Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Minahasa Selatan
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang transparan dan akuntabel, perlu menetapkan Kode Etik Unit Layanan Barang/Jasa Kabupaten Minahasa Selatan.
- UU No. 28 Tahun 1999;
- UU No. 17 Tahun 2003;
- UU No. 1 Tahun 2004;
- UU No. 15 Tahun 2004;
- UU No. 11 Tahun 2008;
- UU No. 14 Tahun 2008;
- UU No. 12 Tahun 2011;
- UU No. 5 Tahun 2014;
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 42 Tahun 2004;
- PP No. 58 Tahun 2005;
- Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015;
- Permendagri No. 13 Tahun 2006;
- Peraturan Kepala LKPP No. 5 Tahun 2012.
Peraturan ini mengatur tentang prinsip pengadaan barang/jasa, kode etik, tim etik beserta kedudukan, tugas, kewenangan, tanggung jawab dan susunan keanggotaan, honorarium, pemeriksaan dan keputusan, sanksi terhadap pelanggaran kode etik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2018.
13 halaman batang tubuh (19 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 25 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kapal Angkutan Pelayaran Rakyat Milik Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan
ABSTRAK:
Dalam rangka mengembangkan dan melaksanakan Angkutan Pelayaran Rakyat, ditugaskan Unit Pelaksana Penyelenggara Angkutan Pelayaran Rakyat.
- UU No. 10 Tahun 2003;
- UU No. 17 Tahun 2008;
- UU No. 25 Tahun 2009;
- UU No. 28 Tahun 2009;
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 7 Tahun 2000;
- PP No. 51 Tahun 2002;
- PP No. 61 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 64 Tahun 2015;
- PP No. 20 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011;
- Permenhub No. 93 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Permenhub No. 74 Tahun 2016;
- Permendagri No. 80 Tahun 2015;
- Peraturan Dirjen Perhubungan Laut No. PY.66/1/2-02;
- Peraturan Dirjen Perhubungan Laut No. HK.103/2/8/DJPL-17;
- Perda No. 4 Tahun 2012;
- Perda No. 5 Tahun 2012;
- Perda No. 6 Tahun 2016;
- Perbup No. 56 Tahun 2016.
Untuk menyelenggarakan pelayanan publik angkutan pelayaran rakyat dengan menggunakan Kapal Angkutan Pelayaran Rakyat milik Kabupaten Minahasa Selatan, dibentuk/ditunjuk Unit Penyelenggara Angkutan Pelayaran Rakyat di bawah Dinas Perhubungan sebagai Pembina dan Pengawas.
Diatur juga mengenai hal-hal pokok mengenai Kedudukan dan Pusat Kegiatan, Trayek dan Lokasi, Penggolongan Jenis Jasa dan Tarif, Pengawakan Kapal, dan Asuransi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2018.
Akan diatur lebih lanjut dalam Kep Bupati : Susunan serta Tugas dan Fungsi Unit Penyelenggara Angkutan Pelayaran Rakyat; Penetapan Trayek dan besar Tarif.
12 halaman batang tubuh (12 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Rumah Sakit Umum Daerah Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan
ABSTRAK:
Retribusi merupakan salah satu sumber PAD, sehingga perlu didukung kepastian hukum, tertib administrasi, dan kejelasan tata cara pemungutannya.
- UU No. 28 Tahun 1999;
- UU No. 10 Tahun 2003;
- UU No. 17 Tahun 2003;
- UU No. 1 Tahun 2004;
- UU No. 33 Tahun 2004;
- UU No. 36 Tahun 2009;
- UU No. 44 Tahun 2009;
- UU No. 12 Tahun 2011;
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 24 Tahun 2005;
- PP No. 56 Tahun 2005;
- PP No. 58 Tahun 2005;
- PP No. 8 Tahun 2006;
- Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011;
- Permendagri No. 80 Tahun 2015;
- Perda No. 5 Tahun 2012;
- Perda No. 5 Tahun 2017;
- Perbup No. 53 Tahun 2017.
Tata Cara Pemungutan Retribusi; Alokasi Pemanfaatan; Penentuan Pembayaran dan Tempat Pembayaran; Tata Cara Permohonan keringanan retribusi dan Pelimpahan Kewenangan kepada Direktur RSUD; Angsuran dan Penundaan Pembayaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2018.
Keputusan Direktur RSUD Amurang tentang pelaksanaan retribusi.
10 halaman batang tubuh (15 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 33 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemungutan retribusi Parkir
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan pasal 160 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- UU No. 10 Tahun 2003;
- UU No. 33 Tahun 2004;
- UU No. 22 Tahun 2009;
- UU No. 28 Tahun 2009;
- UU No. 12 Tahun 2011;
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 58 Tahun 2005;
- PP No. 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008;
- PP No. 54 Tahun 2017;
- PP No. 37 Tahun 2011;
- PP No. 79 Tahun 2013;
- Permendagri No. 120 Tahun 2018;
- Perda Kabupaten Minahasa Selatan No. 4 Tahun 2012;
- Perda Kabupaten Minahasa Selatan No. 5 Tahun 2012;
- Perda Kabupaten Minahasa Selatan No. Tahun 2016;
- Perda Kabupaten Minahasa Selatan No. 21 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang maksud dan tujuan, pengelolaan parkir, retribusi parkir, serta pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2019.
8 halaman terdiri dari 6 halaman batang tubuh (9 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 37 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Minahasa Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa sektor pariwisata merupakan penggerak perekonomian masyarakat sebagai salah satu sektor unggulan yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan;
b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan, maka diperlukan upaya diversifikasi objek wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya dan ramah lingkungan;
c. bahwa dalam pengembangan pariwisata kerakyatan, perlu dibentuk wisata pedesaan yang dapat menjadi proyek percontohan bagi lainnya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Minahasa Selatan.
1. UU No. 10 Tahun 2003;
2. UU No. 33 Tahun 2004;
3. UU No. 10 Tahun 2009;
4. UU No. 12 Tahun 2011;
5. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015
Peraturan ini mengatur tentang tujuan, sasaran, dan fungsi pengembangan desa wisata, tugas dan tanggung jawab penataan lingkungan pada desa wisata, hak dan kewajiban, pemanfaatan dan pengembangan desa wisata, lokasi desa wisata, pengelolaan dan pengawasan desa wisata.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2017.
10 pasal (8 halaman)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 24 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Dalam rangka kelancaran pelaksanaan belanja TA 2018.
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 20150; Perda Kab. Minahasa Selatan No. 1 Tahun 2015; Perda Kab. Minahasa Selatan No. 5 Tahun 2017; Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017.
Perubahan Penjabaran APBD 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2018.
Merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 53 Tahun 2017
59 halaman (terdiri dari 5 halaman batang tubuh (2 pasal) dan 54 halaman lampiran)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan No. 2 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI MINAHASA SELATAN DIBIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MINAHASA SELATAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan No. 17 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD. Kab. Minahasa Selatan Tahun 2018 Nomor 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan
ABSTRAK:
Melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan.
- UU No. 10 Tahun 2003;
- UU No. 5 Tahun 2014;
- UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- UU No. 20 Tahun 2003;
- UU No. 25 Tahun 2004;
- UU No. 33 Tahun 2004;
- UU No. 12 Tahun 2011;
- UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 29 Tahun 1990;
- PP No. 19 Tahun 2005;
- PP No. 47 Tahun 2007;
- PP No. 48 Tahun 2007;
- PP No. 17 Tahun 2010;
- Permendagri No. 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018;
- Perda Kab. Minahasa Selatan No. 2 Tahun 2012.
Peraturan ini mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi satuan pendidikan, jabatan, pengangkatan, dan pemberhentian, serta pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2018.
7 halaman terdiri dari 4 halaman batang tubuh (13 pasal)
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
