Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Gudang Farmasi
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah serta Pasal 5 Perda Kab Pandeglang Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Gudang Farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
UU No 23 Th 2000; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 18 Th 2016; Permendagri No 12 Th 2017; Perda Kab Pandeglang No 6 tahun 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan; 3. Kedudukan; 4. Susunan Organisasi; 5. Tugas Pokok dan Fungsi; 6. Kepegawain dan Jabatan; 7. Tata Kerja; 8. Tunjangan; 9. Pembiayaan; 10. Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2018.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 11 Tahun 2018
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS laboratorium kesehatan daerah
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2018/No. 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Permendagri No 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah serta Pasal 5 Perda kab pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
UU No 23 Th 2000; UU No 23 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 18 Th 2016; Permendagri No 12 Th 2017; Perda Kab Pandeglang No 6 th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan; 3. Kedudukan; 4. Susunan Organisasi; 5. Tugas Pokok dan Fungsi; 6. Kepegawaian dan Jabatan; 7. Tata Kerja; 8. Tunjangan; 9. Pembiayaan; 10. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2018.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2018
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2018/No. 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang
ABSTRAK:
Dengan adanya himbauan pemerintah pusat untuk menerapkan transaksi non tunai dan dalam rangka penyempurnaan proses pengelolaan keuangan daerah kabupaten Pandeglang.
UU No 28 Th 1999; UU No 23 Th 2000; UU No 12 Th 2011; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 109 Th 2000; PP No 56 Th 2005; PP No 58 Th 2005; PP No 27 Th 2014; Permendagri No 13 Th 2006 yg telah diubah dg Permendagri No 21 Th 2011; Permendagri No 55 Th 2008; Permendagri No 19 Th 2016; Perda Kab Pandeglang No 3 Th 2012 yg telah diubah dg Perda Kab Pandeglang No 3 Th 2016; Perda kab Pandeglang No 2 Th 2014.
Peraturan Bupati Pandeglang Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2018.
Peraturan Bupati Pandeglang No 18 Tahun 2016
Peraturan Bupati Pandeglang No 9 Tahun 2018
32 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 39 Tahun 2017
Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 47 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Kabupaten Pandeglang
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN PANDEGLANG
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD/2017/No.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN PANDEGLANG
ABSTRAK:
bahwa untuk tertib administrasi dan tertib penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) di Kabupaten Pandeglang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Pandeglang;
1.UU No. 5 Tahun 1960 ;2.UU No.19 Tahun 1997 ;3.UU No.28 Tahun 1999;4.UU No.23 Tahun 2000 ;5.UU No.14 Tahun 2002 ;6.UU No.28 Tahun 2002 ;7.UU No.33 Tahun 2004 ;8.UU No.28 Tahun 2009 ;9.UU No.23 Tahun 2014 ;10.PP No.40 Tahun 1996 ;11.PP No.24 Tahun 1997 ;12.PP No.135 Tahun 2000 ;13.PP No.25 Tahun 2002 ;14.PP No.58 Tahun 2005 ;15.PP No.55 Tahun 2016 ;16.Perda Kab Pandeglang No.1 Tahun 2011 ;17.Perda Kab Pandeglang No. 3 Tahun 2012 ;18.Perda Kab Pandeglang No.6 Tahun 2016
1.ketentuan umum;2.basis data PBB-P2;3.pendaftaran , pendataan dan penilaian objek dan subjek PBB-P2;4.penetapan;5.pembayaran dan penerimaan
;6.angsuran dan penundaan pembayaran pajak;7.pengembalian kelebihan pembayaran pajak;8.penagihan;9.pelayanan;10.pembetulan dan pembatalan
;11.pengurangan ketetapan pajak terutang;12.penghapusan atau pengurangan sanksi administratif;13.keberatan dan banding;14.tata cara pemeriksaan PBB-P2
;15.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2017.
34 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang No. 38 Tahun 2017
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2017
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD/2017/No.38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2017;
;2.UU No.23 Tahun 2000;3.UU No.17 Tahun 2003;4.UU No.1 Tahun 2004 ;5.UU No.15 Tahun 2004 ;6.UU No.25 Tahun 2004 ;7.UU No.33 Tahun 2004 ;8.UU No. 28 Tahun 2009;9.UU No.23 Tahun 2014 ;10.PP No.23 Tahun 2005 ;11.PP No.55 Tahun 2005 ;12.PP No.56 Tahun 2005 ;13.PP No.58 Tahun 2005 ;14.PP No. 65 Tahun 2005 ;15.PP No.8 Tahun 2006 ;16.PP No.39 Tahun 2007 ;17.PP No.71 Tahun 2010 ;18.PP No.30 Tahun 2011 ;19.PP No.2 Tahun 2012;20.PP No.27 Tahun 2014 ;21.PP No.12 Tahun 2017 ;22.PP No.18 Tahun 2017 ;23.PMDN No.13 Tahun 2006
;24.PMDN No.32 Tahun 2011 ;25.PMDN No.19 Tahun 2016 ;26.PMDN No. 31 Tahun 2016 ;27.Perda Kab Pandeglang No.1 Tahun 2011;28.Perda Kab Pandeglang No. 10 Tahun 2011;29.Perda Kab Pandeglang No.11 Tahun 2011;30.Perda Kab Pandeglang No.12 Tahun 2011;31.Perda Kab Pandeglang No.3 Tahun 2012 ;32.Perda Kab Pandeglang No.10 Tahun 2016;33.Perda Kab Pandeglang No. 6 Tahun 2017
terdapat dalam pasal 1 sampai dengan pasal 4
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2017.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang No. 36 Tahun 2017
PEDOMAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2017/No.36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
ABSTRAK:
a. bahwa rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yang berkualitas, handal, profesional, kreatif dan inovatif, guru dapat diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang;
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No.20 Tahun 2003 ;3.UU No.5 Tahun 2014 ;4.UU No.23 Tahun 2014 ;5.PP No.19 Tahun 2005 ;6.PP No.74 Tahun 2008 ;7.PP No.17 Tahun 2010 ;8.PP No.53 Tahun 2010 ;9.PMPN No.13 Tahun 2007;10.PMNPANDRB No.16 Tahun 2009 ;11.PMPN No.28 Tahun 2010;12.Perda Kab Pandeglang No.6 Tahun 2016
1.ketentuan umum;2.syarat syarat guru yang diberi tambhan sebagai kepala sekolah;3.penyiapan calon kepala sekolah;4.proses pengangkatan kepala sekolah
;5.masa tugas / masa jabatan;6.pengembangan keprofesian berkelanjutan
;7.penilaian kinerja kepala sekolah;8.mutasi dan pemberhentian tugas guru sebagaia kepala sekolah;9.ketentuan peralihan;10.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2017.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang No. 35 Tahun 2017
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2017/No.35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2016, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2016 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawabaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2016;
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No.17 Tahun 2003 ;3.UU No.1 Tahun 2004 ;4.UU No.15 Tahun 2004 ;5.UU No.25 Tahun 2004 ;6.UU No.33 Tahun 2004 ;7.UU No.28 Tahun 2009 ;8.UU No.6 Tahun 2014 ;9.UU No.23 Tahun 2014 ;10.PP No.23 Tahun 2005 ;11.PP No.55 Tahun 2005 ;12.PP No.56 Tahun 2005 ;13.PP No. 58 Tahun 2005 ;14.PP No.65 Tahun 2005 ;15.PP No.79 Tahun 2005 ;16.PP No.8 Tahun 2006 ;17.PP No.39 Tahun 2007 ;18.PP No. 71 tahun 2010;19.PP No.2 Tahun 2012 ;20.PP No.27 Tahun 2014 ;21.PP No.43 Tahun 2014 ;22.PMDN No.13 Tahun 2006 ;23.PMDN No.32 Tahun 2011 ;24.PMDN No.64 Tahun 2013 ;25.PMDN No.52 Tahun 2015 ;26.PMPDK No.80 Tahun 2015;27.PMDN No.19 Tahun 2016 ;28.PMDN No.11 Tahun 2017 ;29.Perda Kab Pandeglang No. 7 Tahun 2010;30.Perda Kab Pandeglang No. 1 Tahun 2011 ;31.Perda Kab Pandeglang No.10 Tahun 2011 ;32.Perda Kab Pandeglang No.11 Tahun 2011
;33.Perda Kab Pandeglang No.12 Tahun 2011;34.Perda Kab Pandeglang No.3 Tahun 2012;35.Perda Kab Pandeglang No.2 Tahun 2014;36.Perda Kab Pandeglang No...... Tahun 2017
terdapat dalam pasal 1 sampai dengan pasal 5
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2017.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 33 Tahun 2017
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2017/No.33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pencatatan aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan kepada Pemerintah Daerah;
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No.28 Tahun 2002 ;3.UU No.26 Tahun 2007;4.UU No.1 Tahun 2011 ;5.UU No.23 Tahun 2014 ;6.PP No.27 Tahun 2014 ;7.PP No.88 Tahun 2014 ;8.PMDN No. 9 Tahun 2009 ;9.PMDN No.19 Tahun 2016 ;10.Perda Kab Pandeglang No. 6 Tahun 2016;11.Perda Kab Pandeglang No.3 Tahun 2011
1.ketentuan umum;2.prasarana , sarana dan utilitas;3.penyerahan prasarana , sarana dan utilitas perumahan;4.pembentukan tim verifikasi;5.tata cara penyerahan prasarana , sarana , dan utilitas keseluruhan dan parsial;6.tata cara penyerahan prasarana , sarana , dan utilitas dilluar kawasan pengembang;7.tata cara penyerahan prasarana , sarana , dan utilitas sepihak;8.pencatatan aset;9.pembinaan dan pengawasan;10.pembiayaan;11.ketentuan peralihan;12.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2017.
23 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang No. 32 Tahun 2017
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2017
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2017/No.32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2017
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 285 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No.17 Tahun 2003 ;3.UU No.1 Tahun 2004
;4.UU No.15 Tahun 2004 ;5.UU No. 25 Tahun 2004;6.UU No.23 Tahun 2014 ;7.PP No.56 Tahun 2005 ;8.PP No.58 Tahun 2005 ;9.PP No.39 Tahun 2006 ;10.PP No. 8 Tahun 2008 ;11.PMDN No.13 Tahun 2006 ;12.PMDN No.54 Tahun 2010
;13.PMDN No.18 Tahun 2016 ;14.PMDN No. 31 Tahun 2016 ;15.Perda Kab Pandeglang No.7 Tahun 2010;16.Perda Kab Pandeglang No. 8 Tahun 2010 ;17.Perda Kab Pandeglang No.6 Tahun 2016;18.Perda Kab Pandeglang No.7 Tahun 2016
terdapat dalam pasal 3
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2017.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang No. 29 Tahun 2017
DesaPemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2017/No.29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa serta menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XIII/2015, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No.6 Tahun 2014 ;3.UU No.23 Tahun 2014 ;4.PP No. 4 3 Tahun 2014;5.PMDN No.112 Tahun 2014 ;6.Perda Kab Pandeglang No. 1 Tahun 2015
1.ketentuan umum;2.jenis pemilihan kepala desa;3.pemilihan kepala desa serentak;4.perselisihan hasil pemilihan kepala desa;5.pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa;6.sanksi;7.pemberhentian kepala desa;8.pembiayaan;9.ketentuan lain lain;10.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2017.
44 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
