Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 491 peraturan dalam 0,02 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 3 Tahun 2015

Hukum Acara Sidang majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Sintang

Hukum Acara dan Peradilan Kepegawaian, Aparatur Negara Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Abstrak

Hukum acara-sidang-majelis pertimbgangan tuntutan ganti rugi-keuangan-barang-Sintang

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2015/NO.3, TBD No.3, LL KAB. SINTANG: 32 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Hukum Acara Sidang majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Sintang

ABSTRAK:

Perbup ini merupakan pedoman pelaksanaan sidang sesuai Perbup Sintang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten SIntang.
UU Nomor 27 Tahun 1959; UU NOmor 28 Tahun 1999; UU NOmor 17 Tahaun 2003; UU NOmor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2006; UU nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 6 Tahun 2014' UU Nomor 23 tahun 2014; PP Nomor 68 Tahun 1999'; PP Nomor 42 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; pP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 41 Tahun 2007; PP Nomor 53 Tahun 2010; PP Nomor 27 Tahun 2014. Permendagri Nomor 5 Tahun 1997; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 17 Tahun 2007; Permendgri Nomor 23 Tahun 2007; Permendagri Nomor 25 Tahun 2007; PermenPAN Nomor Per/04/M.PAN/03/2008; PermenPAN NOmor: PER/05/M.PAN/03/2008; Permendagri Nomor 7 Tahun 2008; PermenPAN Nomor PER/05/M.PAN/4/2009; PermenPAN RB Nomor 19 Tahun 2009; Permendagri Nomor 22 Tahun 2013 ; Permendagri Nomor 12 Tahun 2014; Perda SIntang Nomor 25 Tahun 2006; Perda SIntang Nomor 1 Tahun 2008; Perda Sintang Nomor 8 Tahun 2011; Perda Sintang Nomor 2 Tahun 2008.
Perbup ini mengatur hokum acara dalam sidang sesuai judul dimaksud. ANtara lain, mengatur apa pakaian seragam yang perlu dikenakan, format, tata cara, template salam, dan lain-lain.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2015.
Peraturan yang belum atau belum cukup diatur, akan diatur lebih lanjut dengan peratutan bupati tersendiri.
31 Halaman dan 1 Halaman Penjelasan

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2018

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Abstrak

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2018

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2018/NO.4, LL KAB.SINTANG: 11 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian dana desa untuk setiap desa;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.12 Tahun 1985, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, perpres No.113 Tahun 2014, Perda No.7 Tahun 2016, Perda No.17 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penetapan Rincian Dana Desa; Penyaluran Dana Desa; Penggunaan Dana Desa; Pelaporan Dana Desa; Sanksi; dan Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2018.
Peraturan Bupati ini memiliki 11 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang No. 2 Tahun 2011

Pajak Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download :
PERDA-NO-2-TAHUN-2011-TTG-PAJAK DAERAH.pdf

Abstrak

PAJAK

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2011/NO.2, TLD No.2, LL KAB SINTANG: 51 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Daerah

ABSTRAK:

bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1974, UU No.8 Tahun 1981, UU No.6 Tahun 1983, UU No.19 Tahun 1997, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.14 Tahun 2002, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.10 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.27 Tahun 1983, PP No.55 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.8 Tahun 2006, PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, PP No.69 Tahun 2010, PP No.91 Tahun 2010, Perda Sintang No.8 Tahun 2006, Perda Sintang No.25 Tahun 2006, Perda Sintang No.1 Tahun 2008, Perda Sintang No.2 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Jenis Pajak, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Wilayah Pemungutan, Masa Pajak Dan Tahun Pajak, Pemungutan Pajak, Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan, Keberatan Dan Banding, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif, Pembukuan Dan Pemeriksaan, Insentif Pemungutan, Ketentuan Khusus, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Pelaksanaan, Pemberdayaan, Pengawasan Dan Pengendalian dan Ketentuan Peralihan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2012.
40 halaman dan 11 halaman penjelasan

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 32 Tahun 2012

Sistem dan Prosedur Pengamananan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
PERBUP-NO-32-TAHUN-2012-TTG-ocr.pdf

Abstrak

SISTEM DAN PROSEDUR PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2012/NO.32, TBD No.32, LL KAB. SINTANG: 16 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Pengamananan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

ABSTRAK:

Bahwa upaya tertib administrasi dan fisik barang milik Pemerintah Kabupaten Sintang, maka perlu dilakukan pengamanan dan pemeliharaan secara tertib agar dapat digunakan secara optimal dan mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 72 Tahun 1957, UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 5 Tahun 1960, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 2 Tahun 2012, PP No. 46 Tahun 1971, PP No. 40 Tahun 1994, PP No. 2 Tahun 2001, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 6 Tahun 2006, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 71 Tahun 2010, Peratuan Presiden No. 54 Tahun 2010, Permendagri No. 5 Tahun 1997, Permendagri No. 7 Tahun 2006, Kep Mendagri No. 49 Tahun 2001, Kep Mendagri No. 12 Tahun 2003, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 17 Tahun 2007, Perda Kab Sintang No. 8 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah; Pengamanan dan Pemeliharaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2012.
14 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 58 Tahun 2008

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2008

APBD

Abstrak

APBD

2008

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD.2008/NO.58, LL KAB. SINTANG: 6 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2008

ABSTRAK:

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2009, perlu dijabarkan secara rinci sebagai landasan operasional pelaksanaannya;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1974, UU No.12 Tahun 1985, UU No.18 Tahun 1997, UU No.21 Tahun 1997, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.10 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.45 Tahun 2007, PP No.109 Tahun 2000, PP No.65 Tahun 2001, PP No.66 Tahun 2001, PP No.24 Tahun 2004, PP No.24 Tahun 2005, PP No.54 Tahun 2005, PP No.55 Tahun 2005, PP No.56 Tahun 2005, PP No.57 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.65 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.8 Tahun 2006, PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, Keppres No.42 Tahun 2002, Keppres No.80 Tahun 2003, Perda Sintang No.1 Tahun 2006, Perda Sintang No.1 Tahun 2007, Perda Sintang No.25 Tahun 2006, Perda Sintang No.11 Tahun 2008, Perda Sintang No.1 Tahun 2008, Perda Sintang No.2 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2009.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2008.
8 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2007

Pemekaran Desa Di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa

Abstrak

AGRARIA-DESA

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2007/NO.6, TLD NO.6, LL KAB. SINTANG: 10 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemekaran Desa Di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang

ABSTRAK:

bahwa pemekaran desa merupakan upaya memberikan pelayanan dan mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Desa secara terpadi, tepat guna, dan berkesinambungan serta dalam rangka Penataan Desa yang lebih efektif dan efisien dalam wilayah Kecamatan di Kabupaten Sintang;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.10 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, PP No.24 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.72 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, Perda Sintang No.14 Tahun 2000, Perda Sintang No.11 Tahun 2006, Perda Sintang No.13 Tahun 2006, Perda Sintang No.16 Tahun 2006, Perda Sintang No.17 Tahun 2006, Perda Sintang No.25 Tahun 2006.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Pemekaran Desa, Batas Wilayah, Kekayaan Desa, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi, Kedudukan Keuangan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2007.
Peraturan Daerah ini memiliki 7 halaman, 2 halaman lampiran, dan 1 halaman penjelasan.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 60 Tahun 2018

Pencegahan Stunting di Kabupaten Sintang

Kesehatan

Abstrak

PENCEGAHAN STUNTING DI KABUPATEN SINTANG

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD.2018/NO.60, TBD NO.60, LL KAB.SINTANG: 13 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan Stunting di Kabupaten Sintang

ABSTRAK:

bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multidimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil dan anak balita, untuk itu perlu dilakukan upaya pencegahan stunting melalui intervensi paling menentukan pada Seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait
UU No. 27 Tahun 1959, UU No.36 Tahun 2009, UU No. 18 Tahun 2012, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 69 Tahun 1999, PP No. 28 Tahun 2004, PP No. 33 Tahun 2012, PP No. 17 Tahun 2015, PP No. 42 Tahun 2013, Perpres No. 83 Tahun 2017, Permenkes No. 155/Menkes/Per/I/2010, Permenkes No. 33 Tahun 2012, Permenkes No. 26 Tahun 2013, Permenkes No. 75 Tahun 2013, Permenkes No. 23 Tahun 2014, Permenkes No. 25 Tahun 2014, Permenkes No. 28 Tahun 2014, Permenkes No. 41 Tahun 2014, Permenkes No. 88 Tahun 2014, Permenkes No. 21 Tahun 2015, Permenkes No. 51 Tahun 2016, Perda Kab Sintang No. 25 Tahun 2006, Perda Kab Sintang No. 7 Tahun 2016, Perbup Kab Sintang No.74 Tahun 2017, dan Perbup Kab Sintang No. 14 Tahun 2018
Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Kegiatan; Strategi; Penajaman Sasaran, Indikator Kinerja dan Manfaat; Peran Serta Masyarakat; dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2018.
13

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang No. 3 Tahun 2012

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
perda-no.3-th-2012.pdf

Abstrak

rencana pembangunan

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2012/NO.3, TLD NO.3, LL KAB. SINTANG: 30 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah, Pemerintah Kabupaten Sintang memerlukan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.5 Tahun 1960, UU No.8 Tahun 1974, UU No.5 Tahun 1984, UU No.5 Tahun 1990, UU No.3 Tahun 1992, UU No.25 Tahun 1992, UU No.20 Tahun 1997, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.36 Tahun 1999, UU No.39 Tahun 1999, UU No.41 Tahun 1999, UU No.21 Tahun 2000, UU No.23 Tahun 2002, UU No.28 Tahun 202, PP No.68 Tahun 2002, UU No.13 Tahun 2003, UU No.17 Tahun 2003, UU No.20 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.2 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.18 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.38 Tahun 2004, UU No.40 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2006, UU No.17 Tahun 2007, UU No.24 Tahun 2007, UU No.25 Tahun 2007, UU No.26 Tahun 2007, UU No.40 Tahun 2007, UU No.18 Tahun 2008, UU No.20 Tahun 2008, UU No.1 Tahun 2009, UU No.4 Tahun 2009, UU No.10 Tahun 2009, UU No.11 Tahun 2009, UU No.18 Tahun 2009, UU No.22 Tahun 2009, UU No.25 Tahun 2009, UU No.28 Tahun 2009, UU No.32 Tahun 2009, UU No.36 Tahun 2009, UU No.43 Tahun 2009, UU No.44 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.43 Tahun 1993, PP No.4 Tahun 2001, PP No.20 Tahun 2004, PP No.21 Tahun 2004, PP No.44 Tahun 2004, PP No.45 Tahun 2004, PP No.19 Tahun 2005, PP No.48 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.6 Tahun 2006, PP No.39 Tahun 2006, PP No.6 Tahun 2007, PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, PP No.2 Tahun 2008, PP No.26 Tahun 2008, PP No.47 Tahun 2008, PP No.76 Tahun 2008, PP No.8 Tahun 2008, PP No.10 Tahun 2010, PP No.15 Tahun 2010, PP No.17 Tahun 2010, PP No.18 Tahun 2010, PP No.20 Tahun 2010, PP No.22 Tahun 2010, PP No.23 Tahun 2010, PP No.24 Tahun 2010, PP No.91 Tahun 2010,Perpres No.5 Tahun 2010, Perpres No.3 Tahun 2012, Permendagri No.54 Tahun 2010, Perda Sintang No.25 Tahun 2006, Perda Sintang No.1 Tahun 2008, Perda Sintang No.2 Tahun 2008, Perda Sintang No.6 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Prinsip, dan Sistematika, Pengendalian dan Evaluasi, Program Prioritas dan Indikator Kinerja Daerah, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah ini memiliki 26 halaman dan 4 halaman penjelasan.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang No. 5 Tahun 2014

Bandar Udara Tebelian Di Kabupaten Sintang

Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
PERDA-NO-5-TAHUN-2014-TTG-BANDARA TEBELIAN DI KAB SINTANG.pdf

Abstrak

KOMPOSISI PEMBAGIAN HASIL KAPITASI DAN PEMANFAATAN DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN SINTANG

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2014/NO.5, TLD No.5, LL KAB. SINTANG: 7 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Bandar Udara Tebelian Di Kabupaten Sintang

ABSTRAK:

bahwa guna melaksanakan pasal 20, pasal 21 dan pasal 22 Peraturan Presiden No.12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, menegaskan manfaat Jaminan Kesehatan bersifat pelayanan kesehatan perorangan yang mencakup pelayanan promotif, preventif dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai kebutuhan medis yang diperluhkan merupakan hak setiap peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS);
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.39 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.29 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.40 Tahun 2004, UU No.36 Tahun 2009, UU No.24 Tahun 2011, UU No.12 Tahun 2011, PP No.32 Tahun 1996;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, Maksud dan Tujuan; Pelayanan Tingkat Pertama dan Jenis Pelayanan; Tarif Pelayanan Kesehatan; Komposisi Pembagian Hasil Kapitasi dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional; Pemanfaatan Dari Kapitasi BPJS; ketentuan penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2014.
10 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 48 Tahun 2018

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018

APBD

Download :
Perbup No.48 Tahun 2018 ttg Penjabaran APBD.pdf

Abstrak

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 91 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2018

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD.2018/NO.48, TBD NO.48, LL KAB.SINTANG: 8 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan penyesuaian rincian pemberian gaji, pensiun atau tunjangan ketiga belas berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, maka terhadap penyesuaian rincian pemberian gaji, pensiun atau tunjangan ketiga belas tersebut perlu ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang TA 2018
UU No. 27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP NO. 109 Tahun 2000, PP No. 54 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 57 Tahun 2005, PP No. 58Tahun 2005, PP No. 19 Tahun 2016, PP No. 18 Tahun 2017, PP No. 19 Tahun 2018, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 31 Tahun 2016. Permenkeu No.117/PMK.07/2017, Perda Kab Sintang No. 7 Tahun 2016, Perda Kab Sintang No. 1 Tahun 2011, Perda Kab Sintang No. 2 Tahun 2011, Perda Kab Sintang No. 4 Tahun 2012, Perda Kab Sintang No. 5 Tahun 2012, Perda Kab Sintang No. 6 Tahun 2012, Perda Kab Sintang No.4 Tahun 2013, Perda Kab Sintang No. 4 Tahun 2017 dan Perda Kab Sintang No. 17 Tahun 2017
Ketentuan Pasal 1 diubah; Ketentuan Lampiran I diubah; dan Ketentuan Lampiran II diubah

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2018.
PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 91 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2018 2008
8

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT