Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Payakumbuh Nomor 40 Tahun 2021

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Tujuan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk PBPU Dan BP Di Daerah melalui BPJS Kesehatan sebagai berikut: a. agar peserta PBPU dan BP yang memerlukan pelayanan kesehatan dapat dilakukan secara tepat, cepat dan aman; b. menjamin akses pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk; c. mewujudkan pelayanan yang berkeadilan dan merata bagi seluruh masyarakat; d. mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan; dan e. mengoptimalkan Jaminan Kesehatan melalui pelaksanaan Jaminan Kesehatan Semesta. Ruang lingkup Integrasi peserta PBPU dan BP ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan meliputi a. Peserta dan Kepesertaan; b. Iuran dan Pendanaan; dan c. Pelayanan Kesehatan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Payakumbuh Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja

T.E.U.

Indonesia, Kota Payakumbuh

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (PERWALI)

Bentuk Singkat

PERWALI

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Payakumbuh

Tanggal Penetapan

29 November 2021

Tanggal Pengundangan

29 November 2021

Tanggal Berlaku

29 November 2021

Sumber

Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 40

Subjek

KESEHATAN - KESEJAHTERAAN RAKYAT, KESEJAHTERAAN SOSIAL

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Payakumbuh

Bidang

Halaman ini telah diakses 194 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERWAKO NO 40 TAHUN 2021.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Kesehatan

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 40, Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 40

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja

ABSTRAK:

- bahwa salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah dalam memenuhi tujuan peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah melalui program Jaminan Kesehatan Nasional; - bahwa dalam rangka memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat Kota Payakumbuh, telah dilaksanakan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Payakumbuh; - bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, penduduk yang belum terdaftar sebagai Peserta Jaminan Kesehatan dapat didaftarkan pada BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf dan huruf diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 - Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 - Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 Tahun 2020
Tujuan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk PBPU Dan BP Di Daerah melalui BPJS Kesehatan sebagai berikut: a. agar peserta PBPU dan BP yang memerlukan pelayanan kesehatan dapat dilakukan secara tepat, cepat dan aman; b. menjamin akses pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk; c. mewujudkan pelayanan yang berkeadilan dan merata bagi seluruh masyarakat; d. mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan; dan e. mengoptimalkan Jaminan Kesehatan melalui pelaksanaan Jaminan Kesehatan Semesta. Ruang lingkup Integrasi peserta PBPU dan BP ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan meliputi a. Peserta dan Kepesertaan; b. Iuran dan Pendanaan; dan c. Pelayanan Kesehatan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2021.
-
Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 40 Tahun 2021
23 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Payakumbuh Nomor 40 Tahun 2021

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT