PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN BAB V : PENGADAAN BAB VI : PENERIMAAN DAN PENYALURAN BAB VII : PENGGUNAAN BAB VIII : PEMANFAATAN BAB IX : PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BAB X : PENILAIAAN BAB XI : PENGHAPUSAN BAB XII : PEMINDAHTANGANAN BAB XIII : PENATAUSAHAAN BAB XIV : PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAB XV : PEMBIAYAAN BAB XVI : SANKSI BAB XVII : KETENTUAN LAIN LAIN BAB XVIII : KETENTUAN PERALIHAN BAB XIX : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar Nomor 09 Tahun 2007 tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Takalar

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2007

Tempat Penetapan

Pattallassang

Tanggal Penetapan

21 November 2007

Tanggal Pengundangan

21 November 2007

Tanggal Berlaku

21 November 2007

Sumber

LD.2007/NO.09

Subjek

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Takalar

Bidang

Halaman ini telah diakses 528 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Takalar Nomor 9 Tahun 2007.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 09, LD.2007/NO.09
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
ABSTRAK:	a. Bahwa berang Milik Daerah merupakan kekeyaan daerah yang diperoleh melalui beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lain yang sah wajib dikelola berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparan dan keterbukaan. efisiensi, ekuntabilitas, dan kepastian nilai: B. Bahwa Barang Milik. Daerah wajib dimanfaatkan secara efektif, efisien dan optimal dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintehan daerah; c. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, bahwa pengelolaan barang milik Daerah diatur calam Peraturan Deerah; d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b. c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 lentang Pambentukan Daerah-daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1959 Nomor 74: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 1822): 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043): 3. Undang-Undang Nomor & Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38. Tambehan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041} sebagalmana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 3041} 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keangan Negara (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Indonesia Nonor 4286): Negara Republik 5. Uncang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara [Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambehan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): 6. Undang-Undang Nomor 1D Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Namor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomar 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantu Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahen Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548): 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438): 9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 1971 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 1957): 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69. Tambehan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah delam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023): 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik / Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah; 13. ⁠13 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503): 14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577): 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2005 Nomur 140, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 4578): 16. Peraturan Pernerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609): 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahen Dorah Provinsi dan Pemerintehan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4737): 18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, tambehan Lombaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Presidon Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadsan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan umum, sebagaimans diubah dengan 19. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 : 20. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tate Cara Penjualan Rumah Negeri; 21. Reputusan Presiden Nomor 81 Tehun 1982 tentang Perubahan Ates Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tentang Peribahan Penetapan Status Bumah Negeri, 22. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 lentang Pedoman Pelaksansan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahen Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah. 24. Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolean Barang Milik Daerah : 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan : BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH BAB IV : PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN BAB V : PENGADAAN BAB VI : PENERIMAAN DAN PENYALURAN BAB VII : PENGGUNAAN BAB VIII : PEMANFAATAN BAB IX : PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BAB X : PENILAIAAN BAB XI : PENGHAPUSAN BAB XII : PEMINDAHTANGANAN BAB XIII : PENATAUSAHAAN BAB XIV : PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAB XV : PEMBIAYAAN BAB XVI : SANKSI BAB XVII : KETENTUAN LAIN LAIN BAB XVIII : KETENTUAN PERALIHAN BAB XIX : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2007. Pada saat berlakunya peraturan Daerah ini. semua peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan Daerah ini diundangkan. 51

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Takalar Nomor 09 Tahun 2007

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT