Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Umum Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal S1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2022,
UU No. 12 Tahun 1956 UU No. 17 Tahun 2003 UU No. 1 Tahun 2004 UU No. 15 Tahun 2004 UU No. 23 Tahun 2014 PP No. 56 Tahun 2005 PP No. 12 Tahun 2019 Perpres No. 33 Tahun 2020 Permendagri No. 77 Tahun 2020 Perda Kab. Pasaman No. 3 Tahun 2008
Menetapkan Standar Biaya Umum, yaitu besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2021.
94
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 35 Tahun 2021
ANALISIS STANDAR BELANJA DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman tentang Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan
UU No. 12 Tahun 1956 UU No. 17 Tahun 2003 UU No. 1 Tahun 2004 UU No. 15 Tahun 2004 UU No. 23 Tahun 2014 PP No. 56 Tahun 2005 PP No. 12 Tahun 2019 Perpres No. 33 Tahun 2020 Permendagri No. 77 Tahun 2020 Perda Kab. Pasaman No. 3 Tahun 2008
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2021.
27
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 36 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman
ABSTRAK:
a. bahwa untuk percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik diperlukan peran serta penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat selaku pengguna/penerima pelayanan sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel: bahwa peran serta penyelenggara pelayanan publik
b. dan masyarakat selaku pengguna/penerima pelayanan dapat diwujudkan dalam bentuk Forum Komunikasi Publik;
UU No. 12 Tahun 1956 UU No. 25 Tahun 2009 UU No. 23 Tahun 2014 PP No. 96 Tahun 2012 Permenpan B No. 16 Tahun 2017
Tujuan penyelenggaraan FKP adalah untuk memperoleh pemahaman hingga solusi antara UPPP dan masyarakat meliputi pembahasan rancangan, penerapan, dampak dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh UPP sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2021.
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 38 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pasaman Nomor 20 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara perlu dilakukan Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pasaman Nomor 20 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman,
UU No. 12 Tahun 1956
UU No. 28 Tahun 1999
UU No. 31 Tahun 1999
UU No. 23 Tahun 2014
PP No. 94 Tahun 2021
Per KPK No. 7 Tahun 2016
Mengubah Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2015 Nomor 20) yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 20 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2017 Nomor 20)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2021.
Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2015
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 40 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Pasaman
ABSTRAK:
bahwa penyelenggaraan pendidikan antikorupsi di seluruh jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka menciptakan peserta didik yang berintegritas dan sebagai generasi muda yang memiliki nilai-nilai berkarakter moral antikoripsi
UU No. 12 Tahun 1956
UU No. 31 Tahun 1999
UU No. 30 Tahun 2002
UU No. 20 Tahun 2003
UU No. 23 Tahun 2014
PP No. 47 Tahun 2008
Perpres No. 87 Tahun 2017
Permendikbud No. 202 Tahun 2018
Perda Kab. Pasaman No. 2 Tahun 2013
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:
a. pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi,
b. pelaksana Pendidikan Antikorupsi,
c. kerja sama,
d. pembiayaan, dan
e. monitoring, evaluasi, dan pelaporan,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2021.
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 41 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pergeseran Anggaran Setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 42 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
a. bahwa road map reformasi birokrasi merupakan dokumen perencanaan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah;
b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 perlu diatur Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun 2021-2026;
UU No. 12 Tahun 1956
UU No. 23 Tahun 2014
Perpres No. 81 Tahun 2010
Perpres No. 76 Tahun 2013
Permenpan RB No. 10 Tahun 2011
Permenpan RB No. 30 Tahun 2012
Permenpan RB No. 31 Tahun 2012
Permenpan RB No. 37 Tahun 2013
Permenpan RB No. 52 Tahun 2014
Permenpan RB No. 25 Tahun 2020
Perda Kab. Pasaman No. 16 Tahun 2016
Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2026 merupakan bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi dan rencana rinci Reformasi Birokrasi selama (lima) tahun yaitu Tahun 2021-2026.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2021.
56
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
