Kepegawaian, Aparatur NegaraOtonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Bantul No. 150 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati Bantul Pelaksanaan Penataan Staf Ahli Bupati, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2016.
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rincian Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bupati
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. Bahwa dengan dibentuknya jabatan Staf Ahli Bupati sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bupati;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Tugas dan Fungsi; Pembagian Bidang Tugas; Tata Kerja; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2011.
Mencabut Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Staf Ahli
Jumlah Halaman: 6 hlm; Lampiran: 1 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 3 Tahun 2011
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Bantul No. 54 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul No. 3 Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: Bahwa untuk meningkatkan disiplin, kinerja dan hasil kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, perlu memberikan tambahan penghasilan pada setiap bulannya bagi pegawai dimaksud berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2010; Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2010;
Materi Pokok: Ketentuan Umum Peraturan Bupati Bantul Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2011.
Jumlah Halaman: 5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 2 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Subsidi Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, perlu memberikan bantuan subsidi pelayanan kesehatan; b. Bahwa bantuan subsidi pelayanan kesehatan diberikan untuk mengakomodasi masyarakat yang belum memperoleh Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Sosial (Jamkesos), Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), dan Askes Sosial;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Bupati Bantul Nomor 21A Tahun 2007; Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2010; Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2010;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Besaran Bantuan Subsidi Pelayanan Kesehatan; Kriteria dan Syarat Penerima Bantuan Subsidi Pelayanan Kesehatan; Mekanisme Pemberian Bantuan Subsidi Pelayanan Kesehatan; Pelaporan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2011.
Jumlah Halaman: 5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 37 Tahun 2010
PERBUP Kab. Bantul No. 44 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Desa di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Desa di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertumbuhan ekonomi desa yang berkesinambungan dalam upaya peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakata melaksanakan program bantuan pemberdayaan masyarakat; b. Bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibuat pedoman;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2009; Peraturan Bupati Bantul Nomor 61 Tahun 2009; Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2010;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Mekanisme Program; Ketentuan Penggunaan Dana dan Larangan Program; Pertanggungjawaban; Pendampingan, Pembinaan, dan Pengawasan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2010.
Mencabut Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Desa di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009
Jumlah Halaman: 8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 2B Tahun 2009
PERBUP Kab. Bantul No. 5A Tahun 2009 tentang Perubahan Perbup Bantul No. 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bantul
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bantul
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. Bahwa untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perlu pemberian sumber pendapatan berupa Alokasi Dana Desa yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul; b.Bahwa dalam pengelolaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa harus terarah agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2009;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Prinsip-Prinsip Pengelolaan ADD; Penentuan Besarnya ADD; Institusi Pengelola ADD; Mekanisme Penyaluran; Ketentuan Penggunaan Dana; Pertanggungjawaban dan Pelaporan ADD; Pembinaan dan Pengawasan; Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi; Penghargaan dan Sanksi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Bupati Bantul Nomor 02b Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bantul
Jumlah Halaman: 5 hlm. Lampiran: 7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 5A Tahun 2009
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Perbup Bantul No. 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bantul
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a.Bahwa dalam rangka memgoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, maka penggunaan alokasi dana desa mencakup semua lembaga kemasyarakatan desa dan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2006; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Bupati Nomor 2B Tahun 2009;
Materi Pokok: Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bantul;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Perbup Bantul No. 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bantul
Jumlah Halaman: 4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 33 Tahun 2009
Pengelolaan Keuangan Negara/DaerahBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Bantul No. 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Dana Revolving Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin dan Alih Profesi Penambang Pasir di Kabupaten Bantul Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penunjang Alih Profesi Keluarga Penambang Pasir Kabupaten Bantul Tahun 2009
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. Bahwa untuk mengurangi kerusakan lingkungan alam maupun bangunan pada alur sungai perlu dilaksanakan kegiatan yang dapat menunjang pengalihan profesi penambang pasir melalui pemberdayaan ekonomi keluarga;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2002; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantl! Nomor I 6 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2008; Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2009; Keputusan Bupati Bantul Nomor 21 A Tahun 2007;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kegiatan Pemberdayaan; Ketentuan Pendanaan dan Mekanisme Pencairan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2009.
Mencabut Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Alih Profesi Keluarga Penambang Pasir Kabupaten Bantul.
Jumlah Halaman: 3 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 32 Tahun 2009
PERBUP Kab. Bantul No. 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Dana Revolving Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin dan Alih Profesi Penambang Pasir di Kabupaten Bantul Tahun 2011
Mencabut
PERBUP Kab. Bantul No. 15 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Revolving Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin Kabupaten Bantul Tahun 2008
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Revolving Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin Kabupaten Bantul Tahun 2009
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. Bahwa dalam rangka menciptalan upaya penanggulangan kemisknan di Kabupaten Bantul diperlukan penataan Iebijaksanaan penggunaan dana
angsuran Pemberdayaan Ekonomi Keluatga Miskin (PEKM) Kabupaten
Bantul Tahun 2009 untuk kegiatan pengguliran;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2002; Peraturan Menteri Dalam Negen Nomo 13 Tahun 2006 sebagaima telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 59 Tahun 2007; Peraturan Daeran Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 tahun 2009; Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2008; Keputusan Bupati Bantul Nomor 21 A Tahun 2007;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2009.
Mencabut Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Revolving Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin Kabupaten Bantul Tahun 2008
Jumlah Halaman: 4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 13 Tahun 2009
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Site Plan Pembangunan Perumahan di Kabupaten Bantul
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. Bahwa dalam rangka menertibkan pembangunan perumahan di Kabupaten Bantul perlu adanya site plan yang baik dan terpadu; b. Bahwa penyusunan site plan bertujuan untuk mewujudkan penataan dan mengendalikan pembangunan perumahan, sehingga dapat terwujud lingkungan perumahan yang sehat dan tidak kumuh;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004; Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993; Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007; Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/KPTS/1986; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2000; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001; Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 534/KPTS/M/2001; Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 17/KPTS/M/2003; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2008;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Jenis Perumahan dan Lokasi Proyek; Persyaratan Prasarana Lingkungan; Sanitasi dan Persampahan; Penerangan Jalan dan Vegetasi; Fasilitas Umum dan Sosial; Panjang Deret Kapling dan Ketentuan Bangunan; Proses Perijinan dan Persyaratan; Pengesahan Site Plan; Ketentuann Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 9 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 51 Tahun 2008
PERBUP Kab. Bantul No. 38 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 26 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 26 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 26 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7, pasal 9 ayat (3), pasal 10, pasal 16 ayat (3), pasal 26 ayat (2), pasal 27 ayat (2), pasal 29 ayat (6), pasal 87 ayat (8), dan pasal 88 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Nomor 04 Seri C tanggal 5 Mei 2008, sehingga perlu diatur petunjuk pelaksanaannya ;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2008;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh Dokumen Pendaftaran Penduduk; Persyaratan Tata Cara Memperoleh Dokumen Pencatatan Sipil; Sanksi Administrasi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Keputusan Bupati Bantul Nomor 126 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 37 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk di Kabupaten Bantul
Jumlah Halaman: 41 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
