PERBUP Kab. Pasaman No. 33 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman Nomor 46 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Nagari setiap Nagari se Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Nagari Setiap Nagari Se Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Nagari Setiap Nagari Se Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2022,
UU No. 12 Tahun 1956
UU No. 17 Tahun 2003
UU No. 1 Tahun 2004
UU No. 15 Tahun 2004
UU No. 6 Tahun 2014
UU No. 23 Tahun 2014
PP No. 43 Tahun 2014
PP No. 60 Tahun 2014
Permendagri No. 20 Tahun 2018
Perda Kab. Pasaman No. 1 Tahun 2017
Perbup Pasaman No. 28 tahun 2017
Perbup Pasaman No. 73 tahun 2019
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mencakup:
a. Penetapan rincian Alokasi Dana Nagari untuk setiap Nagari TahunInggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakanagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
b. Data indikator penghitungan Alokasi Dana Nagari untuk setiap Nagari di daerah Tahun Anggaran 2022 yang merupakan data yang bersumber dari badan Pusat Statistik Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 47 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pergeseran Anggaran Kedua Setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 47 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2021-2025
ABSTRAK:
a. bahwa guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan khususnya penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan, serta untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD- AMPL) Kabupaten Pasaman,
b. bahwa Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan merupakan rencana daerah dalam penyediaan layanan air minum dan penyehatan lingkungan untuk periode (lima tahun,
UU No. 12 Tahun 1956
UU No. 23 Tahun 2014
PP No. 16 Tahun 2005
PP No. 122 Tahun 2015
Perpres No. 185 Tahun 2014
Permen PU No. 27/PRT/M/2016
Perda Kab. Pasaman No. 3 Tahun 2011
Perda Kab. Pasaman No. 4 Tahun 2021
RAD AMPL berperan sebagai instrumen sinkronisasi program-program pelayanan air minum dan sanitasi dari berbagai sumber pembiayaan dalam angka pemenuhan layanan dasar air minum dan sanitasi sesuai target nasional.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 49 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2020 Nomor 67
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman;
UU No. 12 Tahun 1956 UU No. 5 Tahun 2014 UU No. 23 Tahun 2014 PP No. 18 Tahun 2016 PP No. 11 Tahun 2017 Permenpan RB No. 26 Tahun 2011 Permendagri No. 35 Tahun 2012 Permenpan RB No. 1 Tahun 2020 Permenpan RB No. 41 Tahun 2020 Perda Kab. Pasaman No. 16 Tahun 2016 Perbup Pasaman No. 37 Tahun 2018
Mengatur Uraian jabatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia terdiri dari Jabatan Struktural, Jabatan Non Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Pasaman Nomor 62 Tahun 2018
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 49 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Pasaman Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa kebijakan penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan yang telah berumur lama dan tidak digunakan lagi dalam rangka menghasilkan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan di Neraca yang menggambarkan kondisi yang sewajarnya, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Pasaman Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah,
UU No. 12 Tahun 1956
UU No. 17 Tahun 2003
UU No. 1 Tahun 2004
UU No. 15 Tahun 2004
UU No. 33 Tahun 2004
UU No. 23 Tahun 2014
PP No. 8 Tahun 2006
PP No. 71 Tahun 2010
PP No. 12 Tahun 2019
PP No. 28 Tahun 2020
Permendagri No. 64 Tahun 2013
Permendagri No. 73 Tahun 2015
Permendagri No. 19 Tahun 2016
Permendagri No. 108 Tahun 2016
Permendagri No. 77 Tahun 2020
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasaman Nomor 11 Tahun 2014
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan Bupati Pasaman Nomor 11 Tahun 2014
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 50 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja diatur dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Pasaman Nomor Peraturan Bupati Pasaman Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Serta Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman;
UU No. 12 Tahun 1956 UU No. 5 Tahun 2014 UU No. 23 Tahun 2014 PP No. 18 Tahun 2016 Permenpan RB No. 17 Tahun 2021 Permenpan RB No. 25 Tahun 2021 Perda Kab. Pasaman No. 16 Tahun 2016
Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan Bupati Pasaman Nomor 58 Tahun 2019
31
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 50 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2020 Nomor 50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman;
UU No. 12 Tahun 1956 UU No. 5 Tahun 2014 UU No. 23 Tahun 2014 PP No. 18 Tahun 2016 PP No. 11 Tahun 2017 Permenpan RB No. 26 Tahun 2011 Permendagri No. 35 Tahun 2012 Permenpan RB No. 1 Tahun 2020 Permenpan RB No. 41 Tahun 2020 Perda Kab. Pasaman No. 16 Tahun 2016 Perbup Pasaman No. 33 Tahun 2016
Mengatur Uraian jabatan Dinas Kesehatan terdiri dari Jabatan Struktural,
Jabatan Non Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Pasaman Nomor 66 Tahun 2018
13
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
