PENYELESAIAN KEBERATAN - PAJAK BUMI BANGUNAN - PERDESAAN DAN PERKOTAAN -PBB-P2
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2017/NO. 34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.38 Tahun 2000; UU NO.6 Tahun2003 ; UU No.28 Tahun 2009 ; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 ; PP No.55 Tahun 2016; PERMENDAGRI No.80 tahun 2015; PERDA No.5 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang prosedur pengajuan dan penyelesaian keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), termasuk di dalamnya mengatur tentang pengajuan keberatan, ketentuan permohonan, pemberian keberatan, serta kewenangan keputusan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 35 Halaman beserta lampirannya.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 32 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 38 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2017
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.38 Tahun 2000 ; UU NO.6 Tahun2003 ; UU No.17 Tahun 2003 ; UU No.1 Tahun 2004 ; PP No.25 Tahun 2004 ; UU No.12 Tahun 2011 ; UU No.23 Tahun 2014 ; PP NO.20 Tahun 2004 ; PP No.8 Tahun 2008 ; PERMENDAGRI No.54 tahun 2010 ; PERMENDAGRI No.32 Tahun 2017 ; PERDA No.15 Tahun 2013 ; PERDA No.1 Tahun 2011 ; Perda No.8 Tahun 2012 ; PERDA No.6 Tahun 2016 ; Perda No.8 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang beberapa perubahan atas ketentuan dalam Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2017, yaitu: Menyisipkan Pasal 3A diantara Pasal 3 dan Pasal 4, Menyisipkan Pasal 4A diantara Pasal 4 dan Pasal 5.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 5 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 31 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD TA 2017
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini di bentuk untuk menyesuaikan penjabaran APBD dengan perubahan dalam asumsi kebijakan umum APBD, pergeseran antar unit organisasi ,antar kegiatan, dan antar jenis belanja, dan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU NO.38 Tahun 2003; UU NO.6 Tahun 2003; UU NO.17 Tahun 2003; UU NO. 1 Tahun 2004; UU NO.15 Tahun 2004; UU NO.25 Tahun 2004; UU NO.33 Tahun 2004 ; UU NO.12 Tahun 2011 ; UU NO.23 Tahun 2014 ; PP NO.55 Tahun 2005 ; PERMENDAGRI NO.13 Tahun 2006; PERMENDAGRI NO.31 Tahun 2016 ; PERDA NO.8 Tahun 2007 ; PERDA NO.11 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 44 Halaman beserta lampirannya.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 30 Tahun 2017
PERBUP Kab. Pohuwato No. 62 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2018
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.38 Tahun 2000 ; UU NO.6 Tahun2003 ; UU No.17 Tahun 2003 ; UU No.1 Tahun 2004 ; PP No.25 Tahun 2004 ; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 ; PP NO.20 Tahun 2004 ; PP No.8 Tahun 2008 ; PERMENDAGRI No.54 tahun 2010 ; PERMENDAGRI No.32 Tahun 2017 ; PERDA No.15 Tahun 2013 ; PERDA No.1 Tahun 2011 ; Perda No.8 Tahun 2012 ; PERDA No.6 Tahun 2016 ;P erda No.8 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupate Pohuwato tahu 2018, termasuk di dalamnya mengatur tentang ruang lingkup dan sistematika RKPD,
serta maksud dan tujuan rencana kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 8 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 29 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk Mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Meningkatkan Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi diLingkungan Pemkab dilaksanakan Pengendalian Terhadap Penerimaan Maupun Pemberian Gratifikasi.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999; UU No.30 Tahun 2002; UU No.6 Tahun 2003; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.5 Tahun 2014; PP No.79 Tahun 2005; PP No.53 Tahun 2010; PERPRES No.55 Tahun 2012; PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI No. 52 Tahun 2014; PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI No.2 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Maksud,Tujuan dan Prinsip Dasar, Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi, UPG BagianKesatu Susunan Organisasi, Pengawasan, Perlindungan dan Penghargaan, Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri 15 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 28 Tahun 2017
Laporan harta kekayaan penyelenggara negara - LHKPN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2017/NO.28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk mendukung ketentuan perundang-undangan yang mewajibkan penyelenggara negara termasuk di lingkungan pemerintah daerah untuk melaporkan harta kekayaan di milikinya kepada komisi pemberantasan korupsi.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999; UU No.6 Tahun 2003; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.53 Tahun 2010; PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI No.7 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penyampaian LHKPN, Unit Pengelolaan LHKPN, Pengawasan, Sanksi, dan Tata Cara Penjatuhan Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri 9 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 27 Tahun 2017
