Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Audit Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas
aparat pengawasan intern pemerintah dalam melakukan
pengawasan intern melalui audit kinerja sesuai ketentuan Pasal
48 ayat (2) huruf a juncto Pasal 50 ayat (1) huruf a Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menyusun Pedoman
Teknis Audit Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kendal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Teknis Audit Kinerja di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kendal;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Sasaran Audit Kinerja, Pembiayaan Kegiatan Audit Kinerja dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2022.
56 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 69 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan penerapan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam
memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya
efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan
penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengedalian Intern
Pemerintah, perlu melakukan pengelolaan risiko;
bahwa untuk mewujudkan pengelolaan risiko dalam
rangka penerapan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) sehingga dapat mendorong
tercapainya tujuan pemerintah daerah untuk
meningkatkan kesejahteraan, maka perlu menyusun
Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kendal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 Tahun 2010; Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pengelolaan Risiko, Pelaporan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2022.
85 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 70 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kebijakan Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pelaksanaan Evaluasi AKIP, Pembinaan, Koordinasi, Pemantauan dan Supervisi Hasil Evaluasi AKIP dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2022.
Peraturan Bupati Kendal Nomor 22 Tahun 2015 dicabut.
44 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 71 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal
12 ayat (4) , Pasal 13 ayat (7), Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 22 ayat
(3) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2020
tentang Penyelenggaraan Kearsipan, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.
Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai
pedoman bagi PD di Daerah dalam pengelolaan Arsip
Dinamis.
Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini terwujudanya
pengelolaan Arsip Dinamis oleh PD sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini
meliputi Pengurusan Surat, Pemberkasan Arsip Aktif, Penataan Arsip Inaktif, Alih Media Arsip Dinamis dan Program Arsip Vital.
Ketentuan mengenai Pengurusan Surat, Pemberkasan Arsip
Aktif, Penataan Arsip Inaktif, Alih Media Arsip Dinamis, dan
Program Arsip Vital sebagaimana tercantum dalam Lampiran
I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2022.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 73 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan prinsip efektifitas,
efisiensi, keadilan, keselarasan, keterbukaan, dan non
diskriminatif dalam pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai ketentuan Pasal 191
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemcrintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
sehingga mampu mewujudkan peningkatan kinerja Pegawai
Negeri Sipil perlu mengatur Tata Cara Mutasi Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kendal;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-U ndang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Bupali Kendal Nomor 2 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Tata Cara Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.
Maksud dari penyusunan Peraturan Bupati ini adalah sebagai
pedoman pelaksanaan mutasi PNS di lingkungan Pemerintah
Daerah, meningkatkan dan mendukung penyelenggaraan tugas
dan fungsi Perangkat Daerah.
Tujuan dari penyusunan Peraturan Bupati ini adalah :
mewujudkan PNS yang berkualitas, mewujudkan ketercukupan PNS di lingkungan Pemerintah
Daerah sesuai kebutuhan organisasi dan memperluas pengalaman, wawasan, dan kemampuan PNS sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Ruang lingkup Mutasi PNS yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi Mutasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Mutasi keluar dari Pemerintah Daerah; dan Mutasi masuk ke dalam Pemerintah Daerah untuk Jabatan Fungsional Umum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2022.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 74 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu
ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai
landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang APBD Pemerintah Kabupaten Kendal TA 2023 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 75 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra
sejajar Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan
pemerintahan di tingkat Desa, mempunyai peran strategis
dalam mewujudkan prinsip cheks and balances dalam
penyelenggaraan pemerintahan serta berperan penting
dalam mengartikulasikan kehendak masyarakat sekaligus
mewujudkan iklim demokratis dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa; bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya
peningkatan kinerja dan kualitas Badan
Permusyawaratan Desa sehingga mampu menjalankan
fungsinya dengan baik, perlu diberikan tunjangan sebagai
bentuk penghargaan kepada anggota Badan
Permusyawaratan Desa; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 Ayat (4)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu
menetapkan besaran tunjangan Badan Permusyawaratan
Desa dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Badan
Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kendal;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman bagi pemerintah desa dalam memberikan Tunjangan BPD. Pimpinan dan Anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan. Tunjangan dimaksud meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya. Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi merupakan tunjangan kedudukan. Tunjangan lainnya merupakan tunjangan kinerja.
Tunjangan Kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD meliputi: a. tunjangan Ketua; b. tunjangan Wakil Ketua; c. Tunjangan Sekretaris; d. tunjangan Ketua Bidang; dan e. tunjangan Anggota. Tunjangan kedudukan bersumber dari ADD.
Tunjangan kinerja dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja. Tunjangan kinerja bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 76 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Presensi Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin Pegawai
Negeri Sipil dalam menaati kewajiban masuk kerja dan
jam kerja sesuai ketentuan Pasal 4 huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil melalui presensi elektronik, maka
perlu menyusun pedoman Pelaksanaan Presensi
Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kendal
tentang Pedoman Pelaksanaan Presensi Elcktronik di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016; Keputusan Mentri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Sasaran, Presensi Elektronik, Administrator Presensi dan Operator Presensi, Hari dan Jam Kerja, Tata Cara Presensi Elektronik, Pelaporan, Sanksi Administrasi, Tanggung Jawab, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
Keputusan Bupati Kendal Nomor 02 Tahun 2001 dicabut.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 77 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Daerah dalam rangka Mendukung Program Penggerak di Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendorong proses transformasi
satuan pendidikan agar dapat meningkatkan capaian hasil
belajar peserta didik secara holistik baik dari aspek
koginitif maupun non kognitif dalam rangka mewujudkan
profil pelajar pancasilan, Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menginisiasi
Program Sekolah Penggerak; bahwa dalam rangka mewujudkan arah kebijakan
Merdeka Belajar dari Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
melalui Program Sekolah Penggerak, Implementasi
Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data yang
berorientasi pada penguatan kompetensi dan
pengembangan karakter melalui terselenggaranya
pendidikan yang bermutu, berkeadilan, berkarakter dan
berbudaya; bahwa dengan telah ditetapkannya Kabupaten Kendal
sebagai Kabupaten Penyelenggara Program Sekolah
Penggerak sesuai Nota Kesepakatan antara Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan dengan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 05.1/III/NK/2021 dan Nomor
420/13/NK/2021 tanggal 22 Maret 2022 tentang
Penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, perlu
dukungan kebijakan daerah dalam penyelenggaran
Program Sekolah Penggerak di Kabupaten Kendal yang
dituangkan dalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kebijakan Daerah Dalam rangka
Mendukung Program Penggerak di Kabupaten Kendal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pemerintah Daerah memberikan dukungan Program Penggerak di Daerah sesuai dengan kewenangan Daerah. Dukungan Pemerintah Daerah dimaksud dituangkan dalam kebijakan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 78 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Intern di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan independensi dan
objektifitas pelaksanaan tugas aparat pengawasan intern
pemerintah sesuai ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, perlu dilaksanakan evaluasi
intern di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal
sebagai aparat pengawas intern pemerintah; bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas dan efektifitas
pelaksanaan evaluasi intern di lingkungan Inspektorat Daerah
Kabupaten Kendal perlu menyusun Pedoman Pelaksanaan
Evaluasi Intern di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten
Kendal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Intern di
Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pelaksanaan evaluasi intern di lingkungan Inspektorat Daerah dilakukan melalui Telaah Sejawat sebagai Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas bagi APIP. Telaah Sejawat dimaksud terdiri atas: a. Telaah Sejawat Intern; dan b. Telaah Sejawat Ekstern yang rinciannya sebagaimana tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
27 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
