Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.144 peraturan dalam 0,012 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pedoman Pemberian Insentif Kepada Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pegawai Tidak Tetap, Dan Pegawai Tetap Yayasan TA 2020

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pendidikan Yayasan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Bantul No. 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Insentif Kepada Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Tetap Yayasan di Kab Bantul

Download file:

Perbup Kab. Bantul No 15 ... Yayasan TA 2020.pdf

PEDOMAN - PEMBERIAN INSENTIF

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2020/NO.15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Insentif Kepada Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pegawai Tidak Tetap, Dan Pegawai Tetap Yayasan TA 2020

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pegawai Tidak Tetap, dan Pegawai Tetap Yayasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul perlu diberikan insentif sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik untuk turut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019.
Materi pokok : Kriteria penerima insentif dan pengajuan, pembayaran dan pertanggungjawaban pemberian insentif.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2020.
Mencabut : Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Insentif Kepada Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pegawai Tidak Tetap, dan Pegawai Tetap Yayasan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Insentif Kepada Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pegawai Tidak Tetap, dan Pegawai Tetap Yayasan Tahun Anggaran 2019.
Jumlah Halaman : 10 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Diubah sebagian dengan

PERBUP Kab. Bantul No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perbup No 39 Tahun 2018 ttg Tata Cara Pemberian Pengurangan PBB Perdesaan dan Perkotaan

Mengubah sebagian

PERBUP Kab. Bantul No. 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2018 ttg Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
PERBUP Kab. Bantul No. 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Download file:

perbup bantul nomor 13 tahun 2020.pdf

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2020/NO.13

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketaatan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan percepatan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan, diperlukan penyesuaian terhadap pengaturan mengenai pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terkait Pelungguh, Pengarem-arem dan Tanah Kas Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011; Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2018;
Materi Pokok: mengatur mengenai tata cara pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2020.
Jumlah Halaman: 8 HLM;

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Diubah sebagian dengan

PERBUP Kab. Bantul No. 98 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelimabelas atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
PERBUP Kab. Bantul No. 92 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempatbelas atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
PERBUP Kab. Bantul No. 81 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
PERBUP Kab. Bantul No. 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Keduabelas atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
PERBUP Kab. Bantul No. 69 Tahun 2020 tentang Perubahan Kesebelas atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
PERBUP Kab. Bantul No. 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Kesepuluh atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
PERBUP Kab. Bantul No. 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
PERBUP Kab. Bantul No. 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
PERBUP Kab. Bantul No. 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas Perbup Bantul No 130 Tahun 2019 ttg Penjabaran APBD TA 2020
PERBUP Kab. Bantul No. 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Perbup Bantul No 130 Tahun 2019 ttg Penjabaran APBD TA 2020
PERBUP Kab. Bantul No. 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Bantul No 130 Tahun 2019 ttg Penjabaran APBD TA 2020
PERBUP Kab. Bantul No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perbup No.130 Thn 2019 ttg Penjabaran APBD TA 2020

Mengubah sebagian

PERBUP Kab. Bantul No. 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Download file:

perbup bantul nomor 12 tahun 2020.pdf

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2020/NO.12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

a. bahwa dengan adanya pengajuan perubahan anggaran dari beberapa Perangkat Daerah dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
Dasar hukum peraturan ini adalah; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019;
Materi Pokok: mengubah jumlah/besaran pendapatan dan pengeluaran daerah

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2020.
Jumlah Halaman: 7 HLM;

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Diubah sebagian dengan

PERBUP Kab. Bantul No. 142 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020
PERBUP Kab. Bantul No. 110 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2020

Mencabut

PERBUP Kab. Bantul No. 91 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2019
PERBUP Kab. Bantul No. 5 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2019

Download file:

perbup bantul nomor 11 tahun 2020.pdf

PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2020/NO.11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Pajak Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu diberikan insentif pemungutan Pajak Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2018 ; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Insentif Pemungutan Pajak Daerah; Penerima dan Alokasi Insentif Pemungutan Pajak Daerah; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2020.
Jumlah Halaman: 8 HLM;

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kab. Bantul TA 2020

Abstrak

APBD Desa

Status Peraturan

Diubah sebagian dengan

PERBUP Kab. Bantul No. 71 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020
PERBUP Kab. Bantul No. 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perbup No 10 Tahun 2020 ttg Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kab Bantul TA 2020

