Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYEDIAAN, PEMASANGAN DAN PENGGUNAAN TABUNG PEMADAM KEBAKARAN DAN ALAT PEMADAM LAINNYA PADA BANGUNAN GEDUNG INSTANSI PEMERINTAH, SWASTA, LEMBAGA SOSIAL DAN KEAGAMAAN DI KABUPATEN MINAHASA UTARA
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 16 Tahun 2022
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Standar/Pedoman
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2022 Nomor 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari korupsi dan nepotisme perlu dilakukan upaya pencegahan potensi terjadinya benturan kepentingan Penyelenggara Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara; b. bahwa dalam rangka untuk menyamakan persepsi dan pemahaman tentang benturan kepentingan, perlu disusun pedoman penanganan benturan kepentingan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan.
UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 33 Tahun 2003; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 94 Tahun 2021; PERMENPANRB No. 37 Tahun 2012.
Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2022.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 16 Tahun 2020
PERBUP Kab. Minahasa Utara No. 2 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Bagi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2019
PERJALANAN-DINAS-KEPALA DAERAH-WAKIL KEPALA DAERAH-PEGAWAI-NEGERI-SIPIL-PEGAWAI-TIDAK-TETAP-MINAHASA UTARA-2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD Kab. Minahasa Utara 2020/No.16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Perjalanan dinas dilaksanakan dalam rangka menunjang tugas-tugas pemerintahan atas perintah pejabat yang berwenang dengan memperhatikan pembiayaan yang lebih efisien, ekonomis sesuai kebutuhan nyata/riil, memeuhi ddengan kemampuan keuangan daerah.
UU No28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.46 Tahun 2009, UU No.17 Tahun 2003, UU No.33 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015, PP No.56 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.18 Tahun 2016, PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No.21 Tahun 2011, PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015, PMK No.49/PMK.02/2017, PERMENDAGRI No.33 Tahun 2019, PERDA Minahasa Utara No.3 Tahun 2019, PERBUP Minahasa Utara No.53 Tahun 2019.
PERBUP ini mengatur tentang Ketentuan umum, Jenis, subjek dan tujuan, Penandatangan SPT dan SPPD, Pembiayaan, Dokumen perjalanan dinas, Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2020.
PERBUP Minahasa Utara No.2 Tahun 2019 Dinyatakan tidak berlaku.
13 Hlm. (7 Bab, 31 Psl), 11 Lampiran (13Hlm.)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 16 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kab Minahasa Utara Tahun 2019 No. 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
ABSTRAK:
Melaksanakan ketentuan Pasal 9 sampai dengan pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, maka perlu mengatur struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa.
- UU No. 33 Tahun 2003;
- UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- UU No. 6 Tahun 2014;
- PP No. 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015;
- Permendagri No. 83 Tahun 2015;
- Permendagri No. 67 Tahun 2017;
- Permendagri No. 20 Tahun 2018;
- Perda Kabupaten Minahasa Utara No. 3 Tahun 2015;
- Perda Kabupaten Minahasa Utara No. 4 Tahun 2016;
Peraturan ini mengatur tentang struktur organisasi perangkat desa, tugas dan fungsi, tata kerja, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2019.
10 halaman terdiri dari 8 halaman batang tubuh dan 1 halaman lampiran (16 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 16 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2023 Nomor 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 17 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan atas Penerimaan Dana Klaim Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Umum Daerah Maria Walanda Maramis Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
- Jaminan Kesehatan Nasional merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat, yang layak diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah;
- Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diklaim untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan;
- UU No. 33 Tahun 2003;
- UU No. 17 Tahun 2003;
- UU No. 1 Tahun 2004;
- UU No. 33 Tahun 2004;
- UU No. 40 Tahun 2004;
- UU No. 36 Tahun 2009;
- UU No. 44 Tahun 2009;
- UU No. 24 Tahun 2011;
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- Perpres No. 111 Tahun 2013;
- Permenkes No. 71 Tahun 2013;
- Kepmendagri No. 131.71.6116 Tahun 2015;
-Perda No. 7 Tahun 2017;
- Perbup Minahasa Utara No. 73 Tahun 2017;
- Dana JKN adalah bayaran atas jasa khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk kepentingan kesehatan bagi masyarakat miskin;
- Pemanfaatan atas penerimaan dana klaim JKN diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di RSUD Maria Walanda Maramis baik jasa dan sarana maupun jasa pelayanan;
- Alokasi pemanfaatan ditetapkan dalam APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD Walanda Maramis;
- Unit pengelola Jaminan Kesehatan bagian Klaim Rumah Sakit menerima entri data dengan software INA-CBG's, memverifikasinya dan mengirimkan pada verifikator penyelenggara Jaminan sosial;
- RSUD dapat mengajukan klaim atas Jasa Pelayanan dan Jasa Medik setelah memperoleh pembayaran dari BPJS dan sudah disetorkan ke kas daerah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2018.
10 halaman (16 Pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 17 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah Kab Minahasa Utara Tahun 2019 No. 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
ABSTRAK:
Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, maka perlu mengatur lebih lanjut peraturan pelaksanaannya.
- UU No. 33 Tahun 2003;
- UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- UU No. 6 Tahun 2014;
- PP No. 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015;
- Permendagri No. 83 Tahun 2015;
- Permendagri No. 67 Tahun 2017;
- Perda Kabupaten Minahasa Utara No. 3 Tahun 2015;
- Perda Kabupaten Minahasa Utara No. 4 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang persyaratan calon perangkat daerah, tim penjaringan dan penyaringan, penjaringan, penyaringan, pengangkatan perangkat desa, pelantikan, serah terima jabatan, larangan dan sanksi bagi perangkat desa, pemberhentian perangkat desa, alih jabatan perangkat desa, unsur staf, peningkatan kapasitas perangkat desa, dan kesejahteraan perangkat desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2019.
12 halaman terdiri dari 11 halaman batang tubuh (19 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 17 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok (Beras) di Kabupaten Minahasa Utara
ABSTRAK:
Cadangan Pangan Pokok (Beras) merupakan bagian dari Cadangan Pangan Nasional. Untuk mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Minahasa Utara diperlukan penyediaan Cadangan Pangan Pokok. Berdasarkan pertimbangan tersebut, ditetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara Tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok (Beras) di Kabupaten Minahasa Utara untuk memenuhi kebutuhan beras di Kabupaten Minahasa Utara.
- UU No. 33 Tahun 2003;
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- UU No. 18 Tahun 2012;
- PP No. 38 Tahun 2007;
- Perpres No. 54 Tahun 2011;
- Keppres No. 83 Tahun 2006;
- Permendagri No. 30 Tahun 2008;
- Permendagri No. 32 Tahun 2011;
- Peraturan Menteri Pertanian No. 65 Tahun 2010.
Peraturan ini mengatur tentang sasaran dari pengeluaran bantuan pangan pokok (beras) daerah, pembiayaan kegiatan, organisasi pelaksana, mekanisme penyediaan cadangan pangan pokok (beras), mekanisme penyaluran, pelaporan atas penggunaan cadangan pangan pokok (beras).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2018.
6 halaman batang tubuh (15 pasal)
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
