PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN SD
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2018/No. 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Permendagri Nomor 12 Th 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah serta Pasal 6 Perda Kab pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
UU No 23 Th 2000; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 18 Th 2016; Permendagri No 12 Th 2017; Perda Kab Pandeglang No 6 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan; 3. Kedudukan; 4. Susunan Organisasi; 5. Tuga Pokok dan Fungsi; 6. Kepegawaian dan Jabatan; 7. Tata Kerja; 8. Pembiayaan; 9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2018.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 16 Tahun 2018
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN SMP
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2018/No. 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah serta Pasal 6 Perda Kab Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
UU No 23 Th 2000; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 18 Th 2016; Permendagri No 12 Th 2017; Perda Kab Pandeglang No 6 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan; 3. Kedudukan; 4. Susunan Organisasi; 5. Tugas Pokok dan Fungsi; 6. Kepegawaian dan Jabatan; 7. Tata Kerja; 8. Pembiayaan; 9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2018.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 16 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD Tahun 2023 Nomor 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2023-2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Stategis Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2023-2024;
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini mengatur ruang lingkup meliputi Ketentuan Umum; Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG); Kebijakan Strategis; Pelaksanaan; Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; Pendanaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2023.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 17 Tahun 2021
RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA - KABUPATEN PANDEGLANG
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD Tahun 2021 Nomor 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Di Kabupaten Pandeglang
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kedaruratan
Bencana di Kabupaten Pandeglang.
UU No 23 Th 2000; UU No 24 Th 2007; UU No 23 th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 21 Th 2008; Perka BNPB No 11 Th 2014; Perka BNPB No 3 Th 2016; Perda kab pandeglang No 2 th 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan Program Prioritas percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah oleh pemerintah, perlu dilakukan penyiapan dokumen penguasaan/pemilikan tanah, sarana dan prasarana yang diperlukan bagi masyarakat agar tanah yang dimiliki dapat didaftarkan.
UU No 5 Th 1960; UU No 23 Th 2000; UU No 6 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; UU No 30 Th 2014; PP No 24 Th 1997; PP No 43 Th 2014 yg telah diubah dg PP No 45 Th 2015; PP No 12 Th 2017; Permen Agraria/Kep BPN No 3 Th 1997 yg telah diubah dg Permen Agraria/Kep BPN No 8 Th 2012; Permen Agraria/BPN No 12 Th 2017; Kep Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, Mendagri, Men. Desa, No 25/SKB/V/2017, No 590-3167A Th 2017, dan No 34 Th 2017.
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Jenis Kegiatan dan Pembiayaan; 4. Keringanan Pajak; 5. Ketentuan Peralihan; 6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 17 Tahun 2017
REVITALISASI POS PELAYANAN TERPADU MELALUI AMBU PEDULI DAN TUNAS MUDA GERBANG BERKAH
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2017/No. 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu Melalui Ambu Peduli Dan Tunas Muda Gerbang Berkah Di Kabupaten Pandeglang
ABSTRAK:
Pos pelayanan terpadu merupakan salah satu upaya kesehatan berbasis kesehatan masyarakat sebagai wadah pelayanan yang dikelola dan diselenggarakan oleh masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan sosial dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
UU No 23 Th 2000; UU No 25 Th 2004; UU No 36 Th 2009; UU No 52 Th 2009; UU No 6 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 43 Th 2014 yg telah diubah dg PP No 47 Th 2015; Permendagri No 5 Th 2007; Permendagri No 54 Th 2007; Permendagri No 19 th 2011; Perda Kab pandeglang No 6 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan tujuan; 3. ruang Lingkup; 4. Peningkatan Kelembagaan Posyandu; 5. Pembinaan Posyandu; 6. Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Posyandu (POsyandu Multi Fungsi); 7. Monitoring Dan Evaluasi; 8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2017.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang No. 17 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa
ABSTRAK:
ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa
UU No 23 Tahun 2000; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 39 Tahun 2007; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; PerPres No 137 Tahun 2015; PerMen Dalam Negeri No 113 Tahun 2014; PerMen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 21 Tahun 2015; PerMen Keuangan No 49/PMK.07/2016
1. Ketentuan Umum; 2. Pengalokasian Dan Penghitungan Dana Desa; 3. Penyaluran Dana Desa; 4. Penggunaaan Dana Desa; 5. Pelaporan Dana Desa; 6. Pemantauan Dan Evaluasi; 7. Sanksi; 8. Ketentuan Peralihan; 9. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2016.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 17 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD Tahun 2023 Nomor 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberhentian Penugasan Kepada Perusahaan Daerah Pandeglang Berkah Maju Untuk Melaksanakan Pengelolaan Sentra Industri Kecil dan Menengah Pengolahan Umbi Porang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi dan tertib pengelolaan sentra industri kecil dan menengah pengolahan umbi porang agar berhasil guna dan berdaya guna telah ditetapkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Daerah Pandeglang berkah Maju Untuk Melaksanakan Pengelolaan Sentra Industri Kecil Dan Menengah Pengolahan Umbi Porang; bahwa dengan telah dilaksanakannya rapat koordinasi evaluasi dan peninjauan Kembali Pengelolaan Sentra Industri Kecil dan Menengah Pengolahan Umbi Porang dan menghasilkan dokumen Berita Acara Peninjauan Penunjukan PD. Pandeglang Berkah Maju (PBM) Sebagai Pengelola Sentra IKM Pengolahan Umbi Porang Nomor: 800/557-DK.UMKM.PP/VI/2023, tanggal 15 Juni 2023, maka perlu dilakukan peninjauan kembali Penugasan Kepada Perusahaan Daerah Pandeglang Berkah Maju Untuk Melaksanakan Pengelolaan Sentra Industri Kecil dan Menengah Pengolahan Umbi Porang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberhentian Penugasan Kepada Perusahaan Daerah Pandeglang Berkah Maju Untuk Melaksanakan Pengelolaan Sentra Industri Kecil dan Menengah Pengolahan Umbi Porang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Paraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini mengatur ruang lingkup terkait Ketentuan Umum, Pemberhentian, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2023.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 18 Tahun 2017
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TA 2017
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2017/No. 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2017 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 1 Tahun 2017.
UU No 23 Th 2000; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 25 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 28 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP no 23 Th 2005 yg telah diubah dg PP No 74 Th 2012; PP No 55 Th 2005; PP No 56 Th 2005 yg telah diubah dg PP No 65 Th 2010; PP No 58 Th 2005; PP No 65 Th 2005; PP No 79 Th 2005; PP No 8 Th 2006; PP No 39 Th 2007; PP No 71 Th 2010; PP No 30 Th 2011; PP No 2 Th 2012; PP No 27 Th 2014; Permendagri No 13 th 2006 yg telah diubah dg Permendagri No 21 Th 2011; Permendagri No 32 Th 2011 yg telah diubah dg Permendagri No 14 Th 2016; Permendagri No 19 th 2016; Permendagri No 31 Th 2016 yg telah diubah dg Permendagri No 109 Th 2016; Perda Kab Pandeglang No 1 Th 2011; Perda Kab Pandeglang No 10 th 2011; Perda Kab pandeglang No 11 Th 2011; Perda Kab Pandeglang No 12 Th 2011; Perda Kab pandeglang No 3 Th 2012 yg telah diubah dg Perda Kab Pandeglang No 3 Th 2016; Perda Kab pandeglang No 10 Th 2016; Perda Kab Pandeglang No 1 Th 2017.
Peraturan Bupati Pandeglang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Pandeglang tahun anggaran 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2017.
Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 1 Tahun 2017
Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2017
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang No. 18 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang, maka dipandang perlu untuk menyusun Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang
UU No 28 Tahun 1999; UU No 23 Tahun 2000; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 109 Tahun 2000; PP No 56 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 39 Tahun 2007; PP No 60 Tahun 2008; PP No 71 Tahun 2010; PP No 27 Tahun 2014; PerMen Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; PerMen Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; PERDA Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2010; PERDA Kabupaten Pandeglang No 7 Tahun 2010; PERDA Kabupaten Pandeglang No 3 Tahun 2012
1. Ketentuan Umum; 2. Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Sistem Dan Prosedur Penyusunan Dan Penetapan APBD; 4. Sistem Dan Prosedur Pelaksanaan APBD; 5. Sistem Dan Prosedur Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD); 6. Sistem Dan Prosedur Penyusunan,Penetapan Dan Pelaksanaan Perubahan APBD; 7. Sistem DAn Prosedur Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP); 8. sistem Dan Prosedur Penerbitan Surat Permintaan Membayar (SPM); 9. Sistem an Prosedur Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 10. Sistem Dan Prosedur Penatausaha Keuangan Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD; 11. Sistem Dan Prosedur Pertanggungjawaban Penerimaan SKPD; 12. Sistem Dan Prosedur Penatausaha keuangan Penerimaan PPKD; 13. Sistem Dan Prosedur Dan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan PPKD; 14. Sistem Dan Prosedur Penatausaha Keuangan Bendahara Pengeluaran SKPD; 15. Sistem DAn Prosedur Penatausaha Keuangan Bendahara Pengeluaran PPKD; 16. Sistem Dan Prosedur penyampaian Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran; 17. Sistem Dan Prosedur Pembayaran belanja; 18. Sistem Dan Prosedur Akuntansi; 19. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; 20. Sistem Dan Prosedur Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah; 21. Sistem Dan Prosedur Kerugian Daerah; 22. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2016.
89 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
