Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
bahwa untuk kemudahan dan kepastian hukum pelaksanaan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu
pengaturan terkait pengurangan dan pembatalan Surat
Pemberitahuan Pajak dan pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan perlu ditinjau kembali: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun
2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingakat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 1 angka 2, penghapusan Pasal 12 ayat (2), perubahan Pasal 13, Pasal 15 ayat (1), penyisipan BAB VIIIA.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2018.
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2011 diubah.
8 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 dan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 4 dan Pasal 139 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Temanggung dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Temanggung;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Dalam peraturan ini diatur tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Temanggung yang meliputi: Bentuk dan Tempat Kedudukan; Maksud dan Tujuan; Kegiatan USaha; Jangka Waktu Berdiri; Modal; Organ; KPM; Pegawai; SKAI; Perencanaan, Operasional dan Pelaporan; RBB; Penggunaan Laba; Penugasan Pemerintah; Evaliasi Restrukturisasi; Pembubaran; Kepailitan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2020.
33 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 37 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati Temanggung
Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 Tahun 2016
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Temanggung tidak sesuai dan perlu diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Temanggung;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Dalam peraturan ini mengatur tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Temanggung yang meliputi: Ruang Lingkup Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial; Hibah; Bantuan Sosial; Monitoring dan Evaluasi; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2021.
15 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
ABSTRAK:
bahwa untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerjasama yang berimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah maka Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan, dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, pasar swalayan, dan perkulakan; bahwa kebebasan berusaha di sektor perdagangan merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha yang harus didorong dan perlu diberi kesempatan sebagai konsekuensi semakin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan, berdasarkan atas asas kekeluargaan dan prinsip kebersamaan sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; bahwa dalam rangka menciptakan iklim perdagangan dan persaingan yang sehat, serta menjamin tumbuh kembangnya usaha mikro, kecil dan menengah di daerah maka perlu diatur tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, bentuk pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, pengelolaan pasar rakyat, pasar rakyat, pasar desa, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, perizinan usaha perdagangan, pelaporan, kewajiban dan larangan, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2019.
23 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 59 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
ABSTRAK:
bahwa sebagai usaha untuk memulihkan perekonomian di
Kabupaten Temanggung khususnya untuk sektor pertanian
tembakau, perlu adanya stimulus berupa bantuan langsung
tunai untuk para buruh pabrik rokok dan/atau buruh tani
tembakau; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:
215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan
Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pemerintah
Daerah dapat memberikan bantuan guna pemulihan
perekonomian melalui bidang kesejahteraan masyarakat
yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang
Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 215/PMK.07/2021; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 37 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pemberian BLT DBH CHT
Bab III Kriteria Penerima BLT DBH CHT
Bab IV Pendataan
Bab V Penyaluran dan Pelaporan
Bab VI Tim BLT DBH CHT
Bab VII Moinitoring dan Evaluasi
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2022.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 113 Tahun 2017
Administrasi dan Tata Usaha NegaraPerizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mencabut :
Perbup Nomor 57 Tahun 2012 tentang tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kecamatan di Wilayah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Perbup Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perbup Nomor 57 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kecamatan di Wilayah Kabupaten Temanggung
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memberikan jaminan dan kepastian penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan maka Perbup Temanggung No 58 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kab Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Perbup Temanggung No 46 Tahun 2015 tentang Perubahan atas perbup Temanggung No 58 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Administarasi Terpadu Kecamata di Kab Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Perbup tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di kab Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 33 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2009; UU No 28 tahun 2009; UU No 12 tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 19 tahun 2008; PP No 18 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2017; Perpres No 97 Tahun 2014; Perpres No 98 Tahun 2014; Perda Kab Temanggung No 14 tahun 2009; Perda Kab Temanggung No 15 Tahun 2011; Perda Kab Temanggung No 33 Tahun 2011; Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2012; Perda Kab Temanggung No 12 Tahun 2012; Perda Kab Temanggung No 4 Tahun 2013; Perda Kab temanggung No 5 Tahun 2013; Perda Kab Temanggung No 10 tahun 2015; Permendagri No 24 Tahun 2006; Permendag Noo 36/M-DAg/PER/9/2007; Permendagri No 40 Tahun 2008; Permendagri No 4 Tahun 2010; PermenPU No 20/PRT/M/2010; Permendagri No 19 tahun 2012; Permendagri No 83 Tahun 2014; Perbup Temanggung No 112 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, penyelenggaraan paten, jenis paten, penandatanganan paten, pelaksanaan paten perizinan, pelaksanaan paten non perizinan, standar dan fungsi penyelenggara, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2017.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2012 dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 58 Tahun 2015 dicabut.
81 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 52 Tahun 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAB. TEMANGGUNG TAHUN 202
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2022/NO.52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun
2019; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020
Peraturan tersebut mengatur mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Temanggung untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada 1 Januari 2023 dan berakhir pada 31 Desember 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2022.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 134 Tahun 2017
blud - PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL - PEDOMAN PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN TATA KERJA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 134, BD.2017/No.134
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengangkatan, Pemberhentian dan Tata Kerja Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah pada ketentU:an Pasal 40 ayat (4).
Pengangkatan dan Pemberhentian pegawai Badan Layanan Umum
Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan
pada prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan
pelayanan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pengangkatan, Pemberhentian Dan Tata Kerja Pegawai
Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Unit
Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalarri Negeri Nomor 6·1 Tahun 2007; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 133 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup kepegawaian, pengadaan, pengangkatan, perjajian kerja dan pernyataan kerja, pemberhentian, manajemen pegawai, disiplin, pemberhentian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2017.
15 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 69 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa
ABSTRAK:
bahwa guna menjamin konsistensi pelaksanaan ketentuan
mengenai Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa dengan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi serta untuk menjamin kelancaran proses
perencanaan di desa, perlu mengubah Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman
Perencanaan Pembangunan Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung
Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan
Pembangunan Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021;
Peraturan Bupati in mengatur tentang perubahan Lampiran Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021
tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2022.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 diubah.
23 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 55 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas diperlukan adanya pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kab Temanggung; bahwa Perbup Temanggung No 35 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemkab Temanggung sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemkab Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 43 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 61 Tahun 2010; Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2016; Permendagri No 3 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, akses informasi dan dokumentasi publik, hak dan kewajiban, PPID, kelembagaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, kelengkapan PLID, mekanisme permohonan informasi dan dokumentasi, keberatan dan sengketa informasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2017.
36 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