Download file:

Perbup Kab. Bantul No 10 .... Bantul TA 2020.pdf

Perbup Kab. Bantul No 10 Tahun 2020_Lampiran.pdf

TATA CARA - PEMBAGIAN DANA DESA

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2020/NO.10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kab. Bantul TA 2020

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019.
Materi Pokok : Penetapan rincian dana desa. Penetapan alokasi kinerja, tahapan dan persyaratan penyaluran dan pedoman penggunaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2020.
Jumlah Halaman : 15 HLM; Lampiran : 2 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR)

Abstrak

Lingkungan Hidup Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

Perbup Kab. Bantul No 7 T...Perusahaan (CSR).pdf

TANGGUNG JAWAB SOSIAL - PERUSAHAAN

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2020/NO.7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR)

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta dunia usaha dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan hubungan yang harmonis antara dunia usaha dengan masyarakat, dapat dilakukan melalui Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Corporate Social Responsibility), bahwa dalam rangka penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, diperlukan Pedoman Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Corporate Social Responsibility) di Kabupaten Bantul.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016.
Materi pokok : Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP) dan Persyaratan Penerima TSLP; Permohonan dan Penyaluran TSLP; Pembentukan, Susunan dan Keaggotaan Tim TSLP; Tugas Tim TSLP; Sekretariat Forum TSLP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2020.
Mencabut : Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility) dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility)
Jumlah Halaman : 10 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran ADD utk Setiap Kalurahan TA 2020

Abstrak

Desa

Download file:

Perbup Kab. Bantul No 6 T...alurahan TA 2020.pdf

Perbup Kab. Bantul No 6 Tahun 2020_Lampiran.pdf

TATA CARA - ALOKASI DANA DESA

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2020/NO.6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran ADD utk Setiap Kalurahan TA 2020

ABSTRAK:

Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2020.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019.
Materi Pokok : Pengalokasian ADD Dalam APBD, Penentuan Besaran ADD Untuk Setiap Kalurahan, Besaran ADD Untuk Setiap Kalurahan, Penggunaan ADD dan Besaran Penghasilan Tetap Lurah dan Pamong Kalurahan dan Penyaluran,

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
Jumlah Halaman : 9 HLM; Lampiran : 3 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Kalurahan

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Bantul No. 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Download file:

perbup bantul nomer 5 tahun 2020.pdf

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI KALURAHAN

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2020/NO.5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Kalurahan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan kelancaran dalam pelaksanaan tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, dengan tetap memperhatikan tata nilai Pengadaan dan prinsip-prinsip Pengadaan barang/jasa; b. bahwa ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditetapkan Peraturan Bupati yang baru; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 ; Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 tahun 2019; Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Tata Nilai Pengadaan; Pengelola Kegiatan; Perencanaan Pengadaan; Persiapan Pengadaan; Pelaksanaan Pengadaan; Pembayaran Prestasi Kerja; Keadaan Kahar; Pelaporan dan Serah Terima: Pembinaan dan Pengawasan; Ketetnuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
Jumlah Halaman: 22 HLM; Lampiran: 16 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Waktu Tahapan Pelaksanaan Lurah Serentak Tahun 2020

Abstrak

Desa Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Download file:

Perbup Kab. Bantul No 4 T...entak Tahun 2020.pdf

PEMILU - LURAH

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2020/NO.4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Waktu Tahapan Pelaksanaan Lurah Serentak Tahun 2020

ABSTRAK:

Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Waktu Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Lurah serentak Tahun 2020.
Dasar Hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
Materi Pokok : Waktu pemungutan suara pemilihan Lurah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
Jumlah Halaman : 5 HLM; Lampiran : 3 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Bentuk Formulir Administrasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah

Abstrak

Desa Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Download file:

Perbup Kab. Bantul No 3 T... Pemilihan Lurah.pdf

FORMULIR - LURAH

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2020/NO.3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bentuk Formulir Administrasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah

ABSTRAK:

Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 48 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bentuk Formulir Administrasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah.
Dasar hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014.
Materi Pokok : Bentuk Formulir Administrasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
Mencabut : Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2016 tentang Bentuk Formulir Administrasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah.
Jumlah Halaman : 7 HLM; Lampiran : 42 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT