Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2018

Menemukan 104 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 95 Tahun 2018

Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Administrasi dan Tata Usaha Negara Standar/Pedoman

Abstrak

PENERAPAN - STANDAR - OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN - DI LINGKUNGAN - SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASI

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 95, BD.2018/NO.95

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka peIaksanaan reformasi birokrasi dengan perbaikan tata Iaksana administrasi pemerintahan yang diwujudkan dengan menyusun dan menerapkan standar operasional prosedur pada Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
Dasar Hukum dalam peraturaran ini adalah : UU No 28 Tahun 1959 ;UU No 28 Tahun 1999;UU No 25 Tahun 2009;UU No 28 Tahun 2009 ;UU No 12 Tahun 2011;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 ;PP No 18 Tahun 2016;Perda No 9 Tahun 2016;Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 35 Tahun 2012;Perbup No 56 Tahun 2016
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP-AP) Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan di Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2018.
10 Hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2018

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Perbup no. 7 tahun 2018.pdf

Abstrak

upt - pembentukan

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2018/N0.7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidang kesehatan hewan kepada masyarakat melalui status kesehatan hewan nasional untuk mencapai kondisi kesehatan, produksi dan produktivitas hewan meningkat secara optimal. Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Untuk melaksanakan Surat Rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan Nomor 061/3093/VI/2017 tanggal 19 Desember 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar Hukum : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 95 Tahun 2012; PP No. 6 Tahun 2013; PP No. 47 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Permentan No. 02/Permentan/OT.140/1/2010; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Perda No. 9 Tahun 2016; Perbup No. 72 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan unit pelaksana teknis pusat kesehatan hewan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai ketentuan umum, pembentukan, kedudukan dan tugas, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, kelompok jabatan fungsional, kepegawaian, keuangan, tata kerja, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2018.
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
9 hlm, Lampiran : 1 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 3 Tahun 2018

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Musi Banyuasin No. 18 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

Abstrak

PERLINDUNGAN - PENGELOLAAN - LINGKUNGAN HIDUP

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2018/No.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

ABSTRAK:

Melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Pasal 18 ayat (6) UUD tahun 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 2012; PP No. 101 Tahun 2014; Perda Provinsi Sumsel No. 17 Tahun 2016.
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2018.
73 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 57 Tahun 2018

Jarıngan Informası Geospasıal Daerah Kabupaten Musı Banyuasın

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Abstrak

geospasial - jaringan

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD.2018/NO.57

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jarıngan Informası Geospasıal Daerah Kabupaten Musı Banyuasın

ABSTRAK:

ntuk memberikan kemudahan dalam berbagi pakai dan penyebarluasan informasi geospasial, perlu mengoptimalkan jaringan informasi geospasial dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang informasi geospasial; dalam rangka Implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, dipandang perlu mewujudkan Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin yang terintegrasi dalam suatu jaringan nasional; penyeIenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Musi Banyuasin harus didukung dengan ketersediaan data informasi geospasial yang tertata, dikelola secara terstruktur, transparan dan terintegrasi
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Darurat No.5 Tahun 1956 dan dan Undang-Undang Darurat No.6 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2012; Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 sebagimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang No 9 tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014; . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2012; . Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 30 Tahun 2013; Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016
Peraturan ini memuat asas dan tujuan Penyelenggaraan JIGD; kebijakan; kelembagaan; infrastruktur dan teknologi; pengelolaan data; sumber daya manusia; peran serta masyarakat, dunia usaha, lembaga non pemerintah; kerjasama; pembiayaan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2018.
16 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2018

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT