Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Pada Sektor Pertanian Di Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Gubernur Banten Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Pada Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014, serta untuk menjaga ketersediaan pupuk bersubsidi ditingkat petani sesuai jumlah, jenis, waktu, tempat dengan mutu terjamin dan harga berdasarkan harga eceran tertinggi, perlu menetapkan pengalokasian pupuk bersubsidi pada sektor pertanian diwilayah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014;
UU No 12 Tahun 1992; UU No 8 Tahun 1999; UU No 23 Tahun 2000; UU No 18 Tahun 2004; UU No 31 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 18 Tahun 2009; UU No 13 Tahun 2010; UU No 12 Tahun 2011; PP No 8 Tahun 2001; PP No 38 Tahun 2007; Perpres No 77 Tahun 2005; Kepmen Perindustrian dan Perdagangan No 634/MPP/Kep/9/2002; PermenDag No 17/M-DAG/PER/6/2011; PermenTan No 43/Permentan/SR.140/8/2011; Permentan No 70/Permentan/SR.140/10/2011; Permentan No 103/Permentan/SR.130/11/2013; Pergub Banten No 7 Tahun 2014; Kepbup Pandeglang No 521.33/Kep.57-Huk/2014; Surat Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab.Pandeglang No 520/530/KKP/2014.
Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2014/NO.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang, dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 yang memuat ketentuan tentang Urusan, Program dan Kegiatan SKPD yang mengalami perubahan struktur organisasinya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015;
UU No 23 Tahun 2000; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 55 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 6 Tahun 2008; PP No 7 Tahun 2008; PP No 8 Tahun 2008; PP No 71 Tahun 2010; Perpres No 5 Tahun 2010; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 54 Tahun 2010; Permendagri No 27 Tahun 2014; Perda Prov.Banten No 4 Tahun 2012; Perda Kab.Pandeglang No 1 Tahun 2008; Perda Kab.Pandeglang No 7 Tahun 2010; Perda Kab.Pandeglang No 8 Tahun 2010; Perda Kab.Pandeglang No 3 Tahun 2011; Perda Kab.Pandeglang No 9 Tahun 2011; Perda Kab.Pandeglang No 2 Tahun 2014; Perbup Pandeglang No 3 Tahun 2011.
terdapat dalam pasal 1 dan 2
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2014.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang No. 24 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Klasifikasi,Verifikasi Dan Penilaian Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah agar diperoleh data barang yang benar, akurat serta bias di pertanggungjawabkan,perlu adanya suatu petunjuk teknis pelaksanaan klasifikasi, verifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah dalam rangka penyusunan neraca daerah;
UU No 23 Tahun 2000; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; PP No 38 Tahun 2007; PP No 71 Tahun 2010; PP No 27 Tahun 2014; Permendagri No 17 Tahun 2007; Perda Kab.Pandeglang No 2 Tahun 2010; Perbup Pandeglang No 29 Tahun 2010.
1.Ketentuan Umum; 2.Petunjuk Teknis Pelaksanaan Klasifikasi, Verifikasi, dan Penilaian Barang Milik Daerah; 3.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2014.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang No. 23 Tahun 2014
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2014/NO.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawabaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
UU No 28 Tahun 1999; UU No 23 Tahun 2000; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 24 Tahun 2004; PP No 23 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 3 Tahun 2007; PP No 38 Tahun 2007; PP No 39 Tahun 2007; PP No 71 Tahun 2010; PP No 2 Tahun 2012; PP No 27 Tahun 2014; Permendagri No 13 Tahun 2006; Perda Kab.Pandeglang No 3 Tahun 2012; Perda Kab.Pandeglang No 7 Tahun 2012; Perda Kab.Pandeglang No 3 Tahun 2014.
terdapat dalam pasal 1 sampai dengan pasal 4
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang No. 22 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Dan Penetapan Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Berstatus Negeri Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang
ABSTRAK:
dalam rangka pemerataan pendidikan, serta untuk meningkatkan kesempatan belajar bagi masyarakat sehingga tujuan pendidikan dapat mencapai hasil yang optimal, maka dipandang perlu dibentuk dan ditetapkan sekolah baru SMK berstatus negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang;
UU No 23 Tahun 2000; UU No 20 Tahun 2003; UU No 32 Tahun 2004; UU No 14 Tahun 2005; UU No 12 Tahun 2011; PP No 17 Tahun 2010; PP No 19 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; Perda Kab.Pandeglang No 6 Tahun 2008; Permendik No 060/U/2002; Kepbup Pandeglang No 34 Tahun 2003; Perbup Pandeglang No 14 Tahun 2008.
1.Ketentuan Umum; 2.Pembentukan/Penetapan Sekolah Baru SMK; 3.Pembiayaan; 4.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2014.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang No. 21 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Dokumen Kependudukan Di Kabupaten Pandeglang
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta dalam rangka mewujudkan optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat dan tertib administrasi kependudukan dalam kerangka Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, diperlukan pengaturan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan di Kabupaten Pandeglang;
UU No 1 Tahun 1974; UU No 2 Tahun 1986; UU No 7 Tahun 1989; UU No 23 Tahun 2000; UU No 23 Tahun 2002; UU No 32 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2006; UU No 23 Tahun 2006; UU No 48 Tahun 2009; UU No 52 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 37 Tahun 2007; PP No 38 Tahun 2007; Perpres No 25 Tahun 2008; Perpres No 26 Tahun 2009; Permendagri No 18 Tahun 2010; Perda Kab.Pandeglang No 1 Tahun 2008; Perda Kab.Pandeglang No 6 Tahun 2008; Perda Kab.Pandeglang No 6 Tahun 2011; Perbup Pandeglang No 14 Tahun 2008; Perbup Pandeglang No 24 Tahun 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
ABSTRAK:
berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014, perubahan RKPD Tahun 2014 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
UU No 23 Tahun 2000; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; PP No 55 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 6 Tahun 2008; PP No 7 Tahun 2008; PP No 8 Tahun 2008; PP No 71 Tahun 2010; Perpres No 5 Tahun 2010; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 54 Tahun 2010; Permendagri No 23 Tahun 2013; Perda Prov.Banten No 4 Tahun 2012; Perda Kab.Pandeglang No 1 Tahun 2008; Perda Kab.Pandeglang No 6 Tahunn 2008; Perda Kab.Pandeglang No 7 Tahun 2010; Perda Kab.Pandeglang No 8 Tahun 2010; Perda Kab.Pandeglang No 3 Tahun 2011; Perda Kab.Pandeglang No 9 Tahun 2011; Perbup Pandeglang No 3 Tahun 2011.
Peraturan Ini Memuat; 1. Pendahuluan; 2. Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2013 Sampai Dengan Triwulan Kedua Tahun 2014; 3. Rancangan Program Dan Kegiatan Prioritas Dalam Perubahan RKPD Tahun 2013 Kabupaten Pandeglang; 4. Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2014.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang No. 19 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Dan Penetapan Sekolah Baru Taman Kanak-Kanak (TK) Berstatus Negeri Di Lingkungan Dinas Penddikan Kabupaten Pandeglang
ABSTRAK:
dalam rangka pemerataan pendidikan, serta untuk meningkatkan kesempatan belajar bagi masyarakat sehingga tujuan pendidikan dapat mencapai hasil yang optimal, maka dipandang perlu dibentuk dan ditetapkan sekolah baru Taman Kanak-Kanak berstatus negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang;
UU No 23 Tahun 2000; UU No 20 Tahun 2003; UU No 32 Tahun 2004; UU No 14 Tahun 2005; UU No 12 Tahun 2011; PP No 17 Tahun 2010; PP No 19 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; Perda Kab.Pandeglang no 6 Tahun 2008; Permendik No 060/U/2002; Perbup Pandeglang No 14 Tahun 2008; Hasil Pemetaan dan Inventarisasi Persekolahan Kab.Pandeglang Tahun 2014.
1.Ketentuan Umum; 2.Pembentukan/Penetapan Sekolah Baru TK; 3.Pembiayaan; 4.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2014.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang No. 18 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Dan Penetapan Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Berstatus Negeri Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang
ABSTRAK:
dalam rangka pemerataan pendidikan, serta untuk meningkatkan kesempatan belajar bagi masyarakat sehingga tujuan pendidikan dapat mencapai hasil yang optimal, maka dipandang perlu dibentuk dan ditetapkan sekolah baru SMP berstatus negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang;
UU No 23 Tahun 2000; UU No 20 Tahun 2003; UU No 32 Tahun 2004; UU No 14 Tahun 2005; UU No 12 Tahun 2011; PP No 17 Tahun 2010; PP No 19 Tahun 2005; PP NO 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; Perda Kab.Pandeglang No 6 Tahun 2008; Permendik No 060/U/2002; Kepbup Pandeglang No 34 Tahun 2003; Perbup Pandeglang No 14 Tahun 2008; Hasil Pemetaan dan Inventarisasi Persekolahan Kab.Pandeglang Tahun 2014.
1.Ketentuan Umum; 2.Pembentukan/Penetapan Sekolah Baru SMP; 3.Pembiayaan; 4.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2014.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang No. 15 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Di Kabupaten Pandeglang
ABSTRAK:
dalam rangka meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, maka perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar di Kabupaten Pandeglang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
UU No 23 Tahun 2000; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 40 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 32 Tahun 1996; PP No 58 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 69 Tahun 2010; PP No 101 Tahun 2012; Perpres No 12 Tahun 2013; Permenkes No 71 Tahun 2013; Permendagri No 13 Tahun 2006; Perda Kab.Pandeglang No 3 Tahun 2012; Perda Kab.Pandeglang No 10 Tahun 2011; Perbup Pandeglang No 14 Tahun 2008; Perbup Pandeglang No 19 Tahun 2008; Perbup Pandeglang No 7 Tahun 2013; Perbup Pandeglang No 20 Tahun 2008.
1.Ketentuan Umum; 2.Peserta Jaminan Kesehatan Nasional; 3.Iuran; 4.Pelayanan Kesehatan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional; 5.Tarif Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Pandeglang; 6.Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Dan Pengelolaan Keuangan Jaminan Kesehatan Nasional; 7.Pengelolaan Keuangan Jaminan Kesehatan Nasional; 8.Pengorganisasian; 9.Pembiayaan; 10.Pengawasan; 11.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2014.
18 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
