Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD Tahun 2023 Nomor 1
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Tahun 2023-2025
ABSTRAK:
a. bahwa Pembangunan Kepariwisataan mempunyai peran penting dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah dan pengembangan perekonomian Daerah; b. bahwa untuk mewujudkan Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan Pembangunan Kepariwisataan yang memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya dan kontribusi dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah serta peningkatan kunjungan Wisatawan di Daerah; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, telah dibentuk Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Pandeglang Tahun 2015-2025; d. bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Pandeglang Tahun 2015-2025 masih terdapat kekurangan dan belum menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta belum menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas Pembangunan Kepariwisataan yang baik; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Tahun 2023-2025;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2019
Peraturan Daerah ini mengatur runagng linkup terkait Ketentuan Umum; Pembangunan Keparawisataan Daerah; Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten; Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (RIPPAR-KAB), Pembangunan DPK; Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah, Pembangunan Industri Pariwisata Daerah; Pembangunan Kelembagaan Keparawisataan Daerah; Indikasi Program Pembangunan Keparawisataan Daerah; Pembiayaan; Pengawasan dan Pengendalian; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2023.
41 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD Tahun 2023 Nomor 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Operasi Pasar dan Pasar Murah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menstimulus masyarakat di Kabupaten Pandeglang untuk meningkatkan daya beli terhadap bahan kebutuhan pokok dan mengurangi dampak inflasi serta guna menstabilkan harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga pasar, maka perlu dilaksanakan kegiatan Operasi Pasar dan Pasar Murah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Operasi Pasar dan Pasar Murah.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; . Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur ruang lingkup meliputi Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Operasi Pasar; Pelaksanaan Pasar Murah; Jenis Bahan Kebutuhan Pokok; Pembiayaan; Besaran Subsidi dan Penetapan Harga; Persyaratan dan Tugas Penyedia Barang; Penatausahaan, Pertanggunjawaban dan Pelaporan; Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2023.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD Tahun 2022 Nomor 3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pengelolaan Risiko Banjir Daerah Tahun 2023-2027
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 ten tang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana ditetapkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pengelolaan Risiko Banjir Daerah Tahun 2023-2027;
Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2000; Undang-Undang Nornor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016; . Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 119 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini mengatur ruang lingkup meliputi Ketentuan Umum; Kedudukan; Tujuan; Sistematika; Pemantauan dan Evaluasi; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2023.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 5 Tahun 2023
PERUSAHAAN DAERAH BERKAH MAJU-PENGELOLAAN SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH-PENGOLAHAN UMBI PORANG
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD Tahun 2023 Nomor 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penugasan Kepada Perusahaan Daerah Pandeglang Berkah Maju Untuk Melaksanakan Pengelolaan Sentra Industri Kecil Dan Menengah Pengolahan Umbi Porang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efektifitas pengelolaan umbi porang di wilayah Kabupaten Pandeglang sebagai salah satu potensi unggulan agar berdaya guna dan berhasil guna, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 Ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilaksanakan pengelolaan Sentra Industri Kecil dan Menengah Pengolahan Umbi Porang berupa penugasan kepada BUMD Perusahaan Daerah Pandeglang Berkah Maju.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Paraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini mengatur ruang lingkup meliputi Ketentuan Umum Penugasan, Pendanaan dan Dukungan Pemerintah Daerah; Pelaporan; Kelembagaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2023.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD Tahun 2023 Nomor 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2025
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 serta dalam Rangka memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi agar berjalan secara efektif, efesien, terukur, konsisten dan berkelanjutan, perlu disusun Road Map Reformasi Birokrasi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagian dimaksud Dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2025;
Undang undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; . Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforroasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; . Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021.
Paeraturan Bupati ini mengatur ruang lingkup meliputi Ketentuan Umum; Tujuan dan Sasaran; Quick Wins Reformasi Birokrasi; Road Map Reformasi Birokrasi; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2023.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD Tahun 2023 Nomor 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nilai Perolehan Air Tanah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat 4 Peraturan Darah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah, perlu dilakukan pengaturan Pengetapan Perhitungan Harga Dasar Air sebagai Dasar Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah; bahwa dalam rangka menyesuaikan dan mengimbangi perkembangan kegiatan perekonomian di Kabupaten Pandeglang, perlu dilakukan penyesuaian Nilai Perolehan Air Tanah maka Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penetapan Harga Dasar Air sebagai Dasar Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Perolehan Air Tanah;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017; Peraturan Gubernur Banten Nomor 35 Tahun 2018; 0. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur ruang lingkup meliputi Ketentuan Umum; Kelompok Pengguna Air Tanah; Tata Cara Perhitungan Harga Dasar Air Tanah; Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah; Sanksi; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2023.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD Tahun 2023 Nomor 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf c, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; bahwa sehubungan dengan akan dilakukannya penambahan atas kebijakan akuntansi terkait akun, kebijakan akuntansi peristiwa setelah tanggal pelaporan dan kebijakan akuntansi properti investasi, perlu adanya Perubahan atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapakan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas peraturan Bupati Pandeglang Nomor 78 Tahun 2021 tenteng Kebijakan Akuntansi Pemerintah Darah;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2023.
Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 14 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD Tahun 2023 Nomor 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelembagaan Pengurusutamaan Gender dan Penerapan Perencanaan Serta Penganggaran Yang Responsif Gender
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan kesetaraan Gender bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dapat dicapai melalui strategi Pengarusutamaan Gender; bahwa dalam rangka percepatan strategi Pengarusutamaan Gender diperlukan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender secara optimal dan Penerapan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender oleh seluruh Perangkat Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pe]embagaan Pengarusutamaan Gender dan Penerapan Perencanaan serta Penganggaran Responsif Gender
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008; . Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini mengatur ruang lingkup meliputi Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Strategi dan Implementasi Pelembagaan PUG; Penyelenggaraan PUG; Kelembagaan PUG; Indikator Pelembagaan PUG; Pemantauan dan Evaluasi; Pendanaan; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2023.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 16 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD Tahun 2023 Nomor 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2023-2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Stategis Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2023-2024;
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini mengatur ruang lingkup meliputi Ketentuan Umum; Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG); Kebijakan Strategis; Pelaksanaan; Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; Pendanaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2023.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 17 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD Tahun 2023 Nomor 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberhentian Penugasan Kepada Perusahaan Daerah Pandeglang Berkah Maju Untuk Melaksanakan Pengelolaan Sentra Industri Kecil dan Menengah Pengolahan Umbi Porang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi dan tertib pengelolaan sentra industri kecil dan menengah pengolahan umbi porang agar berhasil guna dan berdaya guna telah ditetapkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Daerah Pandeglang berkah Maju Untuk Melaksanakan Pengelolaan Sentra Industri Kecil Dan Menengah Pengolahan Umbi Porang; bahwa dengan telah dilaksanakannya rapat koordinasi evaluasi dan peninjauan Kembali Pengelolaan Sentra Industri Kecil dan Menengah Pengolahan Umbi Porang dan menghasilkan dokumen Berita Acara Peninjauan Penunjukan PD. Pandeglang Berkah Maju (PBM) Sebagai Pengelola Sentra IKM Pengolahan Umbi Porang Nomor: 800/557-DK.UMKM.PP/VI/2023, tanggal 15 Juni 2023, maka perlu dilakukan peninjauan kembali Penugasan Kepada Perusahaan Daerah Pandeglang Berkah Maju Untuk Melaksanakan Pengelolaan Sentra Industri Kecil dan Menengah Pengolahan Umbi Porang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberhentian Penugasan Kepada Perusahaan Daerah Pandeglang Berkah Maju Untuk Melaksanakan Pengelolaan Sentra Industri Kecil dan Menengah Pengolahan Umbi Porang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Paraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini mengatur ruang lingkup terkait Ketentuan Umum, Pemberhentian, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2023.
4 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
