Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2020 No 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pergeseran Anggaran Ketujuh Mendahului APBD Kab. Pasaman TA 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengakomodir kebijakan Pemerintah mengenai Program Hibah Air Minum Perkotaan dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA 2020, perlu ditetapkan Perbup tentang Pergeseran Anggaran Mendahului Perubahan APBD Kab. Pasaman TA 2020
UUD 1945, UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, Perpu No. 1 Tahun 2020, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 56 Tahun 2005, PP No. 65 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 33 Tahun 2019, PMK No. 35/PMK.07/2020
Anggaran Ketujuh Mendahului Perubahan APBD Kab. Pasaman Tahun 2020 semula berjumlah Rp1.116.938.658.382,00 berkurang sejumlah Rp(105.640.867.832,00) sehingga menjadi Rp1.009.497.790.550,00
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2020.
6 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 6 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Berita daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2019 No. 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Nagari
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Permendagri No. 20 Tahun 2018, khususnya yang berkenaan dengan kedudukan pelaksana pengelolaan keuangan nagari, perlu dilakukan perubahan atas Perbup No. 23 Tahun 2015
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 1 Tahun 2014, permendagri No. 20 Tahun 2018, Perka LKPBJP No. 13 Tahun 2013, Perda Kab. Pasaman No. 1 Tahun 2017
beberapa ketentuan dalam Perbup No. 23 Tahun 2015 diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, dan angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, dan angka 18 diubah
2. Ketentuan Pasal 7 huruf e diubah
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) diubah dan diantara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan ayat (7a).
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b, huruf i dirubah, ayat (1) huruf g dihapus dan ayat (3) dihapus
5. Ketentuan Pasal 14 ayat (5) dihapus dan ayat (6) diubah
6. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf a diubah
7. Ketentuan Pasal 21 diubah
8. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah
9. Ketentuan pasal 24 ayat (1) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2019.
9 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasaman No. 09 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Barang Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang Tahun 2022.
UU No. 12 Tahun 1956 UU No. 28 Tahun 1999 UU No. 15 Tahun 2004 UU No. 25 Tahun 2004 UU No. 23 Tahun 2014 Perpres No. 33 Tahun 2020 Permendagri No. 70 Tahun 2019 Permendagri No. 90 Tahun 2019 Permendagri No. 77 Tahun 2020 PMK No. 60/PMK.02/2021 Perda Kab. Pasaman No. 3 Tahun 2008
SSH Barang mengatur standar harga tertinggi terhadap harga barang yang di dalamnya belum termasuk pajak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2021.
53
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 7 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2018 Nomor 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Pasaman
ABSTRAK:
a. bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan sebuah rangkaian proses siklus yang komprehensif, simultan dan kontiniu dimana Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 396 ayat (1) dan Pasal 397 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman tentang Tata Cara Pelaksanaan Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Pasaman;
UU Nomor 12 Tahun 1956; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 27 Tahun 2014; PP Nomor 38 tahun 2016; Permendagri Nomor 19 Tahun 2016; Perda Kabupaten Pasaman Nomor 2 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini memuat Bab I Ketentuan Umum; Bab II Ruang Lingkup; Bab III Maksud dan Tujuan; Bab IV Wewenang, Tugas, dan Fungsi; Bab V Pengertian; Bab VI Tata Cara Hibah; Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2018.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 82 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2020 Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemkab. Pasaman
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya mewujudkan tertib administrasi pengelolaan BMD dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Permendagri No. 108 Tahun 2016, perlu menetapkan Perbup tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah di lingkungan Pemkab. Pasaman
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 27 Tahun 2014, Permendagri No. 19 Tahun 2016, Permendagri No. 108 Tahun 2016, Kepmendagri No. 7 Tahun 2002, Perda Kab. Pasaman No. 2 Tahun 2017
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Kodefikasi Barang
3. Kode Lokasi
4. Kode Register
5. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
7 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 19 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2020 Nomor 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup Pasaman No. 6 tahun 2020 Tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan Pihak Lain di Lingkungan Pemkab. Pasaman
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap perjalanan dinas Pimpinan dan anggota DPRD, perlu melakukan perubahan atas perbup Pasaman No. 6 Tahun 2020
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 56 Tahun 2005, Pp No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Perda kab. Pasaman No. 3 Tahun 2008, Perda Kab. Pasaman No. 16 Tahun 2016
Dalam Perbup No. 6 Tahun 2020 Ketentuan Pasal 12 diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2020.
Perbup No. 6 Tahun 2020
5 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 44 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2022 Nomor 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021:
UU No. 12 Tahun 1956
UU No. 23 Tahun 2014
PP No. 12 Tahun 2019
Permendagri No. 77 Tahun 2020
Perda Kab. Pasaman No. 5 Tahun 2020
Perda Kab. Pasaman No. 41 Tahun 2021
Perda No. 1 Tahun 2022
Mengatur mengenai penjabaran laporan realisasi anggaran TA 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2022.
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 69 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 69
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dinyatakan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja diatur dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional perlu dilakukan penyesuaian terhadap
Peraturan Bupati Pasaman Nomor 57 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat;
UU No. 12 Tahun 1956
UU No. 5 Tahun 2014
UU No. 23 Tahun 2014
PP No. 18 Tahun 2016
Permenpan RB No. 17 Tahun 2021
Permenpan RB No. 25 Tahun 2021
Perda Kab. Pasaman No. 16 Tahun 2016
Dinas Pemberdayaan Masyarakat merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang pemerintahan nagari.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan Bupati Pasaman Nomor 57 Tahun 2019
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 65 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2020 Nomor 65
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
UU No. 12 Tahun 1956 UU No. 5 Tahun 2014 UU No. 23 Tahun 2014 PP No. 18 Tahun 2016 PP No. 11 Tahun 2017 PermenpanRB No. 26 Tahun 2011 Permendagri No. 35 Tahun 2012 Permenpan RB No. 1 Tahun 2020 Permenpan RB No. 41 Tahun 2020 Perda Kab. Pasaman No. 16 Tahun 2016 Perbup Pasaman No. 46 Tahun 2016
Uraian jabatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari Jabatan Struktural, Jabatan Non Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Pasaman Nomor 80 Tahun 2018
5
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
