Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD No 61 tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara dalam melaksanakan fungsi
legislasi, pengawasan dan anggaran, perlu diberikan hak-hak
keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara,
diperlukan peraturan pelaksanaan yang lebih rinci;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara;
Pasal 18 ayat6 UUD 1945; UU No 7 tahun 2002; UU No 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 tahun 2015; PP No 18 tahun 2017; Permendagri No 62 tahun 2017; Perda PPU No 7 tahun 2017
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan yang pajaknya dibebankan pada APBD terdiri atas: Uang representasi, Tunjangan keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan beras Pimpinan dan Anggota DPRD, Uang paket Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD , Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain. sedangkan Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan yang pajaknya dibebankan pada yang bersangkutan terdiri atas : Tunjangan Komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2017.
11 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 60 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum Terpadu Di Kabupaten Penajam Paser Utara
ABSTRAK:
Bahwa Dalam Rangka Pengelolaan Tempat Pemakaman Terpadu Yang Sejuk, Aman, Nyaman, Tertib Rapi Dan Indah, Yang Terdiri Dari Tempat Pemakaman Semua Agama Yang Berlaku Di Indonesia Yang Berada Di Kabupaten Penajam Paser Utaraperlu Dilakukan Pengaturan Pengelolaan Tempat Pemakaman Umumdi Kabupaten Penajam Paser Utara
Dasar Hukum Peraturan Ini : UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014; Sebagaimana Telah Diubah Dua Kali Terakhir Dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 9 Tahun 1987; Kepmendagri No. 26 Tahun 1989.
Ketentuan Umum, Tempat Dan Jenis Pemakaman, Penataan Dan Penggunaan Tanah Makam, Pemakaman Jenazah, Pembangunan Dan Pemeliharaan, Kelembagaan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2017.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 59 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Honorarium Tenaga Harian Lepas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
ABSTRAK:
Bahwa Sehubungan Dengan Waktu Dan Kondisi/Beban Kerja Yang Berat Bagi THL Yang Melaksanakan Tugas Dan Fungsi Sebagai Petugas Pemadam Kebakaran, Dan Satgas Rescue Pada Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
Dasar Hukum Peraturan Ini : UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; Sebagaimana Telah Diubah Dua Kali Terakhir Dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perbup PPU No. 4 Tahun 2015
Daftar Besaran Honorarium Dan Uang Beban Kerja Tenaga Harian Lepas (THL) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2017.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 58 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD No 58 tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGISIAN JABATAN DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN DAERAH “BENUO TAKA” KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi,
pendidikan dan pelatihan, integritas serta persyaratan lain
yang dibutuhkan untuk menduduki Jabatan Direktur Utama
Perusahaan Daerah “Benuo Taka” Kabupaten Penajam Paser
Utara, perlu dilakukan pengisian jabatan Direktur Utama
secara transparan, obyektif, kompetitif dan akuntabel;
b. bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan pengisian
jabatan Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengisian Jabatan
Direktur Utama Perusahaan Daerah “Benuo Taka” Kabupaten
Penajam Paser Utara;
Pasal 18 ayat6 UUD 1945; UU No 5 tahun 1962; UU No 28 tahun 1999; UU No 7 tahun 2002; UU No 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 tahun 2015; Permendagri No 50 tahun 1999; Perda PPU No 4 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Perda PPU No 12 tahun 2012;
Pengaturan Pengisian Jabatan Direktur Utama bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan seleksi calon Direktur Utama yang transparan, obyektif, kompetitif dan akuntabel. Pengisian Jabatan Direktur Utama dilakukan secara terbuka dan kompetitif bagi para profesional dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, pendidikan dan pelatihan, integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biaya penyelenggaraan Pengisian Jabatan Direktur Utama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2017.
9 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 57 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Harga Pengadaan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Bahwa Agar Perencanaan Anggaran Tahun 2018 Berjalan Tertib, Lancar, Berdayaguna Dan Berhasilguna Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Perlu Memberikan Pedoman Dan Batas Tertinggi Dalam Penentuan Harga Pengadaan Barang / Jasa
Dasar Hukum Peraturan Ini : UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014; Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan UU No. 9
Tahun 2015; Permenkeu No. 49/PMK.02/2017; Permendagri No. 33 Tahun 2017.
Alat Tulis Dan Perlengkapan Kantor, Perabot Kantor Dan Rumah Tinggal, Pendidikan Dan Bahan Pustaka, Obat Dan Alat Kesehatan, Pertanian, Peternakan Dan Perikanan, Pertamanan, Harga Kendaraan, Sparepart Dan Perawatan, Sewa, Rencana Anggaran Biaya Untuk Jasa Konsultan, Upah Dan Bahan Bangunan, Bahan Pokok, Alat Pemadam Kebakaran, Tanam Tumbuh.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2017.
608 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 56 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Belanja Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Bahwa Agar Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018 Berjalan Tertib, Lancar, Berdayaguna Dan Berhasilguna Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Perlu Memberikan Pedoman Dan Batas Tertinggi Dalam Penentuan Biaya Kegiatan Dan Honorarium.
Dasar Hukum Peraturan Ini : UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014; Sebagaimana Telah Diubah Dua Kali Terakhir Dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permendagri No. 33 Tahun 2017.
Peraturan Bupati Tentang Standarisasi Belanja Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2017.
31 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 55 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Desa
ABSTRAK:
Bahwa Dalam Rangka Mempercepat Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Yang Dapat Berpengaruh Langsung Maupun Tidak Langsng Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Di Desa Menuju Desa Yang Mandiri, Pemerintah Daerah Perlu Memberikan Bantuan Pembiayaan Kepada Desa Untuk Mendorong Pemerintah Desa Dalam Melaksanakan Percepatan Pembangunan Diwilayahnya Melalui Program Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Desa.
Dasar Hukum Peraturan Ini : UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; Sebagaimana Telah Diubah Dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2014; PP RI No. 43 Tahun 2014; Sebagaimana Telah Dirubah Dengan PP RI No. 47 Tahun 2015; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Perda No. 1 Tahun 2015.
Ketentuan Umum, Sasaran, Sumber Dana, Tata Cara Peminjaman, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2017.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 54 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja,Tugas Pokok Dan Fungsi
Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara
ABSTRAK:
Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kedudukan, Susunan Organisasi, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Diatur Dengan Peraturan Bupati
Dasar Hukum Peraturan Ini : UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014; Sebagaimana Telah Diubah Dua Kali Terakhir Dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda No. 3 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Tugas Pokok Dan Fungsi, Unit Pelaksana Teknis, Kelompok Jabatan Fungsional, Nomenklatur Peta Jabatan Dan Rincian Tugas, Susunan Organisas, Tata Kerja, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2017.
26 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 53 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi,Tata Kerja,Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara
ABSTRAK:
Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kedudukan, Susunan Organisasi, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Diatur Dengan Peraturan Bupati
Dasar Hukum Peraturan Ini : UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014; Sebagaimana Telah Diubah Dua Kali Terakhir Dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda No. 3 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Tugas Pokok Dan Fungsi, Unit Pelaksana Teknis, Kelompok Jabatan Fungsional, Nomenklatur Peta Jabatan Dan Rincian Tugas, Susunan Organisas, Tata Kerja, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2017.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 52 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja,Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara
ABSTRAK:
Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kedudukan, Susunan Organisasi, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Diatur Dengan Peraturan Bupati
Dasar Hukum Peraturan Ini : UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014; Sebagaimana Telah Diubah Dua Kali Terakhir Dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda No. 3 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Tugas Pokok Dan Fungsi, Unit Pelaksana Teknis, Kelompok Jabatan Fungsional, Nomenklatur Peta Jabatan Dan Rincian Tugas, Susunan Organisas, Tata Kerja, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2017.
21 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat