penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah ta 2017
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD.2016/No. 60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato No. 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 8 Tahun 2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 39 Tahun 2012; Perda Kabupaten Pohuwato No. 11 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2016.
Terdiri dari 6 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 60 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PP No.8 Tahun 2006; PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No.39 Tahun 2012; PERDA No.11 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati ini terdiri atas 6 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 60 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pelaksana Pelayanan Perizinan
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu disusun pedoman pelaksanaan etika pelayanan bagi aparatur di lingkungan Dinas Penanaman Model Kabupaten Pohuwato.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 96 Tahun 2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kab Pohuwato No. 8 Tahun 2016; Perbup Pohuwato No. 49 Tahun 2016; Perbup Pohuwato No. 30 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang Kode Etik Pelaksana Pelayanan Perizinan termasuk didalamnya mengatur tentang maksud,tujuan dan prinsip penyusunan kode etik, landasan kode etik, kode etik, pengawasan dan sanksi, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Terdiri dari 10 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 61 Tahun 2016
perubahan atas peraturan bupati pohuwato no. 22 tahun 2016 tentang tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD. 2016/No.61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk efektifitas pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, perlu meninjau perhitungan retribusi.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 52 Tahun 2000; Perda Kabupaten Pohuwato No. 1 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Pohuwato No. 4 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan atas Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2016.
Terdiri dari 9 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 61 Tahun 2018
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah ta 2017
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD.2018/No.61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2017
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato No. 10 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2017.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; Perda Kabupaten Pohuwato No. 8 Tahun 2007; Perda Kabupaten Pohuwato No. 10 Tahun 2017; Perda No. 10 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2018.
Terdiri dari 6 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 61 Tahun 2015
peDELEGASIAN kEWENANGAN pELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD.2015/NO. 61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat di Kab. Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk Meningkatkan dan Mengembangkan Usaha.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.20 Tahun 2008; UU No.3 Tahun 2014; UU No.7 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.17 Tahun 2013; PERPRES No.98 Tahun 2014; PERATURAN MENTERI DALAM REPUBLIK INDONESIA No.83 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pendelegasian Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil, termasuk didalamnya Pendelegasian Kewenangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 4 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 61 Tahun 2020
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISIS STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2021
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD 2021 (12)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk guna mendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang efektif dan efisien diperlukan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah maupun Unit Kerja sehingga menghasilkan kinerja yang progresif, serta untuk mewujudkan kinerja Perangkat Daerah maupun UnitKerja yang baik dan progresif serta tertib administrasi perencanaan dan keuangan yang tertuang dalam satu platform, perlu adanya Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Analisis Standar Biaya (ASB).
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No 38 Tahun 2000, UU No 2 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 30 Tahun 2002, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU NO 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019, UU NO 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2016, PP No 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 65 Tahun 2010, PP No 71 Tahun 2010, PP No 12 Tahun 2017, PP No 12 Tahun 2019, Permendagri No 59 Tahun 2007.
Dalam peraturan ini diatur tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Biaya di Lingkungan Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021 termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, jenis HSPK dan ASB, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2021.
Terdiri dari 43 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 62 Tahun 2016
pengalokasian dan tata cara alokasi dana desa (add) kabupaten pohuwato ta 2017
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BD. 2016/No.62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengalokasian dan Tata Cara Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Pohuwato TA 2017
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2006; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; Perda Kabupaten Pohuwato No. 11 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pengalokasian dan Tata Cara Alokasi Dana Desa Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2017 termasuk di dalamnya mengatur tentang besaran alokasi dana desa, mekanisme dan tata cara alokasi dana desa, penganggaran alokasi dana desa, mekanisme pelaksanaan alokasi dana desa, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa, pembinaan dan evaluasi, serta tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2016.
Terdiri dari 22 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 62 Tahun 2018
perubahan atas peraturan bupati pohuwato no. 30 tahun 2017 tentang rencana kerja pemerintah daerah kabupaten pohuwato tahun 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BD.2018/No.62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2018
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 ayat (1) huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 20 Tahun 2004; PP No. 8 Tahun 2008; Permendagri No. 32 Tahun 2017; Permendagri No. 86 tahun 2017; Perda Kabupaten Pohuwato No. 1 Tahun 2011; Perda Kabupaten Pohuwato No. 8 Tahun 2012; Perda No. 6 Tahun 2016; Perbup No. 51 Tahun 2016; Perbup Pohuwato No. 30 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan atas Peraturan Bupati Pohuwato No. 30 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2018.
Terdiri dari 5 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 62 Tahun 2020
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BD 2021 (14)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
ABSTRAK:
Mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan kepada masyarakat sebagai salah satu upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sejalan dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 36 Tahun 1999, UU No. 38 Tahun 2000, UU No. 6 tahun 2003, UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 52 Tahun 2000, PP No. 82 Tahun 2012, PP No. 96 Tahun 2012, Perpres No. 95 Tahun 2018, Permen Kominfo No. 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007, Permen Kominfo No. 7 Tahun 2013, Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018, Permen PAN-RB No. 5 Tahun 2018, Keputusan Menteri PAN-RB No. 13/KEP/M.PAN/2003.
Dalam peraturan ini diatur tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, prinsip, tata kelola SPBE, penyelenggara SPBE, pemantauan dan evaluasi SPBE, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2021.
Terdiri dari 17 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
