Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 Nomor 5
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, serta mendukung dan melaksanakan agenda reformasi birokrasi untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme perlu memberikan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya;
c. bahwa Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan kebijakan terkait kemampuan keuangan daerah, indeks
tambahan penghasilan dan perubahan kebijakan terhadap Aparatur Sipil Negara penerima tambahan penghasilan, sehingga perlu dicabut;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya;
UU No. 4 Tahun 2002, UU No. 11 Tahun 2006, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, UU No. 1 Tahun 2022, Perppu No. 2 Tahun 2022, PP No. 11 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 30 Tahun 2019, PP no. 94 Tahun 2021, Permendagri No. 12 Tahun 2008, Permenpar No. 15 Tahun 2010, Permenpar No. 34 Tahun 2011, Permendagri No. 35 Tahun 2012, Permenpar No. 41 Tahun 2018, Permenpar No. 1 Tahun 2020, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Pemenpar No. 2 Tahun 2022, Qanun Kab. Aceh Jaya No. 7 Tahun 2016, Perbup no. 9 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur 33 pasal yang terdiri dari Bab I sampai dengan Bab XVI
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2023.
Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya
16
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Aceh Jaya Nomor 62 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK. 02/2020; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2009.
Peraturan Bupati ini mengatur 9 Pasal
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2020.
4
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Aceh Jaya Nomor 108 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 108, Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 Nomor 108
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) PP No. 71 Tahun 2012 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya
UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU no. 15 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 11 Tahun 2006, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 6 Tahun 2006, PP No. 71 Tahun 2010, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 17 Tahun 2007, Permendagri No. 55 Tahun 2008, Permendagri No. 54 Tahun 2010, Permendagri No. 64 Tahun 2013, Qanun Kab. Aceh Jaya No. 9 Tahun 2009, Qanun Kab. Aceh Jaya No. 5 Tahun 2012, Perbup Aceh Jaya No. 27 Tahun 2014
Peraturan Bupati ini mengatur 8 pasal yang terdiri dari Bab I sampai dengan Bab IV
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2018.
Peraturan Bupati Aceh Jaya No. 29 Tahun 2014
13
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Aceh Jaya Nomor 27 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan Whistle Blowing System Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya
ABSTRAK:
Bahwa tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran merupakan perbuatan yang merugikan keuangan negara dan menghambat jalannya pemerintahan dan pembangunan; bahwa pelaporan dari Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat atas terjadinya dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran merupakan bentuk pengawasan untuk mendorong terwujudnya asas pemerintahan yang baik (Good Governance); bahwa diperlukan penanganan dan tindakan yang tepat, cepat, terukur dan bertanggung jawab atas laporan Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat terhadap tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistle Blowing System (WBS); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistle Blowing System (WBS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 28 Tahun 1999; UU No 4 Tahun 2002; UU No 11 Tahun 2006; UU No 13 Tahun 2006; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; UU No 20 Tahun 2023; PP No 96 Tahun 2012; PP No 12 Tahun 2017; PP No 94 Tahun 2021; Perpres No 76 Tahun 2013; Permen PAN RB No 62 Tahun 2018; Qanun Aceh No 8 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Aceh Jaya No 7 Tahun 2017; Qanun Aceh Jaya No 7 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman pelaksanaan sistem penanganan pengaduan whistle blowing system tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri dari: 1) Ketentuan Umum, 2) Maksud dan Tujuan, 3) Jenis Pelanggaran, 4) Perlindungan Dan Hak Pelapor, 5) Pelaksana Sistem Pengaduan Pelanggar, 6) Tata Cara Pengaduan Pelanggaran, 7) Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran, 8) Tindak Lanjut Penanganan Pengadu, 9) Pelaksanaan Audit, 10) Pamantauan Dan Evaluasi, 11) Penghargaan, 12) Pendanaan, 13) Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2024.
Halaman: 11 Hlm , Lampiran : - Hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Aceh Jaya Nomor 26 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Beasiswa Mahasiswa Miskin Berprestasi dan Bantuan Tugas Akhir Kabupaten Aceh Jaya
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung pembangunun daerah yang berkelanjutan dan sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas di Kabupaten Aceh Jaya, mahasiswa sebagai agen perubahan (agent of change) menajdi bagian terpenting yang perlu diperhatikan keberadaannya dalam mepersiapkan generasi bangsa yang handal dan kompetitif; bahwa dalam menjamin ha katas pendidikan terutama bagi tingkat Perguruan Tinggi dapat terus terlaksana dengan baik, diperlukan peran pemerintah dalam memberikan dukungan berupa bantuan beasiswa kepada mahasiswa; bahwa guna efektif dan tertib administrasi penyaluran bantuan beasiswa di Kabupaten Aceh jaya, perlu menetapkan kebijakan Bupati yang mengatur mengenai mekanisme penyaluran dan kriteria penerima beasiswa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Beasiswa Miskin Berprestasi dan Bantuan Tugas Akhir Kabupaten Aceh Jaya.
Dasar Hukum Peraturan Bupatri ini adalah : UU No 4 Tahun 2002, UU No 20 Tahun 2003, UU No 11 Tahun 2006, UU No 1 Tahun 2022, UU No 23 Tahun 2014, PP No 48 Tahun 2008, PP No 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Qanun Aceh No 11 Tahun 2014, Qanun Kabupaten Aceh jaya Nomor 6 Tahun 2019, Qanun Kabupaten Aceh Jaya No 2 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pemberian Bantuan Beasiswa Mahasiswa Miskin Berprestasi dan Bantuan Tugas Akhir Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri peruntukan, pedoman penyaluran, pelaksanaan penyaluran, penerima, pembiayaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, pengawasan pemberian bantuan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2024.
Halaman: 3 Hlm , Lampiran : 5Hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Aceh Jaya Nomor 14 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 14, BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2023 NOMOR 14
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Bencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023-2026
ABSTRAK:
- bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang
memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan
yang sistematik, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka
meningkatkan pendapatan dan mengurangi be ban
pengeluaran keluarga miskin serta pemenuhan hak-hak dasar
masyarakat secara
layak melalui pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan
yang bermartabat;
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang
Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan
Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) perlu menyusun
Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) sebagai
pedoman pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan
Kabupaten/ Kota;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Aceh Jaya tentang Rencana Penanggulangan
Kemiskinan Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023-2026;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020; Keputusan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022; Keputusan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022; Keputusan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022; Peraturan Gubemur Aceh Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2022
Peraturan Bupati ini mengatur 9 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, BAB III Penjabaran, BAB IV Pemantauan dan Evaluasi, BAB V Pendanaan, BAB VI Pelaporan, BAB VI Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2024.
5
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Biaya Umum Untuk Pemerintahan Gampong Dalam Lingkup Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan Anggara Pendapatan dan Belanja Gampong yang tertib, efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dipandang perlu menetapkan Standar Biaya Umum untuk Pemerintahan Gampong dalam Lingkup Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum untuk Pemerintahan Gampong dalam Lingkup Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2024;
Dasar Hukum Peraturan Bupatri ini adalah : UU No 4 Tahun 2002, UU No 17 Tahun 2003, UU No 11 Tahun 2006, UU No 14 Tahun 2008, UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 43 Tahun 2014, PP No 12 Tahun 2019, Permendagri No 44 Tahun 2016, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, PMK No 201/PMK.07/2022, Permendes PDTT No 7 Tahun 2023, Qanun Kab Aceh Jaya No 4 Tahun 2018, Qanun Aceh Jaya No 2 Tahun 2021, Perbup Aceh Jaya No 5 Tahun 2019, Perbup Aceh jaya No 6 Tahun 2019,
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur Standar Biaya Umum Untuk Pemerintahan Gampong Dalam Lingkup Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2024 yang terdiri ketentuan umum, standar biaya di gampong, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2024.
Halaman: 5 Hlm , Lampiran : 6Hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Aceh Jaya Nomor 40 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 40, BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2023 NOMOR 40
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya
Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan
menindaklanjuti Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Peru.bahan
atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga
Satuan Regional, Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan
Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2024;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2023; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini mengatur 10 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Standar Harga Satuan, BAB III Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2023.
52
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Untuk Setiap Gampong Dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
- bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan
Pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan
Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan
pemberdayaan masyarakat Gampong, diperlukan pendanaan
dalam pelaksanaannya dengan sumber pendanaan
sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 1Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah untuk Setiap Gampong dalam Kabupaten
Aceh Jaya Tahun Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2022; Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 44 Tahun 2014; Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2019; Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 152 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur 4 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Perkiraan Bagi Hasil Pajak, BAB III Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2023.
9
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