bantuan keuangan khusus-DESA-KELURAHAN-MASYARAKAT TIDAK MAMPU
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2017/NO. 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dan Kelurahan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan Bagi Masyarakat Tidak Mampu Pengguna Daya 450 VA TA 2017
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk menyalurkan bantuan keuangan khusus kepada desa dan kelurahan bagi masyarakat tidak mampu dalam rangka pemenuhan penggunaan listrik skala rumah tangga.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.28 Tahun 1999 ; UU No.38 Tahun 2000 ; UU NO.6 Tahun2003; UU No.17 Tahun 2003 ; UU No.1 Tahun 2004 ; PP No.15 Tahun 2004 ; UU No.12 Tahun 2011 ; UU No.6 Tahun 2014 ; UU No.23 Tahun 2014 ; PP NO.73 Tahun 2005 ; PP No.58 Tahun 2006 ; PERMENDAGRI No.113 tahun 2014 ; PERDA No.08 Tahun 2007 ; PERDA No.11 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang bantuan keuangan khusus program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan bagi masyarakat tidak mampu pengguna daya 450 V.A tahun anggaran 2017 di lingkungan pemerintah kabupaten Pohuwato, termasuk di dalamnya mengatur tentang tujuan, sasaran, sumber dana dan besaran bantuan keuangan khusus, mekanisme pelaksanaan dan transfer dana, penguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, penerbitan SPM dan SP2D, penatausahaan dan pertanggungjawaban dana transfer, pembinaan dan evaluasi, tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 16 Halaman beserta lampirannya
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 26 Tahun 2017
PENDIRIAN-pENGELOLAAN-PEMBUBARAN-BADAN USAHA MILIK DESA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2017/NO. 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendirian, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk menumbuhkan kegiatan perekonomian masyarakat pedesaan dan untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dimana untuk itu perlu didirikan badan usaha milik desa.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.38 Tahun 2000 ; UU No.6 Tahun 2003; UU NO.12 Tahun 2011; UU No.1 Tahun 2013 ; UU No.6 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014 ; PP No.60 Tahun 2014 ; PERMENDAGRI NO.113 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai pendirian, pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik desa. termasuk di dalamnya mengatur tentang azas, tujuan dan sasaran pendirian BUMDES, mekanisme pendirian BUMDES, mekanisme pendirian BUMDES bersama, pengurusan pengelolaan dan BUMDES bersama, modal dan kekayaan BUMDES, klasifikasi jenis usaha BUMDES dan BUMDES bersama, bagi hasil dan kepailitan BUMDES.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 27 Halaman beserta lampirannya.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 25 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 Tentang Dewan Ketahanan Pangan, yaitu terwujudnya ketahanan pangan kabupaten/kota sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU NO.38 Tahun 2000 ; UU No.6 Tahun 2003; UU NO.12 Tahun 2010; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.12 Tahun 2011; UU NO.18 Tahun 2012; UU NO. 23 Tahun 2014; PP NO.69 Tahun 1999; PP NO.28 Tahun 2004; PP NO.17 Tahun 2015 ; PERPRES NO.83 Tahun 2006.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang dewan ketahanan pangan kabupaten pohuwato, termasuk di dalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan dari pembentukan dewan ketahanan pangan, pembentukan, kedudukan dan tugas, susunan organisasi, tata kerja, serta pembiayaan dewan ketahanan pangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 11 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 24 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD TA 2017
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk menyeleraskan APBD dengan perkembangan di lapangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU NO.28 Tahun 1999 ; UU No.38 Tahun 2000 ; UU NO.6 Tahun 2003; UU NO.17 Tahun 2003 ; UU NO. 1 Tahun 2004 ; UU NO.15 Tahun 2004 ; UU NO.33 Tahun 2004 ; UU NO.28 Tahun 2009 ; UU NO.12 Tahun 2011 ; UU NO.23 Tahun 2014 ; PP NO.55 Tahun 2005 ; PP No.58 Tahun 2005 ; PERMENDAGRI NO.13 Tahun 2006 ; PERMENDAGRI NO.31 Tahun 2016 ; PERMENDAGRI No.39 Tahun 2012; PERDA NO.8 Tahun 2007 ; PERDA NO.11 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 6 Halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
