Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 1
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
ABSTRAK:
a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan lahan yang perlu dilindungi keberadaannya karena ketersediaan lahan pertanian pangan akan menjamin mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian pangan sehingga kebutuhan pangan sebagai sumber kebutuhan dasar manusia akan terpenuhi dnegan baik;
b. bahwa Kota Payakumbuh yang secara keseluruhan merupakan wilayah kota sangat tidak dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan lahan pertanian pangan sehingga Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh harus dapat meminimalisir lahan pertanian pangan yang telah ada saat ini menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk dilindungi;
c. bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, menyatakan bahwa penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada wilayah kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
1. Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. UU No. 8 Tahun 1956
3. UU No. 41 Tahun 2009
4. UU No. 23 Tahun 2014
5. PP No. 1 Tahun 2011
6. PP No. 12 Tahun 2012
7. PP No. 25 Tahun 2012
8. PP No. 30 Tahun 2012
9. PP No. 65 Tahun 2019
10. Permendagri No. 8 Tahun 1970
11. Permentan No. 07/Permentan/OT.140/2/2012
12. Permentan No. 81/Permentan/OT.140/8/2013
Perda ini mengatur tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Perencanaan
Bab III Penetapan
Bab IV Pengembangan
Bab V Penelitian
Bab VI Pemanfaatan
Bab VII Pembinaan
Bab VIII Pengendalian
Bab IX Pengawasan
Bab X Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
Bab XI Sistem Informasi
Bab XII Peran Serta Masyarakat
Bab XIII Pembiayaan
Bab XIV Penyidikan
Bab XV Ketentuan Pidana
Bab XVI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2021.
41
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Anggaran Kas Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021, untuk pelaksanaannya perlu dilakukan Penetapan Anggaran Kas Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021;
1. UU No. 8 Tahun 1956
2. UU No. 23 Tahun 2014
3. UU No. 9 Tahun 2020
4. PP No. 12 Tahun 2019
5. Perpres No. 113 Tahun 2020
6. Permendagri No. 8 Tahun 1970
7. Permendagri No. 90 Tahun 2019
8. Permendagri No. 64 Tahun 2020
9. Permendagri No. 77 Tahun 2020
10. Perda Kota Payakumbuh No. 17 Tahun 2016
11. Perda Kota Payakumbuh No. 7 Tahun 2020
12. Perwako Payakumbuh No. 61 Tahun 2020
13. Perwako Payakumbuh No. 58 Tahun 2020
Perwako ini menetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
6
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 2, Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 2
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, maka Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
1. UU No. 8 Tahun 1956
2. UU No. 25 Tahun 2004
3. UU No. 33 Tahun 2004
4. UU No. 23 Tahun 2014
5. PP No. 8 Tahun 2008
6. PP No. 12 Tahun 2019
7. Perpres No. 18 Tahun 2020
8. Permendagri No. 86 Tahun 2017
9. Permendagri No. 70 Tahun 2019
10. Permendagri No. 90 Tahun 2019
11. Perda Prov. Sumbar No. 7 Tahun 2008
12. Perda Prov. Sumbar No. 6 Tahun 2016
13. Perda Kota Payakumbuh No. 7 Tahun 2012
14. Perda Kota Payakumbuh No. 17 Tahun 2016
15. Perda Kota Payakumbuh No. 1 Tahun 2018
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2021.
Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022
6
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 2
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
1. Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. UU No. 8 Tahun 1956
3. UU No. 23 Tahun 2014
4. PP No. 71 Tahun 2010
5. PP No. 12 Tahun 2019
6. Permendagri No. 8 Tahun 1970
7. Permendagri No. 37 Tahun 2014
8. Permendagri No. 79 Tahun 2018
9. Permendagri No. 77 Tahun 2020
10. Perda Kota Payakumbuh No. 03 Tahun 2010
11. Perda Kota Payakumbuh No. 6 Tahun 2019
12. Perda Kota Payakumbuh No. 6 Tahun 2020
Perda ini mengatur mengenai pertanggungjawaban APBD TA 2020
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2021.
12
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 3, Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 3
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 110 Tahun 2018 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu diatur mengenai jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 110 Tahun 2018 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup, perlu disesuaikan dengan adanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/ 2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 serta dinamika perkembangan yang terjadi, sehingga perlu dilakukan perubahan;
1. UU No. 8 Tahun 1956
2. UU No. 32 Tahun 2009
3. UU No. 23 Tahun 2014
4. PP No. 41 Tahun 1999
5. PP No. 82 Tahun 2001
6. PP No. 27 Tahun 2012
7. PermenLH No. 16 Tahun 2012
8. PermenLH No. 08 Tahun 2013
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 7/2019
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012
13. Perda Kota Payakumbuh No. 1 Tahun 2012
14. Perda Kota Payakumbuh No. 09 Tahun 2013
15. Perda Kota Payakumbuh No. 4 Tahun 2014
16. Perda Kota Payakumbuh No. 17 Tahun 2016
17. Perda Walikota Payakumbuh No. 96 Tahun 2016
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 110 Tahun 2018 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2021.
Mengubah Peraturan Walikota Nomor 110 Tahun 2018 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup
42
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 4, Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 4
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/09/M.PAN/ 5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama dilingkungan masing-masing;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Nomor Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, perlu merubah Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2017-2022;
1. UU No. 8 Tahun 1956
2. UU No. 28 Tahun 1999
3. UU No. 17 Tahun 2003
4. UU No. 1 Tahun 2004
5. UU No. 15 Tahun 2004
6. UU No. 25 Tahun 2004
7. UU No. 23 Tahun 2014
8. PP No. 68 Tahun 1999
9. PP No. 12 Tahun 2019
10. PP No. 39 Tahun 2006
11. PP No. 38 Tahun 2007
12. PP No. 50 Tahun 2007
13. PP No. 6 Tahun 2008
14. PP No. 8 Tahun 2008
15. PP No. 26 Tahun 2008
16. Perpres No. 5 Tahun 2010
17. Permendagri No. 13 Tahun 2006
18. Permenpan RB No. Per /09/M.PAN/5/2007
19. Permenpan RB No. PER/20/M.PAN/11/2008
20. Perda Kota Payakumbuh No. 7 Tahun 2012
21. Perda Kota Payakumbuh No. 17 Tahun 2016
22. Perda Kota Payakumbuh No. 1 Tahun 2018
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 81).
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2021.
Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022
8
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 5, Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Ketahanan Pangan;
1. UU No. 8 Tahun 1956
2. UU No. 23 Tahun 2014
3. PP No. 18 Tahun 2016
4. Permendagri No. 90 Tahun 2019
5. Perda Kota Payakumbuh No. 17 Tahun 2016
6. Perwali Payakumbuh No. 95 Tahun 2016
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas
Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 95)
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2021.
Peraturan Walikota Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan
11
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Payakumbuh Nomor 6 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 6, Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 6
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kriteria Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh
ABSTRAK:
a. bahwa dalam melaksanakan kewenangannya, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, lokasi dan/ atau rentang kendali;
b. bahwa dalam pelimpahan kewenangan dari Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran perlu ditetapkan kriterianya;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
1. UU No. 8 Tahun 1956
2. UU No. 33 Tahun 2004
3. UU No. 23 Tahun 2014
4. PP No. 12 Tahun 2019
5. Perpres No. 16 Tahun 2018
6. Permendagri No. 8 Tahun 1970
7. Permendagri No. 77 Tahun 2020
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, lokasi dan/ atau rentang kendali
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2021.
9
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 7, Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 7
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kriteria Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh
ABSTRAK:
a. bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
b. bahwa pertimbangan kompetensi jabatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya perlu ditetapkan kriterianya;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
1. UU No. 8 Tahun 1956
2. UU No. 33 Tahun 2004
3. UU No. 23 Tahun 2014
4. PP No. 12 Tahun 2019
5. Perpres No. 16 Tahun 2018
6. Perpres No. 33 Tahun 2020
7. Permendagri No. 8 Tahun 1970
8. Permendagri No. 77 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur mengenai Kriteria Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh,
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2021.
7
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
