Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
PERDA Kab. Gorontalo Utara No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pegangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pengaturan tentang pemilihan Kepala Desa serentak diatur dengan Peraturan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.11 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011; UU No.12 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP no.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.6 Tahun 2014; PP No.60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan PP No.8 Tahun 2016; Perda Kab Gorontalo Utara No.1 Tahun 2017.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa termasuk didalamnya mengatur tentang asa dan prinsip pelaksanaan pemilihan, PPK, Pelaksanaaan Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Antar Waktu, Kepala Desa Dan ASN Sebagai Calon, Pembiayaan, Sanksi Administrasi, Penyelesaian Pelanggaran Dan Perselisihan, Pemberhentian Kepala Desa, Ketentuan Peralihan,
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2018.
Terdiri dari 96 halaman dengan lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 13 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2018
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara No. 26 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta hasil penyempurnaan sesuai dengan Keputusan Gubernur Gorontalo No. 430/29/XII/2017, tanggal 28 Desember 2017 tentang Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; Permendagri No. 31 Tahun 2016; Perda Kabupaten Gorontalo Utara No. 26 Tahun 2010.
Dalam peraturan ini diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Terdiri dari 9 halaman tanpa lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara No. 12 Tahun 2017
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (16) UUD 1945; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 tahun 2014 sebagaiman telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara No. 1 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara No. 2 Tahun 2017.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perangkat Desa, termasuk didalamya mengatur tentang Struktur Organisasi; Unsur Staf Perangkat Desa; Tipelogi perangkat Desa; Pengangkatan Perangkat Desa; Tugas dan Fungsi; Hak dan kewajiban; Larangan; Hukuman Disiplin; Pemberhetian Perangkat Desa; Mutasi Perangkat Desa; Kekosongan Jabatan Perangkat Desa; Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2017.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah Peraturan Daerah ini sepanjang mengatur tentang Perangkat Desa yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
Peraturan daerah ini terdiri atas 38 halaman dengan Lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara No. 11 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemilihan, Pengangkatan, & Pemberhentian Anggota Badan Permusyarawatan Desa
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 3 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Badan Permusyarawatan Desa, Perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Badan Permusyarawatan Desa.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara No. 1 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara No. 2 tahun 2017.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Badan Permusyarawatan Desa, termasuk didalamnya mengatur tentang Asas dan Prinsip Pelaksanaan Pemilihan; Pelaksanaan Pemilihan; Penyelesaian Penyelenggaraan Pemilihan; Penggantian antar Waktu.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2017.
Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
Peraturan daerah ini terdiri atas 44 halaman dengan Lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara No. 10 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Hak Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa & Pimpinan & Anggota Badan Permusyarawatan Desa
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka pelaksanaan dan penguatan otonomi Desa, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 11 tahun 2007; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara No. 1 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara No. 2 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Gorantalo Utara No. 11 tahun 2017.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Hak Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyarawatan Desa, termasuk didalamnya mengatur tentang Penghasilan Kepala Desa; Perangkat Desa dan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyarawatan Desa; Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyarawatan Desa; Biaya Operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyarawatan Desa; Pengelolaan Hak Keuangan Kepala Desa; Perangkat Desa dan Pimpinan dan Anggota Badan permusyarawatan Desa.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2017.
Peraturan daerah ini terdiri atas 27 halaman dengan Lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara No. 9 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan 85 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 52 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara No. 26 Tahun 2010.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan TA 2017.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2017.
Peraturan daerah ini terdiri atas 13 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara No. 7 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Hak Keuangan & Administratif Pimpinan & Anggota DPRD
ABSTRAK:
Praturan Daerah ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Aggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, termasuk didalamnya mengatur tentang Penghasilan; Tunjangan Kesejahteraan dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD; Belanja Penunjang Kegiatan DPRD; Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD; Sanksi;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2017.
Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peraturan daerah ini terdiri atas 24 halaman dengan lampiran.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara No. 6 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Tinelo Lipu
ABSTRAK:
Peraturan Daerah ini dibentuk untuk meningkatkan kapasitas usaha Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Tinelo Lipu serta dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 40 tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 1 Tahun 2008.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal daerah pada perseroan terbatas tinelo lipu, termasuk didalamnya mengatur Maksud dan Tujuan; Penyertaan Modal Daerah; Pelaksanaan Penambhana Penyertaan Modal; Pertanggungjawaban; Pembinaan dan Pengawasan; Hasil Usaha.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2017.
Peraturan daerah ini terdiri atas 9 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara No. 5 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pendirian PT Tinelo Lipu
ABSTRAK:
Peraturan Daerah ini dibentuk karena Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara No. 77 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 1 Tahun 2008; PP No. 27 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara No. 77 Tahun 2010.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pendirian PT. Tinelo Lipu di lingkungan pemerintah kabupaten Gorontalo Utara, termasuk didalamnya mengatur tentang Tempat Kedudukan; Jangka Waktu; Maksud dan Tujuan; Kegiatan Usaha; Modal dan Saham; Organ Perseroan; Karyawan Perseroan; Struktur Organisasi Perseroan; Penghasilan dan Hak Cuti Anggota Direksi; Anggota Dewan Komisaris dan Karyawan; Rencana Kerja dan Laporan Tahunan; Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen; Pembubaran.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2017.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara No. 77 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2010 No. 77, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 135), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Daerah No.77 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Daerah tetap berlaku
sampai dengan berakhirnya masa jabatan.
Peraturan Daerah ini terdiri atas 45 halaman dengan lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara No. 4 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
Peraturan Daerah ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 46/PUU-XII/2014 menyatakan, Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 15 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 36 tahun 1999; UU No. 38 tahun 2000; UU No. 28 tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 tahun 2004; UU N0. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. 53 Tahun 2000; PP No. 03 Tahun 2001; PP No. 55 tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara No. 05 Tahun 2011.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang beberapa perubahan atas Peraturan Daerah Kabupateb Gorontalo Utara Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi, yaitu Menghapus Pasal 1 angka 18, angka 20, angka 21, angka 22, angka 23 dan diantara angka 23 dan angka 24 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 23a; Mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (2); Mengubah Ketentuan Pasal 6; Mengubah Ketentuan Pasal 7; Mengubah Ketentuan Pasal 8.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2017.
Peraturan Daerah ini terdiri atas 14 halaman dengan Lampiran.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
