Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 Di Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian; Sealin itu untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan subsidi pupuk; Sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Temanggung;
UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 8 Tahun 2001; Perpres No. 77 Tahun 2005; Permen Pertanian No. 40/Permentan/OT.140/4/2007; Permen Pertanian No. /Permentan/SR.140/8/2011; Permen Pertanian No. 70/Permentan/SR.140/10/2011; Permen Perdagangan No. 15/M.DAG/PER/4/2013; Permen Pertanian No. 60/Permentan/SR.310/12/2015; Kepmen Perindustrian dan Perdagangan No.634/MPP/Kep/9/2002; Pergub Jateng No. 63 Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini menjelaskan mengenai Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Bahwa Pupuk bersubsidi terdiri atas Pupuk An-Organik dan pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh pelaksana Subsisdi Pupuk. Pupuk An-Organik terdiri atas Urea, SP-36, ZA dan NPK. Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani dan/atau Petambak yang telah bergabung dalam kelompok tani dan menyusun RDKK, dengan beberapa ketentuan dan Pupuk bersubsidi tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2016.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 61 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Staf Ahli Bupati Temanggung
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung
sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, maka perlu pengaturan Staf Ahli Bupati Temanggung; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Staf
Ahli Bupati Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87-'Fahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang staf ahli, tugas dan fungsi, jabatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2016.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung No. 55 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Barang/ Jasa Melebihi Tahun Anggaran
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan barang/ jasa yang tidak dapat diselesaikan sampai berakhirnya Tahun Anggaran berjalan maka perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Kesempatan penyelesaian Pekerjaan Barang/ Jasa Melebihi Tahun Anggaran.
UU No.13 Tahun 1950, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 ahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, Perda Kab. Temanggung No. 26 Tahun 2012, Perda Kab. Temanggung No. 54 Tahun 2010
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pemberian Kesempatan penyelesaian Pekerjaan Barang/ Jasa Melebihi Tahun Anggaran yang memuat Ketentuan Umum, Prinsip Umum, Jenis Pekerjaan, Organisasi Pengadaan Barang/ Jasa, Tata Cara Pelaksanaan, Pembayaran dan Sanksi,dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2016.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 50 Tahun 2016
ASET TETAP DAN AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD - PEDOMAN TEKNIS PENYUSUTAN
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD.2016/No.50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tidak Berwujud
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan, khususnya Paragraf 52 Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Berbasis
Akrual Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, Aset
Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset
tersebut dikurangi akumulasi penyusutan; bahwa agar penyusutan Barang Milik Daerah berupa
Aset Tetap dapat dilaksanakan secara efisien, efektif,
optimal, dan terintegrasi, perlu adanya pengaturan
sebagai suatu pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat
Daerah dalam melakukan penyusutan tersebut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Teknis Penyusutan Aset Tetap Dan Amortisasi Aset
Tidak Berwujud;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2015; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan dan ruang lingkup, objek penyusutan, nilai yang dapat disusutkan, masa manfaat, metode penyusutan, penghitungan dan pencatatan, penyajian dan pengungkapan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2016.
31 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 37 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD Tahun 2016 No.37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 12 Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2015, perlu
menetapkan Peraturan Bupati ten tang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanann Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Tcmanggung Tahun Anggaran
2015;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kntang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001;Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003;Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;Pera turan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Nega ra
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 , Tambahan
Lembaran Nega ra Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012;Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun
2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2005 Nomor 4) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir den gan Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun
2008;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun
2012;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun
2014;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10
Tahun 2015;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun
2016;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
ten tang Pedoman Pengelolaan Keu angan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014;Peraturan Bupati Temanggung Nomor 54 Tahun 2014;Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2015
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2015,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2016.
9 hlm beserta Lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD Tahun 2016 No.11
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 311 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan, Bupati mengajukan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017 kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendapatkan persetujuan;
b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud huruf a,
merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2017 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara yang telah di sepakati bersama
antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012, Nomor 171 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4588);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4826);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5272);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 114;
30. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun
2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;
31. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun
2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12
Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor
12);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun
2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor
11);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun
2009 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2010 Nomor 2);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun
2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2010 Nomor 6);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun
2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2010 Nomor 7);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun
2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2010 Nomor 8);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun
2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 9);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun
2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor
10);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun
2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2011 Nomor 11);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun
2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesan dan
Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2011 Nomor 21);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor
26);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun
2012 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten
Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun
2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor
2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
2);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun
2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
3);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun
2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada
Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun
2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan
Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 66);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun
2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor
6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
6);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun
2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda
Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun
2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun
2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
9);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun
2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
10);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun
2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun
2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun
2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor
17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 59);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun
2012 tentang Retribusi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang
Sah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012
Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 15);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun
2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
23); Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 44);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun
2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten
Temanggung pada Badan Usaha Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2015-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 53);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun
2015 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati
Temanggung Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 60);
62. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor
10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 68);
63. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
64. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
Anggaran 2017
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2016.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD Tahun 2016 No.1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Honorarium Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
a . bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan
Keuangan Daerah agar dapat dikelola secara tertib, taat
pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,
efektif, transparan, dan bertanggungjawab perlu diberikan
honorarium;
b . bahwa agar pemberian honorarium Kegiatan Pengelolaan
Keuangan Daerah Ka bu paten Temanggung dapat
dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dengan
memertimbangkan kemampuan keuangan daerah, perlu
ditetapkan standarnya dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pera turan Bupati
tentang Standar Honorarium Pejabat Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Temanggung;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Unda ng Nomor 33 Tahun 2004;Un dang-Unda ng Nomor 23 Tahun 2014 tenta ng
Pemerinta h an Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemba ran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa ka li diubah terakhir dengan Undang-Unda ng
Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerin tah Nomor 55 Ta hun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 20 05 ten tang
Sistem Informasi Keu a n gan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tamba han
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaima na telah d iubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 20 10;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tah un 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26
Tahun 2012
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : standar pemberian honorarium Pejabat
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2016.
6 hlm beserta Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 65 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, BD Tahun 2016 No.65
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer ke Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2017
ABSTRAK:
a. bahwa Pendapatan Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten adalah
Dana Transfer yang terdiri dari Alokasi Dana Desa, Bagi
Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Ret ribusi Daerah dan
Dana Desa.
b. bahwa untuk kelancaran pen gelolaan Da na Transfer,
sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur
dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimba ngan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengelolaan Dana Transfer ke Desa Kabupaten
Temanggung Tahun 2017;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang
Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksa naan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun
2015;Peraturan Pemerintah Nomor 60 Ta hun 20 14 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016;Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun
2014;Peraturan DaerahKabupaten Temanggung Nomor 6
Tahun 2018;Peraturan daerah Kab Temanggung No 10 Tahun 2008; Perda Kab temanggung No 26 Tahun 2012; PMK No 49/PMK.07 Tahun 2016; Pemendes PDTT No 22 Tahun 2016; Perbup Temanggung No 8 Tahun 2009; Perbup Temanggung 18 Tahun 2012; Perbup Temanggung 10 Tahun 2016; Perbup Temanggung No 12 Tahun 2016; Perbup Temangung No 46 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Dana Transfer ke desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
62 hlm beserta Lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
