PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN PEMILIHAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG JASA (UKPBJ) KABUPATEN SAMOSIR
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2019/NO.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Pada Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) Kabupaten Samosir
ABSTRAK:
Pengadaan jasa konstruksi yang memenuhi tata nilai pengadaan dan kompetitif mempunyai peran penting bagi ketersediaan infrastruktur yang berkualitas sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian daerah; Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kepala Daerah dapat menindaklanjuti
pelaksanaan Peraturan Presiden ini dengan peraturan bupati; Perlu pengaturan mengenai Penyusunan dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi bagi pemilihan Penyedia yang jelas dan komprehensif sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif dalam pemilihan Penyedia jasa konstruksi.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pekeijaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jaswa. Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Bupati Samosir Nomor 7 Tahun 2019.
TUGAS KELOMPOK KERJA PEMILIHAN; NILAI PAKET USAHA KECIL, USAHA MENENGAH DAN USAHA BESAR PEKERJAAN KONSTRUKSI; PERSYARATAN TAMBAHAN DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN PEMILIHAN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2019.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 19 Tahun 2019
PERBUP Kab. Samosir No. 57 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir Perubahan Atas Peraturan Bupati Samosir Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMOSIR
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2019/NO.19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Samosir Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir
ABSTRAK:
Dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan yang ramah lingkungan, maka dibutuhkan pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup; Sesuai dengan kebutuhan dan mengoptimalkan kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Ketja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/menlhk/Setjen/kum.1/8/2016.
Bidang Penanggulangan. Pemulihan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2019.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 18 Tahun 2019
PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA PADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN SAMOSIR
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2019/NO.18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Samosir
ABSTRAK:
Guna memberikan keyakinan yang memadai agar Dana Desa yang bersumber dari APBN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta sesuai ketentuan Pasal 115 huruf h UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu adanya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, khususnya terkait dengan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Samosir Nomor 13 Tahun 2015; Peraturan Bupati Samosir Nomor 30 Tahun 2017.
Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat; Pembinaan dan Pengawasan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat, dan Desa; Pembinaan dan Pengawasan Camat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2019.
21
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 17 Tahun 2019
PERBUP Kab. Samosir No. 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Tempat Penginapan, Pesanggrahan dan Tempat Rekreasi dan Olahraga Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Samosir Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Tempat Penginapan Dan Pesanggrahan Dan Tempat Rekreasi Dan Olah Raga
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 45 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH, TEMPAT PENGINAPAN DAN PESANGGRAHAN DAN TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2019/NO.17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Samosir Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Tempat Penginapan Dan Pesanggrahan Dan Tempat Rekreasi Dan Olah Raga
ABSTRAK:
Struktur Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Samosir Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah, Tempat Penginapan dan Pesanggrahan dan Tempat Rekreasi dan Olah Raga, dinilai perlu ditinjau dan disempurnakan; Adanya potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari kawasan Objek Wisata Dermaga Jetty Desa Situngkir Kecamatan Pangururan, Objek Wisata Rumah Persaktian Guru Tatea Bulan serta Kawasan Sigulatti/Gedung Geopark Kaldera Toba di Kecamatan Sianjur Mula-mula, maka perlu diatur dalam sebuah peraturan untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar pemungutan retribusi masuk objek wisata dimaksud.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Samosir Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Bupati Samosir Nomor 62 Tahun 2018.
Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Tempat Penginapan dan Pesanggrahan dan Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2019.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 16 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Paket Dan Operasional Bus Wisata Samosir
ABSTRAK:
Untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para wisatawan, maka penting adanya ketersediaan pelayanan transportasi langsung ke objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Samosir; Adanya ketersediaan 2 (dua) unit bus yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Samosir, maka penting memanfaatatkan bus tersebut sebagai angkutan Bus Wisata Samosir; Untuk kelancaran dalam pengoperasian Bus Wisata Samosir sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur tentang Paket dan Operasional Bus Wisata Samosir di Kabupaten Samosir.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Samosir Nomor 48 Tahun 2017.
PAKET WISATA, RUTE, JADWAL DAN HARGA; PEMBIAYAAN DAN OPERASIONAL; PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2019.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 15 Tahun 2019
PERBUP Kab. Samosir No. 2 Tahun 2019 tentang Penetapan Batasan Jumlah Uang Persediaan Dan Ganti Uang Persediaan Untuk Dikelola Bendahara Pengeluaran Dalam Rangka Membiayai Pengeluaran Belanja Langsung Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penetapan Batasan Jumlah Uang Persediaan Dan Ganti Uang Persediaan Untuk Dikelola Bendahara Pengeluaran Dalam Rangka Membiayai Pengeluaran Belanja Langsung Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN BATASAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN UNTUK DIKELOLA BENDAHARA PENGELUARAN DALAM RANGKA MEMBIAYAI PENGELUARAN BELANJA LANGSUNG PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2019/NO.15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penetapan Batasan Jumlah Uang Persediaan Dan Ganti Uang Persediaan Untuk Dikelola Bendahara Pengeluaran Dalam Rangka Membiayai Pengeluaran Belanja Langsung Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Untuk memperlancar pelaksanaan Program dan Kegiatan khususnya di Puskesmas yang ada di Kabupaten Samosir, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Besaran Uang Persediaan yang dikelola Bendahara Pengeluaran pada Puskesmas yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018; Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2019.
Penetapan Batasan Jumlah Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan untuk dikelola Bendahara Pengeluaran dalam rangka membiayai pengeluaran Belanja Langsung pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2019.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 13 Tahun 2019
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SAMOSIR
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2019/NO.13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Samosir
ABSTRAK:
Sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman pelaksanaan urusan pemerintah sub bidang Pos dan telekomunikasi bahwa urusan Pos dan Telekomunikasi merupakan kewenangan Pemerintah Pusat; Sesuai dengan kebutuhan dan untuk mengoptimalkan kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Keija Dinas Komunikasi dan Informatika di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016.
SUSUNAN ORGANISASI; TUGAS DAN FUNGSI.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2019.
26
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 12 Tahun 2019
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 64 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2019/NO.12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 perlu dilakukan penyesuaian Rincian Objek Belanja berdasarkan Jenis Belanja dan Nama Sekolah Penerima; Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018, tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, bahwa guna Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, sehingga Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kualitas SDM Mengurus Koperasi, dan Kegiatan Penyelenggaraan Penilaian Kesehatan Koperasi digabung menjadi 1 (satu) Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Koperasi; Menindaklanjuti Hasil Sinkronisasi Penetapan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) DAK Bidang Pertanian TA. 2019 sesuai dengan Surat Menteri Pertanian Nomor: B.45/RC.240/A.I/I/2019 perihal Penetapan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) DAK Bidang Pertanian TA. 2019, perlu dilakukan perubahan nama kegiatan dan pergeseran anggaran kegiatan; Berdasarkan Bab IV Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Pelayanan Kepariwisataan, menyebutkan "penggunaan DAK Non Fisik hanya dapat digunakan untuk Pelatihan Bidang Kepariwisataan dan Biaya Operasional Non Rutin Layanan Informasi Kepariwisataan" Sehingga Program dan Kegiatan sumber dana DAK Non Fisik yang sudah dialokasikan dalam DPA Dinas Pariwisata Tahun Anggaran 2019 harus diformulasikan pada Program yang sama, namun kegiatan yang berbeda; Menindaklanjuti Rencana Kegiatan dan Anggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik dan Fisik Bidang Kesehatan yang sudah disetujui oleh Kementerian Kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019; Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2018 (Un-Audited) terdapat Kewajiban kepada Pihak ketiga atas pekeijaan yang telah selesai pada tahun sebelumnya namun belum dibayarkan, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; Sesuai dengan point V nomor 39 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 disebutkan bahwa dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekeijaan sehingga melampaui Tahun Anggaran 2018 sesuai Peraturan Perundang-undangan atau akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracft) maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sesuai kode rekening berkenaan.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan 'Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018.
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2019.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 11 Tahun 2019
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN SAMOSIR
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2019/NO.11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Kabupaten Samosir
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dunia usaha dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan hubungan yang harmonis antara dunia usaha dan masyarakat, dapat dilakukan melalui Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; Dalam rangka Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan diperlukan Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang terpadu.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005; Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor Per-05/MBU/2007.
PERAN, FUNGSI PEMERINTAH DAERAH DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN; Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TSLP); Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan TSLP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2019.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 10 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 79 butir (b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengamanahkan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Samosir Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Berdasarkan Pasal 78 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, diamanahkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa dimaksud selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Bupati Samosir Nomor 7 Tahun 2018.
Asas Pengelolaan Keuangan Desa; Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa; Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa; APBD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
99
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
