Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan Kabupaten Samosir
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 36 Tahun 2019
IMPLEMENTASI SISTEM APLIKASI E-KLINIK PENGADUAN DALAM PEMBINAAN PENYEDIA DI UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN SAMOSIR
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2019/NO.36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Implementasi Sistem Aplikasi E-Klinik Pengaduan Dalam Pembinaan Penyedia Di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Samosir
ABSTRAK:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengamanatkan agar dibentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang melaksanakan fungsi pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Sesuai dengan Pasal 77 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengamanatkan agar Bupati/Wali Kota,memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; Untuk memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, perlu dibuat aplikasi e-Klinik Pengaduan untuk pembinaan penyedia di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Samosir.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2018; Peraturan Bupati Samosir Nomor 21 Tahun 2019; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018.
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP APLIKASI; MANFAAT APLIKASI; PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2019.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 76 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
ABSTRAK:
Sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah dan Peraturan Bupati Samosir Nomor 46 tahun 2019 Tentang Penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir sehingga perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Samosir Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor l/PMK.06/2013 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016; Peraturan Bupati Samosir Nomor 21 Tahun 2014; Peraturan Bupati Samosir Nomor 46 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatut tentang akuntansi aset yang terdiri dari pengertian umum, aset lancar, aset tetap, dana cadangan, aset lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
50 Hlmn.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Samosir Nomor 12 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF FUNGSI KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, serta BUMN dan/ atau BUMD wajib memiliki Jadwal Retensi Arsip; dan berdasarkan Surat Kepala Arsip NasionaL Republik Indonesia Nomor B-PK.02.09/217/2019 Kabupaten Samosir tanggal 19 Desember 2019 tentang Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Fasilitatif Fungsi Keuangan Pemerintah Kabupaten Samosir.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015; Peraturan Bupati Samosir Nomor 56 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, jadwal retensi arsip, jenis arsip, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
6 Hlmn. Lampiran 27 Hlmn.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 65 Tahun 2019
Sesuai dengan Ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
UU Nomor 19 Tahun 1997; UU Nomor 14 Tahun 2002; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 36 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU 12 Tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 41 Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor 91 Tahun 2010; Perpres Nomor 1 Tahun 2007; Perda Kab. Samosir Nomor 22 Tahun 2007.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pajak Daerah yang dipungut di Kabupaten Samosir. Ditetapkan Jenis Pajak Daerah yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan,
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; dan Pajak Air Tanah. Diatur tentang Pemungutan Pajak yang meliputi penetapan, tata cara pembayaran dan penagihan, surat tagihan pajak, kadaluarsa penagihan,
keberatan, banding dan gugatan, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif, pengembalian pembayaran pajak. Diatur juga tentang Pembukuan dan
Pemeriksaan; Insentif Pemungutan; Ketentuan Khusus; Penyidikan dan Ketentuan Pidana.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2011.
Perda Kab. Samosir Nomor 4 Tahun 2005; Perda Kab. Samosir Nomor 5 Tahun 2005; Perda Kab. Samosir Nomor 6
Tahun 2005; Perda Kab. Samosir Nomor 7 Tahun 2005; Perda Kab. Samosir Nomor 4 Tahun 2009 dan Perda Kab. Samosir Nomor 5 Tahun 2009, dinyatakan tidak berlaku lagi.
25 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 20 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Samosir Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 27 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengesahan Peta Penetapan Batas Desa Janji Raja Dengan Desa Holbung Kecamatan Sitio-Tio Kabupaten Samosir Dengan Desa Tipang Kecamatan Bakti Raja Kabupaten Humbang Hasundutan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 49 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
