Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tunjangan Perumahan dan Transportasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara
ABSTRAK:
Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.18 Tahun 2017 dan Perda Kab. Minahasa Utara No. 5 Tahun 2017, untuk efektivitas pelaksanaan tugas fungsi dan wewenang serta mendorong peningkatan kinerja DPRD, dibutuhkan fasilitas perumahan dan transportasi yang layak.
- UU No. 28 Tahun 1999;
- UU No. 17 Tahun 2003;
- UU No. 33 Tahun 2003 ;
- UU No. 1 Tahun 2004;
- UU No. 15 Tahun 2004;
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 58 Tahun 2005;
- PP No. 18 Tahun 2017;
- Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011;
- PMK No. 49/PMK.02/2017;
- Perda Kab. Minahasa Utara No. 07 Tahun 2017;
- Perda Kab. Minahasa Utara No. 5 Tahun 2017;
- Perbup Minahasa Utara No. 73 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang besar tunjangan perumahan dan transportasi pimpinan dan anggota DPRD. Tunjangan perumahan dan transportasi tersebut bagi yang belum mendapatkan rumah dinas dan untuk kelancaran operasional tugas kedinasan diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan yang masing-masing dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 15% sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Tunjangan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Minahasa Utara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2018.
Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
6 halaman batang tubuh (11 pasal)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 1 Tahun 2018
Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan karena ada beberapa peraturan yang direvisi dan tidak berlaku lagi diperlukan peraturan terbaru tentang retribusi daerah
UU No.2 Tahun 1981; UU No. 8 Tahun 1981; UU No.28 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.33 Tahun 2003; UU No.12 Tahun 2011; UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.33 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2007; UU No.18 Tahun 2008; UU No.10 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2009; UU No.36 Tahun 2009; PP No.22 Tahun 1983; PP No.27 Tahun 1983; PP No.57 Tahun 2006; PP No.6 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; PP No.61 Tahun 2009; PP No.16 Tahun 2010; PP No.69 Tahun 2010; PP No.25 Tahun 2008; Kepres No.3 Tahun 1997; Permenkes No.59/MENKES/Per/II 1982; Permendagri No.4 Tahun 1997; PerMen KPP No.Per/12/Men/1007; PerMen PU No.24/PRT/M2007; Permendagri No.32 Tahun 2010; Permendagri No.33 Tahun 2010; KepMenhub No.35 Tahun 2003
Diatur tentang ketentuan umum, jenis retribusi, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pengendalian menara telekomunikasi, retribusi pelayanan pasar, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi pelayanan kepelabuhan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi IMB, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin trayek, tata cara pemungutan, tata cara pembayaran, sanksi administratif, tata cara penagihan, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, kadaluwarsa penagihan, keringanan pengurangan/pembebasan, penyidikan, ketentuan pidana, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2018.
Mencabut Perda No.6 Tahun 2011; Perda No. 1 Tahun 2017
Perda berlaku mulai tanggal diundangkan
165 halaman ( 204 Pasal, 55 halaman lampiran)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 22 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan penyelenggara negara yang bersih, jujur dan bertanggungjawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, perlu diatur dalam suatu peraturan sebagaimana diamanatkan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- UU No. 33 Tahun 2003;
- UU No. 28 Tahun 1999;
- UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 20 Tahun 2001;
- UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2015;
- UU No. 17 Tahun 2003;
- UU No. 15 Tahun 2004;
- UU No. 12 Tahun 2011;
- UU No. 5 Tahun 2014;
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 13 Tahun 2002;
- PP No. 58 Tahun 2005;
- PP No. 53 Tahun 2010;
- PP No. 18 Tahun 2016;
- PP No. 11 Tahun 2017;
- Perpres No. 55 Tahun 2012;
- Permendagri No. 80 Tahun 2015;
- Peraturan KPK No. 7 Tahun 2016;
- Perda Kab. Minahasa Utara No. 2 Tahun 2010;
- Perda Kab. Minahasa Utara No. 5 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang maksud dan tujuan pengelolaan LHKPN, tata cara penyampaian LHKPN, pengumuman LHKPN, tim pengelola LHKPN, kepatuhan penyampaian LHKPN, pembinaan dan pengawasan administratif oleh Inspektorat Kabupaten, sanksi atas keterlambatan dan/atau tidak melaporkan harta kekayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2018.
8 halaman batang tubuh (13 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 14 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja kepada Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Utara
ABSTRAK:
Guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta dalam rangka memotivasi kinerja aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Minahasa khususnya di Sekretariat Daerah Kab. Minahasa Utara perlu diberikan tambahan penghasilan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Aparatur Sipil Negara Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Utara.
- UU No. 17 Tahun 2003;
- UU No. 33 Tahun 2003;
- UU No. 1 Tahun 2004;
- UU No. 15 Tahun 2004;
- UU No. 33 Tahun 2004;
- UU No. 5 Tahun 2014;
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 65 Tahun 2005;
- PP No. 8 Tahun 2006;
- PP No. 53 Tahun 2010;
- PP No. 46 Tahun 2011;
- PP No. 11 Tahun 2017;
- Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011;
- Perda Kab. Minahasa Utara No. 5 Tahun 2016;
- Perda Kab. Minahasa Utara No. 7 Tahun 2016;
- Perbup No. 70 Tahun 2016;
- Perbup No. 73 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang tujuan pemberian tambahan penghasilan ASN, pemberian kriteria pembayaran tambahan penghasilan ASN, tata cara dan pembayaran tambahan penghasilan ASN, pembiayaan atas pembayaran tambahan penghasilan pegawai negeri sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Utara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2018.
Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
15 halaman (terdiri dari 11 halaman batang tubuh (14 pasal) dan 4 halaman lampiran)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Kab Minahasa Utara Th 2018 No. 2
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara
ABSTRAK:
Melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- UU No. 12 Tahun 1994;
- UU No. 21 Tahun 1997;
- UU No. 28 Tahun 1999;
- UU No. 17 Tahun 2003;
- UU No. 33 Tahun 2003;
- UU No. 1 Tahun 2004;
- UU No. 15 Tahun 2004;
- UU No. 25 Tahun 2004;
- UU No. 33 Tahun 2004;
- UU No. 28 Tahun 2009;
- UU No. 12 Tahun 2011;
- UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 24 Tahun 2004, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 21 Tahun 2007;
- PP No. 55 Tahun 2005;
- PP No. 58 Tahun 2005;
- PP No. 65 Tahun 2005;
- PP No. 79 Tahun 2005;
- PP No. 8 Tahun 2006;
- PP No. 65 Tahun 2010;
- PP No. 71 Tahun 2010;
- PP No. 30 Tahun 2011;
- PP No. 2 Tahun 2012;
- PP No. 74 Tahun 2012;
- Permendagri No. 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011;
- Permendagri No. 31 Tahun 2016;
- Permendagri No. 80 Tahun 2015;
- Perda Kab. Minahasa Utara No. 2 Tahun 2010;
- Perda Kab. Minahasa Utara No. 7 Tahun 2016;
- Perda Kab. Minahasa Utara No. 6 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2017.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2018.
7 halaman terdiri dari 5 halaman batang tubuh (12 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 06 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara
ABSTRAK:
Guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta dalam rangka memotivasi kinerja PNS perlu diberikan tambahan penghasilan
UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 33 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 65 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 53 Tahun 2010; PP Nomor 46 Tahun 2011; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 11 Tahun 2017; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Perda Nomor 5 Tahun 2016; Perda Nomor 7 Tahun 2017; Perbup Nomor 73 Tahun 2017; Perda Nomor 5 Tahun 2016.
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang tujuan pemberian tambahan penghasilan PNS, besaran dan jenis tambahan penghasilan PNS, pemberian kriteria pembayaran tambahan penghasilan PNS, tata cara dan pembayaran tambahan penghasilan, pembiayaan,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2018.
Peraturan ini mencabut Perbup Nomor 04 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara
Khusus untuk Sekretariat Daerah, besaran nominal tambahan penghasilan diatur dengan perbup tersendiri dan tata cara/mekanisme pemberian tambahan penghasilan mengikuti ketentuan dalam perbup ini.
12 hlm, 3 hlm Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 36 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2019
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan amanat UU serta menjabarkan dokumen perencanaan jangka menengah daerah perlu disusun rencana kerja pemerintah daerah
UU No.17 Tahun 2003; UU No.33 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; Permendagri No.13 Tahun 2006sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permendagri No.86 Tahun 2017; Pergub No.12 Tahun 2018; Perda No. 2 Tahun 2008; Perda No. 5 Tahun 2016; Perda No.7 Tahun 2017; Perda No.8 Tahun 2017; Perbup No.96 Tahun 2016 dan Perbup No.73 Tahun 2017
Ketentuan Umum, Rencana kerja pemerintah daerah, dan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2018.
Berlku sejak tanggal diundangkan
6 hlm ( 6 Pasal)
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
