Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Aceh Jaya Nomor 27 Tahun 2024

Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan Whistle Blowing System Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman pelaksanaan sistem penanganan pengaduan whistle blowing system tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri dari: 1) Ketentuan Umum, 2) Maksud dan Tujuan, 3) Jenis Pelanggaran, 4) Perlindungan Dan Hak Pelapor, 5) Pelaksana Sistem Pengaduan Pelanggar, 6) Tata Cara Pengaduan Pelanggaran, 7) Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran, 8) Tindak Lanjut Penanganan Pengadu, 9) Pelaksanaan Audit, 10) Pamantauan Dan Evaluasi, 11) Penghargaan, 12) Pendanaan, 13) Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Aceh Jaya Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan Whistle Blowing System Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Aceh Jaya

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Calang

Tanggal Penetapan

27 Agustus 2024

Tanggal Pengundangan

27 Agustus 2024

Tanggal Berlaku

27 Agustus 2024

Sumber

BD.2024/NO.27

Subjek

APBD

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 98 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Kab. Aceh Jaya No 27 Tahun 2024 Whistle Blowing System.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

WBS
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 27, BD.2024/NO.27
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan Whistle Blowing System Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya
ABSTRAK:	Bahwa tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran merupakan perbuatan yang merugikan keuangan negara dan menghambat jalannya pemerintahan dan pembangunan; bahwa pelaporan dari Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat atas terjadinya dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran merupakan bentuk pengawasan untuk mendorong terwujudnya asas pemerintahan yang baik (Good Governance); bahwa diperlukan penanganan dan tindakan yang tepat, cepat, terukur dan bertanggung jawab atas laporan Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat terhadap tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistle Blowing System (WBS); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistle Blowing System (WBS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya; Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 28 Tahun 1999; UU No 4 Tahun 2002; UU No 11 Tahun 2006; UU No 13 Tahun 2006; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; UU No 20 Tahun 2023; PP No 96 Tahun 2012; PP No 12 Tahun 2017; PP No 94 Tahun 2021; Perpres No 76 Tahun 2013; Permen PAN RB No 62 Tahun 2018; Qanun Aceh No 8 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Aceh Jaya No 7 Tahun 2017; Qanun Aceh Jaya No 7 Tahun 2016. Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman pelaksanaan sistem penanganan pengaduan whistle blowing system tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri dari: 1) Ketentuan Umum, 2) Maksud dan Tujuan, 3) Jenis Pelanggaran, 4) Perlindungan Dan Hak Pelapor, 5) Pelaksana Sistem Pengaduan Pelanggar, 6) Tata Cara Pengaduan Pelanggaran, 7) Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran, 8) Tindak Lanjut Penanganan Pengadu, 9) Pelaksanaan Audit, 10) Pamantauan Dan Evaluasi, 11) Penghargaan, 12) Pendanaan, 13) Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2024. Halaman: 11 Hlm , Lampiran : - Hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Aceh Jaya Nomor 27 Tahun 2024

Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan Whistle Blowing System Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT