PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2019/No. 348
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2019.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.25 Tahun 2000; PP No.54 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.21 Tahun 2007; PP No.71 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2019; Perda Kab Gorontalo Utara No.26 Tahun 2010; Permendagri No.38 Tahun 2018.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2010.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2019.
Terdiri dari 7 tanpa lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 10 Tahun 2019
anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun anggaran 2019
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2019/No. 10
Peraturan Daerah (PERDA) tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk adanya kebijakan pemerintah daerah yang bersifat strategis serta prioritas maka perubahan anggaran pendapatan dana belanja daerah tahun anggaran 2019 serta rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2019 telah disempurnakan sesuai dengan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 288/29/1X/2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.25 Tahun 2000; PP No.54 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.21 Tahun 2007; PP No.71 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2019; Perda Kabupaten Gorontalo Utara No.26 Tahun 2010; Permendagri No.38 Tahun 2018.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2019
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2019.
Terdiri dari 14 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 27 Tahun 2019
PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 29 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
perubahan atas peraturan bupati gorontalo utara nomor 10 tahun 2017 tentang pelimpahan wewenang pemberian perizinan dan nonperizinan
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2019/No. 399
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Perizinan dan Non Perizinan
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk lebih mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah dibidang pelayanan umum serta dalam Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Perizinan Dan Nonperizinan terdapat beberapa jenis perizinan dan nonperizinan yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.25 Tahun 2007; UU No.11 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagainmana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Perpres No.97 Tahun 2014; Permendagri No.138 Tahun 2017; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.13 Tahun 2017; Perda Kab Gorontalo Utara No.9 Tahun 2014; Perda Kab Gorontalo Utara No.9 Tahun 2019.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Perizinan Dan Nonperizinan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
Terdiri dri 8 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 24 Tahun 2019
kedudukan,susunan organisasi,tugas,fungsi dan tata kerja sekretariat daerah
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2019/No. 393
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tetang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.11 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; Permendagri No.56 Tahun 2019; Perda Kab Gorontalo Utara No.3 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas,Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah termasuk di dalamnya mengatur tentang kedudukan,tugas dan fungsi,staf ahli,kelompok jabatan fungsional,tata kerja, jabatan perangkat daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2019.
Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku,Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016 Nomor 270) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari halaman 53 tanpa lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Kearsipan
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat harus dilaksanakan melalui tata kelola kepemrintahan berdasarkan asas umum pemerintahan yang baik serta kearsipan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan data dan informasi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk menjamin kepastian hukum dalam tata cara kelola kearsipan, penyelenggaraan kearsipan yang telah di atur dalam Undang-Undang No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara ini adalah UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No, 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional No. 24 Tahun 2012.
Dalam Peraturan ini di atur tentang Penyelenggaraan Kearsipan termasuk didalamnya mengatur tentang kewajiban dan wewenang, penyelenggaraan kearsipan, penetapan kebijakan kearsipan, pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip , SIKD dan JIKD, kerjasama, sumberdaya dan kearsipan, penghargaan, pengawasan dan pengendalian, ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2019.
Terdiri dari 47 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 4 Tahun 2019
Kenderaan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara TA 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2019/No.372
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kenderaan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara TA 2019
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi pejabat/aparatur yang harus didukung oleh sarana antara lain kenderaan dinas operasional.
Dasar hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; Perpres No. 4 Tahun 2015; Permendagri No. 7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 11 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; PERDA Kab. Gorontalo Utara No. 4 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang penyelenggaraan kenderaan dinas operasional sewa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara TA 2019 termasuk di dalamnya mengatur tentang asas dan tujuan pengguna KDO-S, pendistribusian dan pemanfaatan KDO-S, tata cara dan spesifikasi penyewaan KDO-S, pemeliharaan dan perawatan, kontrak sewa, pengendalian dan pengawasan, serta sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2018 tentang Kenderaan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara TA dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 10 halaman tanpa lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 29 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
Peraturan ini diatur untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 ayat (6) pasal 28 ayat (5),pasal 40 ayat (3),pasal 44 ayat (5), peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, perlu menetapkan peraturan bupati gorntalo utara tentang pedoman pengelolaan keuangan desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.11 Tahun 2007; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan pemerintah No.11 Tahun 2019; PP No.60 Tahun 2014 sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.8 Tahun 2016; Peraturan Presiden No.87 Tahun 2014; Permendagri No.111 Tahun 2014; Permendagri No.112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan peraturan mendri dalam negri No.65 Tahun 2017; Permendagri No.114 Tahun 2014; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.81 Tahun 2015; Permendagri No.82 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 66 Tahun 2017; Permendagri No.83 Tahun 2015; Permendagri No.84 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tinggal Dan Transmigrasi No.1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tinggal Dan Transmigrasi No.2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tinggal Dan Transmigrasi No.3 Tahun 2015; Permendagri No.1 Tahun 2016; Permendagri No.44 Tahun 2016; Permendagri No.20 Tahun 2018; Perda Kabupaten Gorontalo Utara No.2 Tahun 2017; Perda Kaupaten Gorontalo Utara No.2 Tahun 2017.
Dalam Peraturan ini di atur tentang Peraturan Bupati Gorontalo Utara Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa termasuk didalamnya mengatur tentangasas,maksud,tujuan dan ruang lingkup,kekuasaan pengelolaan keuangan desa, anggaran dan pendapatan belanja desa,pengelolaan,pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku,peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan desa sebagaimana di ubah dengan peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang perubahan atas pedoman pengelolaan keuangan desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Terdiri dari 61 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Arsip Dinamis
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk berdasarkan ketentuan dalam pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan,pengelolaan arsip dinamis wajib dilakukan oleh pencipta arsip dan dalam rangka pengelolaan arsip dinamis oleh perangkat Daerah selaku pencipta dan pengelolaan arsip.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.11 Tahun 2007; UU No.43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.28; Perda Kab Gorontalo Utara No.3 Tahun 2016; Perda Kabupaten Gorontalo Utara No.1 Tahun 2019.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pengelolaan Arsip Dinamis termasuk di dalamnya mengatur tentang Pelaksanaan Pengelolaan Arsip Dinamis,Pencipta Arsip,Penggunaan Arsip,Pemeliharaan Arsip,Penyusutan Arsip, Pemindahan Arsip In Aktif, Pemusnahan, Penyerahan Arsip Statis, Sumber Daya Manusia, Prasarana dan Sarana, Pendanaan, Pemeriksaan dan Penilaian, Pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2019.
Terdiri dari 17 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 33 Tahun 2019
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 32 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 33 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan Alokasi Dana Desa Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2020
TATA CARA PENGALOKASIAN,PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA,SILTAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA,DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN 2020
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2019/No. 405
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan alokasi dana desa, SILTAP, dan Tunjangan Kepala Desa, dan Perangkat Desa, dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2020
ABSTRAK:
Peraturan ini di bentuk untuk ketentuan Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa,dan untuk melaksanakan ketentuan peraturan Daerah Gorntalo Utara No.10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan kepala Desa,Alokasi Dana Desa,SILTAP dan Tunjangan Kepala Perangkat Desa dan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa,Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian,Penggunaan Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan ketentuan pasal 81 ayat(2) ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik RI No.11 Tahun 2019 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali di ubah,terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; PP No.11 Tahun 2019; Permendagri No.20 Tahun 2018; Perda Gorontalo Utara No.02 Tahun 2017; Perda Gorontalo Utara No.10 Tahun 2019; Perda No.11 Tahun 2019; Peraturan Bupati No.32 Tahun 2019.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pengalokasian,Penggunaan Alokasi Dana Desa,Silatap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa, Dan Tunjangn Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2020 termasuk di dalamnya Maksud, tujuan dan Prinsip,Prosedur pemberian ADD,Perhitungan ADD,Penggunaan ADD,Siltap dan Tunjangan,Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Penatausahaan Penggunaan ADD,Pembinaan,Pengawasan dan Pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
Terdiri dari 15 halaman dan lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2019
rencana pembangunan jangka menengah daerah kebupaten gorontalo utara tahun 2018-2023
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2019/No. 5
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2018-2023
ABSTRAK:
Peraturan ini bentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara ini adalah UU No.25 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dnegan UU No.9 Tahun 2015; PP No.8 Tahun 2008; Permendagri No.86 Tahun 2017.
Dasar Hukum Peaturan ini diatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2018-2023 termasuk didalamnya mengatur tentang RPJMD, Pengendalian Dan Evaluasi, Perubahan RPJMD, Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2019.
Terdiri dari 7 halaman tanpa lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
