Kesehatan - Sistem Pengendalian Intern - COVID-19 / Corona
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021 No. 1
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokoler Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
a. bahwa kesehatan merupakan salah satu unsur penentu kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dijamin oleh pemerintah daerah; b. bahwa penyebaran corona virus disease 2019 telah mengancam masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara sehingga membutuhkan upaya penanganan; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 33 Tahun 2003; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2018; PP No. 40 Tahun 1991.
Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokoler Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2021.
18 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 8 Tahun 2021
Kepegawaian, Aparatur Negara - Struktur Organisasi
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021 No. 8
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Minahasa Utara
ABSTRAK:
a. bahwa dengan dikeluarkan dan ditetapkannya Peraturan Menteri dan Peratuarn Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian tentang Nomenklatur yang membidangi urusan Pemerintahan maka perlu diadakan penyesuaian Nomenklatur Perangkat Daerah; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu mengadakan perubahan terhadap Nomenklatur Perangkat Daerah; c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Utara.
Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 33 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PERMENPUPR No. 32/PRT/M/2016; PERMENKKP No. 26/PERMEN-KP/2016; PERKAPERPUSNAS No. 11 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 5 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 11 Tahun 2019; KEPMENDAGRI No. 100-440 Tahun 2019; PERDA No. 5 Tahun 2016.
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Minahasa Utara
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Minahasa Utara
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 19 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021 No. 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa wajib ditatausahakan dengan baik dan disusun berdasarkan perencanaan yang baik sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; b. bahwa dalam rangka perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu disusun suatu pedoman yang akan digunakan oleh pemerintah Desa dalam merecanakan dan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2021.
UU No. 33 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; PERPRES No. 113 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018; PERMENDES No. 13 Tahun 2020; PERMENKEU No. 222/PMK.07/2020; PERMENKEU No. 17/PMK.07/2021; INSMENDAGRI No. 3 Tahun 2021; INSMENDES No. 1 Tahun 2021; PERDA No. 3 Tahun 2015; PERDA No. 4 Tahun 2020; PERBUP No. 18 Tahun 2019; PERBUP No. 62 Tahun 2020.
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2021.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 20 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021 No. 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk Setiap Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2021.
UU No. 33 Tahun 2003; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; PERPRES No. 113 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018; PERMENDES No. 13 Tahun 2020; PERMENKEU No. 222/PMK.07/2020; PERMENKEU No. 17/PMK.07/2021; INSMENDAGRI No. 3 Tahun 2021; INSMENDES No. 1 Tahun 2021; PERDA No. 3 Tahun 2015; PERDA No. 4 Tahun 2020; PERBUP No. 18 Tahun 2019; PERBUP No. 62 Tahun 2020.
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2021.
21 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 21 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021 No. 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu memperhatikan kesejahteraan Hukum Tua dan Perangkat Desa melalui penyesuaian penghasilan tetap serta pemberian tunjangan kepada pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Tata Cara Pembagian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2021.
UU No. 33 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2019; PERPRES No. 78 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018; PERDA No. 3 Tahun 2015; PERDA No. 4 Tahun 2016; PERDA No. 3 Tahun 2018; PERDA No. 4 Tahun 2020.
Tata Cara Pembagian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2021.
27 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 25 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021 No. 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Eliminasi Malaria Di Kabupaten Minahasa Utara
ABSTRAK:
a. bahwa kejadian penyakit Malaria yang menjadi ancaman di daerah ini sesegera mungkin diantisipasi dan ditanggulangi secara terpadu dalam bentuk usaha-usaha yang terintegrasi dengan melibatkan pemerintah dan masyarakat; b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 203/MENKES/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria, serta untuk mencapai target Eliminasi perlu upaya percepatan yang terstruktur dan berkesinambungan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Eliminasi Malaria di Kabupaten Minahasa Utara.
UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 33 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; PP No. 40 Tahun 1991; PERMENKES No. 5 Tahun 2013; KEPMENKES No. 203/Menkes/SK/IV/2009.
Eliminasi Malaria Di Kabupaten Minahasa Utara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2021.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 27 Tahun 2021
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana - Standar/Pedoman
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021 No. 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Santunan Dana Duka Bagi Masyarakat Kabupaten Minahasa Utara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelayanan dan wujud empati pemerintah daerah kepada masyarakat yang mengalami kedukaan karena kematian anggota keluarganya, maka perlu diberikan santunan duka; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Santuan Duka Bagi Masyarakat Kabupaten Minahasa Utara.
UU No. 33 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020.
Pedoman Pemberian Santunan Dana Duka Bagi Masyarakat Kabupaten Minahasa Utara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2021.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 28 Tahun 2021
APBD - Sistem Pengendalian Intern - Kebijakan Pemerintah
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021 No. 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Minahasa Utara
ABSTRAK:
a. bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera; b. bahwa dalam upaya pemberantasan pungutan liar perlu dibentuk unit pemberantasan pungutan liar; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Minahasa Utara.
UU No. 33 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PERPRES No. 87 Tahun 2016; INSMENDAGRI No. 180/3935/SJ Tgl. 24 Okt 2016.
Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Minahasa Utara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2021.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 29 Tahun 2021
APBD - Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya - Standar/Pedoman
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021 No. 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 Kepada Aparatur Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.
UU 17 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 53 Tahun 2021; PERDA No. 4 Tahun 2020.
Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 Kepada Aparatur Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2021.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 30 Tahun 2021
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN - Perizinan, Pelayanan Publik
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021 No. 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
UU No. 33 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PERPRES No. 97 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 139 Tahun 2017.
Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2021.
6 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
