pembentukan desa puncak david mandiri kecamatan sumalata kabupaten gorontalo utara
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2010/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Desa Puncak David Mandiri Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.72 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan desa puncak david mandiri kecamatan sumalata kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, batas wilayah, dan pusat pemerintahan, kewenangan desa, pemerintahan desa, personil, aset dan dokumen, pembiayaan, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2010.
Terdiri dari 12 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 16 Tahun 2019
jadwal retensi substantif pemerintahan daerah kebupaten gorontalo utara
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2019/No. 384
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Pemerintahan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan,Daerah wajib memiliki jadwal retensi Arsip serta rancangan jadwal retensi Arsip Substantif Pemerintahan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.11 Tahun 2007; UU No.43 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.28 Tahun 2012; Perda Kab Gorontalo Utara No.1 Tahun 2019; Peraturan Kepala Arsip Nasional No.22 Tahun 2009; Peraturan Kepala Arsip Nasional No.1 Tahun 2013; Peraturan Kepala Arsip Nasional No.2 Tahun 2013. Peraturan Kepala Arsip Nasional No.3 Tahun 2013; Peraturan Kepala Arsip Nasional No.6 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional No.7 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional No.7 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional No.8 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional No.9 Tahun 2014; Peraturan Arsip Nasional No.10 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional No. 11 Tahun 2014; Peraturan Arsip Nasional No.13 Tahun 2014; Peraturan Arsip Nasional No.13 Tahun 2014; Peraturan Arsip Nasional No.19 Tahun 2014; Peraturan Arsip Nasional No.20 Tahun 2014; Peraturan Arsip Nasional No.1 Tahun 2015; Peraturan Arsip Nasional No.10 Tahun 2015; Peraturan Arsip Nasional No.12 Tahun 2015; Peraturan Arsip Nasional No.13 Tahun 2015; Peraturan Arsip Nasional No.15 Tahun 2015; Peraturan Arsip Nasional No.15 Tahun 2015; Peraturan Arsip Nasional No.16 Tahun 2015; Peraturan Arsip Nasional No.17 Tahun 2015; Peraturan Arsip Nasional No.20 Tahun 2015; Peraturan Arsip Nasional No.9 Tahun 2016; Surat Kepala Arsip Nasional No: B-PK.02.09/98/2019.
Dalam Peraturan ini di atur tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Pemerintahan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara termasuk di dalamnya mengatur tentang ruang lingkup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019.
Terdiri dari 11 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara No. 4 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi Pejabat/aparatur harus didukung oleh sarana anatara lain kenderaan dinas operasional.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PERPRES No. 4 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 11 TAhun 2007; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara No. 5 Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun anggaran 2016, termasuk didalamnya mengatur tentang Asas dan Tujuan Penggunaan KDO-S; Pendistribusian dan Pemanfaatan KDO-S; Tata Cara dan Spesifikasi Penyewaan KDO-S; Pemeliharaan dan Perawatan; Kontrak Sewa; Pengendalian dan Pengawasan; Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2015 tentang Kenderaan Dinas Operasional Sewa di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Berita Daerah Nomor 223) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 12 Halaman dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 27 Tahun 2022
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DAERAH DALAM RANGKA PENANGGULANGAN DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI AKIBAT KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD 2022 (515)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung tunai Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Dampak Sosial dan Ekonomi Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)
ABSTRAK:
Implikasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi dan lemahnya daya beli serta kesenjangan sosial ekonomi lainnya, sehingga diperlukan upaya pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara untuk melakukan relaksasi dan stimulan perekonomian, menaikkan kemampuan daya beli melalui peningkatan belanja jaring pengaman sosial, serta pemulihan perekonomian masyarakat yang terkena dampak.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; PMK No. 134/PMK.07/2022.
Dalam peraturan ini diatur tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Dampak Sosial dan Ekonomi Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2022.
Terdiri dari 11 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 14 Tahun 2021
PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daera Tahun Anggaran 2021
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN ANGGARAN 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2021/NO.462
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran Anggaran 2021
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan D a n a Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9) dan Dampaknya.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 19 Tahun 2010; PP No. 19 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 16 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 16 Tahun 2011; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 99 Tahun 2019; Permendagri No. 52 Tahun 2012; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Permendagri No. 64 Tahun 2020; Perda No. 26 Tahun 2010.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2021.
Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Anggaran 2021
Terdiri dari 28 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 4 Tahun 2010
pembentukan kecamatan sumalata timur kabupaten gorontalo utara
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2010/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.72 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan kecamatan sumalata timur kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, batas wilayah, dan pusat pemerintahan, kewenangan desa, pemerintahan desa, personil, aset dan dokumen, pembiayaan, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2010.
Terdiri dari 12 halaman tanpa lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 40 Tahun 2010
pembentukan desa bubode kecamatan kwandang kabupaten gorontalo utara
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 40, LD.2010/No.40
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Desa Bubode Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.72 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan desa bubode kecamatan kwandang kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, batas wilayah, dan pusat pemerintahan, kewenangan desa, pemerintahan desa, personil, aset dan dokumen, pembiayaan, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2010.
Terdiri dari 12 halaman tanpa lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 49 Tahun 2010
pembentukan desa iloheluma kecamatan anggrek kabupaten gorontalo utara
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 49, LD.2010/No.49
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Desa Iloheluma Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.72 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan desa iloheluma kecamatan anggrek kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, batas wilayah, dan pusat pemerintahan, kewenangan desa, pemerintahan desa, personil, aset dan dokumen, pembiayaan, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2010.
Terdiri dari 13 halaman tanpa lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 33 Tahun 2008
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka perlu dilakukan pengembangan struktur organisasi yang disesuikan dengan tuntutan perkembangan dan kebutuhan organisasi serta guna menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaiman telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubh dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Taahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007.
Dalam peraturan ini diatur tentang organisasi dan tata kerja kecamatan termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, organisasi, tata kerja, hubungan kerja, pengngkatan dan pemberhentian jabatan struktural, eselonasasi, kelompok jabatan fungsional.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2008.
Terdiri dari 11 halaman dengan lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 10 Tahun 2009
pembentukan organisasi dan tata kerja dinas sosial kabupaten gorontalo utara
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2009/No.10
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam menyelenggarakan urusan bidang sosial sebagai salah satu urusan pemerintahan kabupaten/kota.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas sosial kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang susunan organisasi, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian jabatan struktural, eselonisasi, kelompok jabatan fungsional.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2009.
Terdiri dari 11 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
