Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dan tetib administrasi penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Kabupaten Pacitan sesuai Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian, maka Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan, perlu adanya perubahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan.
mengatur tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan yang memuat perubahan ketentuan dalam pasal 2 setelah ayat (6) ditambah 2 ayat baru yaitu ayat (7) dan ayat (8), perubahan ketentuan dalam pasal 3, perubahan ketentuan dalam pasal 7.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2022.
mengubah Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERTANIAN
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4);
Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan;
Peraturan ini berisi:
1. Ketentuan umum;
2. Pembentukan UPT pada Dinas Pertanian;
3. UPT Pelaksana Penyuluhan Pertanian;
4. UPT Rumah Potong Hewan;
5. UPT Pusat Kesehatan Hewan;
6. UPT Taman Teknologi Pertanian;
7. Tata Kerja;
8. Ketentuan Peralihan;
9. Ketentuan Penutup;
10.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:
a. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 49 Tahun 2007 tentang Uraian Togas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Petemakan Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 34 Tahun 2007); dan
b. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 50 Tahun 2007 tentang Uraian Togas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 35 Tahun 2007) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administras i pengelolaan dana bergulir, perlu disusun pedoman pengelolaan dana bergulir Pemerintab Daerah;
b. babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam buruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintab Daerah;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tabun 2003 tentang Keangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tabun 2004 tentang Perbendabaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 5, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintaban Daerab (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambaban Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telab diubab beberapa kali, terakbi r dengan Undang-Undang Nomor 11 Tabun 2020 LeriLang CipLa Kerja (Lembaran Negara Tabun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintab Nomor 12 Tabun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2019 Nomor 42 Tambaban Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 77 Tabun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerab;
6. Peraturan Daerab Nomxr 7 Tabun 2006 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerab (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tabun 2006 Nomor 7);
Peraturan Bupati tentang Pedoman pengelolaan dana bergulir pemerintah daerah yang memuat ketentuan umum, pengelolaan dana bergulir, penagihan, penyisihan piutang dana bergulir, penghapusan piutang dana bergulir, ketentuan peralihan, dan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2021.
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN DEWAN RISET DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mendukung perumusan prioritas dan berbagai aspek kebijakan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta guna melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Undang• Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pemerintah Daerah perlu membentuk Dewan Riset Daerah di Kabupaten Pacitan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah Kabupaten Pacitan.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lambaran Negara Nomor 4816);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 546);
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010/El Nomor 51);
Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 75);
Peraturan ini berisi tentang:
1. Ketenttuan umum;
2. Pembentukan Dewan Riset daerah;
3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi ;
4. Susunan Organisasi;
5. Tata Kerja dan Hubungan Kerja;
6. Pembiayaan;
7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2017.
7 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pacitan No. 23 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 181 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pemerintah Kabupaten Pacitan
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pembayaran non tunai di Pemerintah Kabupaten Pacitan, maka Peraturan Bupati Nomor 181 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022, perlu dilakukan perubahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 181 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pemerintah Kabupaten Pacitan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Bupati Nomor 181 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pemerintah Kabupaten Pacitan.
mengatur tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 181 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pemerintah Kabupaten Pacitan yang memuat perubahan pada pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf c.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2022.
mengubah eraturan Bupati Nomor 181 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pemerintah Kabupaten Pacitan
3
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pacitan No. 24 Tahun 2011
PERDA Kab. Pacitan No. 4 Tahun 2020 tentang PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
